Showing posts with label Berita. Show all posts
Showing posts with label Berita. Show all posts

4/11/2008

Praktek Suap Bukan Rahasia Lagi


Palu ( Berita ) : Praktek suap yang dilakukan oleh pejabat dan kelompok elit politik di daerah maupun pejabat pemerintahan pusat untuk memuluskan suatu kebijakan terkait dengan kepentingan daerah, bukan merupakan rahasia lagi.

Ketua Program Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu, Slamet Riyadi, di Palu, Kamis [10/04] , mengatakan, praktek suap guna memuluskan produk kebijakan tertentu sudah berlangsung lama, baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. “Kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Al Amin Nur Nasution, hanya secuil dari lingkaran setan praktek suap utuk memuluskan produk kebijakan,” katanya.

Ia menjelaskan, praktek suap tumbuh subur karena pimpinan daerah yang tengah berlomba memajukan daerahnya membutuhkan suntikan dana maupun dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan DPR. “Celah inilah yang dimanfaatkan untuk mengurus keuangan negara karena pejabat daerah yang menyogok ke pusat pasti memanfaatkan uang hasil produk kebijakan. Kondisi ini diperparah oleh kebiasaan pejabat daerah menyerahkan upeti,” ujarnya.

Slamet Riyadi menambahkan, keberhasil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggagalkan sejumlah praktek suap patut diapresiasi dan masyarakat mendorong agar hal sama juga dilakukan oleh Kejaksaan maupun kepolisian. “Bagi tersangka pelaku suap dan korupsi yang terbukti mesti diberi hukuman berat agar tidak hanya membuat jera pelakunya, tapi juga bagi lain namun belum tertangkap,” katanya.

Hal senada disampaikan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sulteng, Salehuddin Awal. Ia mengatakan pejabat daerah mestinya menghilangkan kebiasaan memberi “upeti” sebagai wujud terima kasih atas lahirnya kebijakan yang menguntung daerahnya. “Kebiasaan semacam itu jelas merupakan bentuk korupsi terhaadp uang rakyat,” ujarnya. ( ant )

Read More..

2/21/2008

Tanggapan Putusan MA Terhadap Pengurangan Anggaran Pendidikan

KEDIRI] Putusan MK yang mengabulkan permohonan /judicial review/ UU
Sisdiknas berpotensi terjadi pengurangan anggaran pendidikan. "Meskipun
yang mengajukan judicial review itu guru, tapi justru yang diuntungkan
pemerintah bukan guru," kata anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Jawa
Timur, Ahmad Tsalis, Kamis seperti dilansir /Antara/.

"Berarti ini tidak berarti apa-apa bagi guru, bahkan anggaran untuk
program pendidikan malah bisa berkurang, karena lebih banyak tersedot
untuk gaji guru," kata Tsalis.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI),
Soedjiharto di Jakarta, Kamis, mengatakan, memindahkan alokasi gaji guru
ke dalam anggaran pendidikan berdampak pendidikan akan semakin mahal.

"Dengan kata lain, pemerintah berusaha lepas tangan terhadap pembiayaan
pendidikan yang seharusnya menjadi kewajiban negara," ujarnya.

Soedijarto mengutip hasil peneli- tian Badan Perencanaan dan Pem-
bangunan Nasional (Bappenas), United Nations Development Programme
(UNDP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004.

Dalam penelitian tersebut, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, biaya
siswa SD, SMP, SMA, prasekolah dan pendidikan lua sekolah totalnya
mencapai Rp 140,5 triliun.

Jika putusan MK tersebut menjadi rujukan Pemerintah dengan asumsi bisa
memenuhi anggaran pendidikan angka 20 persen sesuai amanat konstitusi,
belum bisa memecahkan kebutuhan pendidikan.

Untuk tahun 2008 misalnya dengan anggaran pendidikan yang tadinya hanya
Rp 48 triliun menjadi Rp 49,97 triliun setelah ditambah komponen gaji
guru (18 persen), tetap saja masih jauh dari kebutuhan rill pendidikan.

*Makna 20 Persen*

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sulawesi Tengah, Salehuddin Awal,
di Palu, Kamis mengatakan angka sekurang-kurangnya 20 persen anggaran
pendidikan mestinya lebih dimaknai sebagai komitmen meningkatkan
kualitas pendidikan nasional melalui pembangunan sarana dan peningkatan
sumber daya pendidikan.

''Komitmen itu harus didasarkan pada kondisi rill pendidikan di mana
masih banyak sekolah yang rusak, anak putus sekolah, kualitas tenaga
pendidik yang perlu ditingkatkan, serta berbagai problematika pendidikan
lainnya,'' ujar Salehuddin. [W-12]
Dikutip dari suara pembaruan.

Read More..

2/18/2008

Pengrajin Rotan Kesulitan Bahan Baku


beritapalu.com - Pengrajin mebel rotan di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), mengalami kesulitan memperoleh bahan baku mengakibatkan penurunan produksi dan omset. "Kondisi seperti sudah berlangsung setahun terakhir. Jika ini berlanjut kemungkinan besar banyak pengrajin gulung tikar," kata Ramli Amran (35), pengrajin rotan Kelurahan Ujuna, Palu, Senin.

Ramli mengatakan kebutuhan bahan baku selama ini dipasok oleh sejumlah industri pengolahan rotan mentah yang juga beroperasi di Palu, seperti PT Sunteg dan PT Loli Mas.

Sebelum krisis bahan baku, Ramli biasanya membeli sebanyak tiga sampai empat kali dalam sebulan. Sekali pembelian satu sampai dua ton. "Saat ini paling banyak dua kali pembelian bahan baku. Itupun tidak lebih dari satu ton," ujarnya.

Kurangnya pasokan rotan dari daerah penghasil seperti daerah Pantai Barat dan Kulawi di Kabupaten Donggala serta daerah Pantai Timur di Kabupaten Parigi Mouotong menjadi penyebab utama tersedia kebutuhan bahan baku untuk pengrajin di Kota Palu.

"Ini informasi yang kami peroleh dari pihak pabrik (industri pengolahan rotan)," katanya.

Hal senada diungkapkan Ny Herawati, pemilik mebel rotan UD Subur di Jalan Sungai Bongka, kelurahan Ujuna. Kesulitan memperoleh rotan membuat Herawati mengubah sistim pengupahan karyawan dari upah tetap bulanan menjadi upah kontrak sesuai produksi.

Selain itu, Herawati juga harus rajin mengunjungi pabrik-pabrik pengolahan rotan guna memperoleh bahan baku. Akibatnya terjadi penambahan biaya operasional.

"Jika tidak seperti ini, kami pasti gulung tikar," katanya.

Herawati menambahkan terbatasnya bahan baku secara otomatis menurunkan produksi hanya sekitar 20 set per bulan, sebelumnya bisa mencapai 30 set mebel rotan. "Dengan sendirinya, omset juga menurun," katanya menambahkan.

Ramli mengaku pendapatan yang diperoleh menunrun 30 - 50 persen. Saat pasokan bahan baku normal, Ramli biasanya membawa pulang sekitar Rp2 juta sebulan. "Sekarang paling tinggi satu setengah juta rupiah. Bahkan beberpa kali hanya sejuta," ujarnya.

Walikota Palu Rusdi Mastura dalam beberapa kali kesempatan menyatakan akan menjadikan daerahnya sebagai pusat perdagangan kakao dan kerajinan rotan.

Obsesi menjadikan Ibukota Sulteng ini sebagai sentra industri rotan karena produksi rotan Sulteng mencapai 200–300 ton per tahun atau sekitar 40 persen dari volume produksi rotan nasional 750 ton per tahun.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sulteng, Salehuddin Awal, menilai kesulitan bahan baku yang dialami pengrajin rotan di Palu sebuah ironi bagi daerah penghasil dan pemasok utama kebutuhan rotan nasional.

"Pemerintah daerah mesti mengevaluasi tata niaga rotan di Sulteng dengan memberi perlindungan dan jaminan bagi kesinambungan industri kecil," demikian Salehuddin.

Read More..

2/04/2008

GOVT URGED NOT TO BE TOO HASTY IN DECLARING SOEHARTO NATIONAL HERO

Palu, C Sulawesi, Jan 31 (ANTARA) - Director of the Public Policy Study Center (PSKP) of Central Sulawesi Salehuddin Awal urged the government not to be too hasty in awarding the Hero title on late President Soeharto.
According to Salehuddin, the government needed to conduct a thorough study on all aspects and accommodate all the people's aspirations before awarding the title to Soeharto.


"Not only group aspirations, most important is reference to relevant regulations," he said in Palu Thursday.

Salehuddin that the government has been constantly inconsistent toward Soeharto who had ruled the country for 32 years, before as well as after his death.

When Soeharto was a most critical condition, there was a discourse on efforts to settle civil cases out-of-court such as relating to the "supersemar" funds, by payments of fine to the state.

This indicated the government believed that Soeharto has committed something in the past which had eventually inflicted great losses to the state. "This is merely a civil case," he said.

After the death of Soeharto, he added, the government appeared to be inclined to award him a Hero title as proposed by Golkar party.

However, Salehuddin admitted Soeharto had made meritorious contributions to the nation when he was in power such as building the country into a nation self sufficient in food, in the development of education and the economy. But democracy, law enforcement and human rights were often ignored. Hence, a comprehensive study is badly needed before awarding Soeharto a Hero title, Salahuddin said.

Earlier, State Secretary Hatta Radjasa said candidates for the Hero title had to be proposed by each province through their governors or provincial administrations.

Names had to be submitted to a Hero Assessment Body overseen by the Social Welfare Ministry. "This agency includes historians and scholars," he said.

This agency will discuss the proposed figures whether or not they really deserve a Hero title before the selected names are submitted to the House of Representatives.

The House then further discussed the selected figures before submitting them to the President. "The president usually announces the heroes on national heroes day", said Hatta who refused to comment on Soeharto's case.

Read More..

1/27/2008

Ex-Indonesian dictator Suharto dies

By ANTHONY DEUTSCH, Associated Press
JAKARTA, Indonesia - Former Indonesian President Suharto, the U.S. Cold War ally who led one of the 20th century's most brutal dictatorships over 32 years that saw up to a million political opponents killed, died Sunday. He was 86.



Suharto had been ailing in a hospital in the capital, Jakarta, since Jan. 4 when he was admitted with failing kidneys, heart and lungs.
Finally toppled by mass street protests in 1998, Suharto's departure opened the way for democracy in this predominantly Muslim nation of 235 million people and he withdrew from public life, rarely venturing from his comfortable villa on a leafy lane in the capital.
But Suharto also oversaw decades of economic expansion that made Indonesia the envy of the developing world. Today, nearly a quarter of Indonesians live in poverty, and many long for the Suharto era's stability, when fuel and rice were affordable.
In a televised address, President Susilo Bambang Yudhoyono called on "the people of Indonesia to pay their last respects to one of Indonesia's best sons ... who has done very great service to his beloved nation."
Yudhoyono's office declared a week of national mourning and he was to oversee a state funeral Monday once Suharto's body had been flown by a fleet of 11 Air Force planes to be placed in the family mausoleum.
As is customary in Islamic tradition, Suharto's body was to be washed and joint prayers were held at the family home in the presence of his six children, Yudhoyono and dozens of the country's ruling elite.
"My father passed away peacefully," sobbed Suharto's eldest daughter, Tutut. "May God bless him and forgive all of his mistakes."
Suharto ruled with a totalitarian dominance that saw soldiers stationed in every village, instilling a deep fear of authority across this Southeast Asian nation of some 6,000 inhabited islands that stretch across more than 3,000 miles.
Jeffrey Winters, associate professor of political economy at Northwestern University, predicted a time when Indonesians would "realize that Suharto is responsible for some of the worst crimes against humanity in the 20th century."
Those who profited from Suharto's rule made sure he was never portrayed in a harsh light at home, Winters said, so even though he was an "iron-fisted, brutal, cold-blooded dictator," he was able to stay in his native country.
Since being forced from power, he had been in and out of hospitals after strokes caused brain damage and impaired his speech. Blood transfusions and a pacemaker prolonged his life, but he suffered from lung, kidney, liver and heart problems and slipped into a coma on Sunday.
Suharto was vilified by historians, rights groups and his critics as one of the world's most brutal rulers and was accused of overseeing a graft-ridden reign. But poor health — and continuing corruption, critics charge — kept him from court after he was chased from office by widespread unrest at the peak of the Asian financial crisis.
He was protected by influential loyalists in the military and government who feared they could be implicated if Suharto ever took the witness stand.
The bulk of political killings blamed on Suharto occurred in the 1960s, soon after he seized power. In later years, some 300,000 people were slain, disappeared or starved in the independence-minded regions of East Timor, Aceh and Papua, human rights groups and the United Nations say.
Suharto's successors as head of state — B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri and Yudhoyono — vowed to end graft that took root under Suharto, yet it remains endemic at all levels of Indonesian society.
With the court system paralyzed by corruption, the country has not confronted its bloody past. Rather than put on trial those accused of mass murder and multibillion-dollar theft, some members of the political elite consistently called for charges against Suharto to be dropped on humanitarian grounds.
On Sunday, hundreds of mourners — some weeping — flocked to the family home in downtown Jakarta.
"I felt crushed when I heard he had died. We have lost a great man," said Mamiarti, a 43-year-old housekeeper. "It used to be easy to find jobs. Now it is hard."
But critics say Suharto squandered Indonesia's vast natural resources of oil, timber and gold, siphoning the nation's wealth to benefit his cronies, foreign corporations, and family like a mafia don.
Winters said the graft effectively robbed "Indonesia of some of the most golden decades, and its best opportunity to move from a poor to a middle class country."
Like many Indonesians, Suharto used only one name. He was born on June 8, 1921, to a family of rice farmers in the village of Godean, in the dominant Indonesian province of Central Java.
When Indonesia gained independence from the Dutch in 1949, Suharto quickly rose through the ranks of the military to become a staff officer.
His career nearly foundered in the late 1950s, when the army's then-commander, Gen. Abdul Haris Nasution, accused him of corruption in awarding army contracts.
Absolute power came in September 1965 when the army's six top generals were murdered under mysterious circumstances, and their bodies dumped in an abandoned well in an apparent coup attempt against Sukarno, Indonesia's founding father who helped win independence from the Dutch.
Suharto, next in line for command, quickly asserted authority over the armed forces and promoted himself to four-star general.
Suharto then oversaw a nationwide purge of suspected communists and trade unionists, a campaign that stood as the region's bloodiest event since World War II until the Khmer Rouge established its gruesome regime in Cambodia a decade later. Experts put the number of deaths during the purge at between 500,000 and 1 million.
Over the next year, Suharto eased out Sukarno, who died under house arrest in 1970. The legislature rubber-stamped Suharto's presidency and he was re-elected unopposed six times.
During the Cold War, Suharto was considered a reliable friend of Washington, which didn't oppose his violent occupation of Papua in 1969 and the bloody 1974 invasion of East Timor. The latter, a former Portuguese colony, became Asia's youngest country with a U.N.-sponsored plebiscite in 1999.
Even Suharto's critics agree his hard-line policies kept a lid on Indonesia's extremists and held together the ethnically diverse and geographically vast nation. He locked up hundreds of suspected Islamic militants without trial, some of whom later carried out deadly suicide bombings with the al-Qaida-linked terror network Jemaah Islamiyah after the Sept. 11 attacks on the U.S.
Meanwhile, the ruling clique that formed around Suharto — nicknamed the "Berkeley mafia" after their American university, the University of California, Berkeley — transformed Indonesia's economy and attracted billions of dollars in foreign investment.
By the late 1980s, Suharto was describing himself as Indonesia's "father of development," taking credit for slowly reducing the number of abjectly poor and modernizing parts of the nation.
But the government also became notorious for unfettered nepotism, and Indonesia was regularly ranked as one of the world's most corrupt nations as Suharto's inner circle amassed fabulous wealth. The World Bank estimates 20 percent to 30 percent of Indonesia's development budget was embezzled during his rule.
Even today, Suharto's children and aging associates have considerable sway over the country's business, politics and courts. Efforts to recover the money have been fruitless.
Suharto's youngest son, Hutomo "Tommy" Mandala Putra, was released from prison in 2006 after serving a third of a 15-year sentence for ordering the assassination of a Supreme Court judge. Another son, Bambang Trihatmodjo, joined the Forbes list of wealthiest Indonesians in 2007, with $200 million from his stake in the conglomerate Mediacom.
Suharto's economic policies, based on unsecured borrowing by his cronies, dramatically unraveled shortly before he was toppled in May 1998. Indonesia is still recovering from what economists called the worst economic meltdown anywhere in 50 years.
State prosecutors accused Suharto of embezzling about $600 million via a complex web of foundations under his control, but he never saw the inside of a courtroom. In September 2000, judges ruled he was too ill to stand trial, though many people believed the decision really stemmed from the lingering influence of the former dictator and his family.
In 2007, Suharto won a $106 million defamation lawsuit against Time magazine for accusing the family of acquiring $15 billion in stolen state funds.
The former dictator told the news magazine Gatra in a rare interview in November 2007 that he would donate the bulk of any legal windfall to the needy, while he dismissed corruption accusations as "empty talk."
Suharto's wife of 49 years, Indonesian royal Siti Hartinah, died in 1996. The couple had three sons and three daughters.

Sumber : Yahoo.com

Read More..

1/03/2008

KEJATI SULTENG DIDESAK USUT MASALAH DANA SOSIAL FIKTIF

Palu, 3/1 (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) didesak mengusut kasus dugaan pencairan dana bantuan sosial yang berada pada pos sekretariat daerah provinsi setempat dengan memanfaatkan yayasan fiktif.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sulteng, Salehuddin Awal, di Palu, Kamis, mengatakan mencuatnya penggunaan yayasan fiktif untuk memuluskan pencairan dana ABPD 2007 sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan/BPK baru-baru ini, dapat menjadi pintu masuk bagi lembaga kejaksaan dalam melakukan penyelidikan.

"Yang ditemukan mungkin baru satu sampel yayasan dengan nilai Rp50 juta, tapi bisa jadi jika diselidiki jumlahnya akan lebih besar," kata Salehuddin.

Penggunaan yayasan fiktif mencairkan dana bantuan sosial tersebut mulai terkuak setelah BPK mengklarifikasi ke sejumlah pengurus yayasan atau lembaga penerima.
Salah satu lembaga penerima adalah Yayasan Bina Potensi Sulteng yang didaftar mencairkan dana Rp50 juta, ternyata melalui direkturnya H.A. Baso Syarifuddin, SH, MS membantah telah menerima atau mencairkan dana tersebut pada 30 Oktober 2007.

Baso Syarifuddin berjanji membawa kasus pencatutan yayasan tersebut ke proses hukum.

Ketua DPRD Sulteng Murad Nasir mendukung kasus penggunaan yayasan fiktif dalam membobol anggaran daerah tersebut dibawah ke proses hukum, agar terungkap siapa aktor dibalik kasus ini.

"Kami mendukung kasus diteruskan ke proses hukum," ujarnya.
Murad berdalih lembaga legislatif yang dipimpinnya hanya sebatas mengesahkan anggaran sesuai dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh dewan, karena pengelolaan anggaran merupakan wewenang eksekutif.

Salehuddin menilai sikap yang disampaikan Murad Nasir terkesan lepas tangan dari kasus pembobolan kas daerah ini, padahal dewan selain menjalankan fungsi "budgeting" juga memiliki fungsi pengawasan.

"Selain penyidik, dewan juga dapat memanggil eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pos bantuan sosial tersebut," katanya.

Read More..

12/28/2007

Benazir Bhutto Tewas

Ajal memang tak bisa di sangka-sangka waktunya. Kapan pun dia bisa datang. Kita tidak bisa memastikan Tempat dan waktunya. Karenanya terkenal sekali ungkapan yang mengatakan bahwa rejeki, jodoh, dan kematian merupakan rahasia Tuhan. Seperti yang dialami oleh Mantan Presiden Pakistan, ia ditembak oleh seorang tak dikenal pada saat ia kampanye menjelang pemilu Pakistan. Bersamaan dengan itu tewas pula pendukungnya sebanyak 20 orang dan 56 orang luka-luka(Kompas,28 Desember 2007). Berikut sekilas riwayat hidup Benazir Bhuto yang kutip dari kompas.

Benazir Bhutto adalah anak tertua Ali Bhutto. Ia lahir pada tanggal 21 Juni 1953 di Provinsi Sindh. Ia kuliah di Harvard, Amerika Serikat (1969-1973), dan berhasil meraih gelar BA di bidang politik. Tahun 1973-1977, ia kuliah filsafat, politik, dan ekonomi di Oxford, Inggris. Setelah menyelesaikan kuliahnya tahun 1977, Bhutto kembali ke Pakistan.

Namun, sekembalinya dari Inggris, Bhutto segera terseret dalam pusaran pertarungan politik ketika itu. Ayahnya dikudeta oleh militer pimpinan Zia ul-Haq, kemudian digantung. Bhutto dan ibunya juga dikenai tahanan rumah hingga eksekusi terhadap Ali Bhutto dilakukan. Selanjutnya, Bhutto diizinkan kembali ke Inggris tahun 1984.

Periode inilah yang sangat menentukan perubahan dalam hidup Bhutto selanjutnya. Bhutto yang awalnya enggan terjun ke dunia politik akhirnya menceburkan diri juga ke dunia itu dengan masuk ke Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpin ayahnya. Dia menjadi seorang pemimpin PPP di pengasingan.

Sejak saat itulah kehidupan Bhutto diwarnai berbagai pertarungan politik yang baru berakhir setelah nyawanya melayang, Kamis.

Menjabat PM

Setelah kematian Zia ul-Haq, Bhutto baru bisa kembali ke Pakistan. Dia segera menggantikan posisi ibunya sebagai pemimpin PPP.

Tahun 1988, PPP memenangi pemilu terbuka pertama di Pakistan. Kemenangan PPP membawa Bhutto sebagai perdana menteri perempuan pertama Pakistan. Ketika terpilih, usianya baru 35 tahun sehingga dia tercatat sebagai politisi paling muda yang memimpin Pakistan.

Hanya dua tahun menduduki kursi PM, Bhutto disingkirkan pada tahun 1990 dengan tuduhan korupsi. Namun, dia tidak pernah diadili. Setelah Bhutto tersingkir, kekuasaan PM jatuh ke tangan Nawaz Sharif, "anak didik" Zia ul-Haq.

Bhutto kembali merebut kekuasaan tahun 1993 setelah Sharif dipaksa mengundurkan diri. Seperti sebelumnya, Bhutto tidak berhasil mempertahankan kekuasaannya. Tahun 1996, Presiden Farooq Leghari membubarkan pemerintahan Bhutto menyusul beberapa skandal korupsi. Jabatan PM kemudian kembali ke tangan Sharif.

Tahun 1999, Bhutto kembali tersandung skandal korupsi. Kali ini dia dan suaminya, Asif Ali Zardari, dihukum lima tahun penjara dan didenda 8,6 juta dollar AS karena dituduh menerima imbalan dari sebuah perusahaan Swiss yang dibayar untuk memerangi penggelapan pajak. Namun, hukuman itu dibatalkan pengadilan tinggi karena dianggap bias.

Bhutto yang mengangkat suaminya sebagai menteri investasi selama masa pemerintahannya tahun 1993-1996 sedang berada di luar negeri ketika vonis dijatuhkan. Dia memilih tidak kembali ke Pakistan dan hidup di pengasingan.

Meski didera berbagai kasus, sepak terjang politik Bhutto tetap berjalan. Partainya pun tetap mendapatkan dukungan ketika mengikuti pemilu tahun 2002. PPP berhasil mendapatkan suara terbanyak, yakni 28,42 persen dan 80 kursi di majelis nasional. Partai Sharif hanya memperoleh 18 kursi.

Sebagian kandidat PPP yang terpilih kemudian membentuk faksi sendiri dan bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin partai Jenderal Pervez Musharraf.

Untuk merintangi jalan Bhutto ke kursi kekuasaan untuk ketiga kalinya, Musharraf mengamandemen konstitusi yang melarang perdana menteri menjabat lebih dari dua kali. Dengan demikian, tertutup sudah kesempatan bagi Bhutto untuk berkuasa lagi.

Bhutto tidak menyerah. Ketika popularitas Musharraf mulai redup tahun 2006, Bhutto melancarkan serangan balik. Dia bergabung dengan Aliansi untuk Pemulihan Demokrasi bersama rival lamanya, Sharif. Melalui aliansi ini, kelompok oposisi bertekad menggulingkan Musharraf dari kursi kekuasaan.

Belakangan, Bhutto diketahui mengadakan pertemuan dengan Musharraf untuk tawar-menawar pembagian kekuasaan pada Juni 2007. Tindakan Bhutto itu membuat marah anggota aliansi lainnya. Bhutto juga berbeda pendapat dengan anggota aliansi yang ingin memboikot pemilu. Bagi Bhutto, memboikot pemilu sama saja dengan membiarkan kubu Musharraf melenggang sendirian ke kursi kekuasaan.

Karena perbedaan inilah aliansi tersebut pecah. Mereka kemudian berpisah dan sepakat untuk mengambil jalan politik sendiri-sendiri. Tanggal 19 Oktober 2007, Bhutto pulang ke Karachi setelah delapan tahun hidup di pengasingan. Kepulangannya disambut bom bunuh diri yang menewaskan 139 orang. Bhutto selamat.

Hidupnya yang penuh dengan pertarungan itu berakhir Kamis lalu akibat serangan bom. Selamat jalan, Bhutto!

Read More..

12/25/2007

Pengamanan Natal di Sulteng Berlebihan

Palu (ANTARA News) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sulawesi Tengah (Sulteng), Salehuddin Awal, menilai peningkatan pengamanan Natal yang demonstratif di provinsi itu oleh aparat kepolisian setempat sangat berlebihan.


"Pengamanan terbuka dengan persenjataan lengkap yang mencolok di rumah-rumah ibadah umat Kristiani itu, justru menimbulkan kesan bahwa situasi di daerah ini dalam keadaan tidak aman," katanya kepada pers di Palu, Senin.

Menurut dia, kondisi demikian ini juga dapat menimbulkan antipati dan melahirkan disharmonisasi kerukunan hidup beragama, karena adanya "perlakuan lebih" dalam pengamanan perayaan hari besar umat Kristiani.

Selain itu, lanjut dia, pola pengamanan demonstratif yang terpublikasi media akan memberi penilaian bagi masyarakat di luar negeri bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum terjamin.

Menurut mantan Ketua Umum HMI Cabang Palu tersebut, sudah menjadi kewajiban polisi melindungi masyarakat dari segala ancaman, termasuk terorisme. Akan tetapi, pola pengamanan yang diterapkan jangan sampai justru meningkatkan ancaman karena pilihan metode yang kurang tepat.

"Apalagi jika pola yang dipilih justru melahirkan ketakutan massal," tuturnya, dan menambahkan deteksi dini melalui informasi intelijen, pengamanan tertutup, dan pelibatan masyarakat dalam mengamankan lingkungan seharusnya yang dijadikan pilihan lembaga negara dalam mengamankan hari-hari besar keagamaan atau hari akbar lainnya.

Dalam mengamankan hari raya Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru kali ini, jajaran Polda Sulteng mengerahkan sekitar 5.000 personel, dengan memprioritaskan pengamanan di rumah-rumah ibadah dan tempat keramaian umum.

Pelibatan personel ini belum termasuk dari kesatuan TNI, Satpol PP, organisasi sosial-kemasyarakatan, serta satuan tugas internal.

Tapi, lain halnya dengan pendapat Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulteng, Syamsuddin Pay. Menurut dia, mobilisasi aparat keamanan dalam jumlah besar untuk mengamankan Natal di daerahnya kali ini sesuatu tindakan yang wajar dan sudah merupakan tugas negara dalam melindungi setiap penduduknya melaksanakan ibadah tanpa ada rasa ketakutan.

"Dari kacamata keamanan, saya menilai bahwa pihak intelijen memiliki alasan yang cukup sehingga diberlakukan pengamanan yang ketat," tuturnya.(*)

Read More..

1/04/2007

Pemerintah Diminta Rumuskan

AKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta merumuskan kebijakan pembangunan kepemudaan secara nasional yang lebih berorientasi pada peningkatan partisipasi pemuda di tengah masyarakat.

Pendapat tersebut disampaikan mantan Ketua HMI Cabang Palu, Muhammad Usman, di Palu, Rabu, saat dengar pendapat pimpinan organisasi kepemudaan dengan Tim Komisi X DPR RI.

"Orientasi pembangunan kepemudaan saat ini seakan kehilangan arah, akibatnya energi pemuda lebih banyak dihabiskan pada urusan politik praktis," kata Ridwan Usman.

Menurut Ridwan, pemuda yang terhimpun dalam berbagai organisasi saat ini belum terberdayakan secara maksimal terutama dalam mengembangkan potensi diri mereka. Energi yang dimiliki pemuda lebih banyak tersita dalam mengurus politik praktis yang menjadi ranah partai politik.

"Akibatnya, lebih banyak pemuda menjadi `broker` politik dibanding pemuda profesional," tuturnya.

Kondisi demikian, ulas Ridwan, terjadi karena tidak adanya perspektif secara nasional terhadap pembangunan kepemudaan yang menyebabkan organisasi-organisasi kepemudaan juga kehilangan arah.

Untuk itu, katanya, sangat dibutuhkan sebuah payung hukum dan dukungan anggaran yang dapat mendorong peran dan tanggungjawab pemuda dalam melakukan perubahan di negeri ini.

Sementara itu, Wakil Sekretaris KNPI Sulteng, Salehuddin M. Awal, berpendapat, makna pembinaan yang selama ini dilekatkan pada pemerintah terhadap pemudan sebaiknya dihilangkan, sebab ada kekhawatiran terjadi kooptasi terhadap kekuatan pemuda melalui politik anggaran. "Idiom pembinaan sebaiknya ditiadakan dalam penyusunan undang-undang mengenai kepemudaan," katanya.

Menanggapi masalah ini, Ketua Tim Komisi X DPR, Abdul Hakam Nadja, meminta organisasi kepemudaan di Sulteng atau melalui KNPI Sulteng agar merumuskan pokok-pokok pikiran terkait dengan kepemudaan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah pusat dan DPR sebagai bahan masukan dalam penyusunan Undang -Undang Kepemudaan.

"Jika seluruh provinsi membuat hal yang sama, pemerintah dan legislatif dalam membuat undang-undang akan lebih menyentuh persoalan mendasar kepemudaan," ujarnya.

Tim Komisi X DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Sulteng, teraidi atas Hakam Nadja (Ketua Tim/PAN), Ahmad Daroji (Partai Golkar), Anisa Mahfud (PKB), Rudninah (PDS), Mustafa Kamal (PKS), Siprianus (PDIP).

Selama lima hari kunjungan di Sulteng, Tim Komisi X DPR bertemu dengan pejabat di lingkungan pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, serta mengunjungi sejumlah sarana pendidikan, olahraga dan obyek wisata di daerah tersebut. (Ant)

Read More..

  © Blogger template 'Perhentian' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP