Wajah Demokrasi Indonesia

Ketika Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu tahun1999 dengan jujur dan adil maka negara-negara didunia penganut sistem demokrasi merasa sangat gembira. Kegembiraan warga dunia dilatarbelakangi oleh kepastian beberapa perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia.


Pada saat itulah negeri ini disebut sebagai negara yang demokratis. Sebenarnya pemilu tahun 1955 juga disebut sebagai pemilu yang jujur dan adil namun tonggak pemilu tahun 1999 tersebut sangat dikenang sehingga terkesan dramatis karena sebelumnya dibawah penjara pemerintahan orde baru selama 32 tahun berlangsung rezim otoriterianisme yang tidak memungkinkan hal tersebut terjadi.

Perubahan-perubahan yang sangat mendasar pada sistem politik Indonesia memang menjadi kenyataan yang pada era sebelumnya kecil sekali kemungkinannya. Misalnya amandemen UUD 45. Pada saat Orde Baru, UUD 45 sangat sakti sehingga mnyerupai kitab suci yang tidak bias dirubah. Namun pada saat ini UUD tersebut telah diamanden sebanyak 5 kali.Pemilihan Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR yang kebanyakan diangkat sekarang dipilih secara langsung oleh rakyat. Begitupun Pilkada Gubernur, walikota, bupati telah dipilih secara langsung dimana sebelumnya tidak dimungkinkan konstitusi.

Kebebasan dalam menyuarakan aspirasi juga telah dijamin undang-undang. Demonstrasi terjadi tiap hari dari semua elemen masyarakat. Pers sangat bebas karena tidak dihantui lagi oleh pemberedelan. Semua itu dapat menjustifikasi bahwa negara ini sudah demokratis.

Pertanyaannya adalah setelah sepuluh tahun masa demokratis tersebut, adakah manfaat langsung yang dirasakan untuk peningkatan kemakmuran, kesejahteraan rakyat ataupun ketertiban politik saat ini?

Sepuluh tahun hidup dalam buaian demokrasi, ternyata masih banyak menyisakan setumpuk masalah. Keritikan bahwa saat ini kehidupan rakyat tak kunjung membaik adalah sebuah hal nyata. Pertarungan kekuasaan pada semua jenjangnya selalu diliputi kekerasaan yang berdarah-darah. Menguatnya sentimen kelompok yang disebabkan oleh munculnya identitas primordialisme sempit juga semakin menggejala. Penggusuran rakyat kecil oleh jaringan bisnis besar masih terjadi. Penegakan hukum masih diskriminatif dan seterusnya.

Karena itu banyak juga orang yang pesimis melihat eksperimen demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Bahkan tidak jarang menuduh bahwa demokrasi telah dibajak oleh elite yang dipakai sebagai kendaraan untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya demokrasi dalam pandangan kaum pesimis mempunyai cacat bawaan. Demokrasi hanya melahirkan kesengsaraan dan penderitaan.

Mungkin hal ini pula yang ada dalam benak wakil presiden Yusuf Kalla tatkala menyebut bahwa demokrasi hanyalah alat bukan tujuan unutk mencapai kesejahteraan.Asumsi Yusuf Kalla bahwa bisa saja demokrasi dinomorduakan karena ia hanya berfungsi sebagai intrumen untuk mencapai tujuan negara.

Namun pada saat yang bersamaan tetapi dalam pandangan yang lebih positif ditemukan sejumlah kemajuan meskipun masih diwarnai dengan beberapa catatan. Misalnya pembangunan politik. Pada tingkat kelembagaan mengalami kemajuan namun tidak dalam budaya politik sehingga masih belum sepenuhnya terlihat kemajuan secara subtansial.
Begitupun dengan ekonomi. Pada level makro terjadi pertumbuhan sekitar enam persen pada 2007. Namun disisi lain pada kondisi riil sebagian besar rakyat tidak menikmati pertumbuhan tersebut. Masih ditemukan kelaparan, kekurangan gizi bahkan berbagai penyakit dimana sebagaian besar penderitanya adalah rakyat kecil.

Karena itu betapun Indonesia sudah menganut sitem pemerintahan demokratis namun efek dari dari demokrasi tersebut seharusnya juga dirasakan secara langsung oleh rakyat. Jika demokrasi telah dipilih seharusnya memberikan efek berlipat ganda pada tingkat kesejahteraan rakyat karena demokrasi diasumsikan sebagai sistem politik yang paling baik saat ini dimana rakyat dalam setiap aktivitas pembangunan telah terlibat secara partisipatif. Peluang tersebut seharusnya tidak disia-siakan. Wallahu A’lam.