Agenda Ke Depan: Memperkuat Daerah

Rasanya memang tepat apabila saat ini kita sebagai warga Sulawesi Tengah urun rembuk memikirkan kemajuan daerah. Apalagi perhelatan politik Pilkada gubernur sudah terlaksana dengan baik. Terlepas siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai gubernur semua warga Sulawesi Tengah berhak memberikan dukungan sekaligus kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar jalannya pemerintahan dapat lebih serius menjalankan amanat yang dibebankan oleh rakyat.


Rasanya memang tepat apabila saat ini kita sebagai warga Sulawesi Tengah urun rembuk memikirkan kemajuan daerah. Apalagi perhelatan politik Pilkada gubernur sudah terlaksana dengan baik. Terlepas siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai gubernur semua warga Sulawesi Tengah berhak memberikan dukungan sekaligus kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar jalannya pemerintahan dapat lebih serius menjalankan amanat yang dibebankan oleh rakyat.

Hal yang harus menjadi kesadaran bersama (consience collective) baik pemerintah maupun masyarakat adalah bahwa pemerintahan baru nanti merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dengan kata lain program-program dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan kelanjutan wajar dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu program-program yang terbukti baik pada masa lalu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebaliknya yang jelek pada masa lalu kini harus ditinggalkan dalam laci yang terkunci rapat. Memang pernyataan ini terkesan klise tapi tetap relevan untuk dikemukakan, mengingat sifat dan watak pemerintahan kita sering kali terjebak pada subjektivisme pemerintahannya sendiri.

Karena itu kreativitas pemerintahan baru dalam membuat program harus difahami sebagai proses kontinuitas dari pemerintahan sebelumnya. Ini untuk menghindari terjadinya dendamisme antar generasi pemerintahan. Apalagi kalau pemerintahan baru menerapkan prinsip” the winner take all”. Bila demikian, pemerintahan lama pasti dipandang sebagai institusi yang seolah-olah tidak pernah berjasa karena itu perlu disingkirkan.

Kondisi demikian tidak boleh terjadi karena jelas tidak menguntungkan bagi kemajuan masyarakat dan daerah. Bayangkanlah misalnya kalau dalam pemerintahan sebelumnya terdapat orang punya sumberdaya yang sangat tinggi tapi kemudian tidak terpakai hanya karena pilihan politik yang bersangkutan berbeda. Asumsi lain bila ada sekelompok masyarakat kemudian tidak mendapat perhatian yang semestinya hanya karena desanya adalah pendukung fanatik figur tertentu. Adalah wajar apabila pilihan-pilihan politik setiap orang atau kelompok berbeda satu sama lain disebabkan oleh perbedaan tingkatan kepentingan dalam jangka pendek.

Meskipun demikian pemerintahan baru tetap berhak menetapkan program-programnya sendiri sebagai wujud kreativitasnya. Ini juga tidak bisa diabaikan disebabkan oleh pilihan strategi dan metode yang akan dijalankan. Untuk memperkaya subtansi strategi dan program diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat.

Saat ini banyak sekali masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan daerah tidak terkecuali kita di Sulawesi Tengah. Ada masalah ekonomi dan kesejahteraan, politik, hokum, budaya, keamanan dan sebagainya. Pemerintahan baru nanti pasti tidak terlepas dengan masalah-masalah tersebut. Karena itu pemerintahan baru nanti harus siap dengan pilihan startegi yang tepat agar masalah-masalah tersebut dapat dicarikan solusinya secara efektif.

Berkaitan dengan pilihan strategi tersebut hendaknya disadari bahwa apapun pilihan teorinya pasti tidak bisa menuntaskan semua permasalahan yang ada. Sebagus apapun konsepnya pasti tidak menyelesaikan semuanya. Mengapa? Karena hakekat sebuah teori adalah ia hanya penyederhanaan atau simplifikasi dari kenyataan. Sedangkan kenyataan atau realitas adalah dimensi ada yang mempunyai banyak sekali variabel.Teori atau konsep hanya menjawab variabel-variabel tertentu, tidak bisa menjelaskan seluruh realitas. Jadi wajar kalau sebuah teori selalu dapat ditemukan anti tesanya. Keberhasilan penerapan sebuah teori tergantung pada sejauh mana variabel-variabel indogen dan eksogen dapat dipahami dengan baik sebagai pendukung maupun penghambat.

. Bila ini dikaitkan pada kepemimpinan pemerintahan maka hal utama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengenali mata rantai permasalahan-permasalahan dan mencari solusi untuk memutus matai rantai tersebut. Satu hal yang menjadi truisme dalam kefilsafatan bahwa ketidakberdayaan atau kegagalan menemukan solusi hidup disebabkan oleh belum optimalnya manusia menggunakan potensi akal yang dimilikinya. Buktinya yang membedakan manusia jaman primitif dengan modern saat ini hanyalah kemampuan menggunakan fikiran. Semakin kuat penggunaan akal fikiran maka manusia semakin dapat menemukan solusi atas hidupnya.

Dengan demikian tidak ada jalan lain apabila kita ingin memutus mata rantai permasalahan pada masyarakat harus dengan membuat masyarakat itu sendiri menjadi cerdas. Artinya yang harus menjadi solusi jangka panjang atas semua masalah yang terjadi adalah pendidikan. Penggunaan potensi akal fikiran yang optimal hanya diperoleh dari suatu pendidikan secara menyeluruh dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut hanya dimungkinkan apabila tercipta suatu masyarakat belajar (learning society) sehingga kelak menjadi masyarakat berpengetahuan(knowledge base society).

Dukungan kearah sana harus dimulai pada usaha-usaha memperkuat negara (baca daerah). Suatu negara yang kuat menurut Rizal Mallarangeng, ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan. Elemen dasar yang ada pada negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga. Jika terjadi pelanggaran pada otoritas ini, ia mampu mengatasinya, kalau perlu dengan alat-alat pemaksa yang dikuasainya. Hanya dengan kekuatan semacam inilah negara mampu menjaga keamanan, ketertiban, kebebasan, serta –jika bersifat intervensionis-mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Bagi Francis Fukuyama, aksi-aksi terorisme, penyebaran penyakit, bertahannya tingkat kemiskinan, serta merebaknya perang sipil (penulis: kerusuhan Poso) bukanlah hal ikhwal yang berdiri sendiri. Peristiwa –peristiwa itu merupakan gejala politik di mana negara ( daerah) sebagai intitusi terpenting dalam masyarakat gagal menjalankan perannya. Menurutnya, gejala kegagalan semacam itulah yang menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia (Rizal Mallarangeng, 2005).

Hal tersebut disimpulkan oleh Francis Fukuyama setelah melihat fenomena negara yang dianut oleh kaum pro pasar dalam kurun waktu tahun 1980. Pada saat itu kaum liberal menyodorkan strategi deregulasi, debirokratisasi, privatisasi dan semacamnya menjadi alternatif untuk menggerakkan ekonomi. Memang ada hasilnya yakni pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan integrasi pasar.

Namun dalam beberapa hal lain kata Rizal, ia justru membawa problematika baru: berkurangnya peran negara dalam ekonomi juga terkait dengan merosotnya kapasitasnya untuk melakukan fungsinya yang memang perlu.
Bila hal ini ditarik pada pemerintah daerah maka kita perlu memberikan dukungan atas berlangsungnya fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara optimal. Di era otonmi daerah seperti saat ini uasha tersebut semakin menemukan momentumnya. Wallahu A’lam.