Tanggapan Putusan MA Terhadap Pengurangan Anggaran Pendidikan

KEDIRI] Putusan MK yang mengabulkan permohonan /judicial review/ UU
Sisdiknas berpotensi terjadi pengurangan anggaran pendidikan. "Meskipun
yang mengajukan judicial review itu guru, tapi justru yang diuntungkan
pemerintah bukan guru," kata anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Jawa
Timur, Ahmad Tsalis, Kamis seperti dilansir /Antara/.

"Berarti ini tidak berarti apa-apa bagi guru, bahkan anggaran untuk
program pendidikan malah bisa berkurang, karena lebih banyak tersedot
untuk gaji guru," kata Tsalis.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI),
Soedjiharto di Jakarta, Kamis, mengatakan, memindahkan alokasi gaji guru
ke dalam anggaran pendidikan berdampak pendidikan akan semakin mahal.

"Dengan kata lain, pemerintah berusaha lepas tangan terhadap pembiayaan
pendidikan yang seharusnya menjadi kewajiban negara," ujarnya.

Soedijarto mengutip hasil peneli- tian Badan Perencanaan dan Pem-
bangunan Nasional (Bappenas), United Nations Development Programme
(UNDP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004.

Dalam penelitian tersebut, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, biaya
siswa SD, SMP, SMA, prasekolah dan pendidikan lua sekolah totalnya
mencapai Rp 140,5 triliun.

Jika putusan MK tersebut menjadi rujukan Pemerintah dengan asumsi bisa
memenuhi anggaran pendidikan angka 20 persen sesuai amanat konstitusi,
belum bisa memecahkan kebutuhan pendidikan.

Untuk tahun 2008 misalnya dengan anggaran pendidikan yang tadinya hanya
Rp 48 triliun menjadi Rp 49,97 triliun setelah ditambah komponen gaji
guru (18 persen), tetap saja masih jauh dari kebutuhan rill pendidikan.

*Makna 20 Persen*

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sulawesi Tengah, Salehuddin Awal,
di Palu, Kamis mengatakan angka sekurang-kurangnya 20 persen anggaran
pendidikan mestinya lebih dimaknai sebagai komitmen meningkatkan
kualitas pendidikan nasional melalui pembangunan sarana dan peningkatan
sumber daya pendidikan.

''Komitmen itu harus didasarkan pada kondisi rill pendidikan di mana
masih banyak sekolah yang rusak, anak putus sekolah, kualitas tenaga
pendidik yang perlu ditingkatkan, serta berbagai problematika pendidikan
lainnya,'' ujar Salehuddin. [W-12] Dikutip dari suara pembaruan.