Wahai Presiden, Fokuslah Ke Kawasan Timur Indonesia

Dibanding dengan Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur secara umum lebih ketinggalan pada berbagai aspek pembangunannya. Hal ini bisa dilihat misalnya dari segi ketersediaan sarana dan prasarana wilayah di kawasan ini.

Menurut Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Lukman Edy, selama tiga tahun pemerintahan SBY-JK, baru 28 daerah yang bebas dari ketertinggalan dari sekitar 199 daerah tertinggal.Di kawasan Timur Indonesia kondisinya lebih parah. Hanya Jayapura yang berhasil dientaskan dari ketertinggalan. Menteri PDT Lukman Edy mengatakan, secara umum kondisi di Indonesia Timur tidak berubah, atau mengalami stagnasi. Faktor pembangunan infrastruktur yang paling dominan menyebabkan ketertinggalan Kawasan Timur (Fajar, 3 Januari 2008).

Karena itu siapapun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presdien pada Pilpres ini tidak boleh mengabaikan kenyataan ini. Hal ini tidak berarti bahwa Kawasan Indonesia Barat tidak mempunyai daerah tertinggal sehingga tidak diperhatikan lagi. Yang kita mau aspirasikan adalah adanya fokus perhatian pada Kawasan Indonesia Timur.

Kami yang berada di kawasan ini merasakan betul dampak ketertinggalan ini. Misalnya Jalan yang kami lalui tidak sebagus di daerah Jawa. Komunikasi pun begitu, masih banyak daerah yang tidak terjangkau sarana komunikasi (Blank Spot) yang murah seperti telpon seluler, apalagi koneksi internet. Ketersediaan listrik pun demikian halnya. Kota Palu misalnya, ketersediaan listriknya sangat parah. Hampir tiap malam lampu padam bergiliran. Bahkan kendala utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini adalah ketersediaan listrik.

Padahal jika kita melihat potensi kawasan ini sungguh luar biasa. Sekedar menyebutkan contoh minyak, batu bara dan sejumlah barang tambang lain melimpah ruah di sejumlah daerah terutama Kalimantan Timur dan Papua. Bahkan sumur minyak di daerah Sulawesi Tengah juga sudah produksi. Bahan dasar pembuatan semen banyak terdapat di kawsan ini misalnya di daerah Sulsel (Tonasa).

Namun ironisnya sumber- sumber kekayaan negara itu semua diolah di kawasan Barat Indonesia yang berpusat di Jawa. Dengan kata lain Indonesia Timur merupakan daerah penyedia barang saja sementara Indonesia Barat berfungsi sebagai produsen sehingga barang tersebut bisa diolah dan dipakai. Tidak heran nilai tambah (value added) didapatkan oleh kawasan Indonesia Barat. Akibatnya uang yang berputar pun paling besar di daerah jawa (Jakarta).

Dengan terbentuknya pemerintahaan baru nanti maka kebijakan yang berkenaan dengan kawasan Timur pun harus di rubah secara total. Kementerian PDT yang ada saat ini belum cukup untuk menangani masalah ini. Selama ini Kementerian tersebut hanya menangani masalah secara umum. Sejatinya harus spesifik tiap bidang atau departemen sehingga kebijakannya bisa fokus.Bila perlu misalnya, Menteri Pertambangan kantor pusatnya di Kalimantan Timur atau di Papua, Menteri kelautan ditempatkan di Manado, Menteri Pariwisata di Bali dan seterunya. Bukan hanya itu, BUMN yang mengurusi pembangunan infrastruktur harus juga dialihkan kantor pusatnya ke kawasan Indonesia Timur.

Bila ini semua mau dilakukan maka dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah. DPR harus mendorong kebijakan ini dengan cara menaikkan APBN yang akan di peruntukkan di kawasan Indonesia Timur. Dukungan sumber daya manusia pun harus diberikan. Caranya anatara lain dengan memanfaatkan orang-orang pintar dari kawasan Indonesia Timur sendiri. Bila sumber daya manusia di Indonesia Timur belum cukup maka perlu ada transmigrasi intelektual dari Kawasan Barat.

Semua ini tentu bertujuan agar pemerataan pembangunan Indonesia menjadi lebih cepat terlaksana. Bila tidak, kawasan ini tetap saja akan ketinggalan dan ini bisa saja menyebabkan disintegrasi bangsa. Wallahu A’lam.