Jangan Jaga Image Bila Ingin Disenangi Rakyat

Sesuai dengan sifatnya, pemilihan langsung yang kini sedang diberlakukan mensyaratkan adanya kebebasan untuk memilih dan dipilih. Rakyat bisa dengan bebas memilih kandidat siapapun yang disukainya. Sementara itu siapapun boleh mencalonkan dirinya untuk dipilih asal sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Teorinya, rakyatlah yang menentukan. Karena itu sebuah adagium populer mengatakan, “vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan”. Demokrasi pun dikenal dengan asas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Oleh karena itu model pemilihan secara langsung ini tidak dipakai oleh ordebaru. Alasannya tentu saja tidak sesuai dengan sistem politik yang digunakannya. Seperti diketahui rezim orde baru menggunakan cara-cara pemerintahan yang terkontrol yang berpusat pada Pak Harto. Dengan kata lain Pak Harto mendesain sistem politik dengan sentralisme yang kuat. Jargon demokrasi hanyalah dipakai sebagai penghalusan dari cara-cara pemerintahan yang otoriter.

Karena rakyat sudah tidak tahan dengan pemerintahan yang demikian sentralistis itu, reformasi pun bergulir. Kebetulan jalan untuk itu sudah terbuka lebar akibat borok rezim orde baru sudah kelihatan jelas yang ditandai dengan semakin tidak terkendalinya prilaku korupsi. Hal ini juga dipermudah dengan adanya krisis finasial beberapa negara asia termasuk Indonesia.

Krisis finansial tersebut selanjutnya melahirkan krisis ekonomi yang memperngaruhi seluruh bangunan ekonomi dan keseluruhan sistem kenegaran Indonesia. Faktor inipula yang melahirkan sebuah krisis politik dengan puncaknya pada berhentinya Presdien Soeharto. Inilah kemudian mengawali masa reformasi.

Salah satu agenda reformasi itu adalah amandemen undang-undang dasar 45 yang antara lain membatasi waktu kekuasaan presiden- wakil presiden dan pelaksanaan pemilihan secara langsung.

Bila pada masa orde baru hanya kepala desa yang memakai pemilihan secara langsung, kini cara tersebut seluruhnya telah digunakan untuk memilih eksekutif maupun legislatif. Akibatnya seperti telah disinggung diatas setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih.

Dampaknya telah kita saksikan bersama. Berbondong-bondonglah warga negara mencalonkan diri dalam setiap momentum pergantian kekuasaan seperti pilkada atau pilpres. Akibat banyaknya calon yang mempunyai beragam kepentingan itu, tidak jarang menimbulkan konflik kekerasan.

Karena rakyat yang menentukan “nasib”politik para calon, maka berbagai cara dilakukan agar rakyat mau memilihnya. Setiap calon menggunakan setiap peluang dan potensi yang dimilikinya. Termasuk juga menghitung hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Gerilya politik kemudian dilakukan dengan selalu mendekati para pemilih. Permainan citra pun ditampilkan secara sempurna dihadapan konstituen oleh perusahan pencitraan. Jangan heran bila seorang calon yang dulunya tidak peka pada rakyat sekarang tiba-tiba sangat perhatian. Dulunya jarang mengunjungi orang miskin, sekarang sangat rajin. Dulunya tidak pernah menyapa TKI sekarang tiba-tiba menelpon. Dulunya tidak pernah mengunjungi pasar tradisional sekarang hampir tiap minggu.

Kandidat yang masih berkuasa yang mencalonkan diri kembali(incumbent) pada akhir kekuasaannya pasti mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis. BLT, walaupun berasal dari utang kembali diberikan sesaat sebelum pemilihan. Harga minyak juga diturunkan, walaupun penurunan itu lebih karena faktor penurunan harga minyak internasional, tetapi juga diklaim sebagai keberhasilan pemerintahannya.

Memang banyak hal yang bisa menguntungkan kandidat incumbent. Antara lain masih dikuasainya fasilitas negara. Incumbent sangat leluasa memainkan mesin birokrasi misalnya. Dia juga dengan mudah menggunakan intelijen negara. BUMN pun masih bisa dia paksa untuk menyediakan sejumlah dana bagi kepentingan segala ongkos politiknya.

Sosialisasi pun sudah dilakukan jauh hari dengan mudah karena melekatnya sebuah jabatan. Bahkan lembaga-lembaga yang mengurusi pemilu sudah dikuasai terlebih dahulu. Tidak heran apabila segala permasalahan pemilu-kisruh DPT, pelanggaran kampanye- kemudian tidak digubris. Semuanya diselesaikan dibawah meja.

Apakah kemudian, incumbent tidak bisa dikalahkan? Tentu saja bisa. Terbukti di sejumlah daerah banyak incumbent yang tersungkur. Karena itu barangkali kandidat calon presiden yang bukan incumbent ada baiknya belajar pada Gubernur,Bupati bahkan Kepala Desa yang terpilih yang mengalahkan incumbent. Siapa tau ada cara-cara jitu dan efektif yang belum dilaksanakan.

Mendengar arahan, kritik atapun teguran dari bawahan apalagi dari masyarakat kecil adalah tidak mengurangi kehormatan. Justru hal itu boleh jadi nilai plus bagi rakyat. Kecuali bila kandidat terlalu jaga image (jaim) hingga hanya seorang Butet Kertarajasa pun membuat pemimpin kita itu meram padam mukanya. Wallahu A’lam.

Read More..

Menanti Pilpres Dengan Kecemasan

Sepertinya kita berharap-harap cemas menanti pemilihan presiden 8 juni ini. Kita berharap terpilihnya seorang presiden yang akan memimpin bangsa ini untuk memulai tahapan kemajuan yang lebih baik. Tetapi juga kita cemas, jangan-jangan yang terpilih nanti tidak sesuai dengan pengharapan bangsa kita. Seorang presiden bukan hanya sebagai pemimpin bangsa tetapi juga ia menjadi simbol dari bangsa itu sendiri.

Mari kita mencoba menguraikan beberapa point kecemasan itu. Kecemasan ini tentunya lahir atas beberpa kondisi faktual yang terjadi belakangan ini.

Kecemasan pertama, kita pasti sepakat bahwa pemilihan umum legislatif maupun eksekutif merupakan perayaan pesta demokrasi yang wajib kita laksanakan. Bahkan sukses pelaksanaannya telah menjadi kebanggaan nasional bahwa kita telah menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Demokrasi menjadi kebanggaan karena sistem tersebut telah menjadi anutan umum pemerintahan bagi hampir semua negara. Namun ini membuat kita juga menggigil cemas , karena dalam 11 tahun priode reformasi ini kita belum lihat adanya sebuah peningkatan yang nyata atas beberapa kondisi rakyat. Saat ini rakyat dan bangsa kita masih dalam kondisi terbelakang dibanding dengan dengan tetangga terdekat. Padahal biaya yang dikeluarkan dalam mengongkosi demokrasi itu sudah sangat besar.

Kecemasan kedua, walaupun kampanye pilpres yang sedang berlangsung selalu menyuarakan retorika demokrasi, tetapi pada kenyataannya selalu saja ada kegiatan-kegiatan yang tidak mencemirkan prilaku-prilaku demokratis. Kritik yang selalu timbul bahwa kita masih melaksanakan demokrasi prosuderal belum subtansial adalah benar dan bahkan kedua demokrasi tersebut saat ini telah dilanggar juga. Ambillah sebuah contoh. Silaturahmi salah satu kandidat dengan para pendukungnya yang disiarkan oleh stasiun TV beberapa waktu lalu telah dianggap oleh Bawaslu sebagai pelanggaran. Disebut pelanggaran karena telah memenuhi unsur-unsur kampanye padahal waktu kampanye belum dimulai.

Kecemasan ketiga, pelaksanaan kampanye yang mengandalkan polesan citra bagi figur membuat rakyat semakin tidak tercerahkan. Kampanye dengan model pencitraan yang berlebihan membuat figur yang dipasarkan tidak lagi bersifat autentik. Justru ia asing terhadap dirinya sendiri. Bila sudah begini, alih-alih mengharapkan mengatasi masalah rakyat justru ia adalah masalah tersendiri. Figur yang dicitrakan sedemikian sempurna akan gugup dan gagap dalam menghadapi kenyataan yang sesungguhya. Kita sudah seharusnya meninggalkan politik pergincuan, penuh kamuflase, kita seharusnya kembali kepada kenyataan diri kita sendiri. Kita percaya bila kedirian pemimpin yang ditonjolkan apa adanya akan memperkuat ethos nasionalisme kita.

Kecemasaan keempat, para pemimpin kita bukannya sibuk menyebarkan visi misinya, justru sibuk dengan menangkis isu, rumor yang tidak punya relevansi dengan kepemimpinannya. Sampai saat ini belum pernah kita baca secara lengkap flatform kandidat. Kita sebenarnya ingin setiap kandidat itu membuat sebuah buku yang berisi visi-misi,flatform secara lengkap. Buku itu kemudian disebarkan ke seluruh masyarakat. Saya fikir ada contoh yang bagus itu. Almarhum Nurcholish Madjid ketika berniat dicalonkan sebagai presiden melalui konvensi Partai Golkar 2004 membuat flatform bagi kepemimpinnanya apabila beliau terpilih. Beliau kemudian membuat penjelasan flatform dalam bentuk sebuah buku sebagai risalah singkat visi dan misinya. Saya tidak mengerti, mengapa visi-misi tersebut hanya diserahkan kepada KPU tetapi tidak diuapayakan dibagikan kepada seluruh masyarakat. Dengan kenyataan ini sekali lagi kita akan membeli kucing dalam karung.

“Maka, kata Radar Panca Dahana dalam sebuah kolom, hingga kini, manusia Indonesia pun tetap dalam paradoks klasiknya: intelektual tapi mistis, modern tapi tradisional, teknologis sekaligus klenik. Dan sisi spiritual/psikologis ini begitu keras gemanya hingga hari ini. Lebih berharap, misalnya, “munculnya pemimpin hebat” (bentuk lain dari “ratu adil”) ketimbang merancang atau menyiapkan infrastruktur bagi kemunculan itu.

Lebih senang menonton hiburan yang melenakan ketimbang membahas dan mencari solusi hidup yang kian rumit. Lebih berkhayal tentang “sukses yang gampang” (lotere, undian SMS, atau korupsi, misalnya) ketimbang “kerja yang keras dan susah”. Lebih suka bagi-bagi uang tunai trilyunan dibandingkan dengan menciptakan kesempatan kerja. Lalu, apa jadinya? Pada tingkatan yang kian ekstrem, psikologi penuh ilusi itu berujung lahirnya massa yang neurotis. Pada tahap berikutnya, gejala psikosis itu kian akut hingga ia kehilangan akal, kehilangan diri, frustrasi menghadapi masa kini. Dan pilihannya: bunuh diri.
Tetapi kita tidak berharap ada calon Presiden dan wakil presiden yang kehilangan akal, kehilangan diri, frustrasi apalagi bunuh diri apabila tidak terpilih. Wallahu A’lam.

Read More..

Demonstrasi, Prita Dan Masyarakat Madani

Demonstrasi yang kita kenal selama ini umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, adanya massa yang nyata, terlihat. Kedua, berkumpul di sebuah tempat yang menjadi sasaran. Ketiga, dilakukan pada waktu yang bersamaan. Adanya orang yang memimpin atau yang mengatur, setidaknya menjadi fasilitator. Katakanlah itu demonstrasi cara klasik. Kini ada demonstrasi dengan cara yang sangat moderen.

Dalam kasus Prita Mulyasari sebagai tersangka akibat sebuah email yang tersebar di internet,puluhan ribu orang yang tergabung dalam situs facebook, milis maupun blog di seluruh dunia melakukan demonstrasi. Mereka mendukung pembebasan ibu dua anak yang masih menyusui ini dari tuntutan hukum. Akibatnya ketiga capres yang bersaing memperebutkan simpati pemilih pun dengan caranya masing-masing, juga terlibat dalam usaha pembebasan itu. Singkat cerita akhirnya Prita diturunkan status hukumnya dari tahanan penjara menjadi tahanan kota.

Begitulah cara masyarakat maya melakukan demonstrasi. Kekuatannya tidak boleh diremehkan bahkan terbukti lebih efektif. Tidak jarang isu yang berkembang dalam dunia nyata pada awalnya merupakan isu yang hanya ada dunia maya. Hal ini membuktikan masyarakat maya yang ada di seluruh jagat ini tidak boleh diremehkan. Mereka merupakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat.

Karena itu, kini kita melihat kenyataan bahwa demontrasi tidak lagi harus berpanas-panas dengan mengumpulkan massa yang sebanyak-banyaknya di sebuah tempat dalam waktu yang sama. Demontrasi pun bisa dilakukan dari balik meja kantor, rumah atau dimanapun tempat kita berada pada saat itu. Tidak juga harus ada orang yang berfungsi sebagai orator tetapi cukup dengan adanya web 2.0. Demontrasi tradisional yang mengandalkan teriakan, kini bisa dilakukan dengan keheningan. Cukuplah dengan tulisan ataupun simbol-simbol tertentu. Yang diperlukan adalah koneksi internet. Tetapi jangan diragukan efektitivitasnya, sudah terbukti pada kasus Prita tadi.

Realitas ini kemudian memunculkan pilar baru masyarakat madani, civil society. Masyarakat madani atau civil society adalah sebuah masyarakat yang berperadaban, yakni suatu sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan, terbuka dan demokratis dengan dilandasi ketaqwaan dan ketaatan kepada ajaran Islam. Salah satu yang utama dalam tatanan masyarakat ini adalah pada penekanan pola komunikasi yang menyandarkan diri pada konsep egaliterian pada tataran horizontal dan konsep ketaqwaan pada tataran vertikal. Nurcholis Madjid (1999:167-168) menyebut dengan semangat rabbaniyah atau ribbiyah sebagai landasan vertikal, sedangkan semangat insyanyah atau basyariah yang melandasi komunikasi horizontal (http://rully-indrawan.tripod.com/rully01.htm).

Pilar yang saya maksudkan yaitu sebuah masyarakat maya (istilah ini dari saya sendiri dengan mengadaptasi istilah dunia maya). Saya tidak tahu definisi Masyarakat Maya tersebut. Tetapi yang saya maksudkan dengan hal ini adalah masyarakat yang ada di dunia maya yakni sebuah dunia yang hanya dihubungkan oleh alat komunikasi utamanya internet. Masyarakat maya ini kemudian bisa diandalkan memenuhi cita-cita masyarakat madani sebagaimana disebutkan di atas, yaitu adanya ketakwaan dan ketataatan kepada ajaran Tuhan yang dilandasi sifat-sifat egaliterian, demokrasi dan keadilan. Wallahu A'lam.

Read More..

Perempuan-Perempuan Pembuat Berita

Ada tiga perempuan yang menghebohkan dunia pemberitaan dalam dua bulan terakhir ini. Mereka adalah Rani Juliani, Manohara Odelia Pinot dan Prita Mulyasari. Ketiganya mempunyai profesi yang berbeda. Rani Juliani adalah seorang caddy golf, Manohara adalah seorang Model, sedangkan Prita Mulyasari adalah pegawai di sebuah bank.

Pemberitaan Rani Juliani berkisar pada kasus tertembaknya seorang Direktur Perusahaan yang diduga melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Ashar. Manohara diberitakan tentang persolalan rumah tangganya dengan seorang pangeran di Malaysia.Sedangkan Prita Mulyasari heboh berkaitan dengan surat elektroniknya yang berisi keluhannya terhadap Rumah sakit Omni Internasional.

Ketiga kasus tersebut menarik dari sisi-sisi yang berbeda. Kasus Rani Juliani menarik karena terlibatnya seorang pejabat yang dihubungkan dengan adanya cinta segitiga antara dia sendiri dan korban. Lebih menarik lagi karena Rani Juliani sendiri sampai saat ini tidak sembarang orang bisa menjumpainya kecuali mungkin para petugas. Sikap para petugas yang menyembuyikan Rani Juliani mungin disebabkan oleh Rani adalah saksi kunci atas terbunuhnya Nasrudin Sang direktur tersebut.

Sementara kasus Manohara menarik karena melibatkan seorang pangeran di Malaysia yang dicurigai melakukan kekerasan seks pada istrinya itu. Setelah berhari-hari usaha Ibunda Manohara untuk membebaskan putrinya itu akhirnya kesampaian juga, tatkala Manohara sedang berada di negara netral Singapura untuk sebuah keperluan. Menurut ceritanya, atas bantuan Polisi Singapura dan juga Kedutaan Amerika Manohara berhasil melepaskan dirinya dari penjagaan pangeran.

Lain lagi dengan Prita Mulyasari. Kasusnya berawal dari sebuah email yang dikirim kepada teman-temannya yang menceritakan perlakuan Rumah Sakit Omni Internasional kepadanya. Email itu kemudian menyebar ke milis lain maupun blog. Hingga kemudian dia dituduh oleh pihak rumah sakit melakukan pencemaran nama baik terhadap rumah sakit yang bersangkutan. Tanpa proses hukum yang memadai, ia di penjara selama tiga minggu hingga ia menjadi tahanan kota akibat banyaknya dukungan terhadap dia.

Begitulah cerita singkat dari tiga perempuan tersebut. Kini ketiga wanita tersebut masih menjalani proses hukum masing-masing. Rani Juliani masih ditunggu kehadirannya di ruang publik. Manohara masih ditunggu keberaniannya untuk divisum. Sedangkan Prita sedang menjalani proses persidangan. Hikmah apa yang bisa dipetik dari ketiganya? Silahkan menuliskannya pada kolom komentar di ruangan ini.

Read More..

Rakyat Siap-Siap Untuk Kecewa Kembali

Setelah Pemilu legislatif sudah ditetapkan hasilnya, kini kita menanti pemilu presiden 9 Juli2009. Sperti diketahui, pemilu legislatif meninggalkan beberapa catatan negatif antara lain, DPT yang bermasalah, cara kerja KPU yang tidak profesional sampai pada peserta yang banyak melakukan pelanggaran. Catatan-catatan tersebut ada beberapa diproses secara hukum sebagian lagi kini dilupakan seperti kisruh DPT. Menghadapi Pilpres ini, kita berharap pada penyelenggara maupun para kandidat agar berusaha meningkatkan kualitas agar demokrasi yang dihasilkan juga berkualitas.

Bagi saya kualitas pemilu itu dibuktikan dengan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas hidup rakyat seluruhnya. Kualitas tidak hanya tergambar dengan angka-angka tapi juga tergambar secara jelas dan utuh pada masing-masing individu. Harapan-harapan yang sudah diungkapkan rakyat pada berbagai kesempatan baik yang berhasil direkam oleh media maupun hanya tergambar pada sorot mata rakyat harus segera diperjuangkan di lembaga perwakilan rakyat. Para pemenang pemilu harus membuktikan janjinya pada saat kampanye.

Harapan ideal tersebut hanya bisa dipenuhi oleh para pemegang kekuasaan itu apabila mereka semua mau berlaku jujur. Hanya dengan kejujuranlah yang menyebabkan rakyat bisa percaya. Tetapi dalam situasi politik yang pragmatis transaksional seperti ini susah atau kalau tidak mustahil untuk mengharapkan lahirnya kepemimpinan yang jujur.

Melihat proses politik yang sedang berlangsung, peluang untuk terjadinya manipulasi janji pada pemilu kali ini masih sangat besar. Indikasinya dapat kita lihat dari cara-cara kampanye mereka yang memakai jurus-jurus pencitraan yang berlebihan. Dalam pencitraan itu segalanya bisa ditampilkan, yang jelek menjadi sesuatu yang baik. Yang tidak bermoral menjadi bermoral dan yang tidak realistis menjadi realistis. Kini cara-cara yang manipulatif itu disebarkan secara luas ke masyarakat.

Sebenarnya cara-cara pencitraan lazim saja dalam politik. Toh, figur politik memang perlu dipasarkan, karena tidak semua kebaikannya tersampaikan pada publik. Hanya saja dalam pencitraan tersebut diperlukan batas-batas yang proporsional. Batas proposional sudah tergambar dalam rekam jejak sang calon. Artinya hal-hal yang dicitrakan sesuai dengan kenyataan. Apabila ada yang tidak sesuai dengan kenyataan maka ini adalah hal manipulatif atau kebohongan. Bila ini yang terjadi maka rakyat sebagai pemilik sah negara ini, untuk kesekian kalinya akan mengalami kekecewaan.

Secara pribadi saya sudah kecewa dengan beberapa realitas pencitraan ini. Karena hal-hal yang berurusan dengan Tuhan pun sudah dipoles sedemikian rupa. "Boediono adalah muslim yang lurus, jujur, sederhana, konsisten dan teknokrat yang ulung dan cerdas," kata SBY saat memberikan sambutan di Gedung Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/5). Bukankah, sejatinya aspek-aspek spritualitas, ketakwaan atau kesalehan sesorang itu hanya Tuhan yang tahu? Ini artinya, dalam suasana politik yang spekulatif ini, Tuhan pun dicoba untuk dimanipulasi. Wallahu A’lam.

Read More..

Neo-lib VS Kerakyaktan: Hanya Isu Pragmatis

Saya tidak meyakini bahwa pilihan isu antara ekonomi neo-lib dan isu kerakyatan oleh partai-partai pengusung pasangan calon presiden didasari oleh muatan ideologis tertentu. Saya justru menduga isu ini hanyalah pilihan praktis dan pragmatis saja. Dugaan ini berasal dari kenyataan:

Pertama, tidak ada partai yang konsisten dengan ideologinya sendiri. Buktinya partai yang berideologi nasionalis juga meniupkan isu-isu keagamaan. Partai Golkar yang Nasionalis misalnya, tetap saja membentuk organisasi sayap agama (Al-Hidayah) di dalamnya. Begitupun partai yang berasaskan agama seperti PKS juga mengenalkan kepada publik sebagai partai terbuka.

Kedua, pilihan koalisinya tidak konsisten. Baik partai-partai nasionalis maupun islam tidak ada yang membentuk poros koalisi masing-masing. Semua tergabung dan tercampur tanpa batasan ideologi yang mereka yakini. Yang menentukan pilihan koalisi itu semua bersifat pragmatis.

Fakta bahwa adanya pengaruh ideologi tertentu yang dianut oleh sebuah negara mungkin banyak yang terbukti. Misalnya, liberalisme dan kapitalisme di Amerika memberi pengaruh kuat pada seluruh formasi sosialnya. Dengan kata lain ideologi itu memang berpengaruh secara optimal dengan membentuk pandangan hidup masyarakatnya.

Tetapi yang terjadi di negara kita saat ini belum seperti di Amerika. Hal ini karena dominannya kepentingan pribadi atau kelompok pada sebuah kekuasaan. Inilah salah satu faktor yang menghalangi dan menghambat beroperasinya kepentingan ideologis tersebut. Dan inipulah yang menghalangi tercapainya cita-cita kebangsaan kita.

Yang mau saya katakan pada poin di atas adalah tidak usah terlalu kuatir pada isu-isu yang dikemukakan oleh pengamat dan para aktivis partai sendiri. Baik isu ekonomi neolib maupun kerakyatan pada hakekatnya hanyalah untuk kepentingan praktis berupa kekuasaan saja. Ketika kekuasaan sudah dalam genggaman maka berakhirlah semua isu itu. Yang tertinggal adalah bagaimana menggunakan kekuasaan itu “sebaik-baiknya”.

Oleh karena itu, yang kita perlu awasi adalah proses, cara, dan kepada siapa kekuasaan itu akan digunakan. Bila kekuasaan itu diperoleh cara-cara yang tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi maka seharusnya diprotes secara keras. Begitupun kalau penggunaanya hanya untuk kepentingan pribadi,kelompok atau lebih-lebih kepada bangsa lain, ini juga harus ditolak.

Tetapi saya setuju bila merebut kekuasaan harus dengan cara praktis saja. Hal ini didasari atas pengalaman bahwa semakin lama proses-proses politik itu berlangsung akan semakin mahal ongkos materi dan sosialnya. Akibatnya terlalu besar energi yang dihabiskan oleh bangsa ini hanya untuk kepentingan politik saja. Padahal dalam era reformasi menuju transformasi bangsa yang lebih modern dan bermartabat ini, banyak hal yang harus kita kejar kemajuannya. Antara lain , kita butuhkan cara-cara berpolitik yang efektif dan efisien. Lambat yang disertai dengan tindakan yang kurang tepat dan efisien justru akan menimbulkan ketertinggalan.

Memang untuk mencapai cara-cara berpolitik yang efektif itu pasti membutuhkan waktu lama. Karena itu, para politisi harus mengajarkan cara berpolitik yang sehat dan rasional dengan cara “mencicil”kepada bangsa ini. Tidak boleh secara instan. Artinya bangsa ini harus dibiasakan melihat bahwa politik itu adalah yang biasa, business as usual. Tidak seperti saat ini dimana partai-partai politik mengurus konstituennnya hanya kalau ada pemilu. Rakyat semua ribut politik bila ada pemilu. Seakan-akan semua aktivitas terhenti bila ada aktivitas pemilu. Dampaknya seperti yang kita saksikan. Segala cara dilakukan agar bisa meraih suara konstiuen, termasuk cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Padahal ada cara lain yang lebih efektif dan efisien. Yakni dengan memberikan pemahaman terhadap berbagai aspek dari politik itu. Partai-partai harus bisa meyakinkan pemilihnya dari awal berupa adanya kesadaaran politik yang rasional. Jadi masyarakat sudah tahu dari awal bahwa Partai ini punya ideologi A, konsekuensinya begini, dampaknya begitu dan seterusnya. Sampai pada pemilu tidak ada lagi persoalan ideologi, figur dan lain sebagainya. Seluruh rakyat sudah tahu rekam jejaknya.

Karena hal-hal tersebut belum maksimalkan dilakukan, maka agenda rakyat seluruhnya adalah mengawasi orang-orang yang diberi kekuasaan itu terus menerus agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Sekaligus rakyat harus menagi janji pada saat kampanye mereka. Wallahu A’lam.

Read More..

Wahai Presiden, Fokuslah Ke Kawasan Timur Indonesia

Dibanding dengan Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur secara umum lebih ketinggalan pada berbagai aspek pembangunannya. Hal ini bisa dilihat misalnya dari segi ketersediaan sarana dan prasarana wilayah di kawasan ini.

Menurut Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Lukman Edy, selama tiga tahun pemerintahan SBY-JK, baru 28 daerah yang bebas dari ketertinggalan dari sekitar 199 daerah tertinggal.Di kawasan Timur Indonesia kondisinya lebih parah. Hanya Jayapura yang berhasil dientaskan dari ketertinggalan. Menteri PDT Lukman Edy mengatakan, secara umum kondisi di Indonesia Timur tidak berubah, atau mengalami stagnasi. Faktor pembangunan infrastruktur yang paling dominan menyebabkan ketertinggalan Kawasan Timur (Fajar, 3 Januari 2008).

Karena itu siapapun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presdien pada Pilpres ini tidak boleh mengabaikan kenyataan ini. Hal ini tidak berarti bahwa Kawasan Indonesia Barat tidak mempunyai daerah tertinggal sehingga tidak diperhatikan lagi. Yang kita mau aspirasikan adalah adanya fokus perhatian pada Kawasan Indonesia Timur.

Kami yang berada di kawasan ini merasakan betul dampak ketertinggalan ini. Misalnya Jalan yang kami lalui tidak sebagus di daerah Jawa. Komunikasi pun begitu, masih banyak daerah yang tidak terjangkau sarana komunikasi (Blank Spot) yang murah seperti telpon seluler, apalagi koneksi internet. Ketersediaan listrik pun demikian halnya. Kota Palu misalnya, ketersediaan listriknya sangat parah. Hampir tiap malam lampu padam bergiliran. Bahkan kendala utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini adalah ketersediaan listrik.

Padahal jika kita melihat potensi kawasan ini sungguh luar biasa. Sekedar menyebutkan contoh minyak, batu bara dan sejumlah barang tambang lain melimpah ruah di sejumlah daerah terutama Kalimantan Timur dan Papua. Bahkan sumur minyak di daerah Sulawesi Tengah juga sudah produksi. Bahan dasar pembuatan semen banyak terdapat di kawsan ini misalnya di daerah Sulsel (Tonasa).

Namun ironisnya sumber- sumber kekayaan negara itu semua diolah di kawasan Barat Indonesia yang berpusat di Jawa. Dengan kata lain Indonesia Timur merupakan daerah penyedia barang saja sementara Indonesia Barat berfungsi sebagai produsen sehingga barang tersebut bisa diolah dan dipakai. Tidak heran nilai tambah (value added) didapatkan oleh kawasan Indonesia Barat. Akibatnya uang yang berputar pun paling besar di daerah jawa (Jakarta).

Dengan terbentuknya pemerintahaan baru nanti maka kebijakan yang berkenaan dengan kawasan Timur pun harus di rubah secara total. Kementerian PDT yang ada saat ini belum cukup untuk menangani masalah ini. Selama ini Kementerian tersebut hanya menangani masalah secara umum. Sejatinya harus spesifik tiap bidang atau departemen sehingga kebijakannya bisa fokus.Bila perlu misalnya, Menteri Pertambangan kantor pusatnya di Kalimantan Timur atau di Papua, Menteri kelautan ditempatkan di Manado, Menteri Pariwisata di Bali dan seterunya. Bukan hanya itu, BUMN yang mengurusi pembangunan infrastruktur harus juga dialihkan kantor pusatnya ke kawasan Indonesia Timur.

Bila ini semua mau dilakukan maka dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah. DPR harus mendorong kebijakan ini dengan cara menaikkan APBN yang akan di peruntukkan di kawasan Indonesia Timur. Dukungan sumber daya manusia pun harus diberikan. Caranya anatara lain dengan memanfaatkan orang-orang pintar dari kawasan Indonesia Timur sendiri. Bila sumber daya manusia di Indonesia Timur belum cukup maka perlu ada transmigrasi intelektual dari Kawasan Barat.

Semua ini tentu bertujuan agar pemerataan pembangunan Indonesia menjadi lebih cepat terlaksana. Bila tidak, kawasan ini tetap saja akan ketinggalan dan ini bisa saja menyebabkan disintegrasi bangsa. Wallahu A’lam.

Read More..

Oposisi : Sebuah Keniscayaan

Menjelang pemilihan presiden 2009 ini wacana oposisi tidak banyak disuarakan dibanding dengan koalisi. Hal ini dapat diduga akibat seluruh partai khususnya yang melewati Parlementary Threshold ingin berkuasa atau setidaknya ingin dekat dengan kekuasaan. Bisa dilihat misalnya kecenderungan Partai politik yang lebih banyak merapat ke Partai Demokrat dibanding dengan ke Partai Golkar atau PDIP. Bahkan Partai Golkar pun pada awalnya ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat namun akibat ditolaknya JK oleh SBY terpaksa Golkar membangun kekuatan poltiknya sendiri. PDIP pun akhir-akhir ini mau mendekat ke Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu.

Proses politik kita itu khususnya bila dipandang dalam perspektif demokrasi yang meniscayakan adanya check and balances adalah tidak sehat. Gejalanya bisa dilihat dari kecenderungan lebih banyak Partai yang ingin berkoalisi dengan partai pemenang pemilu dari pada memainkan peran oposisi. Kalaupun ada, hanya dilakukan karena tidak berhasil menduduki jabatan di pemerintahan. Jadi kesannya hanya terpaksa, tidak direncanakan.

Pada hal oposisi yang baik harus direncanakan sehingga langkah-langkah politik yang dijalani menjadi sistematis. Selama ini timbul kesan terhadap partai yang memainkan peran oposisi hanya sekedar beda saja dengan pemerintahan. Sejatinya tidak demikian. Partai oposisi bukanlah lawan secara permanen tetapi ia merupakan mitra kritis bagi pemerintah yang berkuasa. Program yang pasti menguntungkan rakyat seharusnya diberikan dukungan juga atau setidaknya harus ada alternatif yang ditawarkan bila memang tidak sepakat dengan sebuah program. Jadi konsep pembanding harus ada.

Secara filosofis keharusan oposisi itu didasarkan pada kenyataan bahwa alam ini diciptakan Tuhan dalam keadaan seimbang. Tertib dan teraturnya alam ini karena adanya hukum keseimbangan itu. Apa jadinya suhu terus menerus panas atau dingin. Atau tidak ada perputaran planet-planet maka sudah dapat diduga akibatnya. Apabila keseimbangan itu terganggu dengan kecenderungan berat pada posisi tertentu maka alam ini juga pasti hancur karena tidak ada lagi yang mengontrol.

Pada aras politik secara universal diyakini adanya prinsip konstitusionalisme yang berintikan asas keutamaan hak rakyat, namun dalam praktik politik sering ditabrak oleh klaim mandatoris dan mayoritarianisme rezim penguasa yang gemar mengangkangi rakyatnya sendiri. Dalam konteks itu, oposisi hadir berdasar paham falibilismenya, bahwa mandat politik itu tidak identik dengan penyerahan kedaulatan, dan kekuasaan yang menjalankannya mengandung korupsi permanen dalam dirinya (Rocky Gerung, 2001).

Pengalaman kita pada masa orde baru membuktikan konstatasi di atas. Parlemen dan pemerintahan pada saat itu dikuasai oleh seorang aktor maka peran-peran kritis oleh sejumlah elemen masyarakat selalu dibungkam. Yang terjadi kemudian adalah berkembangnya kekuasaan yang otoriter. Akibatnya kekuasaan pada saat itu hanya menguntungkan para penguasa pemerintahan. Hal ini tentu merugikan dari segi partisipasi politik rakyat.

Dengan demikian opisisi itu harus menjadi keharusan. Pertama, segala kebijakan pemerintahan yang berlindung pada klaim legitimasi rakyat musti harus di periksa kembali. Harus ada audit. Semua kebijakan tidak boleh langsung diterima agar terbangun sebuah legitimasi yang kongkrit dari rakyat. Karena itu diperlukan dukungan kelompok masyarakat aktif, menjadi agen kritis, yang akan mengontrol dan memberi alternatif atas segenap langkah pemerintah terpilih.
Kedua, oposisi disini bermakna sebagai oposisi loyal. Artinya oposisi tidak dibentuk secara otomatis terdiri dari blok semua partai yang kalah tetapi sebagai desain politik yang sadar beberapa partai reformis yang berkekuatan cukup.

Ketiga, dalam upaya mengakhiri transisi demokrasi, bahwa seluruh aktivitas politik dan penyelesaian konflik politik diselesaikan dalam mekanisme kelembagaan di parlemen. Tidaklah berarti peran aktor sosial berhenti tetapi malahan harus terus diperkuat sebagai kekuatan masyarakat madani. Tetapi ujung dari setiap ide altenatif terhadap segala kebijakan pemerintah pada akhirnya ada di parlemen dengan oposisi sebagai aktor utamanya. Wallahu A’lam

Read More..

Masalah Indonesia adalah masalah mikro, bukan makro

Indonesia mempunyai masalah mikro bukan makro. Karenanya Presiden ataupun para wakil rakyat dalam berbagai tingkatannya yang akan dilantik nanti harus memperhatikan masalah-masalah mikro itu. Tidak boleh terfokus pada masalah-masalah makro. Pertumbuhan ekonomi misalnya jangan dilihat dari kerangka makro saja.



Maksud saya, misalnya kalau bicara kemiskinan harus dilihat detailnya. Nama-nama orang miskin di setiap desa harus diketahui. Setiap nama itu harus pula dicatat latar belakangnya supaya bisa diberikan solusi yang tepat untuk mengurangi kemiskinannya. Dan harus pula evaluasi kondisinya dari hari ke hari. Dan seterusnya .Jadi kalau membicarakan kemiskinan tidak boleh lagi hanya mengetahui angka prosentasenya saja.

Begitupun kalau berbicara pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi hanya angka- angka makro. Harus bisa dilihat pertumbuhan ekonomi secara terinci mulai dari desa hingga nasional. Kita tidak mau lagi angka pertumbuhan makro bagus tetapi kalau dilihat realitasnya pada masyarakat ternyata tidak mengalami pertumbuhan.

Untuk itu setiap struktur pemerintahan mulai yang paling bawah harus punya data-data yang sangat detail dan up to date. Tidak seperti saat ini dimana stastik kita hanya mengambil data-data yang sangat umum dan itupun sudah kadaluarsa dan tidak lengkap.

Pemerintah harus bisa bekerja keras dengan mengoptimalkan kerja aparatnya. Saat ini masih belum optimal, birokrasi belum melayani dengan baik. Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi secepatnya agar setiap warga dapat terlayani dengan baik. Pensiunkan dini aparat yang tidak produktif. Ganti dengan yang lebih produktif. Ukuran kerja harus dinilai dari produktifnya bukan dari segi lamanya dia bekerja atau kepangkatan. Bagi yang bekerja lebih produktif berikan insentif dan gaji yang lebih besar.

Pendidikan harus menjadi prioritas. Semua anak Indonesia minimal harus lulusan sekolah lanjutan tingkat atas. Biaya mahasiswa di universitas di seluruh Indonesia digratiskan.

Semua ini diperluakan dana yang besar. Karena itu diperlukan sumber-sumber keuangan baru. Saatnya semua perusahaan asing yang lebih banyak menguras sumber daya alam kita diambil alih. Birokrasi juga harus efisien dan produktif. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang melakukan korupsi sekecil apapun korupsinya.

Hanya dengan itulah kita bisa meyelesaikan setiap masalah mikro tadi. Tetapi apakah pemerintah mampu melakukan itu? Bagi saya tidak ada yang tidak bisa asal kita semua punya komitmen dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh pada setiap masalah secara bersama. Wallahu A'lam.

Read More..

Menyoal Pendidikan Politik Partai- Partai Kita

Dalam berbagai pendapat yang dikemukakan masyarakat disebutkan misalnya bahwa pendidikan politik kita belum mencapai pada level yang diharapkan yakni, terbangunnya wawasan dan praktek politik yang rasional dan beradab pada sebagaian besar masyarakat kita. Sinyalemen tersebut bisa dicermati pada satu aspek dalam politik yaitu memilih calon legislatif ataupun eksekutif.

Dalam berbagai jajak pendapat terlihat bahwa preferensi orang memilih seorang kandidat tidak terlepas dari faktor-faktor seperti, kesukuan atau kedaerahan, bentuk fisik (cantik, tampan), memberikan fasilitas (uang dan atau fasilitas lain), sekeyakinan agama, sejarah masa lalu, iklan dan seterusnya.


Masyarakat memilih yang didasarkan pada visi-misi atau flatform jumlahnya masih sedikit. Padahal kebutuhan bangsa saat ini adalah lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang mempunyai kualitas yang baik. Pemipmpin-pemimpin bangsa seperti itu hanya bisa lahir dari masyarakat politik yang rasional dan cerdas yang menjatuhkan pilihan-pilihan politiknya pada kandidat-kandidat yang memang diakui memiliki SDM secara politik.

Dengan sinyalemen inilah sebenarnya kita harus mengajukan pertanyaan judicial tentang sejauh mana efektivas pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai saat ini? Apakah partai-partai itu telah melakukan pendidikan politik yang benar ataukah partai-partai tidak memberikan kontribusi pada tumbuhnya kecerdasan politik masyarakat sehingga taraf kecerdasan umum dalam politik belum begitu jauh?

Jawab atas pertanyaan ini bisa ditelusuri setidaknya pada program partai-partai itu ataupun sikap-sikap para pemimpinnya dalam merespon suatu peristiwa politik.

Jika ditelusuri pada program maka kita akan mendapati bahwa sebagian besar program partai hanya bertujuan untuk memenangkan kekuasaan politik. Hal ini memang wajar. Karena salah satu fungsi partai adalah merebut kekuasaan politik. Tetapi fungsi partai tidak hanya itu. Partai juga berfungsi untuk memberikan pendidikan politik yang berkualitas pada masyarakat. Dengan demikian, mengingat partai bertanggungjawab untuk mengoperasikan demokrasi dengan baik maka semestinya fungsi untuk memberikan pendidikan politik yang sehat tidak bisa diabaikan begitu saja.

Konsekuensi dengan berfokus pada program untuk pemenangan kekuasaan politik maka program partai pasti lebih banyak yang besifat pragmatis jangka pendek. Urusan bagaimana terbangunnya kesadaran politik yang rasional pada masyarakat menjadi terabaikan. Padahal untuk pembangunan demokrasi subtantif dalam jangka panjang yang dibutuhakn adalah kesadaran politik yang rasional.

Pada sisi lain, melalui para pemimpin politik sangat jarang memperlihatkan sikap-sikap kenegarawanan. Walaupun para politisi selalu berlindung pada retorika "untuk kepentingan bangsa dan negara, yang sebenarnya adalah ego kepartaian atau kelompok saja.

Bila program partai dan para politisi masih seperti digambarkan itu maka kita tidak bisa mengharapkan terbangunnya kecerdasan politik yang rasional dalam masyarakat. Pada urutannya justru akan lahir para politisi yang tetap akan membela hanya kepentingannya saja. Para politisi juga tidak bisa menyalahkan apabila masyarakat semakin tidak percaya kepada politik dan politisi.Wallahu A'lam.

Read More..