KEJATI SULTENG DIDESAK USUT MASALAH DANA SOSIAL FIKTIF

Palu, 3/1 (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) didesak mengusut kasus dugaan pencairan dana bantuan sosial yang berada pada pos sekretariat daerah provinsi setempat dengan memanfaatkan yayasan fiktif.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sulteng, Salehuddin Awal, di Palu, Kamis, mengatakan mencuatnya penggunaan yayasan fiktif untuk memuluskan pencairan dana ABPD 2007 sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan/BPK baru-baru ini, dapat menjadi pintu masuk bagi lembaga kejaksaan dalam melakukan penyelidikan.

"Yang ditemukan mungkin baru satu sampel yayasan dengan nilai Rp50 juta, tapi bisa jadi jika diselidiki jumlahnya akan lebih besar," kata Salehuddin.

Penggunaan yayasan fiktif mencairkan dana bantuan sosial tersebut mulai terkuak setelah BPK mengklarifikasi ke sejumlah pengurus yayasan atau lembaga penerima.
Salah satu lembaga penerima adalah Yayasan Bina Potensi Sulteng yang didaftar mencairkan dana Rp50 juta, ternyata melalui direkturnya H.A. Baso Syarifuddin, SH, MS membantah telah menerima atau mencairkan dana tersebut pada 30 Oktober 2007.

Baso Syarifuddin berjanji membawa kasus pencatutan yayasan tersebut ke proses hukum.

Ketua DPRD Sulteng Murad Nasir mendukung kasus penggunaan yayasan fiktif dalam membobol anggaran daerah tersebut dibawah ke proses hukum, agar terungkap siapa aktor dibalik kasus ini.

"Kami mendukung kasus diteruskan ke proses hukum," ujarnya.
Murad berdalih lembaga legislatif yang dipimpinnya hanya sebatas mengesahkan anggaran sesuai dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh dewan, karena pengelolaan anggaran merupakan wewenang eksekutif.

Salehuddin menilai sikap yang disampaikan Murad Nasir terkesan lepas tangan dari kasus pembobolan kas daerah ini, padahal dewan selain menjalankan fungsi "budgeting" juga memiliki fungsi pengawasan.

"Selain penyidik, dewan juga dapat memanggil eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pos bantuan sosial tersebut," katanya.