Pengamanan Natal di Sulteng Berlebihan

Palu (ANTARA News) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sulawesi Tengah (Sulteng), Salehuddin Awal, menilai peningkatan pengamanan Natal yang demonstratif di provinsi itu oleh aparat kepolisian setempat sangat berlebihan.


"Pengamanan terbuka dengan persenjataan lengkap yang mencolok di rumah-rumah ibadah umat Kristiani itu, justru menimbulkan kesan bahwa situasi di daerah ini dalam keadaan tidak aman," katanya kepada pers di Palu, Senin.

Menurut dia, kondisi demikian ini juga dapat menimbulkan antipati dan melahirkan disharmonisasi kerukunan hidup beragama, karena adanya "perlakuan lebih" dalam pengamanan perayaan hari besar umat Kristiani.

Selain itu, lanjut dia, pola pengamanan demonstratif yang terpublikasi media akan memberi penilaian bagi masyarakat di luar negeri bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum terjamin.

Menurut mantan Ketua Umum HMI Cabang Palu tersebut, sudah menjadi kewajiban polisi melindungi masyarakat dari segala ancaman, termasuk terorisme. Akan tetapi, pola pengamanan yang diterapkan jangan sampai justru meningkatkan ancaman karena pilihan metode yang kurang tepat.

"Apalagi jika pola yang dipilih justru melahirkan ketakutan massal," tuturnya, dan menambahkan deteksi dini melalui informasi intelijen, pengamanan tertutup, dan pelibatan masyarakat dalam mengamankan lingkungan seharusnya yang dijadikan pilihan lembaga negara dalam mengamankan hari-hari besar keagamaan atau hari akbar lainnya.

Dalam mengamankan hari raya Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru kali ini, jajaran Polda Sulteng mengerahkan sekitar 5.000 personel, dengan memprioritaskan pengamanan di rumah-rumah ibadah dan tempat keramaian umum.

Pelibatan personel ini belum termasuk dari kesatuan TNI, Satpol PP, organisasi sosial-kemasyarakatan, serta satuan tugas internal.

Tapi, lain halnya dengan pendapat Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulteng, Syamsuddin Pay. Menurut dia, mobilisasi aparat keamanan dalam jumlah besar untuk mengamankan Natal di daerahnya kali ini sesuatu tindakan yang wajar dan sudah merupakan tugas negara dalam melindungi setiap penduduknya melaksanakan ibadah tanpa ada rasa ketakutan.

"Dari kacamata keamanan, saya menilai bahwa pihak intelijen memiliki alasan yang cukup sehingga diberlakukan pengamanan yang ketat," tuturnya.(*)