www.salehawal.co.nr

Marketing Politik Dalam Pilkada Kota Palu

2010-05-04T18:12:00.001+08:00

Tiba-tiba saja seorang bakal calon yang bagi sebagian besar masyarakat Kota Palu mungkin tidak begitu dikenal. Karena beliau bukan pejabat ataupun tokoh publik. Lagi pula selama ini beliau tinggal di daerah lain. Tetapi saat ini mungkin sebagian besar warga kota mengenalnya. Alat peraga kampanyenya berupa baliho, spanduk, iklan di media cetak memenuhi ruang publik kota. Itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kerja menjual produk politik-dalam hal ini kandidat walikota- kepada masyarakat pemilih. Ilmu menjual dan mamasarkan produk politik itu lazim disebut marketing politik.

Tentang marketing politik ini, biarkan salah satu ahlinya yaitu DR.Firmanzah, penulis buku Marketing Politik, berbicara langsung kepada anda seperti ini:

Marketing Politik memiliki peran yang ikut menentukan dalam proses demokratisasi. Di engara-negara maju, partai-partai politik mengerahkan kemampuan marketing mereka untuk sebanyak mungkin merebut konstituen. Berbagai tehknik yang sebelumnya hanya dipakai dalam dunia bisnis sekarang telah dicangkokkan ke dalam kehidupan politik. Semakin canggih tekhnik marketing yang diterapkan dalam kehidupan politik. Para anggota tim sukses berusaha” menjual” jago mereka dengan berbagai cara yang sering kali kita rasakan tidak ada bedanya dengan mengiklankan produk di media, mempromosikan outdoor dan indoor. Segala taktik dipakai agar rating jago mereka tinggi dan rakyat memilihnya dibilik-bilik suara. Selain itu, marketing politk dapat memperbaiki kualitas hubungan antara konstestan dan pemilih. Pemilih adalah pihak yang harus dimengerti, dipahami, dan dicarikan jalan pemecahan dari setiap permasalahan yang dihadapi. Marketing politik meletakkan bahwa pemilih adalah subyek, bukan objek manipulasi dan eksploitasi( M. Alfan Alfian, 2009).

Marketing Politik memang sangat dibutuhkan dalam sistem pemilihan langsung seperti sekarang. Sadar akan pentingnya marketing politik itu, maka saat ini kandidat tidak segan-segan mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk menyewa lembaga konsultan professional yang memang mengurusi hal tersebut. Kita kenal beberapa lembaga di Indonesia seperti Lingkaran Survey Indonesia, Fox Indonesia, Polmark Indonesia dan sebagainya.

Prinsip-prinsip marketing bisnis pada umunya juga berlaku pada pada marketing politik. Hanya saja dalam pemasaran politik yang dijual adalah orang dan kebijakan politik. Untuk mendalami hal ini saya sarankan baca saja buku Marketing Politik DR.Firmazah dan sejenisnya.

Menggunakan marketing politk untuk menaikkan citra memang penting tetapi kalau citra yang dibangun tidak objektif, palsu dan tidak tidak autentik justru akan memukul balik kandidat sendiri. Tentang pencitraan yang berlebihan ini, Moh.Subari yang dikenal sebagai seorang budayawan pernah mengkritik demikian : “maka suatu citra dibuat. Ilmu pengetahuan dan tekhnologi komunikasi bisa membuat seseorang tampak lebih unggul dari yang lain. Karena itu, dalam pilkada atau pemilu Siunggul buatan dan palsu inilah yang menang.

Ilmu manipulatif itu bisa membuat seorang tokoh otoriter dan rasis menjadi seolah begitu demokratis dan peduli pada kemanusiaan.Tokoh-tokoh yang tidak tahu apa-apa tentang dunia anak dan tokoh yang sectarian,fanatic dan memuja kekerasan,bisa dicitrakan sebagai seorang yang toleran,inklusif dan akomodatif terhadap pluralitas kebudayaan (M.Alfan Alfian, 2009).

Nah, dalam pilkada kota palu kita harapkan tidak terjadi pencitraan yang demikian. Kita harapkan setiap kandidat tampil apa adanya. Apa yang ditampilkan dan dikatakan adalah yang sudah kerjakan dan bisa dikerjakan. Karena seperti kata Firmazah, pemilih adalah subyek dan bukan obyek yang dapat di manipulasi dan di ekspolitasi. Hanya dengan begitu produk pemimpin yang dipilih secara langsung itu mempunyai basis legitimasi moral yang benar.
Wallahu A'lam.

Ukuran Moralitas Pemimpin Politik

2010-05-02T11:03:00.000+08:00

Dalam artikel terdahulu saya sudah jelaskan sepintas bagaimana kita seharusnya menilai pemimpin. Saya sebutkan dalam artikel itu bahwa kita harus menilai secara kritis terhadap calon. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana ambisi dari sang calon. Apakah ambisinya itu benar-benar mau diperuntukkan untuk membangun masayarakat ataukah hanya untuk memperkaya pribadinya saja. Yang kita butuhkan adalah figure seorang negarawan, yakni tokoh dengan integritas tinggi, yang mengabdikan tenaga dan fikirannya untuk kemajuan negaranya. Disini kita berhadapan dengan sebuah penilaian atau judgment. Dalam kerangka itu ada pertanyaan, sejauh mana seperti masalah moral, ambisi, karakter dapat diukur? Bukankankah hal-hal tersebut sangat bersifat subjektif dan kabur?

Berhadapan dengan gugatan dan pertanyaan demikian, saya teringat pada mata pelajaran penelitian yang berkaitan dengan data kualitatif dan kuantitatif. Sejauh yang dijarakan di sekolah, data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Bisa berupa konsep, gambar atau persepsi. Data yang bersifat kualitatif mempunyai sifat-sifat seperti menyeluruh, dinamis, tidak bisa dipisahkan, terikat dengan konteks dan waktu dan sebagainya. Saat ini dengan metode statistik yang canggih data-data kualitatif itu sudah bisa dikuantifikasikan. Misalnya saja, sejauh mana calon pemimpin itu mempunyai moral tanggungjawab bisa kemudian dikuantitatifkan.

Kita ambil saja sebuah contoh. Taruhlan yang mau kita nilai berkaitan dengan moralitas kepemimpinan. Tentu saja data-yang disajikan bersifat kualitatif. Tentang hal ini, kita tengok sejenak filsafat moral yang di jelaskan oleh Immanuel Kant. Dalam sebuah blog terbaca demikian, “Dalam bukunya Critique of Pure Reason, ide-ide moral Kant terfokus pada sebuah pertanyaan ‘Apa yang harusnya saya lakukan?’ Untuk menjawab hal ini, Kant menggunakan metode pemeriksaan atas status penilaian etis (ethical judgment). Dengan metode tersebut, Kant menyimpulkan bahwa apa-apa yang ‘seharusnya’ dilakukan mesti didasarkan pada suatu hukum umum yang dapat diterapkan di semua lapisan masyarakat.

Dengan perkataan lain, apa yang harus kita lakukan, dan dengan itu kita dapat disebut bermoral, harus dipertimbangkan dari ‘apa yang akan terjadi bila setiap orang melakukan apa yang kita lakukan’. Inilah prinsip ‘perintah kategoris’, yakni prinsip dasar moralitas yang akan memampukan manusia (dengan menggunakan akal) untuk menyelesaikan permasalahan moral.

Jika kita aplikasikan pada konteks pemimpin dan kekuasaan, maka salah satu tindakan pemimpin yang dapat disebut bermoral adalah menjalankan kekuasaannya demi kebaikan seluruh masyarakat. Atau, pemimpin tidak bermoral adalah mereka yang menghabiskan dana negara untuk kebutuhan sekunder (seperti mobil, pakaian dinas ataupun alokasi makan-minum pejabat), dibanding untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, apabila pemimpin memerintah untuk kepentingan (kelompok) sendiri, ataupun berbuat sesuatu yang ‘seharusnya’ tidak dilakukan, maka kita dapat memberi label mereka sebagai pemimpin yang tidak bermoral. Seperti model ‘perintah kategoris’-nya Kant, apa jadinya jika semua pemimpin koruptif, dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri?

Melalui etika Kantian, ukuran integritas moral dan kebaikan seorang pemimpin, ditentukan dari apa yang dilakukan pemimpin tersebut dikaitkan dengan kebaikan intrinsik dan kesesuaian pada ekspektasi rakyat. Model etika Kantian sejatinya dapat digunakan sebagai ukuran integritas moral para pemimpin dan penguasa di negeri kita”. (http://heilraff.blogspot.com/2008/02/integritas-kepemimpinan.html).

Dalam aplikasinya sehari-hari bisa dikongkritkan dengan sikap-sikap seperti empati. Pasti tidak sulit untuk mengaplikasikan sikap empati. Bila masyarakat menghadapi penderitaan, maka pejabat itu akan cepat mengerahkan segala sumberdaya untuk menolong masayarakat . Fungsi pemerintah demokratis adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masayarakat.

Sedikit penjelasan tentang ukuran dan standar moral itu kiranya bisa membawa kita memperluas cakrawala pada hal-hal yang lain. Yang jelas masyarakat juga pasti mempunyai common sense, bagaimana menetapkan penilaian kepada para pemimpinnya.Wallahu A'lam

Menilai Calon Pemimpin Daerah

2010-05-02T00:35:00.001+08:00

Di pusat kota yang ramai, tepampang baliho bakal calon walikota yang berbunyi “Kota palu harus maju. Di perempatan jalan yang tak kalah ramainya terpasang baliho bakal calon walikota lain yang berbunyi” lebih terang,lebih bersih,lebih cerdas. Di jalan dekat rumah saya baliho yang sama tapi lain orang berbunyi “ harmoni dalam keberagaman”. Ada lagi yang kata-katanya sederhana, ya, Cudi lagi. Masih ada beberapa lagi baliho yang serupa dari kandidat berbeda.

Itulah perkenalan awal bakal calon yang akan maju memperebutkan jabatan walikota palu. Tidak bisa dipungkiri baliho itu menunjukkan nuansa kampanye yang kental. Bila kita mencermati pesan yang disampaikan tentulah berbeda dari setiap kalimatnya. Bila diullas lebih jauh perbedaan kalimat itu tentu juga berbeda pada pesan yang disampaikan. Aksentuasi pesannya masing-masing memiliki makna. Tetapi satu pesan tersembunyi dari baliho itu adalah “sayalah yang lebih unggul dari yang lain”.
Pesan selanjutnya, “maka pilihlah saya”.

Masing-masing kandidat pasti memiliki ambisi yang berbeda-beda. Karena itu maka kita perlu menilai secara kritis apakah itu ambisi pribadi ataukah memang secara serius diikhtiarkan untuk membangun kota yang lebih baik. Jika kita mampu membedakan mana ambisi pribadi dan mana yang ambisi untuk kepentingan masayarakat tentu baik sekali.Inilah yang memandu kita untuk memilih calon dengan benar.
Menilai mana yang berniat baik dan mana yang tidak tentu bukan hal yang gampang. Apalagi dalam tampilan luar para kandidat itu semua mengesankan baik. Banyak metode dan cara untuk meyakinkan seolah-olah kandidat memang bersungguh-sungguh untuk berbuat baik. Melalui metode pencitraan yang canggih masyrakat bisa dimanipulasi dengan citra artificial atau citra yang seolah-olah.

Karena itu kita perlu bersikap secara kritis terhadap semua calon. Kalau perlu kita telanjangi semua rekam jejaknya. Bagi yang tidak bersedia jangan dipilih, karena kita tidak mau lagi tertipu untuk beberapa kalinya. Jangan lagi kita terjeremus pada calon yang seolah-olah baik itu karena itu sangat berbahaya.

Menemukan kandidat mana yang benar-benar serius dan mana yang hanya serius untuk dirinya memang tidak terlepas dari karakternya. Masalahnya adalah karakter, sifat, dan kebiasaan aslinya baru terlihat ketika dia benar-benar memimpin. Jadi apakah dengan demikian calon incumbent saja yang bisa kita nilai mengingat telah pernah memegang kepemimpinan sebelumnya?

Tentu saja tidak demikian. Sekalipun calon yang belum pernah duduk sebagai pemimpin kita bisa menilainya juga. Yaitu dengan mengenali beberap tanda dan indikasi yang bisa dipakai sebagai petunjuk untuk mengenali karakter calon. Misalnya bagaimana tanggungjawabnya, disiplin, sekapnya terhadap orang lain, cara ia berbicara pada orang lain, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang me nyerah,ketulusan, peduli, kewargaan, tekun ,integritas,visioner,adil dan sebagainya.Singkatnya kita mencari calon yang punya karakter sebagai negarawan.

Hal yang paling pertama harus dituntut adalah kesediaan untuk bertanggungjawab. Inilah sikap dasar dari seorang negarawan. Sekalipun definisi negarawan belum terlalu jelas tetapi secara sederhana seperti yang digambarkan oleh filosof Hans Jonas sebagai orang yang memikul tanggungjawab takterbatas, bersedia memikulnya serta tidak lari dari padanya.

Frans Magnis Suseno menjelaskan, pemimpin tidak hanya dinilai dari apa yang pernah dilakukan, melainkan juga apakah dalam kedudukannya dulu pernah melakukan sesuatu. Secara retorik masyarakat harus menanyakan, apakah ia waktu pernah memimpin member cap kepribadian kepada apa yang terjadi? Apakah ia menujukkan kebersamaan moral, artinya berani mengambil keputusan meskipun keputusan itu penuh resiko,berbahaya dan tidak populer?

Kini terserah kita. Para calon itu sebenarnya tidak punya daya tawar terhadap pilihan masyarakat. Kita dapat secara bebas menentukan pilihan siapapun yang kita percaya. Bagaimana dengan misalnya kalau ada tawaran uang atau fasilitas sejenis dari seorang kandidat? Bagi kandidat yang punya ambisi untuk membangun secara serius maka pasti tidak dilakukan. Melainkan hanya kandidat yang punya ambisi pribadilah yang akan melakukannya. Sekali lagi terserah kita, silahkan merenung dan berfikir terhadap masalah ini.

Mengsinergikan Kepentingan Buruh Dan Pengusaha

2010-05-01T19:11:00.001+08:00

Memang tidak mudah memadukan kepentingan buruh disatu pihak dan kepentingan pengusaha dipihak lain. Disamping karena perbedaan kelas,borjouis dan proletar juga karena prinsip ekonomi.Pengusaha dengan doktrin ekonomi klasik yang diyakini, ingin menghasilkan keuntungan yang sebesarnya besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sebaliknya para buruh ingin memperoleh upah yang setinggi-tingginya dengan kerja yg seminim-minimnya. Begitulah paradoks kepentingan yg terjadi pada buruh dengan para pengusaha.

Mungkin agak berlebihan preposisi di atas. Tetapi pada dasarnya itulah sebenarnya yg ingin dicapai. Kalau saya mengatakan sekiranya masing-masing pihak mempertahankan prinsip di atas pastilah tidak akan pernah ketemu. Karena memang dua prinsip itu adalah dua hal yg terlalu ideal yg tidak mungkin bisa dipenuhi.

Tuntutan buruh

Adalah suatu kewajaran apabila para buruh menuntut kesejahteraan yang lebih baik. Realitasnya para buruh memang mempunyai kedudukan yang lemah. Upahnya masih rendah hingga belum memadai untuk kebutuhan hidup di era modren ini. Apalagi secara politik, para buruh sering tidak berdaya berhadapan dengan para pengusaha yang memiliki modal banyak. Jadilah buruh betul-betul hanya menjadi faktor produksi layaknya mesin . Ia bisa diberhentikan dan dipekerjakan kapanpun oleh pengusaha tanpa bisa melawan kedzholiman itu, terutama pada saat dimana banyak memberlakukan sistem kontrak (outsourching).

Sejatinya para pengusaha harus menyadari juga kekeliruan ini. Keliru karena umumnya pengusaha menganggap apabila tuntutan buruh seperti peningkatan upah dan peningkatan keterampilan dipenuhi akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada gilirannya akan menurunkan laba perusahaan. Sekali lagi ini salah kaprah. Justru dengan meningkatkan upah dan keterampilan akan semakin meningkatkan pendapatan perusahaan. Asumsinya jika gaji naik buruh akan semakin memiliki dedikasi kerja dan tanggungjawab pada perusahaan. Pada gilirannya akan semakin menambah produktivitas perusahaan. Inilah salah satu alasan mengapa relokasi industri tidak terjadi secara besar-besaran dari negara-negara industri yang upah buruhnya sangat tinggi seperti di Jerman ke negara-negara berkembang yang upah buruhnya rendah.

Sinergi Buruh dan Pengusaha

Menuntut pengusaha agar memberikan upah dan keterampilan yang tinggi tentu juga mempunyai konsekuensi terhadap buruh. Jelas, bila ingin memperoleh fasilitas yang memadai, seharusnya buruh juga harus meningkatkan keahlian dan dedikasinya terhadap perusahaan. Meskipun demikian, buruh dalam tuntutannya harus lebih objektif dan rasional. Artinya kemampuan perusahaan harus juga dilihat. Sekeras apapun tuntutan buruh apabila kemampuan perusahaan tidak dapat memenuhinya maka mustahil dipenuhi.

Disini yang diperlukan adalah transparansi. Perusahaan harus menjelaskan kemampuan perusahaan secara terang benderang pada buruh. Perusahaan harus jujur apa adanya. Tidak ada rahasia berkaitan dengan pendapatan. Perusahaan harus memaparkan keuntungan, biaya dan seterusnya. Sebaliknya para buruh pun merespon dengan hal yang sama. Keharusan dialog inilah yang harus terus menerus dilakukan agar kepentingan dua belah pihak dapat berjalan bersama. Bila ini berjalan maka tentu juga memperbaiki mutu buruh sekaligus meningkatkan pendapatan perusahaan.

Kepemimpinan Golkar Sulteng: Perpaduan Modernisasi dan Karakter Kuat

2009-12-08T22:18:00.001+08:00

Pengamat politik DR.Ikrar Nusa Bakti memberikan hipotesisnya bahwa Golkar merupakan satu satunya partai politik yang memiliki kans terbesar dalam mengembangkan demokrasi di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Namun,jika Golkar terjerembab pada pendekatan patron-client relationship antara pengurus pusat dan daerah, serta di dalam jajaran organisasi Golkar di pusat dan daerah, partai ini tidak akan mampu menjadikan para pengurusnya sebagai kekuatan politik yang mandiri, juga menyatu dalam visi dan misi partai ke depa

Bagi saya hipotesis ini sudah jamak diketahui oleh fungsionaris Partai Golkar. Paling tidak isu ini sudah ada sejak Munas luar biasa tahun 1998. Hanya saja berdasarkan pengamatan dari dalam, sampai saat ini partai ini belum melaksanakannya secara maksimal. Hal ini didasari pada fakta masih banyaknya kebijakan partai sangat dipengaruhi oleh kepentingan ketua umum dan para pengurusnya. Sehingga banyak kader ditingkat nasional dan daerah yang mempunyai kompetensi dan track record baik selama di partai tidak dimasukkan sebagai pengurus. Dampaknya terlihat pada fungsi yang tidak berjalan secara optimal. Padahal dalam era multi partai saat ini dibutuhkan kader militan, ideologis dan cakap untuk memenangkan kompetisi politik yang sangat keras.

Faktor inilah yang menjadi salah satu kelemahan mendasar partai ini dalam lima tahun terakhir ini. Karena itu dalam pola kepemimpinan Partai Golkar ke depan harus memberikan warna yang berbasis pada keinginan, kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Bersamaan dengan itu Partai Golkar harus ke depan harus tampak sebagai partai modern, tetapi tetap juga memiliki tokoh-tokoh yang berintegritas dan berkarakter kuat.

Modernisasi Partai

Modernisasi partai diterjemahkan pada perangkat keras dan perangkat lunaknya. Misalnya pada perangkat lunak, dibutuhkan sistem rekrutmen kepengurusan yang tegas dan teratur yang bertujuan mencegah terjadinya bias kepentingan pribadi. Pada level pimpinan puncak di semua jenjang, hal ini akan menghindari ketergantungan yang bersifat patron client sehingga partai dapat berjalan pada mekanisme yang seharusnya. Sedangkan pada perangkat kerasnya, modernisasi partai dimanjakan dengan tersedianya sarana yang memadai dalam menjalankan semua program.

Modernisasi bisa juga ditampilkan melalui kader yang mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehingga dalam menjalankan kepentingan rakyat senantiasa berdasar pada logika pengetahuan dan rasionalitas. Hal ini sangat penting karena seringkali program pembangunan didominasi oleh kepentingan politik semata. Maka keseluruhan performa partai harus ditampakkan pada adanya budaya demokratis dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Musda dapat terlihat berupa terwujudnya sikap legowo bagi kader yang “kalah”. Demikian juga pihak yang “menang” harus bersedia mengakomodasi pihak yang “kalah” sehingga sinergitas dan kohesivitas partai dapat terjaga dengan baik.

Tokoh Yang Berintegritas Kuat

Modernisasi partai tersebut harus ditopang oleh sejumlah figur yang berpandangan modern. Dalam arti figur tersebut mampu memberikan corak kemoderenan dalam kepemimpinannya. Pada point inilah pencitraan partai maupun pemimpinnya sangat penting untuk menarik simpati rakyat. Karena itu citra harus mampu ditampilkan secara terus-menerus dan berkesinambungan pada rakyat. Tetapi citra yang disiarkan itu merupakan citra yang sebenarnya dan bukan citra artifisial. Mengamati beberapa pilkada maupun pilpres yang lalu, ada kecenderungan citra tokoh bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Partai Golkar harus menghindari pola pencitraan yang demikian. Seluruh komponen Partai Golkar harus mencitrakan diri secara alami, bukan hasil manufactured perusahaan pencitraan semata. Hanya pencitraan yang demikianlah yang akan dipercaya rakyat di masa depan. Ringkasnya partai Golkar harus menampilkan tokoh yang mempunyai karakter kuat. Dalam istilah lain tokoh ini harus bersifat autentik.

Sesuai dengan kebutuhan pencitraan di atas maka Partai Golkar selayaknya memberikan porsi pada tokoh-tokoh yang mempunyai kompentensi dibidangnya masing-masing. Pada pucuk pimpinan, sejatinya Partai Golkar mengandalkan pemimpin yang sudah teruji kapasitas kepemimpinannya. Hal ini bisa ditunjukkan sebagai pemimpin partai atau pemimpin pemerintahan pada level nasional dan daerah. Dengan demikian ia sudah teruji dan sudah terbukti secara politik sehingga diharapkan mampu menyusun kerangka perencanaan yang komprehensif dan visioner yang sesuai dengan kebutuhan rakyat di wilayahnya. Hanya kepemimpinan visioner yang demikianlah yang bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu adaptif terhadap perubahan setting social yang melingkupinya secara tepat dan cepat.

Bagaimana Golkar Sulteng?

Sejak dahulu wilayah Sulawesi Tengah merupakan salah satu basis pemilih tradisional Partai Golkar. Fakta ini harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan oleh siapapun yang akan menjadi pemimpin partai di depan. Tentunya diperlukan usaha yang sungguh-sungguh bagi seluruh kader untuk mengerti kemauan dan kebutuhan rakyat di Sulawesi Tengah. Dalam konteks pemilu maupun pilkada, saatnya para kader Partai Golkar Sulawesi Tengah tidak lagi dimanjakan oleh istilah pemilih tradisional tetapi harus mampu menarik sebagian besar rakyat secara rasional untuk dapat memilih figur dan Partai Golkar.

Dalam pengamatan saya, banyak tokoh Partai Golkar di Sulawesi Tengah yang mampu mengemban amanah yang mempunyai kedekatan ciri seperti yang dijelaskan secara ringkas di atas. Dalam hal ini kita percayakan saja pada Musda VIII yang akan berlangsung dari tanggal 5-7 Desember 2009. Tetapi saya mau mengajak semua kader untuk memperluas horizon pandangan dalam menyikapi isu ini untuk kejayaan partai Golkar di masa depan. Wallahu A’lam.

Catatan atas Pelarangan Film Balibo Five

2009-12-03T07:37:00.002+08:00

Film Balibo Five dilarang diputar oleh Lembaga Sensor Film pada festival film di jakarta. Alasannya seperti yang dikemukakan oleh pihak departemen luar negeri adalah berpotensi mengganggu hubungan Ilndonesia-Australia. Seperti diketahui film ini menceritakan peristiwa terbunuhnya beberapa orang wartawan internasional ketika meliput proses integrasi di Timor-timur tahun 1975. Sumber masalahnya adalah ketika dikisahkan, penyebab tewasnya wartawan itu karena dibunuh oleh Tentara Indonesia. Padahal menurut versi pemerintah Indonesia penyebab tewasnya para wartawan itu bukan karena sengaja dibunuh tapi karena kecelakaan saja (terjebak) sewaktu mereka sedang meliput.

Segera setelah pelarangan ini beberapa aktivis Ham maupun pembuat film di indonesia memberikan kecamannya. Film adalah salah satu bentuk karya seni sebagaimana juga teater,puisi,seni lukis dan seterusnya. Dalam membuat karya seni pembuatnya pasti mempunyai latarbelakang atau hasil perenungan. Latarbelakang inilah yang biasa bersinggungan dengan kehidupan sosial ataupun sejarah. Tidak jarang hasilnya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Berbeda dengan karya seni yang l ain, film ataupun media gambar bergerak yang lain termasuk karya seni yang memang berpotensi besar dalam mempengaruhi persepsi masyarakat.

Hal ini karena bahasa gambar lebih mudah dicerna dan dimengerti. Karena itu wajar apabila film balibo five ini sangat mengkuatirkan pemerintah Indonesia. Disamping karena menyajikan ‘fakta baru’ dari yang selama ini diketahui film ini juga bisa menimbulkan persepsi negatif bagi tentara dan pemerintah indonesia. Maka kemudian perdebatannya masuk pada kebebasan ekspresi seni yang dijamin oleh sistim demokrasi dengan isu politik.

Kembali pada soal pemutaran film itu sejatinya tidak perlu ada usaha untuk melarang. Pemerintah tidak perlu takut apabila fakta yang benar seperti yang selama ini diyakini. bagaimanapun setiap usaha pelarangan yang berkaitan dengan peristiwa politik masa lalu pasti tidak disenangi rakyat. Dialam demokrasi s aat ini telah terbentuk mindset keterbukaan bagi seluruh rakyat. Khusus peristiwa politik masa lalu harusnya semua dibuka secara terang benderang agar ini m enjadi pelajaran sejarah yang baik bagi bangsa. Kalau kemudian masih ada fakta lain yang ditutupi ini artinya masyakat memang diajarkan untuk tidak jujur dan akhirnya menjadi topik yang tidak berkesudahan seperti peristiwa G 30 S PKI.

Menangkap Pesan Pelaku Teror

2009-07-17T12:50:00.001+08:00

Pagi ini kembali kita dikejutkan dengan adanya ledakan yang terjadi Hotel Mariot dan Ritz carlton Jakarta. Informasi dari kompas.com, saat ini sudah 6 orang yang tewas. Sejauh ini aparat keamanan belum berani menyimpulkan penyebab ledakan itu.

Kalaulah ledakan ini bersumber dari bom tentu ini pekerjaan dari teroris. Dugaan bahwa yang melakukan ledakan itu adalah teroris telah melekat kuat dibenak publik. Misalnya, posting pertama dari Pepih Nugraha di Kompasiana tehadap ledakan itu.

Dalam Tulisan itu dipertanyakan, apa pesan dari adanya ledakan itu? Bagi dia, pesannya sederhana bahwa teroris masih ada di Indonesia dan kapanpun bisa membuat ledakan serupa.

Kalau demikian, kita patut mempertanyakan kerja aparat keamanan selama ini. Dengan adanya ledakan ini kita menilai masih ada beberapa aspek yang patut diselesaikan oleh pihak keamanan misalnya penangkapan Nurdin M.Top yang dipercaya sebagai otak terorisme di indonesia.

Tetapi supaya lebih berimbang kita harus juga mengakui beberapa keberhasilan yang telah dilakukan. Misalnya penangkapan sejumlah pihak yang dituduh terlibat kegiatan terorisme di Indonesia. Bahkan Dr.Azhari yang dituduh sebagai otak terorisme itu telah menemui ajalanya dalam sebuah penyergapan di Malang november 2005.

Harus diakui pekerjaan memerangi terorisme bukanlah pekerjaan yang gampang. Amerika pun tampaknya sudah kewalahan. Padahal perang terhadap terorisme ini sudah dilakukan minimal sejak runtuhnya world trade center di New York. Bahkan dalam masa kepemimpinan Presiden Bush, perang melawan terorisme menjadi isu yang utama. Hasilnya belum maksimal. Karena itu Pemerintahan Obama melakukan beberapa perubahan dalam pemberantasan terorisme global.

Maka, mungkin perlu strategi baru lagi dalam memerangi terorisme ini. Katakanlah bukan lagi memakai perang dan sejenisnya tetapi dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pelaku terorisme. Karena bagaimanapaun pelaku teror itupun adalah manusia juga. Salah satu sebab banyaknya pelaku teror yang “menyerah”di Poso adalah karena pendekatan kemanusian yang berhasil. Begitu juga di Aceh. Dan Pak Jusuf Kalla telah melakukan ini dengan baik.

Bagaimana caranya? Seperti yang dikatakan Pepih Nugraha, bahwa pelakunya pastilah membawa pesan yang ingin disampaikan. Nah, pesan itulah yang harus kita mengerti dulu. Dengan kata lain casus belli-nya dulu yang diselesaikan. Kalaulah pesannya sudah dimengerti niscaya pelaku teror akan mudah dicarikan kesepakatan-kesepakatan yang lebih adil. Wallhu A’lam.

"Untuk Apa Pilpres Bagi Saya?"

2009-07-14T20:42:00.002+08:00

Pertanyaan yang seperti di atas sering saya jumpai ketika saya menjalankan peran sebagai politisi maupun sebagai tim sukses salah seorang calon presiden. Pertanyaan itu disertai dengan argumen, Toh, siapa pun yang terpilih tidak akan berdampak sama saya. Calon A,B,C tidak akan merubah hidup saya. Saya tetap begini-begini saja. Paling-paling mereka (calon itu) hanya mengurus diri mereka sendiri.

Rasa pesimisme ini kemudian lebih dalam lagi bila kita menjelaskan tentang demokrasi. Bagi masyarakat seperti ini demokrasi bukanlah sebuah persoalan penting. Demokrasi hanya merupakan jargon. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi.

Fakta bahwa masih banyak masyarakat kita tidak mengetahui fungsi demokrasi adalah hal nyata. Bahkan, jangankan fungsi, hakekat atau prinsip-prinsip demokrasi, kata demokrasi sendiri pun belum diketahui artinya.

Inilah juga agenda yang mendesak bagi para pemimpin politik saat ini. Yakni bagaimana memberikan pemahaman yang nyata kepada masyarakat bahwa demokrasi itu dapat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.

Sehingga pada urutannya rakyat dengan kesadaran penuh akan berbondong-berbondong memberikan suaranya dalam suatu pemilihan umum.

Bukan hanya itu, hal ini akan mendorong rakyat memberikan suaranya pada calon yang betul-betul sesuai dengan kepentingannya. Bila ini terjadi maka kita tidak perlu takut terhadap politik pencitraan yang berlebihan karena pasti rakyat tidak akan terpengaruh.

Kebutuhan Demokrasi

Rakyat pada hakekatnya membutuhkan demokrasi. Cuma persoalannya rakyat tidak mengetahui untuk apa demokrasi bagi mereka. Untuk apa ada pemilihan umum, pemilihan presiden atau pilkada. Mengapa harus memilih kandidat A, B atau C dan seterusnya.

Peruntukan demokrasi untuk rakyat haruslah sesuai dengan kebutuhannya. Bila masyarakat disuatu tempat terlibat masalah konflik dan kekerasan, maka para politisi harusnya menjelaskan bahwa demokrasi itu akan mendatangkan rasa aman dan damai.

Demokrasi diperlukan karena sistem ini bisa menegakkan stabilitas sosial, menciptakan ketentraman dan membawa rasa aman.

Demokrasi bukan saja membuat masyarakat mampu mempertahankan dirinya terhadap ancaman yang datang dari luar, tapi juga membina hubungan yang damai antar sesama warga. Kemudian calon itu harus bisa menjelaskan programnya dengan bahasa yang dimengerti oleh rakyat.

Lain lagi bila rakyat membutuhkan kehidupan ekonomi yang meningkat. Demokrasi pun diperlukan pada konteks ini. Dapat dijelaskan bahwa demokrasi adalah sistem atau cara yang paling baik untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya karena dalam demokrasi akan berlaku persaingan yang sehat dan adil.

Dalam demokrasi semua orang dilidungi haknya, diberikan porsi yang adil untuk kepentingannya dan yang tertindas akan diberikan pemihakan yang tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain sehingga ada keadilan.

Yang ingin saya katakan pada poin ini adalah para politisi harus mampu menjelaskan apa fungsi demokrasi itu bagi pemilihnya sehingga harus dia yang dipilih dan bukannya calon yang lain.

Demokrasi adalah Tujuan Sekaligus Cara

Demokrasi menurut Ignas Kleden harus dimaknai secara utuh, yakni Demokrasi sebagai nilai-nilai universal, Demokrasi sebagai mekanisme dan prosedur, dan demokrasi sebagai tujuan (kesejahteraan, kebebasan/kebersamaan, keadilan).

Karena demokrasi tidak hanya sebagai alat tetapi juga sebagai tujuan maka negara tidak boleh kembali kepada kepemimpinan otoriter apabila demokrasi tidak bisa menyejahterakan masyarakat. Maka tiga komponen di atas harus diterapkan dalam satu negara yang menerapkan sistem demokrasi.

Dengan kata lain demokrasi mengandung subtansi nilai dan bagaimana nilai itu dimplementasikan pada kehidupan. Disnilah para politisi itu dituntut perannya secara serius dalam menjalankan amanah rakyat yang diberikan tanggungjawab kepada mereka. Sebaliknya rakyat pun harus taat pada kaedah-kaedah dan aturan main yang disepakati dalam bernegara.

Demokrasi memiliki nilai pluralisme, keadilan, kesetaraan, keterbukaan. Sejumlah nilai ini hanya bisa dijalankan secara efektif pelaku-pelaku demokrasi itu juga menghayati nilai-nilai tadi.

Adagium The end justifies the mean, tujuan menghalalkan segala, adalah pelanggaran hakekat demokrasi.

Jadi menjalankan demokrasi haruslah sesuai hakekat (subtansial) dengan proseduralnya (cara). Hanya dengan begitu kehidupan demokrasi akan diyakini rakyat berguna bagi kehidupannya sehari-hari.

Golkar sebaiknya bagaimana?

2009-07-14T20:40:00.001+08:00

Dua hajatan politik nasional tahun ini, Partai Golkar gagal. Pada Pemilu legislatif, posisi Partai Golkar hanya di peringkat dua dibawah Partai Demokrat dengan beda prosentase kekalahan yang besar (6%). Sementara pada Pilpres, calon yang diusungnya kalah telak, hanya menduduki posisi tiga dengan perolehan suara 11-12% (Hasil Quick Count).

Dengan posisi itu, kini Partai Golkar bingung menentukan sikap, apakah opisisi ataukah berusaha untuk masuk lagi pada pemerintahan? Ketua DPD Partai Golkar Yogyakarta ,Sultan Hamengku Buwono, menyarankan Partai Golkar sebaiknya beroposisi. Kader lain Yuddy Chrisnandy atau Muladi mengatakan Partai Gokar tidak punya tradisi oposisi.

Tarik menarik menarik dua posisi ini akan menarik untuk disimak ke depan. Tampaknya yang menentukan ke depan mau kemana Partai yang telah memiliki Paradigma Baru ini adalah Musyawarah Nasional (Munas) yang di jadwalkan Oktober.

Tapi ada juga pihak yang menyarakankan bahwa Munas sebenarnya harus dipercepat. Pendapat ini disuarakan oleh mantan Ketua Umum Akbar Tandjung dan Fadel Muhammad. Ketua Umum Jusuf Kalla sendiri pernah menyatakan bahwa bila tidak terpilih sebagai Presiden ia setuju akan diadakan Munas dipercepat.

Kandidat kuat yang akan memperebutkan poisisi ketua umum sudah dilansir ke publik. Sampai saat ini dua nama yang mengkristal yaitu Abu Risal Bakrie dan Surya Paloh.

Nah, bagaimana sebaiknya Partai Golkar memposisikan dirinya dalam konstalasi politik nasional saat ini? Apakah beropisisi atau kembali memperkuat pemerintahan terpilih?

Masing-masing kubu punya argumentasi. Bagi yang setuju beroposisi mengatakan bahwa, pilihan opisisilah yang paling realistis. Hal ini sebagai konsekuensi dari kekalahan pada pilpres. Sementara kubu yang senang dengan pemerintah mengatakan bahwa yang paling baik adalah ikut bersama dengan pemerintah karena Partai Golkar tidak punya tradisi oposisi di pemerintahan.

Bagi elit Partai Golkar memang serba susah memposisikan Partai Golkar ditengah konstelasi politik nasional paska pilpres ini. Semua serba dilematis. Bila Golkar oposisi, maka siap-siaplah para elitnya “menderita". Menderita karena beroposisi memang hal baru bagi partai Golkar.

Dalam sejarahnya Partai Golkar selalu ikut pemerintahan termasuk pada masa reformasi ini. Karena itu bagi elit yang tidak terbiasa berpisah dengan "induk semangya" pemerintah tentulah hal ini terasa sulit. Apalagi kalau para elit itu masih punya kepentingan yang besar pada pemerintah.

Dilain pihak, ikut bersama dengan pemerintah pasti menimbulkan resistensi yang kuat bagi rakyat. Rakyat akan menilai bahwa Partai Golkar memang tidak punya komitmen ideologis. Yang dibangun adalah kepentingan pragmatis yang berjangka pendek. Mungkin juga akan dicap sebagai Partai oportunis.

Bagi saya, posisi sebagai oposisi adalah hal yang ideal. Karena dengan beroposisi Partai Golkar akan mendapat pelajaran politik baru. Sebagai Partai yang telah memiliki paradigma baru tidak ada alasan untuk menolak pilihan sebagai oposisi.

Kalau tidak bisa oposisi berarti Partai Golkar belum sepenuhnya menjalankan paradigma barunya yang selalu tergantung atau menggantungkan diri pada pemerintah.

Dalam munas yang akan datang harus ada pembaharuan secara menyeluruh. Paradigma baru harus dibicarakan lagi implementasinya. Begitu juga pola perkaderan, regenerasi, dan langkah-langkah politik harus dibicarakan secara cermat dan mendetail.

Kesungguhan para para kader dari struktur yang paling atas sampai bawah juga sangat menentukan. Hanya dengan begitulah Partai Golkar akan kembali diperhitungkan.

Nah, siapa figur yang ideal menahkodai Partai Golkar ke depan? Para peserta Munaslah yang menentukan. Wallahu A’lam.

Politik Setelah Pilpres 2009

2009-07-14T20:36:00.001+08:00

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, jika benar terpilih menjadi presiden RI, dirinya terbuka akan kemitraan dengan capres Megawati Soekarnoputri dan M Jusuf Kalla (Kompas.com)

"Kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Prabowo Subianto atas upaya beliau menyampaikan opsi (kebijakan) yang saya kira sangat penting untuk dipertimbangkan bagi rakyat kita, dan kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Jusuf Kalla dan Bapak Wiranto yang juga menyampaikan pilihan-pilihan kebijakan yang penting untuk jadi pertimbangan kami di waktu-waktu yang akan datang. Ini seandainya kami mendapatkan amanat,"(Kompas.com)

Dua kutipan di atas terasa melegakan setelah kita menyaksikan sengitnya pertarungan politik pada masa kampanye pilpres. Dalam masa kampanye itu saling sindir, ejekan bahkan kampanye hitam dilakukan oleh semua tim kampanye. Kini semua sudah berakhir dan baru saja bangsa Indonesia memberikan suaranya pada pilpres 2009.

Meskipun prediksi pemenang sudah diketahui melalui hitung cepat, masing-masing pasangan tampaknya masih menahan diri untuk menyatakan diri sebagai pemenang maupun pihak yang kalah. Melalui Beberapa lembaga yang melakukan hitung cepat diketahui presentase kemenangan tertinggi diraih oleh pasangan SBY-Boediono.

Sambil menunggu penetapan secara resmi barangkali kita musti urun rembuk dalam memikirkan bagaimana bangsa ini setelah pilpres itu. Kita bisa mengatakan bahwa satu langkah politik telah berhasil kita lewati dengan aman dan damai. Kini kita melangkah ke tahapan selanjutnya yakni bagaimana bekerja untuk memenuhi segala aspirasi rakyat sebagaimana telah dijanjikan selama kampanye.

Pada tahapan ini pasti lebih sulit karena titik beratnya adalah pemecahan masalah. Lain dengan pada masa kampanye yang hanya mengandalkan pencitraan, retorika prestasi dan janji. Karena itu pihak yang kalah pun harus mengambil bagian pada tahapan ini.

Kerangka kerja makro aspirasi rakyat itu sebenarnya telah tercantum dalam visi-misi, flatform dan agenda program. Inilah yang pada masa kampanye dipasarkan ke publik. Meskipun pada dasarnya dokumen ini mengikat namun sejatinya tetap terbuka diajukan sejumlah penyempurnaan. Dalam konteks ini tidak seharusnya dilakukan pembatasan terhadap adanya ide atapun masukan baru terhadap flatform itu apabila ada yang lebih sesuai dengan kepentingan rakyat. Inilah titik kompromi yang melampui kepentingan dan ego masing-masing.

Pemerintahan baru ke depan kita harapkan akan mengarah pada pola take and give tersebut. Dan kita patut lega karena bibit-bibitnya baru muncul dari kutipan pernyataan di atas. Bagi pihak yang dinyatakan menang memang harus selalu terbuka menerima masukan, karena seperti dikatakan Boediono, hal ini akan meningkatkan mutu demokrasi.

Kompromi Program

Dalam menjalankan pemerintahan lima tahun kedepan sejatinya pasangan SBY-Boediono harus mengambil beberapa ide dan program yang dimiliki oleh pasangan JK-Wiranto maupun Mega-Prabowo. Misalnya ide tentang kemandirian ekonomi.

Dalam masa kampanye tekanan isu pada kemandirian ini terlihat minim pada pasangan SBY-boediono. Padahal isu ini penting untuk mengurangi ketergantungan bangsa kita pada negara lain. Saatnya kita meminimalkan pinjaman utang dari luar negeri.

Begitupun beberapa program dari pasangan lain bisa melengkapi program yang sudah dicanangkan oleh pasangan pemenang. Misalnya, pemberdayaan ekonomi pemuda dengan cara menyediakan kredit murah dari JK-Wiranto juga seharusnya menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Program-program pro rakyat kecil yang menjadi tekanan isu pasangan Mega-Pro juga harus menjadi perhatian. Misalnya tekanan Megawati pada pemenuhan sembako murah bagi rakyat.
Ini juga harus harus dapat dilaksanakan oleh pasangan terpilih agar rakyat kecil tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini sekedar menyebutkan beberapa contoh saja. Tentu masih banyak yang lain.

Negarawan

Pada saat akhir dari sebuah pertarungan politik yang sengit biasanya kita menuntut para politisi untuk bersikap sebagai negarawan. Namun definisi tentang negawaran belumlah terlalu jelas maksudnya. Tetapi satu hal yang disepakati adalah bahwa negarawan itu adalah sosok manusia yang memiliki visi yang berorientasi jangka panjang.

Negarawan lebih mengutamakan kesejahteraan bersama dibanding kesejahteraan pribadi dan golongan. Dia juga berlaku egaliter, adil dan mengayomi semua golongan dan komponen bangsa. Sikap-sikap tersebut mampu dibuktikan melalui komitmen pada perilaku sosial ekonomi, budaya dan politiknya.

Apabila pasangan yang kalah tersebut memang bersifat negarawan, dengan adanya kompromi program pasti mengobati kekecewaan. Karena bagi yang bersikap negarawan pastilah rakyat yang utama.

Bagi negarawan boleh saja mereka kalah memperebutkan kekuasaan tetapi ide dan keinginan mereka untuk melaksanakan cita-cita negara berupa adanya keadilan dan kesejahteran jangan sampai terhambat dan tidak dilaksanakan. Dan siapapun yang melaksanakannya adalah tidak penting.

Pendidikan Demokrasi Di Pesantren

2009-06-22T09:28:00.000+08:00

Salah satu tempat yang banyak dikunjungi para capres pada saat kampanye, disamping pasar adalah pesantren. Ada beberapa alasan sehingga pesantren menjadi favorit. Pertama, disamping karena jumlah massa yang banyak, juga massa (pemilih) pesantren itu mudah diarahkan karena relatif patuh pada keputusan kiai.

Kedua, para kiai masih sangat berpengaruh pada sebagian besar masyarakat kita. Sehingga ketika seorang calon sudah didukung oleh kiai berpengaruh maka asumsinya masyarakat juga akan mengikuti pilihan kiai itu.

Ketiga, para kandidat itu ingin meraih simpati dari kalangan islam yang lebih luas. Dengan terbangunnya citra keislaman diharapkan sebagian besar umat islam akan memilihnya.

Pihak pesantren pun biasanya tak kuasa menolak kedatangan para calon itu dengan beberapa alasan baik politis maupun agama. Alasan politis dijelaskan misalnya, kalangan pesantren ingin dekat dengan calon agar ketika berkuasa ada kemudahan komunikasi. Dengan adanya kemudahan ini pihak pesantren mudah merealisasikan kepentingannya.

Sedangkan alasan keagamaan dilandasi oleh sebuah niat untuk silaturahmi yang tulus sesuai dengan ajaran agama karena calon yang bersangkutan bisa diharapkan membawa kepentingan keagamaan.

Tetapi ada juga kalangan tertentu masyarakat kita menilai, bahwa kunjungan ini para calon ini hanya untuk memanfaatkan kalangan pesantren untuk kepentingan politis jangka pendek. Ini memang sebuah hal yang tidak bisa dibantah. Faktanya, hubungan yang intensif dengan kalangan pesantren hanya pada saat menjelang pemilu. Setelah pemilu, kalaupun ada kunjungan maka itu dilakukan dengan formalitas keprotokoleran yang kaku.

Sekolah Demokrasi

Terlepas adanya alasan-alasan diatas, penulis menilai kunjungan ke pesantren itu perlu dan sangat penting. Walaupun bisa saja hanya sebagai strategi dan taktis politik tetapi juga dapat berdampak pada pemahaman demokrasi dikalangan pesantren yang semakin kuat. Ini penting bagi kehidupan demokrasi demi sistem politik yang sesuai dengan konstitusi bangsa.

Pemahaman demokrasi bagi pendidikan di pesantren sebagaimana juga pendidikan secara umum sesungguhnya relatif baru. Karena itu kultur demokrasi pendidikan di pesantren belum terbangun secara utuh. Misalnya terlihat pada kepemimpinan pesantren yang bersumber pada kiai kharismatis secara turun-temurun.

Memasukkan sistem dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan pesantren saat ini merupakan persoalan subtansial. Alasannya seperti pengamatan Prof. Drs. A. Malik Fajar, M.Sc, beberapa pesantren yang ada pada saat ini, masih saja secara kaku (rigid) mempertahankan pola salafiyah yang dianggapnya masih sophisticated dalam menghadapi persoalan eksternal. Padahal menurutnya, sebagai suatu institusi pendidikan, keagamaan, dan sosial, pesantren dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya. Kenapa ini bisa terjadi, menurut Prof.Drs. Malik Fajar, karena segi kepemimpinan pesantren secara kukuh masih terpola dengan kepemimpinan yang sentralistik dan hirarkis yang berpusat pada satu orang kiai. Dan pada gilirannya akan berdampak pada manajemen yang otoritarianistik yang tidak sesuai dengan manajemen demokratis.

Bila kita ingin membangun demokrasi secara subtantif maka harus diawali dari seluruh sistem dan institusi pendidikan. Karena dari pendidikan inilah yang akan menyebarkan nilai-nilai demokrasi ke seluruh penjuru kehidupan masyarakat. Caranya bisa ditempuh dengan membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Dalam konteks ini, sekolah-sekolah yang berbasis pesantren perlu dikembangkan sekolah berbasis demokrasi. Menurut James A Beane dan Michael W Apple (1997) sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, kondisi-kondisi yang ditempuh untuk mengembangkan sekolah demokratis itu antara lain adalah:
pertama, keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga smua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin.

Kedua, memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.

Ketiga, menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.

Keempat, memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik.

Kelima, ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas.

keenam, pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing kesuluruhan hidup manusia.

Ketujuh, terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengemban cara-cara hidup demokratis.

Dengan adanya pandangan demokrasi yang kuat bagi kalangan pesantren maka juga bisa diharapkan lebih jauh terhadap adanya pemahaman lebih lanjut mengenai kompatibilitas islam dengan demokrasi. Sebagaimana dimaklumi masih saja terdapat kalangan islam yang tidak menyetujui adanya proyek demokrasi sehingga tetap menyuarakan pentingnya pemberlakuan syariat islam.

Jangan Jaga Image Bila Ingin Disenangi Rakyat

2009-06-14T00:29:00.001+08:00

Sesuai dengan sifatnya, pemilihan langsung yang kini sedang diberlakukan mensyaratkan adanya kebebasan untuk memilih dan dipilih. Rakyat bisa dengan bebas memilih kandidat siapapun yang disukainya. Sementara itu siapapun boleh mencalonkan dirinya untuk dipilih asal sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Teorinya, rakyatlah yang menentukan. Karena itu sebuah adagium populer mengatakan, “vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan”. Demokrasi pun dikenal dengan asas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Oleh karena itu model pemilihan secara langsung ini tidak dipakai oleh ordebaru. Alasannya tentu saja tidak sesuai dengan sistem politik yang digunakannya. Seperti diketahui rezim orde baru menggunakan cara-cara pemerintahan yang terkontrol yang berpusat pada Pak Harto. Dengan kata lain Pak Harto mendesain sistem politik dengan sentralisme yang kuat. Jargon demokrasi hanyalah dipakai sebagai penghalusan dari cara-cara pemerintahan yang otoriter.

Karena rakyat sudah tidak tahan dengan pemerintahan yang demikian sentralistis itu, reformasi pun bergulir. Kebetulan jalan untuk itu sudah terbuka lebar akibat borok rezim orde baru sudah kelihatan jelas yang ditandai dengan semakin tidak terkendalinya prilaku korupsi. Hal ini juga dipermudah dengan adanya krisis finasial beberapa negara asia termasuk Indonesia.

Krisis finansial tersebut selanjutnya melahirkan krisis ekonomi yang memperngaruhi seluruh bangunan ekonomi dan keseluruhan sistem kenegaran Indonesia. Faktor inipula yang melahirkan sebuah krisis politik dengan puncaknya pada berhentinya Presdien Soeharto. Inilah kemudian mengawali masa reformasi.

Salah satu agenda reformasi itu adalah amandemen undang-undang dasar 45 yang antara lain membatasi waktu kekuasaan presiden- wakil presiden dan pelaksanaan pemilihan secara langsung.

Bila pada masa orde baru hanya kepala desa yang memakai pemilihan secara langsung, kini cara tersebut seluruhnya telah digunakan untuk memilih eksekutif maupun legislatif. Akibatnya seperti telah disinggung diatas setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih.

Dampaknya telah kita saksikan bersama. Berbondong-bondonglah warga negara mencalonkan diri dalam setiap momentum pergantian kekuasaan seperti pilkada atau pilpres. Akibat banyaknya calon yang mempunyai beragam kepentingan itu, tidak jarang menimbulkan konflik kekerasan.

Karena rakyat yang menentukan “nasib”politik para calon, maka berbagai cara dilakukan agar rakyat mau memilihnya. Setiap calon menggunakan setiap peluang dan potensi yang dimilikinya. Termasuk juga menghitung hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Gerilya politik kemudian dilakukan dengan selalu mendekati para pemilih. Permainan citra pun ditampilkan secara sempurna dihadapan konstituen oleh perusahan pencitraan. Jangan heran bila seorang calon yang dulunya tidak peka pada rakyat sekarang tiba-tiba sangat perhatian. Dulunya jarang mengunjungi orang miskin, sekarang sangat rajin. Dulunya tidak pernah menyapa TKI sekarang tiba-tiba menelpon. Dulunya tidak pernah mengunjungi pasar tradisional sekarang hampir tiap minggu.

Kandidat yang masih berkuasa yang mencalonkan diri kembali(incumbent) pada akhir kekuasaannya pasti mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis. BLT, walaupun berasal dari utang kembali diberikan sesaat sebelum pemilihan. Harga minyak juga diturunkan, walaupun penurunan itu lebih karena faktor penurunan harga minyak internasional, tetapi juga diklaim sebagai keberhasilan pemerintahannya.

Memang banyak hal yang bisa menguntungkan kandidat incumbent. Antara lain masih dikuasainya fasilitas negara. Incumbent sangat leluasa memainkan mesin birokrasi misalnya. Dia juga dengan mudah menggunakan intelijen negara. BUMN pun masih bisa dia paksa untuk menyediakan sejumlah dana bagi kepentingan segala ongkos politiknya.

Sosialisasi pun sudah dilakukan jauh hari dengan mudah karena melekatnya sebuah jabatan. Bahkan lembaga-lembaga yang mengurusi pemilu sudah dikuasai terlebih dahulu. Tidak heran apabila segala permasalahan pemilu-kisruh DPT, pelanggaran kampanye- kemudian tidak digubris. Semuanya diselesaikan dibawah meja.

Apakah kemudian, incumbent tidak bisa dikalahkan? Tentu saja bisa. Terbukti di sejumlah daerah banyak incumbent yang tersungkur. Karena itu barangkali kandidat calon presiden yang bukan incumbent ada baiknya belajar pada Gubernur,Bupati bahkan Kepala Desa yang terpilih yang mengalahkan incumbent. Siapa tau ada cara-cara jitu dan efektif yang belum dilaksanakan.

Mendengar arahan, kritik atapun teguran dari bawahan apalagi dari masyarakat kecil adalah tidak mengurangi kehormatan. Justru hal itu boleh jadi nilai plus bagi rakyat. Kecuali bila kandidat terlalu jaga image (jaim) hingga hanya seorang Butet Kertarajasa pun membuat pemimpin kita itu meram padam mukanya. Wallahu A’lam.

Menanti Pilpres Dengan Kecemasan

2009-06-09T21:59:00.001+08:00

Sepertinya kita berharap-harap cemas menanti pemilihan presiden 8 juni ini. Kita berharap terpilihnya seorang presiden yang akan memimpin bangsa ini untuk memulai tahapan kemajuan yang lebih baik. Tetapi juga kita cemas, jangan-jangan yang terpilih nanti tidak sesuai dengan pengharapan bangsa kita. Seorang presiden bukan hanya sebagai pemimpin bangsa tetapi juga ia menjadi simbol dari bangsa itu sendiri.

Mari kita mencoba menguraikan beberapa point kecemasan itu. Kecemasan ini tentunya lahir atas beberpa kondisi faktual yang terjadi belakangan ini.

Kecemasan pertama, kita pasti sepakat bahwa pemilihan umum legislatif maupun eksekutif merupakan perayaan pesta demokrasi yang wajib kita laksanakan. Bahkan sukses pelaksanaannya telah menjadi kebanggaan nasional bahwa kita telah menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Demokrasi menjadi kebanggaan karena sistem tersebut telah menjadi anutan umum pemerintahan bagi hampir semua negara. Namun ini membuat kita juga menggigil cemas , karena dalam 11 tahun priode reformasi ini kita belum lihat adanya sebuah peningkatan yang nyata atas beberapa kondisi rakyat. Saat ini rakyat dan bangsa kita masih dalam kondisi terbelakang dibanding dengan dengan tetangga terdekat. Padahal biaya yang dikeluarkan dalam mengongkosi demokrasi itu sudah sangat besar.

Kecemasan kedua, walaupun kampanye pilpres yang sedang berlangsung selalu menyuarakan retorika demokrasi, tetapi pada kenyataannya selalu saja ada kegiatan-kegiatan yang tidak mencemirkan prilaku-prilaku demokratis. Kritik yang selalu timbul bahwa kita masih melaksanakan demokrasi prosuderal belum subtansial adalah benar dan bahkan kedua demokrasi tersebut saat ini telah dilanggar juga. Ambillah sebuah contoh. Silaturahmi salah satu kandidat dengan para pendukungnya yang disiarkan oleh stasiun TV beberapa waktu lalu telah dianggap oleh Bawaslu sebagai pelanggaran. Disebut pelanggaran karena telah memenuhi unsur-unsur kampanye padahal waktu kampanye belum dimulai.

Kecemasan ketiga, pelaksanaan kampanye yang mengandalkan polesan citra bagi figur membuat rakyat semakin tidak tercerahkan. Kampanye dengan model pencitraan yang berlebihan membuat figur yang dipasarkan tidak lagi bersifat autentik. Justru ia asing terhadap dirinya sendiri. Bila sudah begini, alih-alih mengharapkan mengatasi masalah rakyat justru ia adalah masalah tersendiri. Figur yang dicitrakan sedemikian sempurna akan gugup dan gagap dalam menghadapi kenyataan yang sesungguhya. Kita sudah seharusnya meninggalkan politik pergincuan, penuh kamuflase, kita seharusnya kembali kepada kenyataan diri kita sendiri. Kita percaya bila kedirian pemimpin yang ditonjolkan apa adanya akan memperkuat ethos nasionalisme kita.

Kecemasaan keempat, para pemimpin kita bukannya sibuk menyebarkan visi misinya, justru sibuk dengan menangkis isu, rumor yang tidak punya relevansi dengan kepemimpinannya. Sampai saat ini belum pernah kita baca secara lengkap flatform kandidat. Kita sebenarnya ingin setiap kandidat itu membuat sebuah buku yang berisi visi-misi,flatform secara lengkap. Buku itu kemudian disebarkan ke seluruh masyarakat. Saya fikir ada contoh yang bagus itu. Almarhum Nurcholish Madjid ketika berniat dicalonkan sebagai presiden melalui konvensi Partai Golkar 2004 membuat flatform bagi kepemimpinnanya apabila beliau terpilih. Beliau kemudian membuat penjelasan flatform dalam bentuk sebuah buku sebagai risalah singkat visi dan misinya. Saya tidak mengerti, mengapa visi-misi tersebut hanya diserahkan kepada KPU tetapi tidak diuapayakan dibagikan kepada seluruh masyarakat. Dengan kenyataan ini sekali lagi kita akan membeli kucing dalam karung.

“Maka, kata Radar Panca Dahana dalam sebuah kolom, hingga kini, manusia Indonesia pun tetap dalam paradoks klasiknya: intelektual tapi mistis, modern tapi tradisional, teknologis sekaligus klenik. Dan sisi spiritual/psikologis ini begitu keras gemanya hingga hari ini. Lebih berharap, misalnya, “munculnya pemimpin hebat” (bentuk lain dari “ratu adil”) ketimbang merancang atau menyiapkan infrastruktur bagi kemunculan itu.

Lebih senang menonton hiburan yang melenakan ketimbang membahas dan mencari solusi hidup yang kian rumit. Lebih berkhayal tentang “sukses yang gampang” (lotere, undian SMS, atau korupsi, misalnya) ketimbang “kerja yang keras dan susah”. Lebih suka bagi-bagi uang tunai trilyunan dibandingkan dengan menciptakan kesempatan kerja. Lalu, apa jadinya? Pada tingkatan yang kian ekstrem, psikologi penuh ilusi itu berujung lahirnya massa yang neurotis. Pada tahap berikutnya, gejala psikosis itu kian akut hingga ia kehilangan akal, kehilangan diri, frustrasi menghadapi masa kini. Dan pilihannya: bunuh diri.
Tetapi kita tidak berharap ada calon Presiden dan wakil presiden yang kehilangan akal, kehilangan diri, frustrasi apalagi bunuh diri apabila tidak terpilih. Wallahu A’lam.

Demonstrasi, Prita Dan Masyarakat Madani

2009-06-08T21:29:00.002+08:00

Demonstrasi yang kita kenal selama ini umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, adanya massa yang nyata, terlihat. Kedua, berkumpul di sebuah tempat yang menjadi sasaran. Ketiga, dilakukan pada waktu yang bersamaan. Adanya orang yang memimpin atau yang mengatur, setidaknya menjadi fasilitator. Katakanlah itu demonstrasi cara klasik. Kini ada demonstrasi dengan cara yang sangat moderen.

Dalam kasus Prita Mulyasari sebagai tersangka akibat sebuah email yang tersebar di internet,puluhan ribu orang yang tergabung dalam situs facebook, milis maupun blog di seluruh dunia melakukan demonstrasi. Mereka mendukung pembebasan ibu dua anak yang masih menyusui ini dari tuntutan hukum. Akibatnya ketiga capres yang bersaing memperebutkan simpati pemilih pun dengan caranya masing-masing, juga terlibat dalam usaha pembebasan itu. Singkat cerita akhirnya Prita diturunkan status hukumnya dari tahanan penjara menjadi tahanan kota.

Begitulah cara masyarakat maya melakukan demonstrasi. Kekuatannya tidak boleh diremehkan bahkan terbukti lebih efektif. Tidak jarang isu yang berkembang dalam dunia nyata pada awalnya merupakan isu yang hanya ada dunia maya. Hal ini membuktikan masyarakat maya yang ada di seluruh jagat ini tidak boleh diremehkan. Mereka merupakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat.

Karena itu, kini kita melihat kenyataan bahwa demontrasi tidak lagi harus berpanas-panas dengan mengumpulkan massa yang sebanyak-banyaknya di sebuah tempat dalam waktu yang sama. Demontrasi pun bisa dilakukan dari balik meja kantor, rumah atau dimanapun tempat kita berada pada saat itu. Tidak juga harus ada orang yang berfungsi sebagai orator tetapi cukup dengan adanya web 2.0. Demontrasi tradisional yang mengandalkan teriakan, kini bisa dilakukan dengan keheningan. Cukuplah dengan tulisan ataupun simbol-simbol tertentu. Yang diperlukan adalah koneksi internet. Tetapi jangan diragukan efektitivitasnya, sudah terbukti pada kasus Prita tadi.

Realitas ini kemudian memunculkan pilar baru masyarakat madani, civil society. Masyarakat madani atau civil society adalah sebuah masyarakat yang berperadaban, yakni suatu sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan, terbuka dan demokratis dengan dilandasi ketaqwaan dan ketaatan kepada ajaran Islam. Salah satu yang utama dalam tatanan masyarakat ini adalah pada penekanan pola komunikasi yang menyandarkan diri pada konsep egaliterian pada tataran horizontal dan konsep ketaqwaan pada tataran vertikal. Nurcholis Madjid (1999:167-168) menyebut dengan semangat rabbaniyah atau ribbiyah sebagai landasan vertikal, sedangkan semangat insyanyah atau basyariah yang melandasi komunikasi horizontal (http://rully-indrawan.tripod.com/rully01.htm).

Pilar yang saya maksudkan yaitu sebuah masyarakat maya (istilah ini dari saya sendiri dengan mengadaptasi istilah dunia maya). Saya tidak tahu definisi Masyarakat Maya tersebut. Tetapi yang saya maksudkan dengan hal ini adalah masyarakat yang ada di dunia maya yakni sebuah dunia yang hanya dihubungkan oleh alat komunikasi utamanya internet. Masyarakat maya ini kemudian bisa diandalkan memenuhi cita-cita masyarakat madani sebagaimana disebutkan di atas, yaitu adanya ketakwaan dan ketataatan kepada ajaran Tuhan yang dilandasi sifat-sifat egaliterian, demokrasi dan keadilan. Wallahu A'lam.

Perempuan-Perempuan Pembuat Berita

2009-06-08T21:19:00.001+08:00

Ada tiga perempuan yang menghebohkan dunia pemberitaan dalam dua bulan terakhir ini. Mereka adalah Rani Juliani, Manohara Odelia Pinot dan Prita Mulyasari. Ketiganya mempunyai profesi yang berbeda. Rani Juliani adalah seorang caddy golf, Manohara adalah seorang Model, sedangkan Prita Mulyasari adalah pegawai di sebuah bank.

Pemberitaan Rani Juliani berkisar pada kasus tertembaknya seorang Direktur Perusahaan yang diduga melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Ashar. Manohara diberitakan tentang persolalan rumah tangganya dengan seorang pangeran di Malaysia.Sedangkan Prita Mulyasari heboh berkaitan dengan surat elektroniknya yang berisi keluhannya terhadap Rumah sakit Omni Internasional.

Ketiga kasus tersebut menarik dari sisi-sisi yang berbeda. Kasus Rani Juliani menarik karena terlibatnya seorang pejabat yang dihubungkan dengan adanya cinta segitiga antara dia sendiri dan korban. Lebih menarik lagi karena Rani Juliani sendiri sampai saat ini tidak sembarang orang bisa menjumpainya kecuali mungkin para petugas. Sikap para petugas yang menyembuyikan Rani Juliani mungin disebabkan oleh Rani adalah saksi kunci atas terbunuhnya Nasrudin Sang direktur tersebut.

Sementara kasus Manohara menarik karena melibatkan seorang pangeran di Malaysia yang dicurigai melakukan kekerasan seks pada istrinya itu. Setelah berhari-hari usaha Ibunda Manohara untuk membebaskan putrinya itu akhirnya kesampaian juga, tatkala Manohara sedang berada di negara netral Singapura untuk sebuah keperluan. Menurut ceritanya, atas bantuan Polisi Singapura dan juga Kedutaan Amerika Manohara berhasil melepaskan dirinya dari penjagaan pangeran.

Lain lagi dengan Prita Mulyasari. Kasusnya berawal dari sebuah email yang dikirim kepada teman-temannya yang menceritakan perlakuan Rumah Sakit Omni Internasional kepadanya. Email itu kemudian menyebar ke milis lain maupun blog. Hingga kemudian dia dituduh oleh pihak rumah sakit melakukan pencemaran nama baik terhadap rumah sakit yang bersangkutan. Tanpa proses hukum yang memadai, ia di penjara selama tiga minggu hingga ia menjadi tahanan kota akibat banyaknya dukungan terhadap dia.

Begitulah cerita singkat dari tiga perempuan tersebut. Kini ketiga wanita tersebut masih menjalani proses hukum masing-masing. Rani Juliani masih ditunggu kehadirannya di ruang publik. Manohara masih ditunggu keberaniannya untuk divisum. Sedangkan Prita sedang menjalani proses persidangan. Hikmah apa yang bisa dipetik dari ketiganya? Silahkan menuliskannya pada kolom komentar di ruangan ini.

Rakyat Siap-Siap Untuk Kecewa Kembali

2009-05-25T21:44:00.001+08:00

Setelah Pemilu legislatif sudah ditetapkan hasilnya, kini kita menanti pemilu presiden 9 Juli2009. Sperti diketahui, pemilu legislatif meninggalkan beberapa catatan negatif antara lain, DPT yang bermasalah, cara kerja KPU yang tidak profesional sampai pada peserta yang banyak melakukan pelanggaran. Catatan-catatan tersebut ada beberapa diproses secara hukum sebagian lagi kini dilupakan seperti kisruh DPT. Menghadapi Pilpres ini, kita berharap pada penyelenggara maupun para kandidat agar berusaha meningkatkan kualitas agar demokrasi yang dihasilkan juga berkualitas.

Bagi saya kualitas pemilu itu dibuktikan dengan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas hidup rakyat seluruhnya. Kualitas tidak hanya tergambar dengan angka-angka tapi juga tergambar secara jelas dan utuh pada masing-masing individu. Harapan-harapan yang sudah diungkapkan rakyat pada berbagai kesempatan baik yang berhasil direkam oleh media maupun hanya tergambar pada sorot mata rakyat harus segera diperjuangkan di lembaga perwakilan rakyat. Para pemenang pemilu harus membuktikan janjinya pada saat kampanye.

Harapan ideal tersebut hanya bisa dipenuhi oleh para pemegang kekuasaan itu apabila mereka semua mau berlaku jujur. Hanya dengan kejujuranlah yang menyebabkan rakyat bisa percaya. Tetapi dalam situasi politik yang pragmatis transaksional seperti ini susah atau kalau tidak mustahil untuk mengharapkan lahirnya kepemimpinan yang jujur.

Melihat proses politik yang sedang berlangsung, peluang untuk terjadinya manipulasi janji pada pemilu kali ini masih sangat besar. Indikasinya dapat kita lihat dari cara-cara kampanye mereka yang memakai jurus-jurus pencitraan yang berlebihan. Dalam pencitraan itu segalanya bisa ditampilkan, yang jelek menjadi sesuatu yang baik. Yang tidak bermoral menjadi bermoral dan yang tidak realistis menjadi realistis. Kini cara-cara yang manipulatif itu disebarkan secara luas ke masyarakat.

Sebenarnya cara-cara pencitraan lazim saja dalam politik. Toh, figur politik memang perlu dipasarkan, karena tidak semua kebaikannya tersampaikan pada publik. Hanya saja dalam pencitraan tersebut diperlukan batas-batas yang proporsional. Batas proposional sudah tergambar dalam rekam jejak sang calon. Artinya hal-hal yang dicitrakan sesuai dengan kenyataan. Apabila ada yang tidak sesuai dengan kenyataan maka ini adalah hal manipulatif atau kebohongan. Bila ini yang terjadi maka rakyat sebagai pemilik sah negara ini, untuk kesekian kalinya akan mengalami kekecewaan.

Secara pribadi saya sudah kecewa dengan beberapa realitas pencitraan ini. Karena hal-hal yang berurusan dengan Tuhan pun sudah dipoles sedemikian rupa. "Boediono adalah muslim yang lurus, jujur, sederhana, konsisten dan teknokrat yang ulung dan cerdas," kata SBY saat memberikan sambutan di Gedung Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/5). Bukankah, sejatinya aspek-aspek spritualitas, ketakwaan atau kesalehan sesorang itu hanya Tuhan yang tahu? Ini artinya, dalam suasana politik yang spekulatif ini, Tuhan pun dicoba untuk dimanipulasi. Wallahu A’lam.

Neo-lib VS Kerakyaktan: Hanya Isu Pragmatis

2009-05-18T09:15:00.000+08:00

Saya tidak meyakini bahwa pilihan isu antara ekonomi neo-lib dan isu kerakyatan oleh partai-partai pengusung pasangan calon presiden didasari oleh muatan ideologis tertentu. Saya justru menduga isu ini hanyalah pilihan praktis dan pragmatis saja. Dugaan ini berasal dari kenyataan:

Pertama, tidak ada partai yang konsisten dengan ideologinya sendiri. Buktinya partai yang berideologi nasionalis juga meniupkan isu-isu keagamaan. Partai Golkar yang Nasionalis misalnya, tetap saja membentuk organisasi sayap agama (Al-Hidayah) di dalamnya. Begitupun partai yang berasaskan agama seperti PKS juga mengenalkan kepada publik sebagai partai terbuka.

Kedua, pilihan koalisinya tidak konsisten. Baik partai-partai nasionalis maupun islam tidak ada yang membentuk poros koalisi masing-masing. Semua tergabung dan tercampur tanpa batasan ideologi yang mereka yakini. Yang menentukan pilihan koalisi itu semua bersifat pragmatis.

Fakta bahwa adanya pengaruh ideologi tertentu yang dianut oleh sebuah negara mungkin banyak yang terbukti. Misalnya, liberalisme dan kapitalisme di Amerika memberi pengaruh kuat pada seluruh formasi sosialnya. Dengan kata lain ideologi itu memang berpengaruh secara optimal dengan membentuk pandangan hidup masyarakatnya.

Tetapi yang terjadi di negara kita saat ini belum seperti di Amerika. Hal ini karena dominannya kepentingan pribadi atau kelompok pada sebuah kekuasaan. Inilah salah satu faktor yang menghalangi dan menghambat beroperasinya kepentingan ideologis tersebut. Dan inipulah yang menghalangi tercapainya cita-cita kebangsaan kita.

Yang mau saya katakan pada poin di atas adalah tidak usah terlalu kuatir pada isu-isu yang dikemukakan oleh pengamat dan para aktivis partai sendiri. Baik isu ekonomi neolib maupun kerakyatan pada hakekatnya hanyalah untuk kepentingan praktis berupa kekuasaan saja. Ketika kekuasaan sudah dalam genggaman maka berakhirlah semua isu itu. Yang tertinggal adalah bagaimana menggunakan kekuasaan itu “sebaik-baiknya”.

Oleh karena itu, yang kita perlu awasi adalah proses, cara, dan kepada siapa kekuasaan itu akan digunakan. Bila kekuasaan itu diperoleh cara-cara yang tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi maka seharusnya diprotes secara keras. Begitupun kalau penggunaanya hanya untuk kepentingan pribadi,kelompok atau lebih-lebih kepada bangsa lain, ini juga harus ditolak.

Tetapi saya setuju bila merebut kekuasaan harus dengan cara praktis saja. Hal ini didasari atas pengalaman bahwa semakin lama proses-proses politik itu berlangsung akan semakin mahal ongkos materi dan sosialnya. Akibatnya terlalu besar energi yang dihabiskan oleh bangsa ini hanya untuk kepentingan politik saja. Padahal dalam era reformasi menuju transformasi bangsa yang lebih modern dan bermartabat ini, banyak hal yang harus kita kejar kemajuannya. Antara lain , kita butuhkan cara-cara berpolitik yang efektif dan efisien. Lambat yang disertai dengan tindakan yang kurang tepat dan efisien justru akan menimbulkan ketertinggalan.

Memang untuk mencapai cara-cara berpolitik yang efektif itu pasti membutuhkan waktu lama. Karena itu, para politisi harus mengajarkan cara berpolitik yang sehat dan rasional dengan cara “mencicil”kepada bangsa ini. Tidak boleh secara instan. Artinya bangsa ini harus dibiasakan melihat bahwa politik itu adalah yang biasa, business as usual. Tidak seperti saat ini dimana partai-partai politik mengurus konstituennnya hanya kalau ada pemilu. Rakyat semua ribut politik bila ada pemilu. Seakan-akan semua aktivitas terhenti bila ada aktivitas pemilu. Dampaknya seperti yang kita saksikan. Segala cara dilakukan agar bisa meraih suara konstiuen, termasuk cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Padahal ada cara lain yang lebih efektif dan efisien. Yakni dengan memberikan pemahaman terhadap berbagai aspek dari politik itu. Partai-partai harus bisa meyakinkan pemilihnya dari awal berupa adanya kesadaaran politik yang rasional. Jadi masyarakat sudah tahu dari awal bahwa Partai ini punya ideologi A, konsekuensinya begini, dampaknya begitu dan seterusnya. Sampai pada pemilu tidak ada lagi persoalan ideologi, figur dan lain sebagainya. Seluruh rakyat sudah tahu rekam jejaknya.

Karena hal-hal tersebut belum maksimalkan dilakukan, maka agenda rakyat seluruhnya adalah mengawasi orang-orang yang diberi kekuasaan itu terus menerus agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Sekaligus rakyat harus menagi janji pada saat kampanye mereka. Wallahu A’lam.

Wahai Presiden, Fokuslah Ke Kawasan Timur Indonesia

2009-05-15T17:41:00.001+08:00

Dibanding dengan Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur secara umum lebih ketinggalan pada berbagai aspek pembangunannya. Hal ini bisa dilihat misalnya dari segi ketersediaan sarana dan prasarana wilayah di kawasan ini.

Menurut Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Lukman Edy, selama tiga tahun pemerintahan SBY-JK, baru 28 daerah yang bebas dari ketertinggalan dari sekitar 199 daerah tertinggal.Di kawasan Timur Indonesia kondisinya lebih parah. Hanya Jayapura yang berhasil dientaskan dari ketertinggalan. Menteri PDT Lukman Edy mengatakan, secara umum kondisi di Indonesia Timur tidak berubah, atau mengalami stagnasi. Faktor pembangunan infrastruktur yang paling dominan menyebabkan ketertinggalan Kawasan Timur (Fajar, 3 Januari 2008).

Karena itu siapapun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presdien pada Pilpres ini tidak boleh mengabaikan kenyataan ini. Hal ini tidak berarti bahwa Kawasan Indonesia Barat tidak mempunyai daerah tertinggal sehingga tidak diperhatikan lagi. Yang kita mau aspirasikan adalah adanya fokus perhatian pada Kawasan Indonesia Timur.

Kami yang berada di kawasan ini merasakan betul dampak ketertinggalan ini. Misalnya Jalan yang kami lalui tidak sebagus di daerah Jawa. Komunikasi pun begitu, masih banyak daerah yang tidak terjangkau sarana komunikasi (Blank Spot) yang murah seperti telpon seluler, apalagi koneksi internet. Ketersediaan listrik pun demikian halnya. Kota Palu misalnya, ketersediaan listriknya sangat parah. Hampir tiap malam lampu padam bergiliran. Bahkan kendala utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini adalah ketersediaan listrik.

Padahal jika kita melihat potensi kawasan ini sungguh luar biasa. Sekedar menyebutkan contoh minyak, batu bara dan sejumlah barang tambang lain melimpah ruah di sejumlah daerah terutama Kalimantan Timur dan Papua. Bahkan sumur minyak di daerah Sulawesi Tengah juga sudah produksi. Bahan dasar pembuatan semen banyak terdapat di kawsan ini misalnya di daerah Sulsel (Tonasa).

Namun ironisnya sumber- sumber kekayaan negara itu semua diolah di kawasan Barat Indonesia yang berpusat di Jawa. Dengan kata lain Indonesia Timur merupakan daerah penyedia barang saja sementara Indonesia Barat berfungsi sebagai produsen sehingga barang tersebut bisa diolah dan dipakai. Tidak heran nilai tambah (value added) didapatkan oleh kawasan Indonesia Barat. Akibatnya uang yang berputar pun paling besar di daerah jawa (Jakarta).

Dengan terbentuknya pemerintahaan baru nanti maka kebijakan yang berkenaan dengan kawasan Timur pun harus di rubah secara total. Kementerian PDT yang ada saat ini belum cukup untuk menangani masalah ini. Selama ini Kementerian tersebut hanya menangani masalah secara umum. Sejatinya harus spesifik tiap bidang atau departemen sehingga kebijakannya bisa fokus.Bila perlu misalnya, Menteri Pertambangan kantor pusatnya di Kalimantan Timur atau di Papua, Menteri kelautan ditempatkan di Manado, Menteri Pariwisata di Bali dan seterunya. Bukan hanya itu, BUMN yang mengurusi pembangunan infrastruktur harus juga dialihkan kantor pusatnya ke kawasan Indonesia Timur.

Bila ini semua mau dilakukan maka dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah. DPR harus mendorong kebijakan ini dengan cara menaikkan APBN yang akan di peruntukkan di kawasan Indonesia Timur. Dukungan sumber daya manusia pun harus diberikan. Caranya anatara lain dengan memanfaatkan orang-orang pintar dari kawasan Indonesia Timur sendiri. Bila sumber daya manusia di Indonesia Timur belum cukup maka perlu ada transmigrasi intelektual dari Kawasan Barat.

Semua ini tentu bertujuan agar pemerataan pembangunan Indonesia menjadi lebih cepat terlaksana. Bila tidak, kawasan ini tetap saja akan ketinggalan dan ini bisa saja menyebabkan disintegrasi bangsa. Wallahu A’lam.

Oposisi : Sebuah Keniscayaan

2009-05-11T17:49:00.000+08:00

Menjelang pemilihan presiden 2009 ini wacana oposisi tidak banyak disuarakan dibanding dengan koalisi. Hal ini dapat diduga akibat seluruh partai khususnya yang melewati Parlementary Threshold ingin berkuasa atau setidaknya ingin dekat dengan kekuasaan. Bisa dilihat misalnya kecenderungan Partai politik yang lebih banyak merapat ke Partai Demokrat dibanding dengan ke Partai Golkar atau PDIP. Bahkan Partai Golkar pun pada awalnya ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat namun akibat ditolaknya JK oleh SBY terpaksa Golkar membangun kekuatan poltiknya sendiri. PDIP pun akhir-akhir ini mau mendekat ke Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu.

Proses politik kita itu khususnya bila dipandang dalam perspektif demokrasi yang meniscayakan adanya check and balances adalah tidak sehat. Gejalanya bisa dilihat dari kecenderungan lebih banyak Partai yang ingin berkoalisi dengan partai pemenang pemilu dari pada memainkan peran oposisi. Kalaupun ada, hanya dilakukan karena tidak berhasil menduduki jabatan di pemerintahan. Jadi kesannya hanya terpaksa, tidak direncanakan.

Pada hal oposisi yang baik harus direncanakan sehingga langkah-langkah politik yang dijalani menjadi sistematis. Selama ini timbul kesan terhadap partai yang memainkan peran oposisi hanya sekedar beda saja dengan pemerintahan. Sejatinya tidak demikian. Partai oposisi bukanlah lawan secara permanen tetapi ia merupakan mitra kritis bagi pemerintah yang berkuasa. Program yang pasti menguntungkan rakyat seharusnya diberikan dukungan juga atau setidaknya harus ada alternatif yang ditawarkan bila memang tidak sepakat dengan sebuah program. Jadi konsep pembanding harus ada.

Secara filosofis keharusan oposisi itu didasarkan pada kenyataan bahwa alam ini diciptakan Tuhan dalam keadaan seimbang. Tertib dan teraturnya alam ini karena adanya hukum keseimbangan itu. Apa jadinya suhu terus menerus panas atau dingin. Atau tidak ada perputaran planet-planet maka sudah dapat diduga akibatnya. Apabila keseimbangan itu terganggu dengan kecenderungan berat pada posisi tertentu maka alam ini juga pasti hancur karena tidak ada lagi yang mengontrol.

Pada aras politik secara universal diyakini adanya prinsip konstitusionalisme yang berintikan asas keutamaan hak rakyat, namun dalam praktik politik sering ditabrak oleh klaim mandatoris dan mayoritarianisme rezim penguasa yang gemar mengangkangi rakyatnya sendiri. Dalam konteks itu, oposisi hadir berdasar paham falibilismenya, bahwa mandat politik itu tidak identik dengan penyerahan kedaulatan, dan kekuasaan yang menjalankannya mengandung korupsi permanen dalam dirinya (Rocky Gerung, 2001).

Pengalaman kita pada masa orde baru membuktikan konstatasi di atas. Parlemen dan pemerintahan pada saat itu dikuasai oleh seorang aktor maka peran-peran kritis oleh sejumlah elemen masyarakat selalu dibungkam. Yang terjadi kemudian adalah berkembangnya kekuasaan yang otoriter. Akibatnya kekuasaan pada saat itu hanya menguntungkan para penguasa pemerintahan. Hal ini tentu merugikan dari segi partisipasi politik rakyat.

Dengan demikian opisisi itu harus menjadi keharusan. Pertama, segala kebijakan pemerintahan yang berlindung pada klaim legitimasi rakyat musti harus di periksa kembali. Harus ada audit. Semua kebijakan tidak boleh langsung diterima agar terbangun sebuah legitimasi yang kongkrit dari rakyat. Karena itu diperlukan dukungan kelompok masyarakat aktif, menjadi agen kritis, yang akan mengontrol dan memberi alternatif atas segenap langkah pemerintah terpilih.
Kedua, oposisi disini bermakna sebagai oposisi loyal. Artinya oposisi tidak dibentuk secara otomatis terdiri dari blok semua partai yang kalah tetapi sebagai desain politik yang sadar beberapa partai reformis yang berkekuatan cukup.

Ketiga, dalam upaya mengakhiri transisi demokrasi, bahwa seluruh aktivitas politik dan penyelesaian konflik politik diselesaikan dalam mekanisme kelembagaan di parlemen. Tidaklah berarti peran aktor sosial berhenti tetapi malahan harus terus diperkuat sebagai kekuatan masyarakat madani. Tetapi ujung dari setiap ide altenatif terhadap segala kebijakan pemerintah pada akhirnya ada di parlemen dengan oposisi sebagai aktor utamanya. Wallahu A’lam

Masalah Indonesia adalah masalah mikro, bukan makro

2009-04-30T19:43:00.000+08:00

Indonesia mempunyai masalah mikro bukan makro. Karenanya Presiden ataupun para wakil rakyat dalam berbagai tingkatannya yang akan dilantik nanti harus memperhatikan masalah-masalah mikro itu. Tidak boleh terfokus pada masalah-masalah makro. Pertumbuhan ekonomi misalnya jangan dilihat dari kerangka makro saja.

Maksud saya, misalnya kalau bicara kemiskinan harus dilihat detailnya. Nama-nama orang miskin di setiap desa harus diketahui. Setiap nama itu harus pula dicatat latar belakangnya supaya bisa diberikan solusi yang tepat untuk mengurangi kemiskinannya. Dan harus pula evaluasi kondisinya dari hari ke hari. Dan seterusnya .Jadi kalau membicarakan kemiskinan tidak boleh lagi hanya mengetahui angka prosentasenya saja.

Begitupun kalau berbicara pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi hanya angka- angka makro. Harus bisa dilihat pertumbuhan ekonomi secara terinci mulai dari desa hingga nasional. Kita tidak mau lagi angka pertumbuhan makro bagus tetapi kalau dilihat realitasnya pada masyarakat ternyata tidak mengalami pertumbuhan.

Untuk itu setiap struktur pemerintahan mulai yang paling bawah harus punya data-data yang sangat detail dan up to date. Tidak seperti saat ini dimana stastik kita hanya mengambil data-data yang sangat umum dan itupun sudah kadaluarsa dan tidak lengkap.

Pemerintah harus bisa bekerja keras dengan mengoptimalkan kerja aparatnya. Saat ini masih belum optimal, birokrasi belum melayani dengan baik. Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi secepatnya agar setiap warga dapat terlayani dengan baik. Pensiunkan dini aparat yang tidak produktif. Ganti dengan yang lebih produktif. Ukuran kerja harus dinilai dari produktifnya bukan dari segi lamanya dia bekerja atau kepangkatan. Bagi yang bekerja lebih produktif berikan insentif dan gaji yang lebih besar.

Pendidikan harus menjadi prioritas. Semua anak Indonesia minimal harus lulusan sekolah lanjutan tingkat atas. Biaya mahasiswa di universitas di seluruh Indonesia digratiskan.

Semua ini diperluakan dana yang besar. Karena itu diperlukan sumber-sumber keuangan baru. Saatnya semua perusahaan asing yang lebih banyak menguras sumber daya alam kita diambil alih. Birokrasi juga harus efisien dan produktif. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang melakukan korupsi sekecil apapun korupsinya.

Hanya dengan itulah kita bisa meyelesaikan setiap masalah mikro tadi. Tetapi apakah pemerintah mampu melakukan itu? Bagi saya tidak ada yang tidak bisa asal kita semua punya komitmen dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh pada setiap masalah secara bersama. Wallahu A'lam.

Menyoal Pendidikan Politik Partai- Partai Kita

2009-04-29T22:59:00.001+08:00

Dalam berbagai pendapat yang dikemukakan masyarakat disebutkan misalnya bahwa pendidikan politik kita belum mencapai pada level yang diharapkan yakni, terbangunnya wawasan dan praktek politik yang rasional dan beradab pada sebagaian besar masyarakat kita. Sinyalemen tersebut bisa dicermati pada satu aspek dalam politik yaitu memilih calon legislatif ataupun eksekutif.

Dalam berbagai jajak pendapat terlihat bahwa preferensi orang memilih seorang kandidat tidak terlepas dari faktor-faktor seperti, kesukuan atau kedaerahan, bentuk fisik (cantik, tampan), memberikan fasilitas (uang dan atau fasilitas lain), sekeyakinan agama, sejarah masa lalu, iklan dan seterusnya.

Masyarakat memilih yang didasarkan pada visi-misi atau flatform jumlahnya masih sedikit. Padahal kebutuhan bangsa saat ini adalah lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang mempunyai kualitas yang baik. Pemipmpin-pemimpin bangsa seperti itu hanya bisa lahir dari masyarakat politik yang rasional dan cerdas yang menjatuhkan pilihan-pilihan politiknya pada kandidat-kandidat yang memang diakui memiliki SDM secara politik.

Dengan sinyalemen inilah sebenarnya kita harus mengajukan pertanyaan judicial tentang sejauh mana efektivas pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai saat ini? Apakah partai-partai itu telah melakukan pendidikan politik yang benar ataukah partai-partai tidak memberikan kontribusi pada tumbuhnya kecerdasan politik masyarakat sehingga taraf kecerdasan umum dalam politik belum begitu jauh?

Jawab atas pertanyaan ini bisa ditelusuri setidaknya pada program partai-partai itu ataupun sikap-sikap para pemimpinnya dalam merespon suatu peristiwa politik.

Jika ditelusuri pada program maka kita akan mendapati bahwa sebagian besar program partai hanya bertujuan untuk memenangkan kekuasaan politik. Hal ini memang wajar. Karena salah satu fungsi partai adalah merebut kekuasaan politik. Tetapi fungsi partai tidak hanya itu. Partai juga berfungsi untuk memberikan pendidikan politik yang berkualitas pada masyarakat. Dengan demikian, mengingat partai bertanggungjawab untuk mengoperasikan demokrasi dengan baik maka semestinya fungsi untuk memberikan pendidikan politik yang sehat tidak bisa diabaikan begitu saja.

Konsekuensi dengan berfokus pada program untuk pemenangan kekuasaan politik maka program partai pasti lebih banyak yang besifat pragmatis jangka pendek. Urusan bagaimana terbangunnya kesadaran politik yang rasional pada masyarakat menjadi terabaikan. Padahal untuk pembangunan demokrasi subtantif dalam jangka panjang yang dibutuhakn adalah kesadaran politik yang rasional.

Pada sisi lain, melalui para pemimpin politik sangat jarang memperlihatkan sikap-sikap kenegarawanan. Walaupun para politisi selalu berlindung pada retorika "untuk kepentingan bangsa dan negara, yang sebenarnya adalah ego kepartaian atau kelompok saja.

Bila program partai dan para politisi masih seperti digambarkan itu maka kita tidak bisa mengharapkan terbangunnya kecerdasan politik yang rasional dalam masyarakat. Pada urutannya justru akan lahir para politisi yang tetap akan membela hanya kepentingannya saja. Para politisi juga tidak bisa menyalahkan apabila masyarakat semakin tidak percaya kepada politik dan politisi.Wallahu A'lam.

Bendungan Terbesar Donggala Jebol, Ribuan Sawah Merana

2009-03-02T21:19:00.000+08:00

Kamis, 12 Februari 2009 | 19:25 WIB

TEMPO Interaktif , Palu: Ribuan hektar sawah di Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Syulawesi Tengah, terancam gagal panen dan tak terolah menyusul jebolnya bendungan terbesar di daerah itu.

Bendungan dengan panjang sekitar 50 meter di Dusun Malili ini jebol pada Kamis sore (12/2) sekitar pukul 15.00 Wita. Hujan yang mengguyur wilayah Pantai Barat sepekan terakhir membuat debit air sungai meluap dan Bendungan Simalili yang dibangun tahun 1997 itu tak mampu menahan derasnya arus sungai.

Salehuddin M. Awal, tokoh pemuda Tonggolobibi, mengatakan akibat rusaknya salah satu bendungan terbesar di Donggala itu, sekitar 400 hektar sawah yang masih membutuhkan aliran air terancam gagal panen. “Bahkan, 1225 hektar sawah di Tonggolobibi bakal tidak dikelola sebab saluran irigasi vital tak berfungsi,” katanya.

Salehuddin yang saat dihubungi sedang berada di lokasi menambahkan, Bendungan Simalili yang juga berfungsi sebagai jembatan penyebrangan, membuat salah satu jalur produksi pertanian di Sojol terputus. Hancurnya Bendungan Simalili juga memutus pipa utama saluran air minum yang menumpang di atasnya.

“Mesti ada langkah cepat untuk menyelamatkan lahan pertanian warga, termasuk jalur produksi dan saluran air minum,” katanya.

Naning (50), warga Tonggolobibi mengungkapkan, saluran irigasi yang mengairi persawahan masyarakat sangat bergantung dari pasokan air Bendungan Simalili. Rusaknya bendungan Simalili membuat warga Sojol yang menggantungkan hidup dari pertanian (sawah) hidup dalam ketidakpastian.
“Jika sawah saya tak bisa diolah lagi, maka keluarga saya kehilangan sumber penghidupan,” ujarnya.

Persahabatan dan Kekerabatan di Dunia Maya

2009-01-13T09:52:00.002+08:00

DALAM beberapa kesempatan ngobrol melalui internet (chatting) saya berkesempatan untuk mengenal beberapa orang di jagat maya ini. Satu diantaranya bertempat tinggal Pulau dewata Bali. Melalui kesempatan itu juga dia memberikan sederet angka nomor telponnya. Walapun belum pernah bertemu secara langsung tetapi saya meyakini bahwa dia baik. Dia hangat dan peduli.

Fotonya yang terpampang di sebuah situs mengingatkan saya pada seseorang yang mirip. Dari seberang sana, dia berbicara dengan sangat sopan dengan suara lembutnya. Tatkala saya bertanya, apakah mengganggunya kalau saya telpon, serentak dia menjawab tidak. Namanya Dea Ramadhan. Sehari-hari dia berprofesi sebagai pengusaha kerajinan perak yang berhasil.

Itulah awalnya saya mengenal dia. Sampai dengan saat ini komunikasi saya dengannya terus berlangsung. Kadang-kadang melalui telpon dan yang paling sering melalui internet.

Begitulah salah satu contoh cara manusia modern membangun persahabatan. Tidak hanya pada orang-orang yang berada dilingkungan sekitarnya tetapi juga di seluruh dunia. Tidak heran Jaringan persahabatan sekarang ini sudah semakin meluas melalui beberapa situs jaringan sosial seperti facebook, friendster dan myspace.

Hal ini berkat kemajuan alat komunikasi seperti telpon dan internet yang sangat canggih. Kini dimanapun di dunia ini orang bisa saling berhubungan, saling berkomunikasi dengan tujuan masing-masing. Bahkan intensitas komunikasi semakin meningkat. Itulah sebabnya perusahaan telekomunikasi semakin banyak jumlahnya.

Berbeda dengan zaman dahulu dimana komunikasi jarak jauh yang lebih banyak menggunakan surat yang memakai kertas. Tentu akibatnya pesannya tidak sampai secara langsung. Adakalanya berbilang tahun. Kini dengan bermodal mobile telpon sederhana yang terhubung dengan internet pesan-pesan yang kita sampaikan diterima, didengar ataupun dilihat pada saat itu juga.

Dengan perkembangan seperti itu, manusia sebagai makhluk sosial juga semakin mudah untuk mendekatkan diri dengan manusia lain dimanapun. Bahkan petualangan pencarian teman itu dilakukan sampai menembus batas angkasa raya. Maka misi luar angkasa tidak hanya untuk menyelidiki benda-benda langit tapi lebih dari itu untuk menemukan makhluk lain yang dapat dijadikan sahabat.

**
Hubungan persahabatan memang sangat penting. Disamping karena kodrat kita sebagai makhluk sosial juga karena sahabat dapat memberikan energi yang kuat bagi kehidupan kita. Walapun dalam bersahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang indah. Persahabatan sering memunculkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa menjawab cobaan itu bahkan bisa semakin erat jalinannya.

Untuk sampai kesana persahabatan sejati membutuhkan waktu. Ini diperlukan agar persahabatan dapat diselami bersama. Melalui proses waktu itulah persahabatan menemukan maknanya. Persahabatan tidaklah terjadi secara instan. Laksana kita membuat pisau, maka mula-mula sepotong besi ditempa, dibakar,ditempah lagi kemudian di asah hingga ia tajam. Begitulah kita harus memperlakukan seorang sahabat agar ia tajam dalam nurani dan tindakan.

Hubungan persahabatan pasti mengalami pasang surut. Kita akan mengalami perasaan suka- duka. Kadang merasa dihibur tapi dilain waktu kita merasa disakiti, diperhatikan kemudian dikecewakan, didengar lalu diabaikan, dibantu tapi merasa ditolak, konflik-damai. Tetapi semua ini harus kita maknai sebagai bukan karena sebuah kebencian. Justru karena menjadi seorang sahabat maka kejujuran merupakan pondasi yang utama. Kita tidak perlu menghindari adanya perselisihan hanya untuk menghindari konflik. Sebaliknya kita kita harus memberanikan diri terlibat dalam sebuah persoalan justru karena kasih sayang kita sebagai seorang sahabat.

Sahabat tidak pernah memberikan ciuman disaat kita butuh pukulan, tetapi memberikan pukulan pada saat kita membutuhkan cemeti untuk berubah. Begitulah sejatinya hubungan persahabatan. Persahabatan tidak hanya dibutuhkan justru bila kita dalam kondisi baik-baik saja tetapi lebih dibutuhkan lagi pada saat kita mengalami cobaan dalam kehidupan.

Untuk sampai pada derajat persahabatan seperti di atas kita butuh solidaritas dan soliditas. Dalam hal ini bukan hanya pada saat kita membutuhkan bantuan barulah kita memiliki motivasi mencari perhatian, pertolongan dan pernyataaan kasih dari orang lain, tetapi justru kita harus beriinisiatif sendiri memberikan dan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh sahabat kita.

Oleh sebab itu rasa rindu harus menjadi bagian dari kehidupan sahabat, tidak ada persahabatan yang diawali dengan sikap mau menang sendiri, lebih mementingkan egonya sendiri.

Apakah kita sudah mendapatkan sahabat seperti itu ? Dan apakah di alam maya ini ada sahabat seperti itu? Kalau anda adalah salah satunya maka mari kita menjalin persahabataan.

Perlu koordinasi dalam pembangunan infrastruktur

2009-01-04T14:00:00.001+08:00

Setiap hari saya melewati Jalan Diponegoro di kota Palu. Sebenarnya tidak ada yang istimewa terhadap jalan ini kecuali sebagai jalan poros apabila kita jalan darat menuju Sulawesi Barat. Aspalnya tidak terlalu mulus dan lebarnya pun hanya sekitar 5 meter.

Sepanjang jalan itu belum lama ini, terdapat galian untuk pembangunan kabel serat optik. Belum selesai pekerjaan itu, masih pada jalan yang sama, ada lagi galian untuk pelebaran jalan. Setelah itu mungkin ada lagi galian lain seperti pipa air. Setelah pembangunan pipa air, jalan kemudian dibongkar lagi karena ada pembangunan trotoar. Pohon-pohon disepanjang jalan itu banyak yang ditebang. Tentu ini sangat mengurangi kenyamanan dan sangat mengganggu pelayanan publik.

Saya berikan salah satu contoh. Ketika pelebaran jalan tersebut, mungkin secara tidak sengaja menyebabkan kabel telpon putus. Masyarakat yang masuk dalam area yang dilayani oleh kabel telpon itu tidak bisa berkomunikasi. Belum lagi aliran air juga macet karena pipa bocor terkena alat berat pada saat penggalian. Kecelakaan lalulintas pun kerap terjadi karena terdapat gundukan dan jalan becek akibat tanah galian yang di tumpuk seenaknya.

Kejadian yang sama jamak kita temukan di seluruh penjuru tanah air. Bahkan pola ini telah tercipta sejak negara kita mulai membangun . Yang saya mau katakan adalah pembangunan infrastruktur kita memang tidak pernah terkoordinasi antar instansi. Masing-masing pihak merencanakan secara sendiri-sendiri. Akibatnya pembangunan terjadi tumpah tindih bahkan tidak jarang bertentangan. Alih-alih mendapat kenyamanan, yang diperoleh malah kesemrautan.

Saya jadi heran karena ada lembaga yang khusus berfikir tentang perencaanan. Kalau di pusat namanya Bappenas, di daerah namanya Bappeda. Tugas lembaga tersebut sudah tentu merencanakan apa yang harus dibangun di seluruh tanah air ini. Beberapa bagian dari tugas ini memang sudah dilaksanakan. Yang tidak berjalan optimal adalah koordinasi antara instansi seperti contoh di atas.

Padahal kalau mau disederhanakan, bila perencaanaan kita matang maka pembangunan kita pasti tidak tambal sulam. Biaya pembangunan juga efisien sebab jalan yang sudah mulus tidak akan dibongkar lagi hanya karena misalnya ada pembangunan kabel Telkom. Penggusuran juga tidak akan terjadi karena perencanaan tata ruang kota sudah difikirkan meliputi jangka waktu yang sangat panjang.

Wallahu A'lam.

Kalau aku mati, kamu gimana?

2008-12-29T14:52:00.001+08:00

Pagi ini, seorang teman yang sedang terbaring sakit tiba-tiba mengirim sms pada saya seperti judul di atas, "kalau aku mati, kamu gimana?" Tentu saja saya kaget karena untuk pertama kalinya dia mengirim sms seperti itu pada saya. Saya jawab, secara personal tentu saja saya sedih karena pasti kehilangan seorang teman. Lantas, apakah hanya saya hanya bersedih? Makanya saya terus tanya lagi, kenapa tiba-tiba mengirim sms seperti itu? Dia jawab, "kan kita harus siap-siap".

Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kematian harus di jalani oleh semua manusia. Bila Tuhan sudah berketetapan untuk mengambil nyawa yang dipinjamkan-Nya itu maka tidak seorang pun yang bisa mencegahnya. Bila ada nyawa yang bisa dibeli maka orang-orang kaya di seluruh dunia itu tidak seorang pun yang akan mati karena pasti dia mampu beli berapapun harganya sepanjang masih bisa dinominalkan. Oleh sebab itu hidup itu sangat berharga sehingga tidak bisa terbeli. Sehingga agama juga mengajarkan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia maka ekuivalen dengan membunuh semua manusia. Begitupun bila seorang manusia menyelamatkan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Begitulah betapa berharganya hidup itu.

Proses pasti menuju kepada kematian itulah meniscayakan kita harus mempersiapkan diri. Ibarat mau pindah rumah di luar daerah, maka rumah baru yang akan kita tempati itu harus di isi dulu dengan segala perlengkapannya agar kita nyaman di dalamnya.

Saya tidak percaya Socrates yang konon pernah berkata bahwa akhir kehidupan adalah kematian. Saya tentu saja sangat percaya bahwa kehidupan itu justru awal dari kehidupan selanjutnya. Bahkan kehidupan selanjutnya kelak itu itu lebih nikmat lagi. Itu adalah kehidupan abadi. Ini terbaca dalam kitab suci, misalnya,
"Hai orang-orang yang beriman, mengapa jika
dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berjuang
di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin
tinggal tetap di tempatmu? Apakah kamu puas dengan
kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di
akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini
dibanding dengan akhirat (nilai kehidupan duniawi
dibandingkan dengan nilai kehidupan) di akhirat
hanyalah sedikit (QS At-Tawbah [9]: 38)

Sesungguhnya kematian bukanlah akhir bagi kehidupan. Kematian adalah pintu menuju kehidupan berikutnya. Karena itu usaha yang sungguh-sungguh harus kita jalankan. Mengutip Goethe:

"Sesungguhnya usaha sungguh-sungguh yang lahir
dari lubuk jiwa saya, itulah yang merupakan bukti
yang amat jelas tentang keabadian. Jika saya telah
mencurahkan seluruh hidup saya untuk berkarya,
maka adalah merupakan hak saya atas alam ini untuk
menganugerahi saya wujud baru, setelah kekuatan
saya terkuras dan jasad ini tidak lagi memikul
beban jiwa."

Tetapi dalam rangka memperbanyak modal amal itu tidak sama dengan doktrin kapitalisme untuk menambah modal. Kapitalisme mempratekkan menambah modal dengan segala cara. Tidak peduli merugikan orang lain atau tidak. Tujuannya adalah keuntungan semata. Menambah modal akherat harus sejalan dengan segala nilai suci Tuhan sendiri. Dengan kata lain menambah modal untuk akherat harus sesuai dengan nilai universal agama seperti yang diajarkan oleh kitab suci. Wallahu A'lam.

Tahun Baru, apanya yang baru?

2008-12-28T20:07:00.001+08:00

Sungguh lezat hidangan sate domba yang dihidangkan oleh teman-teman facebook
semalam. Beberapa teman yang datang dalam kumpul-kumpul tersebut terlihat sangat menikmatinya. Saya pun demikian. Apalagi setelah makan-makan anak-anak facebook itu berhasil membangun suasana keakraban dengan mengeluarkan humor-humor segar yang membuat seluruh teman tertawa ala Rusia. Sampai-sampai hembusan angin dini hari tidak terasa dingin akibat otot tubuh yang bergerak karena tertawa.Pesta sederhana itu pun berakhir lewat tengah malam memasuki dini hari.

Keceriaan, kegembiraan, kehangatan dan keakraban. Setidaknya itulah yang memang menjadi subtansi sebuah pesta. Pesta yang hanya menimbukan suasana kekacauan, hingar bingar sesungguhnya bukanlah pesta. Karena pesta pada intinya adalah simbolisasi perayaan kemenangan yang membuat kita gembira, akrab dan penuh kehangatan. Perasaan-perasaan seperti itu membuat kita lebih optimis dalam mengarungi sejarah kehidupan berikutnya.

Mungkin itulah sebabnya pada malam pergantian tahun hampir setiap orang berpesta. Dibelahan dunia manapun pesta pergantian tahun selalu digelar yang melibatkan hampir semua orang dalam semua strata sosial. Mereka mengambil tempat dari sudut kota yang kumuh sampai pada hotel-hotel mewah. Dan dari penjara sampai istana.

Mengapa hampir semua orang merayakan pesta tahun baru? Apa yang yang dipestakan pada malam itu? Apakah hanya sekedar ikut menyaksikan detik-detik perjalanan waktu sampai akhirnya kita sebut sebagai tahun baru? Tahun baru, apanya yang baru?

Bagi saya, pesta tahun baru adalah pemaknaan yang pantas dan tidak pantas. Maksudnya, kita pantas merayakan pesta apabila memang ada hal-hal yang pantas untuk dirayakan. Ada prestasi yang membanggakan. Ada yang pantas untuk dikenang yang berguna untuk kepentingan publik. Pada malam itulah kita rayakan. Katakanlah sebagai sumber motivasi yang meningkatkan semangat untuk lebih berkarya lagi pada tahun depan.

Tetapi sebaliknya, apabila deretan amal dan karya kita sebagai manusia atau bangsa dan negara tidak ada yang pantas untuk dirayakan sebagai sebuah kemenangan prestasi dan prestise maka juga kita tidak memiliki kepantasan untuk berpesta. Yang pantas adalah renungan, refleksi, evaluasi ataupun penyesalan. Pada tingkatan individu kita laksanakan secara sendiri-sendiri. Dan pada tingkatan negara, dilaksanakan pada setiap intitusinya. Dalam level individu kita memperbaharui komitmen dan tekad agar bisa lebih maju lagi. Sedangkan pada level negara, masing-masing institusi membuat program lebih baik dan menatanya sampai tujuan yang inginkan tercapai.

Kita melakukan itu semua agar dalam perjalanan sepanjang satu kedepan kita bisa ikut berpesta bila kita mampu untuk memperbaiki diri. Selanjutnya negara dan bangsa bisa memperlihatkan kemajuan yang dicapainya pada tingkatan yang pantas dibanggakan. Bila semua itu bisa dicapai Insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan, "tahun baru, apanya yang baru?". Wallahu A'lam.

Praktek Suap Bukan Rahasia Lagi

2008-04-11T18:35:00.006+08:00

Palu ( Berita ) : Praktek suap yang dilakukan oleh pejabat dan kelompok elit politik di daerah maupun pejabat pemerintahan pusat untuk memuluskan suatu kebijakan terkait dengan kepentingan daerah, bukan merupakan rahasia lagi.

Ketua Program Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu, Slamet Riyadi, di Palu, Kamis [10/04] , mengatakan, praktek suap guna memuluskan produk kebijakan tertentu sudah berlangsung lama, baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. “Kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Al Amin Nur Nasution, hanya secuil dari lingkaran setan praktek suap utuk memuluskan produk kebijakan,” katanya.

Ia menjelaskan, praktek suap tumbuh subur karena pimpinan daerah yang tengah berlomba memajukan daerahnya membutuhkan suntikan dana maupun dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan DPR. “Celah inilah yang dimanfaatkan untuk mengurus keuangan negara karena pejabat daerah yang menyogok ke pusat pasti memanfaatkan uang hasil produk kebijakan. Kondisi ini diperparah oleh kebiasaan pejabat daerah menyerahkan upeti,” ujarnya.

Slamet Riyadi menambahkan, keberhasil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggagalkan sejumlah praktek suap patut diapresiasi dan masyarakat mendorong agar hal sama juga dilakukan oleh Kejaksaan maupun kepolisian. “Bagi tersangka pelaku suap dan korupsi yang terbukti mesti diberi hukuman berat agar tidak hanya membuat jera pelakunya, tapi juga bagi lain namun belum tertangkap,” katanya.

Hal senada disampaikan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sulteng, Salehuddin Awal. Ia mengatakan pejabat daerah mestinya menghilangkan kebiasaan memberi “upeti” sebagai wujud terima kasih atas lahirnya kebijakan yang menguntung daerahnya. “Kebiasaan semacam itu jelas merupakan bentuk korupsi terhaadp uang rakyat,” ujarnya. ( ant )

Mengatasi Kemiskinan

2008-03-04T22:19:00.005+08:00

Masalah yang terbesar yang belum teratasi saat ini adalah kemiskinan. Sekalipun ada usaha-usaha untuk mengurangi jumlahnya namun tetap saja belum banyak yang berhasil. Angka kemiskinan yang menurut pemerintah menurun dari tahun ke tahun diragukan validitasnya oleh ahli-ahli ekonomi seperti pada kontroversi angka kemiskinan yang dkeluarkan pemerintah pada saat Presiden SBY mengantar APBN tahun 2007.

Bahkan saat ini ada yang sudah meninggal akibat kelaparan seperti yang menimpa seorang ibu yang hamil dan anaknya di makassar bebetapa hari yang lalu. Penyebabnya karena mereka tidak bisa membeli makanan.

Mengapa penanggulangan kemiskinan belum berhasil padahal banyak sekali program kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah? Bagaimana mengatsinya?

Ditilik dari penyebabnya maka setidaknya ada dua model pendekatan. Pertama, pendekatan struktural dan kedua, kultural. Negara yang dominan. Masalahnya manajemen negara saat ini tidak beres alias salah kelola. Makanya kebijakan apapun tidak akan berjalan dengan baik. Negara juga saat ini tidak memiliki blue print bagi pengentasan kemiskinan. Semua program pengentasan kemiskinan adalah proyek yang cari untung. Makanya hampir semua gagal. Jargon pemberdayaan rakyat miskin terlalu politis.

Yang tidak kalah pentingnya adalah memakai pola kultural. Tetapi pola kultural sangat lambat kita lihat hasilnya karena yang disentuh adalah aspek sosial budaya, tradisi, agama dari masyarakat.Namun demikian hal tersebut sangat berpengaruh. Beberapa penelitian ahli menyimpulkan demikian.

Ambillah beberapa contoh. Misalnya, kesimpulan weber yang mengatakan bahwa sumber etos kapitalisme berasal dari protestan adalah bukti menarik bahwa betapa keyakinan atau agama dapat menjadi faktor penting dari usaha ekonomi. Atau juga Jepang yang punya tokugawa religion yang menurut ahli berperan sangat penting bagi kemajuan Jepang saat ini. Juga francis Fukuyama yang menulis buku Trust,berisi tentang pentignya kepercayaan sebagai modal sosial bagi kemajuan ekonomi di negara-negara eropa, amerika dan asia.

Jadi kesimpulan saya, jika negara saat ini tidak bisa diandalkan bagi pengentasan kemiskinan maka seharusnya civil society (masyarakat madani) yang harus banyak berperan. Setidaknya dalam kerangka pendekatan kutural yang lebih subtantif.

Revolusi dan Pilpres 2009

2008-03-03T21:41:00.004+08:00

Tidak terlalu penting apakah presiden Indonesia tahun 2009 adalah militer atau bukan. Yang lebih penting adalah kemampuan dia memberikan perubahan-perubahan yang significant pada bangsa. Dia harus mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu idealnya.

Masalahnya adalah apakah suprastruktur dan infrastruktur politik kita mendukung bagi terpilihnya orang yang ideal itu? Sepertinya untuk kondisi saat ini belum siap atau dengan sengaja tidak disiapkan.

Masih terlalu banyak hambatan dan tantangan bagi terbentuknya sebuah tatanan yang ideal. Pertama, keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh DPR masih kentara dengan permainan kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Hal itu tercermin pada undang-undang pemilu yang baru selesai itu. Kedua, secara umum tingkat rasionalitas politik kita masih jauh dari ideal. Rakyat kebanyakan memilih tidak melihat rekam jejak (track record) seseorang.

Rakyat umumnya terjebak pada permainan citra dan politik uang. Ketiga, orang-orang yang terbaik yang pantas untuk menduduki jabatan tertentu biasanya tidak diberi kesempatan atau memang jarang ada yang mau. Misalnya, Nurcholish Madjid ketika besedia ikut dalam konvensi Partai Gokar belum apa-apa sudah dimintai bukan hanya visi tapi yang lebih penting adalah "gizi". Makanya dia mengundurkan diri.
Karena itu memperbaiki bangsa Indonesia ini memang harus butuh kesabaran dan waktu yang relatif panjang. Hal ini karena mentalitas yang sudah terbangun bagi sebagian kalangan politisi kita adalah mentalitas korup. Kalau begitu bagaimana mengakhiri semua ini mengingat ekspektasi rakyat yang sangat besar terhadap perubahan? Apakah perlu sebuah revolusi?

Revolusi memang perlu. Tetapi revolusi bukan dalam artian melakukan tindakan perebutan kekuasaan yang berdarah-darah. Revolusi harus lebih mengarah pada revolusi sistem dan revolusi budaya. Dan kita sudah memilih sistem demokrasi sebagai sebuah pilihan karena diyakini demokrasi sampai saat ini merupakan sistem yang terbaik dari segala sistem yang ada. Namun demokrasi pun pada prakteknya kembali mengecewakan sebagian orang. Maka memperbaiki praktek demokrasi ini harus pula menjadi agenda besar. Programnya adalah bagaimana mendemokrasikan demokrasi (Antony Gidden).

Namun terhadap sistem budaya sepertinya masih dalam pencarian secara terus menerus. Dulu ada polemik kebudayaan antara sutan takdir Alisyahbana dengan Kihajar Dewantoro. Menurut STA Indonesia harus menerima konsep-konsep budaya dari Barat. Sementara Ki hajar Dewantara berprinsip kebudayaan Indonesia harus lahir dari bangsa Indonesia sendiri.

Terhadap hal ini pokok masalahnya berkaitan dengan masalah perkembangan dan kemajuan. Ke-Indonesiaan kita masih terus berproses. Tetapi satu hal yang tidak bisa di tolak adalah modernisme. Tampaknya titik temu semua kepentingan manusia dalam abad ini adalah penerimaan nilai-nilai modernisme tadi. Modernisme adalah cara berfikir baru, dinamis, progseif dan selalu aktual.

Jadi tampaknya menyelesaikan masalah Indonesia tidak cukup dengan mengganti presiden walaupun yang terpilih justru sangat bagus. Problem Indonesia adalah sangat mendasar yang melibatkan banyak sekali faktor.

Namun demikian, bila nanti terpilih presiden yang benevolent strong man (istilah dari Nurcholish Madjid) harus menjadi kesyukuran kita. Artinya dengan hal itu mudah-mudahan dia bisa memimpin Indonesia untuk mencapai cita-cita seluruh masyarakat yang ingin adil makmur yang diridhoi Tuhan Maha Esa.

Menyikapi Peran Laki-laki dan Perempuan.

2008-02-27T13:42:00.007+08:00

Sering kali kita mendiskusikan tentang bagaimana sebaiknya pembagian peran antar laki-laki dan perempuan. Tidak jarang hal tersebut menjadi perdebatan yang hangat. Kaum laki-laki mengatakan dirinya mempunyai kelebihan dibanding perempuan dan begitu juga sebaliknya.

Ini sebenarnya menujukkan terlalu banyak hal yang kita tidak memahaminya secara proporsional termasuk dalam hal pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Dugaan ini penyebabnya karena mindset berfikir kita cenderung bias ke gender tertentu.

Bentukan mindset ini dipengaruhi oleh ideologi kapitalis yang berkuasa. Kredo utama kapitalis itu bagaimana mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya sehingga yang berlaku adu kuat dalam segala hal.

Karena sejarah manusia dipenuhi oleh cerita konflik peperangan dimana yang yang paling banyak ambil bagian adalah laki-laki dalam beroleh kemenangan maka Laki-laki selalu disebut simbol kekuatan dan keperkasaan (lebih banyak dalam makna fisik), sementara perempuan selalu disimbolkan oleh kelembutan dan kehalusan dll.

Hal itu kemudian berpengaruh pada cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya hal ini berpengaruh pada orang yang mengoperasikan kapitalisme itu.

Karena pengaruh kapitalis itu maka semua orang harus menjadi kuat, perkasa dan seterusnya karena yang diyakini jika kita ingin berhasil harus memenuhi kreteria itu. Politik dan bisnis menjadi "berdarah-darah" akibat adanya rivalitas yang menghalalkan segala cara.

Lebih parah lagi karena perempuan pun terbawa dalam mindset seperti itu. Ketika perempuan melihat dirinya lebih baik dari laki-laki itulah justru itulah tanda pelombaan "kelebihan" antara laki-laki (adu "kuat"). Nah, biar tidak terjebak dalam mindset demikian maka jenis kelamin jangan/tidak boleh dipertentangkan kelebihan maupun kekurangannya.

Sesungguhnya yang demikian itu menyalahi kodrat masing-masing yang artinya menyalahi kodrat/hukum alam. Yang harus dilakukan Laki-laki maupun perempuan adalah bagaimana memperlihatkan eksistensinya dengan berkarya(dalam makna luas) dengan kualitas yang terbaik.

Tentang Acara Televisi

2008-02-24T09:19:00.002+08:00

Banyak pemirsa yang mengkrititik sinetron-sinetron yang ditayangkan di semua stasiun TV Indonesia. Mereka pada umumnya menilai hampir semua sinetron televisi tersebut tidak memenuhi kualitas yang diharapkan pemirsa. Saya pun setuju dengan hal tersebut. Dari sisi dramatikalnya, pemainnya dan ceritanya hampir semua biasa saja.

Tetapi bukan hanya sinetron yang kualitasnya jelek. Hampir semua produk audio visual yang ditayangkan di televisi kualitasnya jelek. Tanyangan berita, musik, atau iklan rata-rata juga begitu. Misalnya Pemberitaan tentang Pak Harto yang semua kompak seakan-akan satu nada.

Begitu juga tentang berita-berita kriminal yang efeknya bisa menimbulkan kriminal baru karena tayangannya yang sangat vulgar dan detail, dll. Iklan yang bikinan rumah produksi Indonesia juga rata-rata tidak bermutu.Tampilannya hanya seputar produk, wanita cantik dan seterusnya.

Jangan tanya iklan layanan masyarakat dari pemerintah. Tayangan gambar pejabatnya justru yang lebih menonjol dari pesan yang yang ingin disampaikan.

Saya pikir lepas dari sumber daya manusia yang membuatnya, kekurangan-kekurangan tersebut juga tidak terlepas komitmen dari para pemangku kepentingan sendiri yang rendah. Dari dulu keritik seperti ini sudah sering muncul tapi mengapa masih juga di produksi tayangan-tayangan yang tidak bermutu?

Terlepas dari selera pasar, para pemangku kepentingan tersebut dituntut untuk memproduksi tayangan yang bagus dan mendidik. Karena bagaimanapun tayangan audio visual sangat mempengaruhi keadaban sebuah bangsa.

Tanggapan Putusan MA Terhadap Pengurangan Anggaran Pendidikan

2008-02-21T17:05:00.001+08:00

KEDIRI] Putusan MK yang mengabulkan permohonan /judicial review/ UU
Sisdiknas berpotensi terjadi pengurangan anggaran pendidikan. "Meskipun
yang mengajukan judicial review itu guru, tapi justru yang diuntungkan
pemerintah bukan guru," kata anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Jawa
Timur, Ahmad Tsalis, Kamis seperti dilansir /Antara/.

"Berarti ini tidak berarti apa-apa bagi guru, bahkan anggaran untuk
program pendidikan malah bisa berkurang, karena lebih banyak tersedot
untuk gaji guru," kata Tsalis.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI),
Soedjiharto di Jakarta, Kamis, mengatakan, memindahkan alokasi gaji guru
ke dalam anggaran pendidikan berdampak pendidikan akan semakin mahal.

"Dengan kata lain, pemerintah berusaha lepas tangan terhadap pembiayaan
pendidikan yang seharusnya menjadi kewajiban negara," ujarnya.

Soedijarto mengutip hasil peneli- tian Badan Perencanaan dan Pem-
bangunan Nasional (Bappenas), United Nations Development Programme
(UNDP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004.

Dalam penelitian tersebut, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, biaya
siswa SD, SMP, SMA, prasekolah dan pendidikan lua sekolah totalnya
mencapai Rp 140,5 triliun.

Jika putusan MK tersebut menjadi rujukan Pemerintah dengan asumsi bisa
memenuhi anggaran pendidikan angka 20 persen sesuai amanat konstitusi,
belum bisa memecahkan kebutuhan pendidikan.

Untuk tahun 2008 misalnya dengan anggaran pendidikan yang tadinya hanya
Rp 48 triliun menjadi Rp 49,97 triliun setelah ditambah komponen gaji
guru (18 persen), tetap saja masih jauh dari kebutuhan rill pendidikan.

*Makna 20 Persen*

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sulawesi Tengah, Salehuddin Awal,
di Palu, Kamis mengatakan angka sekurang-kurangnya 20 persen anggaran
pendidikan mestinya lebih dimaknai sebagai komitmen meningkatkan
kualitas pendidikan nasional melalui pembangunan sarana dan peningkatan
sumber daya pendidikan.

''Komitmen itu harus didasarkan pada kondisi rill pendidikan di mana
masih banyak sekolah yang rusak, anak putus sekolah, kualitas tenaga
pendidik yang perlu ditingkatkan, serta berbagai problematika pendidikan
lainnya,'' ujar Salehuddin. [W-12] Dikutip dari suara pembaruan.

Pengrajin Rotan Kesulitan Bahan Baku

2008-02-18T17:25:00.003+08:00

beritapalu.com - Pengrajin mebel rotan di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), mengalami kesulitan memperoleh bahan baku mengakibatkan penurunan produksi dan omset. "Kondisi seperti sudah berlangsung setahun terakhir. Jika ini berlanjut kemungkinan besar banyak pengrajin gulung tikar," kata Ramli Amran (35), pengrajin rotan Kelurahan Ujuna, Palu, Senin.

Ramli mengatakan kebutuhan bahan baku selama ini dipasok oleh sejumlah industri pengolahan rotan mentah yang juga beroperasi di Palu, seperti PT Sunteg dan PT Loli Mas.

Sebelum krisis bahan baku, Ramli biasanya membeli sebanyak tiga sampai empat kali dalam sebulan. Sekali pembelian satu sampai dua ton. "Saat ini paling banyak dua kali pembelian bahan baku. Itupun tidak lebih dari satu ton," ujarnya.

Kurangnya pasokan rotan dari daerah penghasil seperti daerah Pantai Barat dan Kulawi di Kabupaten Donggala serta daerah Pantai Timur di Kabupaten Parigi Mouotong menjadi penyebab utama tersedia kebutuhan bahan baku untuk pengrajin di Kota Palu.

"Ini informasi yang kami peroleh dari pihak pabrik (industri pengolahan rotan)," katanya.

Hal senada diungkapkan Ny Herawati, pemilik mebel rotan UD Subur di Jalan Sungai Bongka, kelurahan Ujuna. Kesulitan memperoleh rotan membuat Herawati mengubah sistim pengupahan karyawan dari upah tetap bulanan menjadi upah kontrak sesuai produksi.

Selain itu, Herawati juga harus rajin mengunjungi pabrik-pabrik pengolahan rotan guna memperoleh bahan baku. Akibatnya terjadi penambahan biaya operasional.

"Jika tidak seperti ini, kami pasti gulung tikar," katanya.

Herawati menambahkan terbatasnya bahan baku secara otomatis menurunkan produksi hanya sekitar 20 set per bulan, sebelumnya bisa mencapai 30 set mebel rotan. "Dengan sendirinya, omset juga menurun," katanya menambahkan.

Ramli mengaku pendapatan yang diperoleh menunrun 30 - 50 persen. Saat pasokan bahan baku normal, Ramli biasanya membawa pulang sekitar Rp2 juta sebulan. "Sekarang paling tinggi satu setengah juta rupiah. Bahkan beberpa kali hanya sejuta," ujarnya.

Walikota Palu Rusdi Mastura dalam beberapa kali kesempatan menyatakan akan menjadikan daerahnya sebagai pusat perdagangan kakao dan kerajinan rotan.

Obsesi menjadikan Ibukota Sulteng ini sebagai sentra industri rotan karena produksi rotan Sulteng mencapai 200–300 ton per tahun atau sekitar 40 persen dari volume produksi rotan nasional 750 ton per tahun.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sulteng, Salehuddin Awal, menilai kesulitan bahan baku yang dialami pengrajin rotan di Palu sebuah ironi bagi daerah penghasil dan pemasok utama kebutuhan rotan nasional.

"Pemerintah daerah mesti mengevaluasi tata niaga rotan di Sulteng dengan memberi perlindungan dan jaminan bagi kesinambungan industri kecil," demikian Salehuddin.

Tentang Tuhan Yang Kita Sembah

2008-02-16T16:29:00.001+08:00

Posting ini adalah tanggapan saya pada sebuah topik diskusi di situs facebook. Topiknya sendiri bertema konsep tentang Tuhan. Inilah tanggapan saya dengan sedikit pengembangan dan perbaikan.

Jika kita ingin menggambarkan Tuhan secara rasional , jelas dan gamblang melalui rasio ataupun perasaan kita pasti kita akan mengalami kegagalan. Kita akan terjebak pada Tuhan yang bersifat antroposentrisme. Namun sejalan dengan keingintahuan manusia pertanyaan tentang seperti apa Tuhan itu telah menyibukkan manusia sepanjang sejarahnya.

Dalam buku Sejarah Tuhan karangan Karen Amstrong terlihat bahwa konsep Tentang Tuhan itu selalu berevolusi mengikuti situasi dan kondisi pada waktu kapan manusia hidup.

Karenanya Karen Amstrong juga mempertanyakan apakah konsep kita tentang Tuhan saat ini masih relevan? Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pembicaraan tentang Tuhan saat ini sering sekali terjebak pada antroprosentris. Tuhan yang digambarkan adalah Tuhan yang personal yakni penggambaran bahwa Tuhan itu seperti manusia yang memiliki kepribadian.

Budi munawar Rahman mendifinisikan Tuhan personal adalah penggambaran bahwa Tuhan itu seperti manusia, dalam artian memiliki pribadi. Jadi Tuhan bukan prinsip. Menurut perspektif ini, Tuhan bukan suatu yang berada di balik alam dan meliputi semuanya. Biasanya, lawan Tuhan personal adalah Tuhan yang a-personal atau impersonal.

Dalam sejarah, Tuhan yang impersonal ini banyak dibicarakan oleh para sufi. Tuhan para mistikus. Dan Armstrong mengatakan, bahwa masa depan Tuhan adalan persepsi kita tentang Tuhan. Tidak ada masa depan untuk Tuhan yang personal ini. Dia menggambarkan panjang lebar pada bab terakhir bukunya, mengenai prediksi masa depan Tuhan. Menurut dia, sejauh Tuhan masih digambarkan terlalu rasional —sebagaimana dalam teologi selama ini— selama itu pula kepercayaan kita mengenai Tuhan akan mengalami krisis dan selalu dipertanyakan kembali (Budi Munawar Rahman wawancara dengan Ulil Abshar Abdala,islamlib.com).

Padahal sejatinya Tuhan itu adalah impersonal sebagaimana banyak difahami oleh para sufi. Oleh karena itu gambaran Tuhan yang rasional pasti akan mengalami kebuntuan dan mungkin saja berujung pada atheism.

Nah, yang paling mungkin adalah menggunakan metafor ataupun analogi. Tetapi itu pun tak cukup karena dalam analogi ataupun metafor tersebut, Tuhan yang kita bicarakan itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan dalam konsep kita. Sedangkan konsep tentang Tuhan sangat banyak dan punya klaim kebenaran masing-masing.

Walaupun demikian, saya setuju kalau untuk memahami Tuhan dengan rasio. Karena dari awal saya sudah menganjurkan untuk memakai analogi ataupun metafor agar kita mudah mengerti .

Agama sendiri mengajarkan agar kita mempergunakan akal-akal kita. Alquran dalam banyak ayat memberikan pertanyaan retorik seperti, apakah kalian tidak berfikir, apakah kalian tidak berakal dan seterusnya.

Tetapi menggambarkan Tuhan dengan rasio yang sangat personal sungguh tidak memuaskan bagi saya. Bagaimanapun Tuhan adalah kebenaran mutlak dan selain Tuhan adalah kebenaran nisbi belaka. Rasio adalah sebuah makhluk juga karenanya bersifat nisbi yang tidak mungkin mencapai derajat kebenaran mutlak itu.

Maka pada tataran kebenaran nisbi itulah berlakunya ilmu. Sebuah ilmu yang terdiri atas berbagai teori itu sesungguhnya adalah hanya bentuk sederhana dari realitas.

Oleh sebab itu sebuah teori selalu bisa dibantah seperti gambarkan Hegel dengan tesis, anti tesis dan sintetis. Begitu pun oleh Thomas Kuhn dalam konsep lahirnya sebuah paradigma.

Dengan mengerti demikian maka memahami Tuhan harus dengan skema memahami makhluknya terlebih dahulu barulah kita bisa faham yang dinamakan Tuhan. Mustahil kita bisa memahami atau merasakan kehadiran Tuhan tanpa kita memahami makhluk ciptaannya. Kebenaran nisbi harus terus menerus didekatkan pada kebenaran mutlak.

Ekspresi Nasionalisme

2008-02-16T08:26:00.004+08:00

Ada perbedaan ekspresi rasa nasionalisme pada masa orde baru dan saat ini. Pada masa orba nasionalisme itu dipaksakan oleh negara. Tentu nasionalisme yang lebih banyak untuk kepentingan negara atau lebih tepatnya pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Dengan berbagai cara dan alat negara memaksakan konsep nasionalisme ke rakyat.

Pada saat ini ekspresi nasionalime itu lebih alami. Ketika rakyat kelaparan, mereka pasti protes. Ketika mereka digusur pasti mereka teriak. Bila tiba-tiba minyak tanah hilang dari peredaran pasar pasti mereka unjuk rasa. Kita semua pasti menyatakan perang terhadap korupsi. Ini semua adalah ekspresi nasionalisme.

Aceh(Sebelum perjanjian Helsinky) dan juga Papua berjuang untuk memerdedakan diri pada subtansinya adalah bentuk bentuk lain dari perjuangan nasionalisme juga.

Sederhana saja alasannya. Berbagai macam protes, keritik ataupun mau merdeka tadi itu adalah perjuangan menuntut kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik.

Jika rakyat berjuang untuk mencapai kesejahteraannya dan keadilan maka sebenarnya itu adalah rasa cinta tanah air, nasionalisme. Misinya adalah melenyapkan prilaku-prilaku buruk dari bangsa ini. Mereka tidak ingin bangsa ini dihegemoni oleh kekuasaan yang curang.

Cita-cita nasionalisme seperti itulah yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Nasionalisme akan kuat jika bangsa ini setia pada komitmen untuk membangun rakyatnya. Tetapi sebaliknya akan roboh bila bangsa ini mengabaikan cita-citanya sendiri yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Benarkah Indonesia adalah negara demokrasi?

2008-02-12T17:20:00.001+08:00

Sebuah negara dikatakan demokratis apabila negara tersebut terus berproses menuju ke masyarakat demokratis. Salah satu indikasi kuat kreteria negara demokratis adalah adanya pemilihan umum yang jujur dan adil.

Seperti diakui oleh pengamat Internasional bahwa sejak tahun 1999 Indonesia sudah melaksanakan pemilu secara relatif adil dan jujur. Bahkan pada pemilu tahun 1955 pun diakui sebagai pemilu yang adil.

Masalahnya sekarang kenapa dari pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di banyak daerah selalu diwarnai oleh keributan yang tidak jarang menjadi kerusuhan? Padahal jika kita menilik nilai-nilai demokrasi sejatinya hal tesebut justru bertentangan dengan demokrasi.

Dalam pengamatan selanjutnya ternyata Indonesia masih dalam tataran melakasanakan demokrasi pada tingkatan prosedural yaitu sesuai dengan prosedur demokratis seperti adanya pemilu, adanya lembaga-lembaga perwakilan dan seterusnya.

Indonesia belum mencapai pada pelaksanaan demokrasi yang subtansial yaitu sikap-sikap dan prilaku demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat sendiri tapi juga terutama pada pemerintah.

Karena itu tidak mengherankan jika keributan pada pilkada masih mewarnai proses demokrasi Indonesia. Disamping karena tingkat rasionalitas politik masyarakat pada umumya dinilai masih rendah juga karena demokrasi subtansial belum dilaksanakan.

Kiranya hal ini mengindikasikan jalan panjang demokrasi Indonesia masih penuh dengan hambatan dan tantangan justru dari efek dari demokrasi itu sendiri.

Agama : Pilihan atau Doktrin

2008-02-10T09:03:00.001+08:00

Agama adalah pilihan tetapi juga mengandung doktrin. Jika memilih sebuah agama yang menjadi keyakinan kita maka sebenarnya kita meyakini doktrin-doktrin dari agama tersebut. Nah sejalan dengan kemajuan cara berfikir manusia, maka saat ini segala hal menjadi sasaran pertanyaan manusia.

Pertanyaan itu ada yang bersifat meragukan dan ada pula yang pertanyaan yang justru memperkuat fondasi keyakinan sebelumnya. Dalam hal ini termasuk dengan agama dan keberagamaan.

Bila kita memakai pendekatan rasioanalisme semata maka agama menjadi meragukan karena sendi pokoknya adalah keyakinan yang bersifat gaib tanpa pernah dapat dibuktikan dengan data-data empiris.

Karena itu memahami agama harus dengan keyakinan. Seterusnya keyakinan bersifat sangat personal yang tidak mungkin dinilai atau dirasakan oleh orang selain diri kita sendiri.

Saya berpendapat adalah tidak penting untuk selalu memperdebatkan sejauh mana kebenaran agama atau keyakinan kita atau sejauh mana kesalahan agama atau keyakinan orang lain. Karena dimensi kebenaran agama itu terlalu luas karena menyakut sebuah nilai yang diyakini masing-masing.

Yang lebih penting adalah sejauh mana fungsi agama atau keyakinan masing-masing dalam relasinya dalam kehidupan manusia. Inilah pesan universal dari seluruh agama.

Wajah Demokrasi Indonesia

2008-02-04T18:47:00.001+08:00

Ketika Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu tahun1999 dengan jujur dan adil maka negara-negara didunia penganut sistem demokrasi merasa sangat gembira. Kegembiraan warga dunia dilatarbelakangi oleh kepastian beberapa perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pada saat itulah negeri ini disebut sebagai negara yang demokratis. Sebenarnya pemilu tahun 1955 juga disebut sebagai pemilu yang jujur dan adil namun tonggak pemilu tahun 1999 tersebut sangat dikenang sehingga terkesan dramatis karena sebelumnya dibawah penjara pemerintahan orde baru selama 32 tahun berlangsung rezim otoriterianisme yang tidak memungkinkan hal tersebut terjadi.

Perubahan-perubahan yang sangat mendasar pada sistem politik Indonesia memang menjadi kenyataan yang pada era sebelumnya kecil sekali kemungkinannya. Misalnya amandemen UUD 45. Pada saat Orde Baru, UUD 45 sangat sakti sehingga mnyerupai kitab suci yang tidak bias dirubah. Namun pada saat ini UUD tersebut telah diamanden sebanyak 5 kali.Pemilihan Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR yang kebanyakan diangkat sekarang dipilih secara langsung oleh rakyat. Begitupun Pilkada Gubernur, walikota, bupati telah dipilih secara langsung dimana sebelumnya tidak dimungkinkan konstitusi.

Kebebasan dalam menyuarakan aspirasi juga telah dijamin undang-undang. Demonstrasi terjadi tiap hari dari semua elemen masyarakat. Pers sangat bebas karena tidak dihantui lagi oleh pemberedelan. Semua itu dapat menjustifikasi bahwa negara ini sudah demokratis.

Pertanyaannya adalah setelah sepuluh tahun masa demokratis tersebut, adakah manfaat langsung yang dirasakan untuk peningkatan kemakmuran, kesejahteraan rakyat ataupun ketertiban politik saat ini?

Sepuluh tahun hidup dalam buaian demokrasi, ternyata masih banyak menyisakan setumpuk masalah. Keritikan bahwa saat ini kehidupan rakyat tak kunjung membaik adalah sebuah hal nyata. Pertarungan kekuasaan pada semua jenjangnya selalu diliputi kekerasaan yang berdarah-darah. Menguatnya sentimen kelompok yang disebabkan oleh munculnya identitas primordialisme sempit juga semakin menggejala. Penggusuran rakyat kecil oleh jaringan bisnis besar masih terjadi. Penegakan hukum masih diskriminatif dan seterusnya.

Karena itu banyak juga orang yang pesimis melihat eksperimen demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Bahkan tidak jarang menuduh bahwa demokrasi telah dibajak oleh elite yang dipakai sebagai kendaraan untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya demokrasi dalam pandangan kaum pesimis mempunyai cacat bawaan. Demokrasi hanya melahirkan kesengsaraan dan penderitaan.

Mungkin hal ini pula yang ada dalam benak wakil presiden Yusuf Kalla tatkala menyebut bahwa demokrasi hanyalah alat bukan tujuan unutk mencapai kesejahteraan.Asumsi Yusuf Kalla bahwa bisa saja demokrasi dinomorduakan karena ia hanya berfungsi sebagai intrumen untuk mencapai tujuan negara.

Namun pada saat yang bersamaan tetapi dalam pandangan yang lebih positif ditemukan sejumlah kemajuan meskipun masih diwarnai dengan beberapa catatan. Misalnya pembangunan politik. Pada tingkat kelembagaan mengalami kemajuan namun tidak dalam budaya politik sehingga masih belum sepenuhnya terlihat kemajuan secara subtansial.
Begitupun dengan ekonomi. Pada level makro terjadi pertumbuhan sekitar enam persen pada 2007. Namun disisi lain pada kondisi riil sebagian besar rakyat tidak menikmati pertumbuhan tersebut. Masih ditemukan kelaparan, kekurangan gizi bahkan berbagai penyakit dimana sebagaian besar penderitanya adalah rakyat kecil.

Karena itu betapun Indonesia sudah menganut sitem pemerintahan demokratis namun efek dari dari demokrasi tersebut seharusnya juga dirasakan secara langsung oleh rakyat. Jika demokrasi telah dipilih seharusnya memberikan efek berlipat ganda pada tingkat kesejahteraan rakyat karena demokrasi diasumsikan sebagai sistem politik yang paling baik saat ini dimana rakyat dalam setiap aktivitas pembangunan telah terlibat secara partisipatif. Peluang tersebut seharusnya tidak disia-siakan. Wallahu A’lam.

GOVT URGED NOT TO BE TOO HASTY IN DECLARING SOEHARTO NATIONAL HERO

2008-02-04T08:49:00.001+08:00

Palu, C Sulawesi, Jan 31 (ANTARA) - Director of the Public Policy Study Center (PSKP) of Central Sulawesi Salehuddin Awal urged the government not to be too hasty in awarding the Hero title on late President Soeharto.
According to Salehuddin, the government needed to conduct a thorough study on all aspects and accommodate all the people's aspirations before awarding the title to Soeharto.

"Not only group aspirations, most important is reference to relevant regulations," he said in Palu Thursday.

Salehuddin that the government has been constantly inconsistent toward Soeharto who had ruled the country for 32 years, before as well as after his death.

When Soeharto was a most critical condition, there was a discourse on efforts to settle civil cases out-of-court such as relating to the "supersemar" funds, by payments of fine to the state.

This indicated the government believed that Soeharto has committed something in the past which had eventually inflicted great losses to the state. "This is merely a civil case," he said.

After the death of Soeharto, he added, the government appeared to be inclined to award him a Hero title as proposed by Golkar party.

However, Salehuddin admitted Soeharto had made meritorious contributions to the nation when he was in power such as building the country into a nation self sufficient in food, in the development of education and the economy. But democracy, law enforcement and human rights were often ignored. Hence, a comprehensive study is badly needed before awarding Soeharto a Hero title, Salahuddin said.

Earlier, State Secretary Hatta Radjasa said candidates for the Hero title had to be proposed by each province through their governors or provincial administrations.

Names had to be submitted to a Hero Assessment Body overseen by the Social Welfare Ministry. "This agency includes historians and scholars," he said.

This agency will discuss the proposed figures whether or not they really deserve a Hero title before the selected names are submitted to the House of Representatives.

The House then further discussed the selected figures before submitting them to the President. "The president usually announces the heroes on national heroes day", said Hatta who refused to comment on Soeharto's case.

Ex-Indonesian dictator Suharto dies

2008-01-27T22:10:00.001+08:00

By ANTHONY DEUTSCH, Associated Press
JAKARTA, Indonesia - Former Indonesian President Suharto, the U.S. Cold War ally who led one of the 20th century's most brutal dictatorships over 32 years that saw up to a million political opponents killed, died Sunday. He was 86.

Suharto had been ailing in a hospital in the capital, Jakarta, since Jan. 4 when he was admitted with failing kidneys, heart and lungs.
Finally toppled by mass street protests in 1998, Suharto's departure opened the way for democracy in this predominantly Muslim nation of 235 million people and he withdrew from public life, rarely venturing from his comfortable villa on a leafy lane in the capital.
But Suharto also oversaw decades of economic expansion that made Indonesia the envy of the developing world. Today, nearly a quarter of Indonesians live in poverty, and many long for the Suharto era's stability, when fuel and rice were affordable.
In a televised address, President Susilo Bambang Yudhoyono called on "the people of Indonesia to pay their last respects to one of Indonesia's best sons ... who has done very great service to his beloved nation."
Yudhoyono's office declared a week of national mourning and he was to oversee a state funeral Monday once Suharto's body had been flown by a fleet of 11 Air Force planes to be placed in the family mausoleum.
As is customary in Islamic tradition, Suharto's body was to be washed and joint prayers were held at the family home in the presence of his six children, Yudhoyono and dozens of the country's ruling elite.
"My father passed away peacefully," sobbed Suharto's eldest daughter, Tutut. "May God bless him and forgive all of his mistakes."
Suharto ruled with a totalitarian dominance that saw soldiers stationed in every village, instilling a deep fear of authority across this Southeast Asian nation of some 6,000 inhabited islands that stretch across more than 3,000 miles.
Jeffrey Winters, associate professor of political economy at Northwestern University, predicted a time when Indonesians would "realize that Suharto is responsible for some of the worst crimes against humanity in the 20th century."
Those who profited from Suharto's rule made sure he was never portrayed in a harsh light at home, Winters said, so even though he was an "iron-fisted, brutal, cold-blooded dictator," he was able to stay in his native country.
Since being forced from power, he had been in and out of hospitals after strokes caused brain damage and impaired his speech. Blood transfusions and a pacemaker prolonged his life, but he suffered from lung, kidney, liver and heart problems and slipped into a coma on Sunday.
Suharto was vilified by historians, rights groups and his critics as one of the world's most brutal rulers and was accused of overseeing a graft-ridden reign. But poor health — and continuing corruption, critics charge — kept him from court after he was chased from office by widespread unrest at the peak of the Asian financial crisis.
He was protected by influential loyalists in the military and government who feared they could be implicated if Suharto ever took the witness stand.
The bulk of political killings blamed on Suharto occurred in the 1960s, soon after he seized power. In later years, some 300,000 people were slain, disappeared or starved in the independence-minded regions of East Timor, Aceh and Papua, human rights groups and the United Nations say.
Suharto's successors as head of state — B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri and Yudhoyono — vowed to end graft that took root under Suharto, yet it remains endemic at all levels of Indonesian society.
With the court system paralyzed by corruption, the country has not confronted its bloody past. Rather than put on trial those accused of mass murder and multibillion-dollar theft, some members of the political elite consistently called for charges against Suharto to be dropped on humanitarian grounds.
On Sunday, hundreds of mourners — some weeping — flocked to the family home in downtown Jakarta.
"I felt crushed when I heard he had died. We have lost a great man," said Mamiarti, a 43-year-old housekeeper. "It used to be easy to find jobs. Now it is hard."
But critics say Suharto squandered Indonesia's vast natural resources of oil, timber and gold, siphoning the nation's wealth to benefit his cronies, foreign corporations, and family like a mafia don.
Winters said the graft effectively robbed "Indonesia of some of the most golden decades, and its best opportunity to move from a poor to a middle class country."
Like many Indonesians, Suharto used only one name. He was born on June 8, 1921, to a family of rice farmers in the village of Godean, in the dominant Indonesian province of Central Java.
When Indonesia gained independence from the Dutch in 1949, Suharto quickly rose through the ranks of the military to become a staff officer.
His career nearly foundered in the late 1950s, when the army's then-commander, Gen. Abdul Haris Nasution, accused him of corruption in awarding army contracts.
Absolute power came in September 1965 when the army's six top generals were murdered under mysterious circumstances, and their bodies dumped in an abandoned well in an apparent coup attempt against Sukarno, Indonesia's founding father who helped win independence from the Dutch.
Suharto, next in line for command, quickly asserted authority over the armed forces and promoted himself to four-star general.
Suharto then oversaw a nationwide purge of suspected communists and trade unionists, a campaign that stood as the region's bloodiest event since World War II until the Khmer Rouge established its gruesome regime in Cambodia a decade later. Experts put the number of deaths during the purge at between 500,000 and 1 million.
Over the next year, Suharto eased out Sukarno, who died under house arrest in 1970. The legislature rubber-stamped Suharto's presidency and he was re-elected unopposed six times.
During the Cold War, Suharto was considered a reliable friend of Washington, which didn't oppose his violent occupation of Papua in 1969 and the bloody 1974 invasion of East Timor. The latter, a former Portuguese colony, became Asia's youngest country with a U.N.-sponsored plebiscite in 1999.
Even Suharto's critics agree his hard-line policies kept a lid on Indonesia's extremists and held together the ethnically diverse and geographically vast nation. He locked up hundreds of suspected Islamic militants without trial, some of whom later carried out deadly suicide bombings with the al-Qaida-linked terror network Jemaah Islamiyah after the Sept. 11 attacks on the U.S.
Meanwhile, the ruling clique that formed around Suharto — nicknamed the "Berkeley mafia" after their American university, the University of California, Berkeley — transformed Indonesia's economy and attracted billions of dollars in foreign investment.
By the late 1980s, Suharto was describing himself as Indonesia's "father of development," taking credit for slowly reducing the number of abjectly poor and modernizing parts of the nation.
But the government also became notorious for unfettered nepotism, and Indonesia was regularly ranked as one of the world's most corrupt nations as Suharto's inner circle amassed fabulous wealth. The World Bank estimates 20 percent to 30 percent of Indonesia's development budget was embezzled during his rule.
Even today, Suharto's children and aging associates have considerable sway over the country's business, politics and courts. Efforts to recover the money have been fruitless.
Suharto's youngest son, Hutomo "Tommy" Mandala Putra, was released from prison in 2006 after serving a third of a 15-year sentence for ordering the assassination of a Supreme Court judge. Another son, Bambang Trihatmodjo, joined the Forbes list of wealthiest Indonesians in 2007, with $200 million from his stake in the conglomerate Mediacom.
Suharto's economic policies, based on unsecured borrowing by his cronies, dramatically unraveled shortly before he was toppled in May 1998. Indonesia is still recovering from what economists called the worst economic meltdown anywhere in 50 years.
State prosecutors accused Suharto of embezzling about $600 million via a complex web of foundations under his control, but he never saw the inside of a courtroom. In September 2000, judges ruled he was too ill to stand trial, though many people believed the decision really stemmed from the lingering influence of the former dictator and his family.
In 2007, Suharto won a $106 million defamation lawsuit against Time magazine for accusing the family of acquiring $15 billion in stolen state funds.
The former dictator told the news magazine Gatra in a rare interview in November 2007 that he would donate the bulk of any legal windfall to the needy, while he dismissed corruption accusations as "empty talk."
Suharto's wife of 49 years, Indonesian royal Siti Hartinah, died in 1996. The couple had three sons and three daughters.

Sumber : Yahoo.com

KEJATI SULTENG DIDESAK USUT MASALAH DANA SOSIAL FIKTIF

2008-01-03T19:26:00.001+08:00

Palu, 3/1 (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) didesak mengusut kasus dugaan pencairan dana bantuan sosial yang berada pada pos sekretariat daerah provinsi setempat dengan memanfaatkan yayasan fiktif.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sulteng, Salehuddin Awal, di Palu, Kamis, mengatakan mencuatnya penggunaan yayasan fiktif untuk memuluskan pencairan dana ABPD 2007 sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan/BPK baru-baru ini, dapat menjadi pintu masuk bagi lembaga kejaksaan dalam melakukan penyelidikan.

"Yang ditemukan mungkin baru satu sampel yayasan dengan nilai Rp50 juta, tapi bisa jadi jika diselidiki jumlahnya akan lebih besar," kata Salehuddin.

Penggunaan yayasan fiktif mencairkan dana bantuan sosial tersebut mulai terkuak setelah BPK mengklarifikasi ke sejumlah pengurus yayasan atau lembaga penerima.
Salah satu lembaga penerima adalah Yayasan Bina Potensi Sulteng yang didaftar mencairkan dana Rp50 juta, ternyata melalui direkturnya H.A. Baso Syarifuddin, SH, MS membantah telah menerima atau mencairkan dana tersebut pada 30 Oktober 2007.

Baso Syarifuddin berjanji membawa kasus pencatutan yayasan tersebut ke proses hukum.

Ketua DPRD Sulteng Murad Nasir mendukung kasus penggunaan yayasan fiktif dalam membobol anggaran daerah tersebut dibawah ke proses hukum, agar terungkap siapa aktor dibalik kasus ini.

"Kami mendukung kasus diteruskan ke proses hukum," ujarnya.
Murad berdalih lembaga legislatif yang dipimpinnya hanya sebatas mengesahkan anggaran sesuai dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh dewan, karena pengelolaan anggaran merupakan wewenang eksekutif.

Salehuddin menilai sikap yang disampaikan Murad Nasir terkesan lepas tangan dari kasus pembobolan kas daerah ini, padahal dewan selain menjalankan fungsi "budgeting" juga memiliki fungsi pengawasan.

"Selain penyidik, dewan juga dapat memanggil eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pos bantuan sosial tersebut," katanya.

Setelah Pesta Tahun Baru Usai

2008-01-01T18:33:00.001+08:00

Bagaimana pesta tahun baru anda semalam? Meriah bukan? Dimanapun pesta tahun baru selalu ramai, ceria bahkan mewah. Namun apakah anda sadar dibalik pesta semalam itu ratusan orang di seluruh negeri khususnya yang terkena bencana hidup dalam penderitaan dalam barak-barak pengungsi? Mungkin sebagian besar kita lupa dengan hal itu. Watak pesta memang memberikan kesenangan yang memabukkan sehingga kita menjadi lalai dan alfa pada hal-hal yang menyangkut penderitaan.

Bagai sebagian orang, pesta yang meriah pada malam tahun baru memang adalah sesuatu yang logis. Alasan logisnya adalah setelah satu tahun bekerja dan beraktivitas harus dirayakan dengan kemenangan. Tidak usah mempedulikan bagaimana hasil capaian kita selama satu tahun itu yang penting the party must go on. Bagi yang merasa berhasil maka alasan logisnya menjadi bertambah kuat tetapi bagi tidak berhasil maka pesta itu merupakan ajang untuk melupakan sejenak kekurangan ataupun penderitaan yang selama ini dirasakan.

Tanpa mengabaikan orang-orang yang berhasil dan berprestasi, sebagian kita yang terhimpun dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini merayakan pesta dengan tujuan yang kedua tadi. Memang faktanya, sebagian besar bangsa Indonesia masih berkategori hidup dalam kemiskinan dan kekurangan bahkan penderitaan. Karena itu orang-orang berpesta semalam itu sebagian besarnya terdiri orang-orang seperti disebutkan tadi.

Mereka memang perlu berpesta. Dengan pesta itulah mereka memperoleh kesenangan. Satu-satunya kemewahan yang mereka rayakan adalah pesta tahun baru itu disamping hari raya keagamaan. Sejenak melupakan kekurangan dan penderitaan sehari-hari. Harapannya apabila selesai berpesta, mereka mendapat semangat baru untuk mulai bekerja keras lagi.

Tetapi bagi kalangan lain yang lebih mampu, pesta tahun baru adalah cara mudah untuk melampiaskan sifat hedonisme. Kalangan ini memang identik dengan pesta. Bahkan barangkali tidak bisa hidup tanpa pesta. Maka berkumpullah mereka dalam pesta yang supermewah di hotel berbintang. Jangan tanya biaya pesta itu, tiket tanda masuknya saja sudah bisa membayar uang SPP mahasiswa di kota saya selama 4 tahun kuliah. Makanan tersedia secara berlimpah walaupun mereka kebanyakan menyantapnya sedikit saja.

Gambaran hidup kalangan terbatas itu justru yang menjadi panutan umum bagi bangsa kita. Kebiasaan hidup hedonisme itu sekarang menjangkit pada sebagian besar remaja dan kaum muda. Tanpa melihat diri dan kemampuan mereka terjebak pada pola hidup yang sangat konsumtif. Deretan fakta bisa ditemukan sehari-hari. Karena pola hidup yang demikian itu, mereka kemudian banyak yang memakai narkoba dan seks bebas. Maka menurut laporan sebuah koran yang terbit di kota saya, penjualan kondom pada malam tahun baru meningkat tajam. Pembeli pada umumnya adalah remaja.

Ironisnya bukan hanya pada malam tahun baru tetapi bangsa ini hampir setiap saat pada subtansinya. Ya, kita berpesta dalam kemeriahan korupsi, kita berpesta dalam perlombaan membabat hutan, kita berpesta dalam penggusuran orang-orang miskin, kita berpesta dalam kemenangan politik dan seterusnya.

Pesta semacam itulah yang menimbulkan bencana dimana-mana. Kehendak alam memang tidak bisa dilawan. Tetapi proses menuju terjadinya bencana tersebut boleh jadi karena kita tidak memahami kehendak alam. Alam dengan hukum-hukumnya yang telah ditetapkan oleh Tuhan dilanggar oleh manusia. Barangkali sebabnya adalah kita terlalu banyak berpesta foya dibawah penderitaan orang lain. Mungkin bencana adalah cara komunikasi Tuhan dalam bentuk moderen agar kita semua memperoleh peringatan setelah kitab suci tidak didengar lagi. Wallahu A'lam.

Benazir Bhutto Tewas

2007-12-28T08:12:00.001+08:00

Ajal memang tak bisa di sangka-sangka waktunya. Kapan pun dia bisa datang. Kita tidak bisa memastikan Tempat dan waktunya. Karenanya terkenal sekali ungkapan yang mengatakan bahwa rejeki, jodoh, dan kematian merupakan rahasia Tuhan. Seperti yang dialami oleh Mantan Presiden Pakistan, ia ditembak oleh seorang tak dikenal pada saat ia kampanye menjelang pemilu Pakistan. Bersamaan dengan itu tewas pula pendukungnya sebanyak 20 orang dan 56 orang luka-luka(Kompas,28 Desember 2007). Berikut sekilas riwayat hidup Benazir Bhuto yang kutip dari kompas.

Benazir Bhutto adalah anak tertua Ali Bhutto. Ia lahir pada tanggal 21 Juni 1953 di Provinsi Sindh. Ia kuliah di Harvard, Amerika Serikat (1969-1973), dan berhasil meraih gelar BA di bidang politik. Tahun 1973-1977, ia kuliah filsafat, politik, dan ekonomi di Oxford, Inggris. Setelah menyelesaikan kuliahnya tahun 1977, Bhutto kembali ke Pakistan.

Namun, sekembalinya dari Inggris, Bhutto segera terseret dalam pusaran pertarungan politik ketika itu. Ayahnya dikudeta oleh militer pimpinan Zia ul-Haq, kemudian digantung. Bhutto dan ibunya juga dikenai tahanan rumah hingga eksekusi terhadap Ali Bhutto dilakukan. Selanjutnya, Bhutto diizinkan kembali ke Inggris tahun 1984.

Periode inilah yang sangat menentukan perubahan dalam hidup Bhutto selanjutnya. Bhutto yang awalnya enggan terjun ke dunia politik akhirnya menceburkan diri juga ke dunia itu dengan masuk ke Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpin ayahnya. Dia menjadi seorang pemimpin PPP di pengasingan.

Sejak saat itulah kehidupan Bhutto diwarnai berbagai pertarungan politik yang baru berakhir setelah nyawanya melayang, Kamis.

Menjabat PM

Setelah kematian Zia ul-Haq, Bhutto baru bisa kembali ke Pakistan. Dia segera menggantikan posisi ibunya sebagai pemimpin PPP.

Tahun 1988, PPP memenangi pemilu terbuka pertama di Pakistan. Kemenangan PPP membawa Bhutto sebagai perdana menteri perempuan pertama Pakistan. Ketika terpilih, usianya baru 35 tahun sehingga dia tercatat sebagai politisi paling muda yang memimpin Pakistan.

Hanya dua tahun menduduki kursi PM, Bhutto disingkirkan pada tahun 1990 dengan tuduhan korupsi. Namun, dia tidak pernah diadili. Setelah Bhutto tersingkir, kekuasaan PM jatuh ke tangan Nawaz Sharif, "anak didik" Zia ul-Haq.

Bhutto kembali merebut kekuasaan tahun 1993 setelah Sharif dipaksa mengundurkan diri. Seperti sebelumnya, Bhutto tidak berhasil mempertahankan kekuasaannya. Tahun 1996, Presiden Farooq Leghari membubarkan pemerintahan Bhutto menyusul beberapa skandal korupsi. Jabatan PM kemudian kembali ke tangan Sharif.

Tahun 1999, Bhutto kembali tersandung skandal korupsi. Kali ini dia dan suaminya, Asif Ali Zardari, dihukum lima tahun penjara dan didenda 8,6 juta dollar AS karena dituduh menerima imbalan dari sebuah perusahaan Swiss yang dibayar untuk memerangi penggelapan pajak. Namun, hukuman itu dibatalkan pengadilan tinggi karena dianggap bias.

Bhutto yang mengangkat suaminya sebagai menteri investasi selama masa pemerintahannya tahun 1993-1996 sedang berada di luar negeri ketika vonis dijatuhkan. Dia memilih tidak kembali ke Pakistan dan hidup di pengasingan.

Meski didera berbagai kasus, sepak terjang politik Bhutto tetap berjalan. Partainya pun tetap mendapatkan dukungan ketika mengikuti pemilu tahun 2002. PPP berhasil mendapatkan suara terbanyak, yakni 28,42 persen dan 80 kursi di majelis nasional. Partai Sharif hanya memperoleh 18 kursi.

Sebagian kandidat PPP yang terpilih kemudian membentuk faksi sendiri dan bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin partai Jenderal Pervez Musharraf.

Untuk merintangi jalan Bhutto ke kursi kekuasaan untuk ketiga kalinya, Musharraf mengamandemen konstitusi yang melarang perdana menteri menjabat lebih dari dua kali. Dengan demikian, tertutup sudah kesempatan bagi Bhutto untuk berkuasa lagi.

Bhutto tidak menyerah. Ketika popularitas Musharraf mulai redup tahun 2006, Bhutto melancarkan serangan balik. Dia bergabung dengan Aliansi untuk Pemulihan Demokrasi bersama rival lamanya, Sharif. Melalui aliansi ini, kelompok oposisi bertekad menggulingkan Musharraf dari kursi kekuasaan.

Belakangan, Bhutto diketahui mengadakan pertemuan dengan Musharraf untuk tawar-menawar pembagian kekuasaan pada Juni 2007. Tindakan Bhutto itu membuat marah anggota aliansi lainnya. Bhutto juga berbeda pendapat dengan anggota aliansi yang ingin memboikot pemilu. Bagi Bhutto, memboikot pemilu sama saja dengan membiarkan kubu Musharraf melenggang sendirian ke kursi kekuasaan.

Karena perbedaan inilah aliansi tersebut pecah. Mereka kemudian berpisah dan sepakat untuk mengambil jalan politik sendiri-sendiri. Tanggal 19 Oktober 2007, Bhutto pulang ke Karachi setelah delapan tahun hidup di pengasingan. Kepulangannya disambut bom bunuh diri yang menewaskan 139 orang. Bhutto selamat.

Hidupnya yang penuh dengan pertarungan itu berakhir Kamis lalu akibat serangan bom. Selamat jalan, Bhutto!

Ondel_Ondel Dan Orang Jepang

2007-12-26T13:52:00.001+08:00

Waktu menunjukkan pukul 23.15 saat saya masih asyik browsing di sebuah warnet di Jalan Diponegoro Palu, Sulawesi Tengah. Warnet pada malam itu sepi, hanya ada dua orang pengunjung beserta satu operator. Tiba-tiba operator warnet teriak, pencuri, pencuri! Teriakannya keras sekali hingga mengagetkan saya. Kami kemudian keluar secara bersama mau melihat apa yang terjadi. Rupanya ada orang yang dengan cepat meyambar helm yang diletakkan di atas sepeda motor. Orang itu tidak sempat kami kejar lagi hingga dia menghilang dalam dalam gelapnya jalan diponegoro.

Helm milik operator warnet itu bukanlah barang yang berharga. Barangnya sudah usang karena sudah lama dipakai. Bagian luarnya sudah terkelupas, sedang bagian dalamnya sudah bau he he he he. Warnanya pun sudah pudar. Namun demikian, masih tetap bisa dipakai oleh pemiliknya. Kalau mau beli yang baru harganya kira-kira seratus limapulh ribu saja.Karena itu pemiknya pun tidak mempersoalkan helm itu. Katanya, halalkan saja. Mungkin saja dia lagi butuh sekali.
Saya kemudian merenung, apa memang karena dia butuh sekali atau memang ini adalah bentuk kenakalan anak muda pada malam hari? Oh yah, saya lupa. Orang yangmengambil itu memang sempat kami identifikasi sebagai anak muda.

Kejadian ini adalah peristiwa yang biasa saja yang terjadi setiap saat. Jangankan helm, pencurian kendaran (mewah) setiap hari terjadi Indonesia. Bahkan penculikan anak-anak sering sekali terjadi. Pihak keamanan sebenarnya sudah sering menangkap pelakunya dan di masukkan dalam penjara. Hingga kemudian dilepas dan mengulangi aksinya lagi.

Tetapi yang ditangkap oleh pihak keamanan juga masih banyak. Bahkan ada yang sudah dimasukkan dalam penjara tapi kemudian kabur dari penjara. Ini khusus bagi terhukum yang punya banyak uang. Kalau kasus seperti pencuri helm tadi pasti tidak bisa lolos. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, apa sedemikian rapuhnya penjagaan penjara kita?

Bagi saya bukan tembok penjara yang rapuh hingga mudah dibobol tapi bangunan prilaku sebagian penegak hukum kita yang sangat mudah ditembus dengan iming-iming materi.
Kembali pada pencurian helm tadi. Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman yang kebetulan pernah ke Jepang. Katanya, di Jepang kalau ada barang kita yangtertinggal di tempat umum, taksi, hotel atau taman pasti dengan mudah bisa ditemukan kembali. Kenapa rakyat kita tidak bisa berprilaku tertib seperti itu?

Menurut teman saya ada sebabnya. Teman saya bilang, dia pernah mengajak orang Jepang pergi ke sawah. Konon, orang Jepang tadi heran melihat ondel-ondel yang meyerupai manusia banyak diletakkan di sawah.Lalu, orang jepang tadi bertanya, untuk apa ondel-ondel itu? Teman saya jawab, untuk mengusir burung. Kata orang Jepang itu, pantas saja orang Indonesia tidak maju-maju karena jangankan manusia burung pun mau ditipu…ha ha ha ha….

SMS dari Teman

2007-12-26T10:54:00.001+08:00

Pagi ini saya mendapat sms dari teman. Dia bilang begini," kasihan negeriku ini sudah mulai dipenuhi oleh pemuda yang tidak lagi mampu menghargai dirinya sendiri. Bagaimana pendapat anda tentang pemuda negeri ini?". Terus terang saya tidak mengerti kalimatnya ....tidak lagi mampu menghargai dirinya sendiri. Karenanya saya belum menjawab sms tersebut. Tetapi kalimat pertanyaannya bagaimana pendapat anda tentang pemuda negeri ini, mungkin saya bisa berikan komentar sekedarnya.

Begini, pada sekitar bulan oktober-november 2007 lalu ramai diberitakan tentang wacana kepemimpinan pemuda. Hal ini dipicu dari peringatan 79 tahun sumpah pemuda. Memang pada peringatan tersebut mengambil tema, "saatnya kaum muda memimpin". Seterusnya ada pernyataan Ikrar Kaum Muda Indonesia. Penggalan pernyataan itu demikian,

"Reformasi politik 1998 yang mengganti kediktatoran Soeharto sempat memberi janji bahwa perubahan akan segera datang. Presiden demi presiden berganti, kabinet dibongkar-pasang namun keadaan tidak beranjak membaik. Justru krisis semakin membelit: kemiskinan dan pengangguran merajalela, komunalisme bangkit, kebencian etnik dan agama dikobarkan, di pusat dan daerah orang memperebutkan lembaga negara dan menjadikannya sumber akumulasi kekayaan. Korupsi memporak-poranda tatanan politik, tidak ada lagi adab dan nilai. Indonesia terancam hilang dari pergaulan dunia.

Dalam keadaan ini kaum muda kembali terpanggil untuk bangkit. Republik ini berdiri untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah arah dan jalan keluar dari krisis kita sekarang. Dan menjadi tugas sejarah kaum muda untuk mewujudkannya.

Di dunia kini bergema slogan kekuasaan lama: sejarah sudah berakhir. Kaum muda Indonesia menolak jalan buntu ini. Zaman ini bukan akhir dari sejarah, tapi awal dari sejarah baru. Saatnya kaum muda dengan visi pembaruan berhimpun dalam pergerakan menghapus penjajahan dan menegakkan negara kesejahteraan.

Saatnya kaum muda memimpin! "

Membaca bagian pernyataan itu sesungguhnya menyiratkan kegelisahan yang mendalam dari kaum muda. Betapa tidak setelah rezim berganti-ganti ternyata harapan para pemuda untuk menikmati hasil perjuangan reformasi 1998 dengan kondisi lebih baik belum tercapai. Kekuasaan yang diberikan pada pemimpin orang tua tidak memberikan perubahan yang signifikan pada bangsa ini. Kesejahteraan rakyat belum beranjak jauh dan kepastian tentang masa depan yang lebih baik pada berada pada level yang minim.

Saat ini jika dipandang dari sudut kemudaan biologis maka pemimpin generasi muda itu sesungguhnya sangat banyak tersebar pada berbagai level eksekutif dan legislatif,terkecuali Presiden yang memang sudah tidak termasuk muda lagi. Lantas,kenapa para pemimpin bangsa yang dikatakan para pemuda itu tidak berhasil menjalankan amanat yang dipercayakan rakyat padanya?

Jawabanya sangat luas. Tetapi ada jawaban alternatif yang bisa diberikan. Mungkin kita, rakyat Indonesia, kaum muda, salah alamat dalam pemberiaan mandat tersebut. Seharusnya kita sebagai orang muda juga harus memberikan kepada kaum muda juga. Muda disini harusnya tidak dipandang dari aspek biologis saja yang berkenaan dengan umur dan gejala fisik lainnya. Muda harus dipandang juga dari segi visi, komitmen, moral. Jika pemuda pada saatnya nanti memegang tampuk kepemimpinan maka yang diperlukan adalah mempemuda juga visi, komitmen dan moralnya. Harus ditinggalkan prilaku para pemimpin tua yang korup, abai terhadap rakyat, tidak bersemanagat pembaharuan dan seterusnya.

Melihat "ambisi" kaum muda untuk memimpin maka kita boleh optimis bahwa masa depan bangsa akan lebih baik. Artinya kaum muda masih peduli pada negerinya yang sedang dalam keperpurukan. Kesempatan untuk jadi pemimpin sesungguhnya sudah terbuka lebar melalui jalur kepartaian dan Independen. Bersama kita mengingat bahwa kita, kaum muda, harus berjuang, tidak menunggu kebaikan hati para pemimpin tua dan menjaga agar visi, misi agar tetap muda.Wallahu A'lam.

Menyambut 2008

2007-12-26T09:25:00.001+08:00

Tahun baru 2008. Adakah yang baru? Tentu semua orang mengharapkan kondisi lebih baik dari kondisi tahun 2007. Pengusaha mengharapkan usahanya semakin untung. Petani mengharapkan semakin baik hasil panennya sehingga kesejaheteraanya lebih meningkat. Pengangguran mengharap mendapat pekerjaan dan buruh mengharapkan tidak terjadi PHK dan seterusnya.

Apa yang dicapai selama tahun 2007? Hal yang dicapai tentu bisa dibuat daftarnya dan hal-hal yang kurang pun dapat kita susun tabelnya. Semua itu merupakan hasil kerja warga bangsa. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa hasil yang demikian ini hanya merupakan hasil kerja pemerintah yang berkuasa saat ini. Semua warga negara pasti memberikan kontribusi terhadap apa yang dicapai selama ini yang tentu berdasarkan besarnya tanggungjawab sebagai implementasi hak dan kewajibannya masing-masing.

Justru karena tanggungjawab maka kita sebagai masyarakat dan warga negara wajib protes atau kritik pada pemerintah yang merupakan representasi negara. Karena negara adalah penanggungjawab penuh dalam memberikan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan terhadap warganya. Dengan demikian para rakyat yang merupakan asuhan negara harus terus-menerus mempertanyakan kepada pemerintah bila ada hal yang dianggap belum secara optimal dijalankan.

Berkaitan dengan itu, maka kita boleh mempertanyakan apakah kondisi rakyat saat ini lebih baik dari tahun lalu misalnya? Jawabannya bisa beragam. Tergantung dari persefektif masing. Jika kita menanyakan pada para politisi yang merupakan "lawan" pemerintah sekarang pasti jawabannya selalu negatif. Tetapi jika kita menanyakan pada pemerintah justru hari ini atau tahun ini justru lebih baik. Mengapa bisa berbeda padahal baik yang baik pro maupun yang kontra sama-sama merasakan kondisi yang dialami saat ini? Disamping karena perbedaan persefektif tadi, juga karena adanya perbedaan kepentingan. Yang berkuasa kepentingannya adalah mempertahankan kekuasaan dan yang belum berkuasa tentu ingin berkuasa. Maka wajar saja kalau yang dibangun pemerintah adalah membuat citra positif bagi pemerintahannya.Sebaliknya bagi yang belum berkuasa juga mencitrakan dirinya sedemikian rupa agar melekat citra positif sehingga masyarakat kemudian memilih dia.

Dengan demikian kondisi politik 2008 pasti akan lebih seru karena ada agenda politik besar pada tahun 2009 yakni pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Bila tahun 2007 masih ada yang belum tampak maka tahun 2008 semua akan segera tampak. Perang citra, wacana, strategi untuk merebut hati rakyat semakin gencar. Dalam suasana yang serba politis ini, bagaimanakah rakyat memposisikan diri? Ikut melibatkan diri atau hanya sekedar menjadi penonton para politisi yang sedang bertarung sambil menertawakannya? Saya memilih keduanya. Arinya dalam keseriusan berpolitik kita tetap menyisakan tawa dan canda karena jika tidak kita akan terlibat konflik destruktif yang yang hanya menghasilkan zero zum game dalam political game itu.Wallahu A'lam

Pengamanan Natal di Sulteng Berlebihan

2007-12-25T10:27:00.001+08:00

Palu (ANTARA News) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sulawesi Tengah (Sulteng), Salehuddin Awal, menilai peningkatan pengamanan Natal yang demonstratif di provinsi itu oleh aparat kepolisian setempat sangat berlebihan.

"Pengamanan terbuka dengan persenjataan lengkap yang mencolok di rumah-rumah ibadah umat Kristiani itu, justru menimbulkan kesan bahwa situasi di daerah ini dalam keadaan tidak aman," katanya kepada pers di Palu, Senin.

Menurut dia, kondisi demikian ini juga dapat menimbulkan antipati dan melahirkan disharmonisasi kerukunan hidup beragama, karena adanya "perlakuan lebih" dalam pengamanan perayaan hari besar umat Kristiani.

Selain itu, lanjut dia, pola pengamanan demonstratif yang terpublikasi media akan memberi penilaian bagi masyarakat di luar negeri bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum terjamin.

Menurut mantan Ketua Umum HMI Cabang Palu tersebut, sudah menjadi kewajiban polisi melindungi masyarakat dari segala ancaman, termasuk terorisme. Akan tetapi, pola pengamanan yang diterapkan jangan sampai justru meningkatkan ancaman karena pilihan metode yang kurang tepat.

"Apalagi jika pola yang dipilih justru melahirkan ketakutan massal," tuturnya, dan menambahkan deteksi dini melalui informasi intelijen, pengamanan tertutup, dan pelibatan masyarakat dalam mengamankan lingkungan seharusnya yang dijadikan pilihan lembaga negara dalam mengamankan hari-hari besar keagamaan atau hari akbar lainnya.

Dalam mengamankan hari raya Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru kali ini, jajaran Polda Sulteng mengerahkan sekitar 5.000 personel, dengan memprioritaskan pengamanan di rumah-rumah ibadah dan tempat keramaian umum.

Pelibatan personel ini belum termasuk dari kesatuan TNI, Satpol PP, organisasi sosial-kemasyarakatan, serta satuan tugas internal.

Tapi, lain halnya dengan pendapat Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulteng, Syamsuddin Pay. Menurut dia, mobilisasi aparat keamanan dalam jumlah besar untuk mengamankan Natal di daerahnya kali ini sesuatu tindakan yang wajar dan sudah merupakan tugas negara dalam melindungi setiap penduduknya melaksanakan ibadah tanpa ada rasa ketakutan.

"Dari kacamata keamanan, saya menilai bahwa pihak intelijen memiliki alasan yang cukup sehingga diberlakukan pengamanan yang ketat," tuturnya.(*)

Yang Tersisa dari Musda KNPI

2007-12-19T23:36:00.000+08:00

Ketua KNPI Sulawesi Tengah pengganti Hardy Yambas telah terpilih. Setumpuk dokumen produk Musda juga telah dirumuskan. Setumpuk harapan pada pemimpin baru telah terpatrikan. Kini kita menanti kerja-kerja KNPI dibawah kepemimpinan Idhamsyah Tompo yang murah senyum itu. Namun sebelum terlalu jauh dan agar kita tidak berjalan pada jalur yang salah maka ada baiknya kita merenungi diri kita sendiri sebagai kaum muda. Ini penting kita maknai karena saya takut jangan-jangan hakekat diri kita sendiri itu tidak dimengerti dengan baik. Dengan mengerti dengan baik hakekat diri kita - kaum muda -maka kita boleh berharap akan terjadi perubahan dalam cara pandang ber-KNPI dan ber-OKP.

Dalam Kolomnya di harian Kompas, Indra Piliang menulis, kaum atau perkauman adalah sekumpulan komunitas yang memiliki karakter yang berbeda dengan komunitas yang lain. Ia tidak pernah sama, apalagi serupa, karena latar budayanya memang berbeda, dibentuk oleh pahatan sejarah yang berlainan dan kosmologi pikiran inkoheren. Muda ada pada batasan usia atau spirit yang menonjolkan sikap anti-status quo, kontra-kemapanan dan nihil-kemanjaan.

Selanjutnya a mengatakan, kaum muda adalah sekumpulan orang yang membentuk komunitas entah epistemis, ideologis, atau hanya sekadar calo-calo kekuasaan—yang mempunyai kosmologi pikiran yang berbeda dengan kaum tua. Sebagai pergerakan, kaum muda tidak menyukai patung-patung pahlawan yang didatangi oleh para penguasa dalam hening upacara bendera selama lima menit.

Kaum muda yang bergerak juga menantang doktrin-doktrin yang dianggap sebagai kesesatan pikiran, terutama yang diproduksi oleh negara. Dari sini, sebetulnya, kaum muda memiliki musuh yang jelas, yakni negara yang serakah, kepemimpinan absolut, dan pengabaian atas ilmu pengetahuan.

Dan, semakin jelas bahwa kaum muda itu bukanlah orang-orang yang berubah menjadi para pencinta jalan-jalan kenabian sehingga rela diludahi atau dicambuk oleh para pemilik kekuasaan. Kaum muda, karena ia bergerak, adalah orang-orang yang terpukau pada kehidupan. Dengan bentangan usia yang masih lama lagi menghirup udara, dibandingkan dengan kaum tua sesuai dengan tuntutan alamiah, kaum muda memilih jalan kehidupan dan barangkali sebagian (besar) mencintai kehidupan itu sendiri.

Atas dasar itu saya menjadi risau dengan para pemuda yang bermusda beberapa hari yang lalu itu. Saya tidak menemukan pemuda dalam bayangan Indra Piliang diatas itu. Yang ada pemuda yang hanya membeo pada sebuah alur yang direkayasa. Saya mengamati pemberitaan tentang KNPI yang baru-baru ini melaksanakan musyawarah daerah. Hingar-bingar pemberitaan tentang KNPI tersebut hampir-hampir tidak ada suara kritis dari kalangan mahasiswa dan pemuda. Kalaupun ada suara kritis namun tidak setajam seperti pada priode-priode sebelumnya. Media massa pun seakan tidak pernah meminta pendapat pada tokoh-tokoh akademisi maupun aktivitis kritis tentang KNPI saat ini.

Padahal sebelum ini suara-suara kritis tentang KNPI sangat dominan. Bahkan suara yang bernada negatif itu justru lebih banyak dalam membentuk opini di media massa. Apakah dengan kenyataan ini KNPI betul-betul telah membentuk citra baru dan sudah meninggalkan citra lama yang negatif itu? Apakah dengan demikian KNPI memang sudah dapat diandalkan bagi perkaderan kepemimpinan kaum muda saat ini? Benarkah KNPI hari ini sudah berada pada track yang benar dalam peta gerakan pemuda? Atau justru ini hanya fenomena dipermukaan saja yang belum tentu baik secara kedalam?

Dipandang dari segi pencitraan KNPI Sulawesi Tengah dibawah kepemimpinan Hardy D. Yambas memang berhasil. Keberhasilannya dalam arti bahwa KNPI pada priode kepemimpinanya telah membetuk opini positif dikalangan kepemudaan khususnya OKP. Terbukti hampir tidak ada suara-suara kritis pada saat laporan pertanggungjawaban dalam Musda. Semuanya menerima laporan pertanggungjawaban itu dengan baik. Bahkan dia begitu superior dan percaya diri dalam menyampaikan Laporan pertanggungjawaban tersebut.

Dalam pandangan lain bisa juga tidak adanya pandangan kritis itu lebih disebabkan oleh ketidakmampuan para pemuda dan mahasiswa dalam memberikan persefektif kritis sehingga tidak dapat memberikan pandangan secara dalam dan lugas. Asumsi ini bisa jadi disebabkan oleh para pengurus OKP tidak memiliki horison pandangan yang luas tentang dimensi-dimensi organisasi kepemudaan ini. Bisa juga karena semua sudah menganggap apa yang dicapai hari ini sudah sedemikian sempurna.

Hal ini karena banyak OKP yang memang tidak mempunyai visi kepemudaan lagi akibat tidak adanya regenerasi ditubuhnya sendiri. Mereka mengklaim diri sebagai OKP tapi sesunggunya semangat yang dikandungnya justru sudah ketuaan. Oleh karena itu OKP tidak mampu memberikan suara kritisnya karena bagaimana mau kritis kalau dalam dirinya sendirinya juga terkandung keburukan-keburukan yang sama. Bahkan banyak OKP yang sangat tergantung pada KNPI dari segi politis dan fasilitas.

Dalam pandangan saya, jika kita menginginkan KNPI sebagai lembaga yang kredibel untuk melahirkan pemimpin pemuda maka dialektika kualitatif antara KNPI dan OKP harus menjadi keniscayaan. Dengan status sebagai lembaga berhimpun OKP maka yang diperlukan adalah dialog kritis, sejajar, egaliter sehingga posisi OKP tidak menjadi lembaga yang “didikte” oleh KNPI. Lahirnya kader yang berkualitas hanya dimungkinkan oleh banyaknya pengalaman dalam beraktivitas, menyentuh persoalan-persoalan riil kemasyarakatan dan disamping itu memperkuat basis intelektual yang menjadi paradigma berfikir. Hal ini dimungkinkan jika antara KNPI dan OKP saling take and give pada aras keberhimpunan. OKP harus meninggalkan paradigma keberhimpunan yang pasif seperti pada zaman ordebaru (korporatisme negara) menjadi keberhimpunan yang dinamis progresif

Buku Baru

2007-06-17T19:11:00.001+08:00

"Desentralisasi kini telah menjadi pilihan politik yang tak mungkin lagi dibatalkan. Hal ini bukan karena sentralisasi te;ah menorehkan kegagalan, namun karena desentralisasi atau konsep self governing merupakan hukum alam yang tak mungkin di tolak. Maka tak mengherankan jika kini desentralisasi menjadi isu krusial yang menyita perhatian- seperti yang dilakukan penulis buku ini.

Berbagai peristiwa penting yang terjadi pasca-desentralisasi diterapkan, dipotret nyaris tanpa ada yang terlewatkan. Buku ini berhasil memotret persoalan kepemimpinan daerah, pilkada, pelayananpublik, pelaksanaan otonmi daerah di berbagai daerah, dengan kacamata seorang pengamat dan peneliti yang meyaksikan dari jarak dekat. Dengan kata lain, buku ini ditulis bukan dari menara gading yang jauh dari hiruk-pikuk dan pahit-getir implementasi otonomi daerah. Dengan cara itu, maka analisis dan solusi yang ditawarkan buku ini akan tampak lebih mudah diwujudkan".

Demikian menurut M. Ikhsan loulemba, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sulawesi Tengah" dalam kata pengatar buku ini. Buku ini berjudul "Dinamika Kebijakan Publik, Potret Pemerintahan di era Otonomi daerah" merupakan karangan dari saya dan seorang teman, M. Amir Arham. Diterbitkan oleh Pustaka Indonesia Press Jakarta pada Maret 2007.

Efektivitas Tobat Nasional

2007-03-14T10:42:00.001+08:00

Bencana yang terjadi secara beruntun menimpa Indonesia menyadarkan para pemimpinnya untuk melakukan tobat bersama. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Presiden SBY dan Wapres Yusuf Kalla bersama jajaran mentri beberapa hari yang lalu di Masjid Istiqlal Jakarta.. Bahkan tobat ini diserukan oleh Mentri Agama untuk dilakukan di seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh jajaran Departemen Agama.
Apa sebenarnya Tobat itu?Tobat biasanya dilakukan oleh manusia tatkala menyadari prilakunya yang banyak salah dan dosa di masa lalu. Karena itu pada umunya tobat dilukukan setelah sebuah peristiwa terjadi. Namun demikian orientasi tobat haruslah masa depan yang berarti tidak lagi melakukan kesalahan yang sama pada masa yang akan datang.
Menurut Ignas Kleden (Kompas, 13 Maret 2007), apabila seseorang melakukan kesalahan, dan kesalahan itu cukup besar, maka dalam kesadaran orang bersangkutan muncul sekurangnya tiga reaksi kejiwaan terhadap perbuatannya. Pada tingkat pertama, orang itu akan merasa kocar-kacir batinnya, kehilangan keseimbangan, dan menderita disharmoni yang membuat dia merasa hidupnya sia-sia. Pada tahap berikut, disharmoni itu akan membawa orang kepada sesal, yaitu semacam harapan bahwa apa yang sudah terjadi hendaknya tidak terjadi, dan jangan terjadi. Meski demikian, tulis Ignas Kleden, sebagai perilaku, sesal masih berorientasi ke masa lampau, yaitu ke kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan, yang diharapkan jangan terjadi (meski sudah terjadi).
Mungkin karena banyaknya dosa dan kesalahan itulah sehingga Indonesia kian terpuruk saat ini. Sebuah fakta menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang dalam posisi yang kian menderita akibat bencana yang terjadi secara beruntun tersebut. Tak heran seorang novelis bernama Andre Vitchek yang dikutip oleh Azyumardy Azra menulis, Indonesia kini sudah menggantikan Banglades dan India sebagai negara yang paling rentan di dunia dalam hal bencana alam yang memakan begitu banyak korban manusia. Menurut dia, Indonesia kini menjadi "ladang pembantaian massal" karena sejak bencana tsunami di Aceh pada Desember 2004, Indonesia telah kehilangan lebih dari 200.000 warganya dalam berbagai bencana alam; angka ini belum termasuk mereka yang tewas di jalan raya dan konflik komunal, seperti di Poso. Dengan angka sebesar itu, korban bencana di Indonesia dalam waktu tiga tahun terakhir lebih banyak daripada mereka yang tewas selama Perang Irak, atau perang saudara di Sri Lanka, atau di Peru. (Kompas, 13 Maret 2007).
Kita mengerti bahwa bencana ada yang disebabkan oleh alam akibat dari kesalahan amanusia juga dan ada bencana yang disebabkan oleh murni kesalahan manusia. Tsunami Aceh adalah bencana disebabkan alam yang tidak mungkin dicegah, tetapi masyarakat yang menjadi korbannya misalnya belum mendapatkan rumah tempat tinggal adalah bencana yang disebabkan manusia. Begitupun pesawat yang jatuh karena faktor alam juga tidak mungkin dicegah, tetapi pesawat jatuh karena tidak mematuhi aturan-aturan penerbangan adalah bencana yang bisa dicegah , dll. Ringkasnya bencana dapat terjadi karena faktor alam dan faktor kesalahan tekhnis manusia.
Disinilah menariknya. Alih-laih tuntas menyelesaikan menemukan penyebab hingga solusi teknis, rentetan bencana tersebut hendak dicari penyelesaiannya secara ekstalogis dengan melakukan pertobatan. Pertanyaannya adalah seberapa efektifkah cara tersebut untuk mengurangi bahkan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di masa depan terutama bagi para elite pembuat kebijakan publik? Bagi Azyumardi Azra hal itu tidak terlalu efektif karena ritual semacam tobat nasional, Istighosa, Zikir massal, ruwatan hanya dapat mendatangkan ketenangan psikologis sesaat; karena agama tidaklah memberikan solusi instan terhadap berbagai masalah yang secara aktual dihadapi manusia. Menurutnya yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan asa yang tidak ilusif dengan upaya dan ikhtiar yang terencana, dan terpadu, yang dijalankan dalam semangat dan etik disiplin nasional baik oleh pemimpin, masyarakat, maupun individu. Pihak paling bertanggung jawab dalam hal ini tentu saja adalah pemerintah yang berkewajiban melindungi warga negara untuk tidak terus menjadi korban bencana yang semestinya bisa dihindari atau dikurangi, jika tidak dapat dihilangkan sama sekali. Karena itu, sudah saatnya elite pemerintah dan politik meninggalkan retorika politik yang penuh basa-basi, dan sebaliknya mengambil langkah dan kebijakan lebih desisif dan afirmatif.
Justru disitulah masalahnya, elite pemerintah dan politik kurang serius untuk mengambil tindakan-tindakan yang kongkret dalam usaha perbaikan kualitas kinerjanya. Lihatlah misalnya kinerja birokrasi. Bila diadakan pengamatan secara sederhana pun pasti ditemukan setumpuk bukti empiris tentang minimnya pelayanan birokraksi kita. Hal-hal yang seharusnya dapat diselesaikan satu hari menjadi berhari-hari karena kebanyakan birokrasi kita tidak disiplin dalam menjalankan tugas. Dapat dipastikan juga bahwa bagi orang yang pernah berurusan dengan birokrasi pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak efisien. Keadaan ini merata disemua pelayanan publik. Pada perusahaan milik negara pun ditemukan hal yang sama. Sekedar menyebutkan beberapa contoh, Bulog tidak mampu menurunkan atau menstabilkan harga beras. Bahkan harga beras semakin melambung walaupun opersi pasar telah gencar dilakukan. Banyak rakyat kemudian kelaparan akibat tidak mampu membeli beras. PLN tidak mampu menyediakan listrik secara memadai karena diduga para pejabatnya banyak korupsi. Perusahaan penerbangan ditemukan berbagai kelemahan yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sudah memvonis bahwa tidak aman untuk bepergian dengan pesawat udara di Indonesia.
Dengan demikian maka pertobatan secara ekskatologis tersebut harus disertai dengan pertobatan secara politik. Salah satu wujudnya adalah para pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai musibah yang disebabkan oleh kesalahan kebijakan hendaknya mengundurkan diri secara sukarela. Jika pertobatan kolektif dapat dimaknai sebagai pengungkapan secara jujur adanya kesalahan maka penguduran diri sebenarnya merupakan keniscayaan. Pengunduran diri adalah bentuk tobat yang paling kongkrit akibat terjadinya kesalahan. Dengan mengundurkan diri dari suatu jabatan maka tidak peluang lagi untuk melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari.Dengan kata lain mengundurkan diri adalah cara untuk menghindari kesalahan serupa pada orang sama. Kebijakan pastilah beroientasi pada keselamatan manusia dan alam., yang berarti kesalahan kebijakan adalah dosa kemanusiaan sekaligus juga dosa kosmis. Mengundurkan diri secara gentel dapat dipandang sebagai sarana menghindari dari dosa dan kesalahan yang sama pada publik. Ini semata agar hukuman atau bencana kemanusiaan akibat dari kesalahan kebijakan dapat diminimalkan. Wallahu A’lam.

Konflik Sebagai Hambatan Demokrasi

2007-02-11T20:56:00.001+08:00

Perubahan politik di Indonesia tidak berlari di jalan tol demokrasi yang mulus. Disana-sini terdapat lubang-lubang demokrasi yang setiap saat mobil bangsa Indonesia terperosok ke dalamnya. Salah satu adalah apa yang disebut Antony Giddens sebagai paradoks demokrasi. Menurutnya, paradoks demokrasi adalah bahwa demokrasi menyebar ke seluruh dunia, namun dinegara-negara yang demokrasinya telah matang, yang seharusnya ditiru oleh mereka di belahan dunia yang lain, muncul kekecewaan yang meluas terhadap proses demokratis. Buktinya di sebagian negara barat, tingkat kepercayaan pada para politisi merosot selama beberapa tahun terakhir.Antony Giddens memberikan contoh Amerika Serikat dimana partisipasi untuk menggunakan hak pilihnya lebih sedikit.

Tingkat kepercayaan pada para politisi di Indonesia sudah lama dipertanyakan masyarakat. Ekpresi rakyat dalam bentuk berbagai protes, demonstrasi maupun yang bersifat ilmiah tidak-hentinya ditujukan kepada para politisi. Terakhir masalah yang menuai protes yang keras adalah keluarnya PP 37 yang menurut sebagian besar masyarakat mencerminkan ketidakadilan dan ketidakpantasan. Dan terbukti memang PP tersebut direvisi kembali oleh pemerintah.

Di Indonesia paradoks demokrasi juga dapat kita jumpai dalam bentuk lain. Bagi sebagian kepala daerah yang dipilih secara langsung dan demokratis ternyata tidak serta merta mendapat simpati yang penuh rakyat. Bahkan konflik politik yang terjadi pada saat pilkada dibawa serta setelah pilkada. Inilah yang akhirnya yang tidak jarang menimbulkan konflik komunal di tengah masyarakat.

Dalam pengamatan David Bloomfield dan Ben Reilly, dalam tahun-tahun terakhir ini jenis konflik baru semakin mengemuka: konflik yang terjadi di dalam wilayah negara, atau konflik dalam negara, dalam bentuk perang saudara, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis dengan kekerasan, dan peperangan domestik lainnya.

Dua elemen kuat yang seringkali bergabung dalam konflik seperti ini. Yang pertama adalah identitas: mobilisasi orang dalam bentuk-bentuk identitas komunal yang berdasarkan agama, ras, kultur, bahasa dan seterusnya. Yang kedua adalah distribusi: cara untuk membagi sumberdaya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distibusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas (dimana mialnya suatu kelompok agama kekurangan sumberdaya tertentu yang didapat kelompok lain), kita menemukan potensi konflik.

Bagaimanapun konflik yang terjadi jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Jika ada konflik pastilah timbul ketidaktaturan politik dan sosial. Oleh karena itu mudah kita memahami bahwa demi kepentingan bersama dalam negara demokrasi maka potensi konflik harus dicegah sedini mungkin.

Namun demikian ada harapan yang memberikan optimisme yakni, trend umum yang terjadi adalah semakin diterimanya sistim demokrasi oleh masyarakat kita. Hal ini ditunjukkan oleh semakin luasnya partisipasi demokrasi rakyat. Semakin luasnya demokratisasi yang tiba-tiba ini, memberikan fokus baru mengenai institusi manakah yang paling mungkin mempertahankan pemerintahan demokratis yang stabil dan diakui dalam masyarakat yang terpecah belah pasca konflik. Terdapat pengakuan yang makin luas bahwa perencanaan institusi politik merupakan faktor kunci yang mempengaruhi konsolidasi, stabitas dan keberlangsungan demokrasi. Pemahaman yang baik mengenai institusi politik juga memberikan kemungkinan bahwa kita bisa merencanakan institusi sedemikian rupa hingga tujuan yang diinginkan, kerjasama dan kompromi dapat tercapai.

Lebih jauh lagi, berdasarkan pengalaman pada masyarakat-masyarakat yang terpecah-belah hingga kini menunjukkan gejala kuat bahwa prosedur demokratik, memiliki sikap keterbukaan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengelola konflik mendalam yang berdasar identitas (agama, suku, budaya, keyakinan, ideologi, dll), memiliki peluang sangat besar untuk menghasilkan perdamaian yang berkesinambungan. Pada masyarakat yang terpecah belah atas garis identitas, misalnya institusi politik yang melindungi hak-hak individual dan kelompok, menyerahkan kekuasaan dan memberikan tawar-menawar politik, hanya mungkin tampak dalam kerangka demokrasi.

Justru karena itu, barrier Indonesia menuju bangsa demokratis yang tertib adalah bagaimana mengelola konflik sehingga tidak menimbulkan sebuah realitas yang paradoksal dengan demokrasi itu sendiri. Kita harus menyadari bahwa memang konflik adalah keniscayaan. Konflik adalah aspek intrisik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul akibat formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial. Ketika sebuah tatanan sosial baru terbentuk sementara tatanan yang lama masih eksis maka akan terjadi benturan baik pada domain struktural maupun struktural. Masalahnya adalah bagaimana cara kita dalam menangani konflik tersebut agar ia tidak menimbulkan sebuah destruksi sosial yang hebat.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan langkah-langkah nyata dalam menangani daerah-daerah yang dilanda konflik. Konflik Aceh praktis telah selesai. Poso, Ambon, Sambas juga praktis telah berhasil menghentikan konflik komunal. Namun model antisipasi konflik yang mungkin terjadi sebagai blue print pembangunan nasional belum ada konsep secara konprehensip dan integratif. Pada hal pencegahan secara dini mutlak diperlukan sebagai cara yang paling efektif untuk tidak berkonflik. Penanganan pasca konflik juga masih dirasakan realisasinya belum optimal. Inilah yang menyebabkan bila terjadi konflik komunal yang bersifat mengakar sulit untuk dihentikan secara cepat.

Sejatinya ada dua strategi yang harus dimatangkan terhadap pencegahan konflik di Indonesia. Pertama adalah strategi kultural dan kedua struktural. Strategi kultural akan efekftif dalam dalam jangka panjang. Hal ini karena yang menjadi fokusnya adalah relasi budaya yang pluralis yang benar-benar matang dan subtantif memerlukan waktu yang panjang. Tetapi jika kita melihat efektivitas pencegahan konflik dalam jangka pendek maka sesungguhnya strategi struktural merupakan pencegahan yang paling efektif di dunia, karena kekerasan acapkali disulut oleh ketidakadilan yang disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ekonomi.

Karena itu pencegahan konflik yang luas harus menghindari kegagalan ekonomi, ketidakjujuran politik, masyarakat yang terbelah, dan kerusakan lingkungan. Bila kita melihat sebab-sebab konflik di Indonesia memang tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut. Dan biasanya ekskalasinya semakin luas bila ditiupkan sentimen agama, keyakinan, suku,dan ras.

Menuju Indonesia Yang Bebas Dari Negativitas

2007-02-01T20:25:00.001+08:00

Sebuah modal sosial yang harus kita syukuri sebagai bangsa adalah Indonesia dalam tahap pertumbuhan dan perkembangannya saat ini telah sukses menjadi sebuah bangsa yang dapat dikenali secara khas Indonesia. Walaupun demikian, melalui sebuah garis kontinum sejarah, bangsa Indonesia tetap dikatakan sebagai bangsa yang terus berproses dalam penjadian diri ( a nation in making). Karena itu dalam prosesnya kemudian terdapat berbagai konsekuensi sejarah lalu yang jauh, masa kini dan masa depan selalu menyertainya. Sejarah tidak mengikuti garis linier tetapi ia bergerak dalam fluktuasi yang beraturan.

Indonesia yang dijumpai saat ini adalah hasil olahan sejarah dengan segala dinamika perkembangannya sendiri. Bila kita menginginkan Indonesia dalam performa terbaiknya maka kita harus mengenali kekuatan, hambatan, kelemahan dan peluang dalam berbagai dimensi dan aspeknya. Tugas kita sebagai anak bangsa adalah harus mampu memberikan arahan (sense of direction) dalam mencandra hal-hal yang positif maupun negatif tersebut agar bangsa ini tetap dalam rel perjalanan pertumbuhannya yang positif dan lurus (Ihdinasirathal Mustaqim).
Semua itu diawali dengan pengenalan kemudian dilanjutkan dengan tahapan pencandraan melalui serangkaian kegiatan berfikir. Dalam terminologi Al-Qur’an aktivitas yang demikian itu disebut Iqra’. Output dari berfikir akan lahir sebuah ide dan gagasan. Dengan gagasan itulah kemudian kita memulai tindakan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu berfikir cerdas tentang masa depannya. Melihat realitas bangsa Asia pada ukuran kemajuannya saat ini, Kishore Mahbubani, mantan duta besar Singapura untuk PBB misalnya, dalam sebuah buku provokatifnya, mempertanyakan kemampuan berfikir bangsa Asia (termasuk Indonesia) sehingga mereka pada umumnya tertinggal dari bangsa Eropa dan Amerika.
Disamping faktor yang disebutkan di atas tentu banyak sekali faktor lain yang turut mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Bagi bangsa kita peristiwa sosial politik dalam lingkup nasional, regional maupun Internasional memiliki kaitan yang erat dengan tahapan perkembangan tersebut. Masa transisi yang kemudian disertai krisis multidemensi masih kita rasakan sampai saat ini.Jika masa-masa ini tidak bisa kita segera carikan obat mujarabnya maka penderitaan kita berupa adanya disharmony sosial masih lama. Tertib sosial yang menjadi implikasi negara demokratis masih berupa cita-cita yang belum terwujud dalam waktu dekat.
Dari pengamatan yang lebih dari sekedar common sense, setidaknya ada empat masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Pertama, banyaknya konflik yang terjadi maupun yang berpotensi terjadi diberbagai daerah. Ini adalah konsekuensi dari sebuah bangsa yang besar dan majemuk. Bila melihat sebab-sebab konflik di semua daerah semuanya berkisar pada masalah ekonomi, sumberdaya alam, agama, politik dan kesukuan. Konflik Aceh misalnya sebabnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang dirasakan tidak adil disamping masalah politik. Sedangkan Konflik Poso dan Ambon lebih disebabkan oleh politik yang kemudian merembet ke masalah agama.
Kedua, terorisme. Terorisme di Indonesia telah berhasil memanifestasikan dirinya melalui serangkaian pembunuhan, pengeboman, dan aksi teror. Sebutlah bom Bali, Marriot, Tentena, Palu, dan daerah lain. Jaringannya pun disinyalir oleh pihak keamanan telah terbentuk dengan rapi, terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional. Bahkan teroris telah mampu menancapkan ideologinya kepada masyarakat tertentu sehingga ada beberapa orang yang telah bersedia dipakai sebagai martir bom bunuh diri. Bila kesadaran ideologi seperti ini telah tertanam jauh dalam maindset masyarakat luas maka sangat berbahaya sekali.Bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi seperti Irak saat ini dimana hampir setiap hari terjadi bom diri.
Ketiga, korupsi. Masalah korupsi merupakan masalah yang setiap hari kita temukan di lingkungan masyarakat kita. Mental korupsi telah menjadi struktur kesadaran baru di bangsa kita. Tidak heran masalah korupsi ditemukan pada pejabat tinggi sampai pejabat paling rendah, mulai dari strata ekonomi bawah maupun atas, mahasiswa, pemuda, mentri, pengusaha dan berbagai macam profesi. Ini sungguh sebagai sebuah paradoks bagi bangsa yang menyatakan diri sebagai negara hukum dan beragama.
Ke empat, narkoba. Di semua daerah di Indonesia telah ditemukan narkoba. Peredarannya telah sangat luas yang disebarkan oleh jaringan yang sangat rapi dalam sekala nasional dan internasional. Bahkan pabrik narkoba berupa pabrik pil ekstasi telah ada di Indonesia bahkan termasuk yang paling besar di dunia. Peredaran narkoba telah menjangkiti semua lapisan masyarakat terutama generasi muda. Narkoba merupakan bisnis besar, karena itu pengusaha dan pengedar narkoba tidak jera menjalankan aksinya walaupun beberapa diantaranya telah dihukum mati.
Pada tataran epistimologi kefilsafatan semua yang disebutkan diatas adalah negativitas yang merupakan lawan positivitas. Bila positivitas merupakan modal sosial, negativitas bersifat merusak, dalam hal ini merusak modal berbangsa. Negativitas bukan hanya menyangkut sikap dan prilaku tetapi ia melampaui sikap dan prilaku, yakni sebagai sesuatu yang memungkinkan sikap, prilaku dan pengalaman itu sendiri, tulis F. Budi Hardiman dalam sebuah bukunya. Jadi ia sebuah destruksi, atau sebuah ekspresi fenomenal dari negativitas. Oleh karena itu ia mendifisitkan positivitas.
Kita harus menyelamatkan Indonesia dari destruksi akibat negativitas tersebut. Negara ini harus tetap berdiri kokoh-kuat dalam durasi masa yang panjang. Bagi kita orang muda, harus ditimbulkan kesadaran pertautan hari ini dan masa depan. Saatnya orang muda tampil dalam berbagai perannya yang memberikan efek pengaruh positif dalam kehidupan kenegaraan.
Kita harapkan dari peran yang ada saat ini lahir karya dan gagasan-gagasan baru yang visioner sebagai bentuk solusi implementatif bagi permalsahan bangsa. Supaya Indonesia bisa lepas dari jeratan negativitas yang telah menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Diminta Rumuskan

2007-01-04T19:18:00.001+08:00

AKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta merumuskan kebijakan pembangunan kepemudaan secara nasional yang lebih berorientasi pada peningkatan partisipasi pemuda di tengah masyarakat.

Pendapat tersebut disampaikan mantan Ketua HMI Cabang Palu, Muhammad Usman, di Palu, Rabu, saat dengar pendapat pimpinan organisasi kepemudaan dengan Tim Komisi X DPR RI.

"Orientasi pembangunan kepemudaan saat ini seakan kehilangan arah, akibatnya energi pemuda lebih banyak dihabiskan pada urusan politik praktis," kata Ridwan Usman.

Menurut Ridwan, pemuda yang terhimpun dalam berbagai organisasi saat ini belum terberdayakan secara maksimal terutama dalam mengembangkan potensi diri mereka. Energi yang dimiliki pemuda lebih banyak tersita dalam mengurus politik praktis yang menjadi ranah partai politik.

"Akibatnya, lebih banyak pemuda menjadi `broker` politik dibanding pemuda profesional," tuturnya.

Kondisi demikian, ulas Ridwan, terjadi karena tidak adanya perspektif secara nasional terhadap pembangunan kepemudaan yang menyebabkan organisasi-organisasi kepemudaan juga kehilangan arah.

Untuk itu, katanya, sangat dibutuhkan sebuah payung hukum dan dukungan anggaran yang dapat mendorong peran dan tanggungjawab pemuda dalam melakukan perubahan di negeri ini.

Sementara itu, Wakil Sekretaris KNPI Sulteng, Salehuddin M. Awal, berpendapat, makna pembinaan yang selama ini dilekatkan pada pemerintah terhadap pemudan sebaiknya dihilangkan, sebab ada kekhawatiran terjadi kooptasi terhadap kekuatan pemuda melalui politik anggaran. "Idiom pembinaan sebaiknya ditiadakan dalam penyusunan undang-undang mengenai kepemudaan," katanya.

Menanggapi masalah ini, Ketua Tim Komisi X DPR, Abdul Hakam Nadja, meminta organisasi kepemudaan di Sulteng atau melalui KNPI Sulteng agar merumuskan pokok-pokok pikiran terkait dengan kepemudaan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah pusat dan DPR sebagai bahan masukan dalam penyusunan Undang -Undang Kepemudaan.

"Jika seluruh provinsi membuat hal yang sama, pemerintah dan legislatif dalam membuat undang-undang akan lebih menyentuh persoalan mendasar kepemudaan," ujarnya.

Tim Komisi X DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Sulteng, teraidi atas Hakam Nadja (Ketua Tim/PAN), Ahmad Daroji (Partai Golkar), Anisa Mahfud (PKB), Rudninah (PDS), Mustafa Kamal (PKS), Siprianus (PDIP).

Selama lima hari kunjungan di Sulteng, Tim Komisi X DPR bertemu dengan pejabat di lingkungan pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, serta mengunjungi sejumlah sarana pendidikan, olahraga dan obyek wisata di daerah tersebut. (Ant)

ERANYA PENGUSAHA (POLITISI) MENJADI GUBERNUR?

2006-11-28T19:06:00.001+08:00

Menarik untuk disimak perkembangan Pilkada di Indonesia, terutama Pilkada ditingkat provinsi. Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2004 sangat confidence menghadapi Pilkada pada tahun 2005-2006 dengan menarget kemenangan sekitar 60 %, tapi target tersebut meleset jauh. Bahkan sembilan provinsi yang melaksanakan Pilgub pada penghujung tahun 2005 dan awal tahun 2006, hanya satu yang dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, yakni di Kepulauan Riau (Ismeth Abdullah dan Sani), Ismeth yang berlatar belakang pengusaha dan mantan Ketua Otorita Batam. Selebihnya dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh partai-partai gabungan. Dari itu dapat disimpulkan bahwa kemenangan pasangan dalam Pilkada, partai pemenang bukan sebuah jaminan, paling menentukan performance figur yang diusung.

Setelah “babak belur” dan kalah di delapan provinsi pada Pilgub “gelombang pertama”, Pilgub “gelombang kedua” Partai Golkar mulai menuai hasil. Hasil Pilgub di Sulawesi Barat menunjukkan pasangan yang diusung oleh Partai Golkar (Anwar Adnan Saleh-Sanusi) menang, meskipun di beberapa wilayah berdasarkan keputusan MA perhitungan suara diulang. Dari hasil perhitungan suara ulang, Anwar-Sanusi tetap dianggap pemenang. Hal yang sama di Banten dan Gorontalo yang melaksanakan Pilgub hampir bersamaan, di Banten tanggal 26 November dan Gorontalo 27 November 2006. Dari hasil perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) memprediksikan pasangan Rt. Atut Chosyiah-M. Baidlowi yang diusung oleh Koalisi Partai Golkar-PDIP-PKB memenangkan Pilgub Banten, dengan perolehan suara sekitar 39 %. Sementara hasil Pilgub Gorontalo, keperkasaan Fadel Muhammad yang juga Ketua DPD Golkar sangat menonjol yang berpasangan dengan Gusnar Ismail.

Mencermati Figur:
Dari tiga provinsi yang melaksanakan Pilgub tersebut, calon gubernurnya memiliki profesi yang sama-sama pengusaha. Anwar Adnan Saleh calon Gubernur Sulawesi Barat yang terpilih sudah lama malang melintang menggeluti usaha transportasi laut. Ia juga memiliki pengalaman sebagai politisi, pernah menjadi anggota DPR RI pada periode 1999-2004 utusan dari Sulawesi Tenggara (Kolaka). Setelah Sulawesi Barat berdiri, ia kembali kekampung halamannya dengan menjadi Ketua DPD I Golkar Provinsi Sulawesi Barat. Dengan bermodalkan sebagai Ketua Partai Golkar, tentu saja memudahkan dirinya untuk mencalonkan diri berpasangan dengan Ketua KPU Sulbar. Meskipun ia menghadapi rivalitas yang sangat kuat pada saat Pilgub dari Salim Mengga, seorang jenderal aktif yang diusung oleh PKS dan beberapa gabungan partai kecil.
Munculnya Mengga sebagai cagub merupakan tantangan besar pasangan Partai Golkar, sebab Mengga merupakan anak tokoh masyarakat mandar di Polewali Mandar. Orang tuanya, Said Mengga pernah menjadi Bupati Polewali Mamasa. Tentu saja kharisma orang tua dan keluarga besarnya amat berpengaruh. Namun, faktor kemenangan Anwar Adnan Saleh tidak dapat dilepaskan dari kasus yang dihadapi oleh Mengga. Mengga yang pada awalnya telah ditetapkan menjadi Panglima Kodam Pattimura, kemudian dibatalkan oleh Kasad TNI karena “tersandung” dengan kasus penyelewengan dana prajurit TNI, meskipun belakangan bukti keterlibatannya tidak ditemukan. Kasus ini tampaknya mempengaruhi konstelasi politik di Sulbar yang kurang menguntungkan pihak Salim Mengga, sebab isu itu mencuat seiring dengan pelaksanaan Pilgub.
Lalu bagaimana dengan Rt. Atut Chosyiah? Nampaknya politisi dari Serang Banten ini seorang “perempuan perkasa”, jauh sebelum menggeluti dunia politik hingga terpilih jadi Wakil Gubernur Banten, bergelut di dunia usaha. Kami membayangkan ia seperti Benazir Bhutto mantan Perdana Menteri Pakistan. Bedanya, Benazir Bhutto merupakan turunan klan Bhutto, ia mewarisi bakat politik dari orang tuanya yang juga pernah jadi Perdana Menteri Pakistan. Sementara Atut, bukan turunan politisi, yang ia miliki kekuatan kultural, karena orang tuanya Tb. Hasan Shohib merupakan Ketua Paguyuban Pendekar Banten. Organisasi ini sangat berpengaruh terhadap kultur masyarakat Banten, sekaligus ia seorang pengusaha,
Dalam perjalanannya, Gubernur Banten Djoko Munandar dinon-aktifkan, karena terlibat kasus korupsi. Atut kemudian diangkat menjadi penjabat Gubernur Banten, dan juga sebagai tokoh sentral Golkar di Banten. Dan ia satu-satunya wakil gubernur di Indonesia perempuan. Bermodalkan itu, Atut mencoba peruntungan kembali untuk bertarung di Pilgub Banten pada hari minggu lalu. Untuk sementara ia memenangkan Pilgub Banten yang mendapatkan rivalitas dari pasangan Zulkieflimanysah-Marissa Haque yang diusung oleh PKS. Provinsi Banten pada saat pemilu legislatif lalu dimenangkan oleh Partai Golkar, namun dilihat dari soliditas PKS yang memiliki basis-basis massa di perkotaan jelas merupakan ancaman bagi Partai Golkar, sebab Banten merupakan penyanggah ibukota negara. Apalagi jauh-jauh hari, Marissa Haque yang dipecat dari PDIP karena mencalonkan diri menjadi cawagub bukan melalui partainya, sudah mulai melakukan kampanye yang bermuatan mendiskreditkan Atut. Tapi nampaknya kharisma keartisan seorang Marissa belum mampu menjadi daya maknit yang kuat, kharisma Atut yang memadukan kekuatan kultural dan struktural tentu jauh lebih kuat “sedotannya”, apalagi ia didukung oleh partai-partai besar. Kedepan ia perempau satu-satunya gubernur di Indonesia. Bagi pemilih rasional, popularitas artis bukan jaminan untuk memperbaiki kondisi wilayah yang akan dipimpinnya. Ada persepsi yang sama terbangun dimasyarakat banyak, bahwa kemunculan artis di dunia politik, hanya sebagai “pemanis partai”.
Sementara Fadel Muhammad tentu jauh lebih populer. Popularitas Fadel tidak saja dimata rakyatnya, tetapi mungkin ia merupakan gubernur yang paling populer di Indonesia. Ia populer bukan karena memiliki “fisik selebritis”, ganteng, muda. Jauh sebelum jadi Gubernur Gorontalo, berhasil membesarkan PT. Bukaka perusahaan keluarga Kalla yang membidangi pengadaan alat-alat berat seperti garbarata (terowongan menuju pintu pesawat) yang dipasang di Bandara Cengkareng Jakarta dan Juanda Surabaya. Berbekal pengalaman sebagai pengusaha, kemudian setelah terpilih jadi Gubernur Gorontalo ia memperaktekkan manajemen kewirausahaan kedalam lingkungan pemerintahannya. Jika daerah lain masih mempelajari bukunya David Osborne dan Ted Gebler tentang Reinventing Government yang bermuara pada penerapan entrepreneurship government, Fadel sejak awal sudah menarapkannya.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Fadel dalam semangat membangun entrepreneurship government, melakukan efisiensi. Dana-dana yang merupakan “hak” gubernur dikembalikan, dihimpun kemudian dialokasikan sebagai tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi pegawai provinsi, besarannya berdasarkan eselon. Selain itu, sebagai seorang pengusaha yang berpengalaman. Dalam pandangannya, mengelola pemerintahan layaknya mengelola sebuah korporasi (perusahaan). Sebuah korporasi harus dikelola dengan memiliki core bisnis, sama halnya mengelola pemerintahan daerah. Untuk memajukan daerah maka ia harus memiliki keunggulan-keunggulan komparatif, maka itu sejak awal Fadel mengidentifikasi basis ekonomi masyarakat Gorontalo, dimana sektor pertanian (jagung) dan sektor perikanan dan kelautan dijadikan sebagai sektor basis. Dulunya jagung di Gorontalo boleh dikata tidak ada harganya, setelah Fadel memoles dan menjadikan sebagai sektor unggulan, produksi jagung Gorontalo meningkat dari 70.000 ton tahun 2001 menjadi 430.000 ton 2005.
Meningkatnya harga jagung di Gorontalo karena didukung oleh kebijakan, termasuk pemerintah provinsi men-drive komoditi jagung ke pasaran internasional. Artinya, komiditi jagung dikembangkan di Gorontalo dengan jaminan harga dari pemerintahnya. Kini Fadel tidak lagi mengklaim sebatas Gorontalo sebagai provinsi jagung, akan tetapi sudah merambah keseluruh provinsi di Sulawesi. Kampanye tentang Sulawesi pulau jagung kerap disuarakan setiap momen, demikian halnya sektor perikanan dan kelautan, dengan berbagai macam program yang ditelorkan. Program etalase perikanan di Indonesia yang berpusat di Teluk Tomini tidak dapat dipungkiri merupakan gagasan dari Fadel, meskipun belakangan “ribut-ribut” di Sulawesi Tengah karena secara geografi Teluk Tomini “milik” Sulteng. Fadel mempunyai impian Teluk Tomini menjadi badan otorita, untuk sementara impian itu masih tertunda. Sembari mengembangkan sektor perikanan dan kelautan melalui program taksi mina bahari (TMB), dengan memberikan kapal-kapal kepada kelompok nelayan. Dan satu lagi program disektor kelautan yang sementara dikembangkan, yakni gerakan menanam rumput laut (gemarlaut).
Dari dua komoditi yang dikembangkan tersebut, petani jagung dan nelayan dari segi pendapatan mengalami peningkatan. Oleh sebab itu Fadel yang berpasangan dengan Gusnar Ismail dalam Pilgub, amat populer. Jikapun Fadel-Gusnar mengalami resistensi di Gorontalo hanya terjadi ditingkat elit, hal itu ditunjukkan pada saat kampanye beberapa PNS dan tokoh-tokoh adat dari Kabupaten Gorontalo mendemo Fadel, karena disinggung bupatinya “munafik”. Hal yang sama di Kabupaten Boalemo, bupati terpilih tidak segaris politik dengannya, dan paling anyar berkembang di Bone Bolango, Bupati Ismet Mile ditengarai terang-terangan mendukung pasangan Thamrin-Khaly dengan melakukan “intimidasi” terhadap aparat pemerintahan sampai tingkat desa/dusun untuk mendukung pasangan tersebut. Sekaligus melakukan money politic (Radar Sulteng 28/11/2006). Demikian pun beberapa kelompok-kelompok masyarakat ditingkat elite mencoba melakukan “perlawanan” dengan dibungkus “kritisisme”. Tapi pada intinya, kelompok ini hanya karena kecewa terhadap “sikap” Fadel dan Gusnar yang enggan memberikan harapan-harapan jangka pendek.
Hasil Pilgub tanggal 27 November 2006 kemarin menunjukkan Fadel Muhammad, Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo yang berpasangan dengan Gusnar Ismail berlatar belakang birokrat, tokoh KAHMI Gorontalo mampu menunjukkan dirinya, bahwa ia memang disukai oleh rakyat Gorontalo. Boleh saja Fadel-Gusnar tidak diterima ditingkat elit, tapi masyarakat menunjukan sikap yang berbeda, mereka tetap memilih Fadel-Gusnar dengan kemenangan yang telak, perolehan suara mencapai sekitar 82 %, Pilkada dengan perolehan suara tertinggi di Indonesia. Mungkin ini yang disebut suara rakyat suara Tuhan (vox populie vox dei). Atau eranya para pengusaha untuk menjadi gubernur?. Wallahu’alam!!.Tulisan ini ditulis bersama M.Amir Arham.

Perlukah Pawai Takbiran?

2006-10-19T13:34:00.001+08:00

Sudah menjadi tradisi, pada malam Idulfitri selalu dilaksanakan pawai takbiran. Bagi masyarakat kita tradisi ini diniatkan untuk menyemarakkan datangnya hari raya. Tradisi ini memang telah berlangsung lama hanya formatnya saja yang mengikuti perkembangan zaman.

Di zaman dahulu, pawai takbiran dilakukan hanya dengan berjalan kaki keliling kampung. Paling banter naik kendaraan yang ditarik hewan,seperti dokar, pedati atau gerobak. Sebenarnya masih ada yang melalakukan dengan pola demikian, namun itu hanya terjadi di pelosok-pelosok yang sangat terpencil.

Di zaman sekarang pawai serupa selalu melibatkan kendaraan seperti mobil dan motor terutama di kota besar. Mereka berkonvoi memenuhi jalan raya. Di kota-kota besar pawai akbar ini selalu mengakibatkan kemacetan karena memang melibatkan peserta yang sangat banyak bahkan mencapai ribuan. Itulah bukti bahwa masyarakat kita sangat menggemari pawai takbiran ini.

Kalangan yang mengikuti pawai ini bermacam-macam, baik tua maupun muda.Mereka tergabung dalam organisasi massa, parpol, pemerintah dan juga kalangan individu.Tetapi peserta yang paling banyak biasanya berasal dari kalangan muda. Mereka bahkan sangat atraktif dalam berpawai. Atraksi motor tidak jarang ditampilkan misalnya mengangkat ban depan atau berdiri sambil motor melaju. Di kampung saya, kendaraan yang dipakai biasanya diservis terlebih dahulu agar larinya bisa kencang. Bahkan mereka mempreteli sebagian peralatan motornya terutama knalpot agar suara motornya lebih nyaring. Jadi pawai takbiran ini tidak ubahnya balapan liar yang sangat mengganggu kekhusu’an dalam bertakbir.

Bagi yang mengendarai mobil, aneka instrumen disertakan. Disamping peralatan standar misalnya alat pengeras suara untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, biasanya disertakan juga alat-alat musik. Alat musik yang paling dominan adalah perkusi seperti rebana. Beduk masjid yang besar tidak jarang juga diikutkan.
Rute yang dilewati telah disusun dengan cermat. Penyusunan rute ini terutama mempertimbangkan keramaian penduduk. Itulah sebabnya rute takbiran selalu melewati jalan-jalan protokol. Mereka sedapat mungkin berkeliling hingga hampir semua kawasan dapat terlewati. Pokoknya malam takbiran biasanya sangat meriah karena masyarakat yang dilewati konvoi juga menyambut dengan antusiasme yang tinggi.

Itulah gambaran singkat pawai takbiran yang biasanya dilaksanakan saban malam Idulfiri. Masyarakat melakukan semua itu sebenarnya dengan niatan yang tulus, ingin meyemarakkan perayaan hari raya Idulfitri sebagai hari kemenangan. Masyarakat ingin merayakan dirinya telah kembali pada kesucian yang fitri.

Namun apakah niat itu kesampaian atau mencapai tujuannya? Inilah yang perlu kita diskusikan.

Agama memang mengajarkan, segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Bahkan berniat saja atau belum sampai pada tahapan implementasi, sebuah perbuatan baik sudah mendapat ganjaran pahala. Apalagi kalau niat itu telah direalisasikan. Namun terkadang walaupun niat baik, terkadang dalam implementasinya tidak sesuai dengan niat itu. Sifat riya’ misalnya. Jika kita memberikan sumbangan Insya Allah sumbangan kita itu pasti berguna bagi orang yang membutuhkan. Tetapi karena kita meyumbang dengan sifat riya’, pamrih, ingin memperoleh balasan, pujian, maka di hadapan Allah pastilah tidak dihitung sebagai pahala.

Karena itu kita harus pandai-pandai memilah mana yang bersifat hanya tradisi dalam agama dan mana yang bernilai subtantif. Dalam malam idulfitri sebelum terbitnya satu syawal, umat Islam memang diserukan untuk mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil ke seluruh penjuru. Dengan mengumandangkan kalimat takbir, kita hanya mengakui kebesaran Allah. Hanya Dialah zat yang memiliki keagungan, ke-Maha Perkasaan dan sederet sifat seperti yang disebutkan dalam Asmaul Husna. Dengan mengucapkan kalimat Tahmid, kita mengucapkan kalimat syukur bahwa kita masih diberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah setidaknya sampai saat idulfitri ini. Dan dengan kalimat Tahlil kita tidak menyembah selain Dia. Tidak ada Tuhan Selain Allah. Hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan.

Pangkal dari semua kalimat itu adalah terwujudnya manusia-manusia bertakwa sbagaimana tujuan akhir dari puasa kita. Itulah sebabnya dalam malam Idulfitri itu, atau pada akhir puasa, kita harus menegaskan ketakwaan kita dengan simbolisasi pengucapan kalimat-kalimat tadi. Dengan harapan pada hari raya Idulfitri kita betul-betul telah memperoleh predikat takwa, yang fitri, hanif, sebagaimana kesucian primordial kita. Inilah subtansi ajaran agama ketika kita diserukan untuk mengumandangkan kalimat-kalimat tadi.

Lantas, apakah dengan berpawai takbir yang tidak ubahnya dengan balapan liar itu sesuai dengan tujuan subtantif ajaran agama itu? Dalam hal ini hanya Allah yang Maha mengatahui. Tapi dari beberapa hal kita berargumen yang juga dilandasi ajaran agama, bahwa kegiatan semacam itu pada dasarnya tidak memberikan ketakwaan yang subtantif dalam jiwa kita. Lihatlah, berapa banyak orang kecelakaan sampai meninggal dunia pada malam takbiran. Ekses lainnya kemacetan., gangguan kamtibmas dan seterusnya. Pawai takbiran yang sering kita lakukan itu malahan hanya unsur hura-huranya yang dikedepankan. Kita tidak lagi mendengar suara takbir, tahmid dan tahlil diucapkan, melainkan hanya bunyi kendaraan yang memekakkan telinga. Kalau demikian, bagaimana mungkin efek psikologis dari kalimat-kalimat itu merasuki rongga dada keimanan kita?

Lain halnya jika kita mengumandangkan kalimat-kalimat tersebut dengan penuh kekhusu’an di setiap masjid yang ada di sekitar kita. Pada malam itu kita memenuhi masjid untuk membaca kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Dan memang adabnya harus demikian.Kita harus membaca dengan penuh keharuan, kesopanan yang disertai pemaknaan yang dalam di setiap hati kita. Bukankah kalimat-kalimat yang kita baca itu adalah firman-firman Allah yang sangat suci karena itu harus kita perlakukan dengan suci pula?

Jadi melaksanakan sebuah tradisi apalagi sebuah tradisi agama jangan sampai menghilangkan makna subtantifnya. Wallahu A’lam.

Perlu Revisi Pola pengamanan Di Sulawesi Tengah

2006-10-16T21:51:00.001+08:00

Sebuah penembakan yang menewaskan pendeta Irianto Kongkoli hari ini telah menegaskan bahwa palu, poso dan sekitarnya belumlah aman. Walaupun pemerintah telah menempatkan aparat keamanan dalam jumlah yang tidak sedikit, namun gangguan keamanan ataupun teror masih saja terjadi. Apakah dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa metode pendekatan keamanan yang dijalankan telah gagal?

Sudah menjadi prosedur standar bagi negara, apabila terjadi gangguan keamanan yang berwujud kerusuhan, penembakan, peledakan bom dan seterusnya maka tindakan yang segera dilakukan adalah menambah jumlah aparat keamanan. Tidak mengherankan di setiap daerah yang rawan jumlah aparat yang disiagakann sangat mencolok.

Di daerah seperti Palu dan Poso aparat terlihat memenuhi setiap sudut kota. Mereka menjaga semua tempat yang dianggap strategis seperti rumah ibadah,perkantoran, sentra bisnis maupun kediaman para perjabat. Asumsinya jika aparat kemananan ada yang menjaga maka tindakan untuk mengacaukan situasi kemananan dapat dicegah. Namun ini telah terbantah dengan sendirinya. Faktanya ada atau tidak aparat keamanan tetap saja gangguan kemananan terjadi.

Seperti telah diketahui, menjelang maupun setelah eksekusi Tibo DKK peningkatan jumlah aparat keamanan yang menjaga Sulawesi Tengah terutama di Palu, Poso dan Tentena meningkat jumlahnya. Ini untuk menjaga agar ekses yang mungkin terjadi setelah eksekusi dapat diantisipasi. Bahkan seperti diberitakan, sejumlah petinggi intelijen telah datang ke palu untuk melakukan serangkaian pertemuan. Logika tersebut memang tidak salah. Bila terjadi kerusuhan misalnya,aparat dalam jumlah besar asumsinya dapat mengatasi lebih cepat.

Namun apa yang kita saksikan di Palu maupun Poso, bertambahnya jumlah aparat tidak diiringi dengan menurunnya gangguan keamanan secara signifikan. Sejumlah peristiwa yang sangat mengganggu keamanan daerah ini masih terus berlangsung.

Setelah eksekusi Tibo DKK,dua orang pedagang ikan telah menjadi korban penculikan ketika mereka melintasi daerah sekitar kabupaten Poso yang notabene dijaga ketat aparat kemananan. Mereka akhirnya ditemukan dalam keadaan yang tidak bernyawa telah dikuburkan oleh orang yang mungkin membunuhnya sendiri. Di kabupaten Morowali juga terjadi kerusuhan, bahkan Kapolda sendiri hampir ikut menjadi korban. Terakhir seperti yang disebutkan di atas, bahwa seorang Pendeta tewas ditembak oleh seseorang yang mengendarai motor di Palu yang setiap sudutnya juga dipenuhi Polisi. Fakta lain,hampir tiap malam diberitakan ada bom yang meledak di Poso.

Poin yang ingin disampaikan adalah bahwa sejatinya peningkatan jumlah aparat keamanan harus pula diikuti oleh peningkatan efektivitas pelayanan terhadap publik. Pelayanan publik maksudnya tentu memberikan rasa aman yang memadai bagi setiap warga. Golongan apapun harus merasa terlindungi secara aman.Efektif maksudnya aparat kemananan dapat segera mengantisipasi atau menangkal setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapapun.

Memang kita harus juga mengakui bahwa kemampuan aparat juga terbatas. Ada hal-hal tertentu yang mungkin diluar batas kemampuan aparat sendiri. Namun ini tidak boleh menjadi alasan pembenar,apologi, bagi setiap kegagalan menjaga kemananan. Karena bagaimanapun aparat keamanan telah dibekali oleh pendidikan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Bahkan mereka telah diberi peralatan secukupnya untuk menangkal maupun menghentikan gangguan keamanan. Bagi masyarakat kegagalan menjaga keamanan harus dipahami sebagai kegagalan menjalankan tugas, karenanya itu layak mendapat hukuman. Sebaliknya bila mereka berhasil masyarakat harus juga memberikan penghargaan yang sesuai. Bila ingin berhasil maka kuncinya adalah aparat semakin dituntut keseriusan dalam bertugas sehingga hasil kerjanya bisa untuk optimal. Wallahu A'lam.

Cerita Makan Malam Menu Sate Ayam

2006-08-27T09:00:00.001+08:00

Malam itu saya betul-betul lapar. Dalam perjalanan pulang ke rumah dari mengunjungi seorang teman, saya memberhentikan kendaraan di depan sebuah warung sederhana, penjual sate ayam. Saya memesan satu porsi karena memang saya sendirian. Tidak lama kemudian, hidangan sate ayam pesanan saya telah tersaji dengan rapi. Tercium aroma sate yang lezat dan sayur sop yang wangi. Ingin rasanya segera mencicipi hidangan itu.

Namun alangkah terkejutnya, ketika saya mengingat berita-berita yang saya baca di koran tadi pagi. Virus flu burung telah terjangkit di kota Palu. Banyak ayam yang mati mendadak. Pemerintah kota Palu segera bergerak cepat menangani virus mematikan tersebut. Berita itu kemudian dilansir oleh banyak media elektronik nasional sehingga beritanya cepat menyebar dan mempengaruhi selera makan saya.

Saya bergumam dalam hati, bahwa saya sebenarnya telah memilih masuk pada warung salah. Kenapa sate ayam ini yang menjadi menu malamku? Bukankah sepanjang yang jalan yang kulewati tadi berderet rumah makan yang menyediakan menu lain? Ah, saya mungkin lagi sial malam ini. Saya kemudian berdoa, semoga sate ayam ini steril dari virus flu burung,Amin.

Akibat terlalu lapar dan sudah terlanjur pesan, akhirnya saya menyerah sama "takdir". Saya harus ikhlas makan sate ayam ini. Tetapi sebelum mencicipi, akibat ketakutan dan kekuatiran yang berlebihan, saya "introgasi" dulu pemilik warung ini. Layaknya Wianda pusponegoro, penyiar berita Metro TV yang memang saya kagumi itu, saya melakukan wawancara dengan profesional. Dimana ayam ini dibeli? Bagaimana kondisi ayam ini saat dibeli, sehat atau sakit? Siapa yang memotongnya?...

Kalimat pertanyaanku meluncur deras. Belum selesai narasumberku menjawab, datang lagi pertanyaan berikutnya.Karena keingintahuanku yang sangat besar, maka segala jawaban yang diberikan rasanya tidak memuaskan. Akibatnya saya memutuskan untuk tidak menghabiskan menu sate ayamku yang sebebenarnya enak.

Saya sebenarnya mengetahui bahwa ayam yang telah dimasak pada suhu sekitar 80 derajat celcius telah bebas virus ini. Saya juga mengetahui cara-cara penularannya. Saya memang rajin mencari informasi mengenai virus flu burung ini. Bila ingin mngetahui secara detail,bukalah website Departemen Kesehatan RI(www.depkes.go.id). Tapi mengapa saya begitu ketakutan dan mengalami kekuatiran?

Rasa kuatir dan ketakutan itu sebenarnya bersumber dari tingkat kepercayaan saya yang lemah terhadap pemerintah. Kinerja pemerintah dalam menuntaskan berbagai masalah ditengah masyarakat sangat minim. Saya menilai tindakan pemerintah serba ragu-ragu dalam memutuskan suatu tindakan. Pemerintah tidak peka terhadap persoalan dimasyarakat. Pemerintah tidak punya komitmen sehingga data kemiskinan pun berupaya dikelabui.

Biar jelas, saya berikan dua contoh ssja. Kebetulan dua kasus ini masih terkatung-katung penyelesaiannya.Pertama, kasus lumpur panas Lapindo di Sidoarjo. Sejak bulan Mei sampai Agustus ini belum ada titik terang kapan lumpur panas itu bisa dihentikan. Bahwa usaha-usaha penghentian ini terus dilakukan, itu betul. Dan bahwa kasus itu sepenuhnya tanggung jawab PT. Lapindo, itu juga benar. Bahwa segala kerugian baik materil maupun immateril harus sepenuhnya dibebankan pada PT.Lapindo, itu juga tidak salah. Tetapi saya tidak melihat peran pemerintah minimal sebagai fasilitator,kalau bisa menekan, untuk mengakomodasi tuntutan segala kerugian dari masyarakat korban. Pamerintah juga serba ragu dalam menyeret PT.Lapindo ke meja hukum. Padahal sudah jelas, kasus tersebut jelas dikategorikan sebagai corporate crime.

Kedua, kasus Tibo dan kawan-kawannya. Sejumlah pengamat yang saya cermati pernyataannya,semua menginginkan agar pelaksanaan hukuman mati harus segera dilaksanakan.Tidak boleh ada penundaan lagi. Argumentasi hukumnya sangat kuat. Keputusannya hukum sudah jelas, sudah final yakni eksekusi mati. Tapi saat ini pemerintah belum melaksanakan juga eksekusi itu. Padahal, dampaknya sudah terasa ditengah masyarakat. Masyarakat kemudian tebelah lagi menjadi dua kelompok, ada pro dan kontra. Ironisya segregasi masyarakat itu sangat tidak sehat, karena kesannya dipengaruhi agama dan ideologi keyakinan masing-masing. Padahal pelaksanaan hukuman mati tersebut,sebenarnya merupakan penegakan hukum saja.Tidak ada urusannya dengan keyakinan agama dan ideologi apapun. Masalah Tibo merupakan contoh pembelajaran hukum yang paling buruk di Indonesia.

Nah, alasan ketakutan dan kekuatiran mudah-mudahan menjadi jelas. Mengurus hal-hal yang tampak nyata saja pemerintah tidak mampu dan tidak serius. Apalagi mengurus makhluk mikroskopis yang namanya virus flu burung ini. Ah, kita sudah saja. Saya jadi tambah ngeri, lagipula saya masih lapar...maaf! >

Nasionalisme Dan Negara Bangsa Menurut Nurcholish Madjid

2006-08-26T14:42:00.001+08:00

Tanggal 29 Agustus 2006 Nurcholish Madjid genap setahun berpulang ke Rahmatullah. Bangsa Indonesia merasa sangat kehilangan oleh seorang yang punya pikiran mendalam. Dalam sejarah hidupnya Cak Nur telah mengabdikan diri sebagai salah seorang pemikir yang sangat konsen terhadap masalah bangsa dan negara. Pemikirannya pun banyak dianut sehingga berhasil memberikan corak pemahaman keagamaan tertentu pada sebagian masyarakat Indonesia.

Sedikit Sketsa Pemikiran Cak Nur
Bila dipetakan secara makro, pemikiran Cak Nur dapat dibagi kedalam dua kategori. Pertama, pemikiran Keislaman dan kedua, pemikiran Keindonesiaan. Pemikiran Keislaman Cak Nur bersumber dari latarbelakang pendidikannya yang sejak awal memang menggeluti disiplin ilmu keislaman. Sedangkan pemikiran Keindonesiaan Caknur lebih banyak diperoleh dari perguatannya dengan literatur maupun hasil perenungannya setelah terlibat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun benang merah kedua jenis pemikirannya terletak pada subtansi nilai yang ingin disampaikan yaitu nafas keislaman. Bisa dikatakan nafas atau subtansi keislaman itulah yang menjadi core pemikirannya. Misalnya bila berbicara demokrasi, disamping merujuk pada sejumlah literatur barat, ia terutama mengambil pesan-pesan dari Al-Qur’an maupun contoh-contoh pelaksanaannya pada prilaku masyarakat Islam klasik yang memang sangat dikaguminya. Dari kedua jenis pemikirannya ini masyarakat kemudian memberi identitas sekaligus sanjungan berupa gelar teolog dan guru bangsa.

Pemikiran Cak Nur sangat mendalam karena disertai oleh bangunan penalaran yang sistematis sehingga uraian argumentasinya terkesan sangat kuat. Namun demikian ada beberapa pemikiran Cak Nur yang menjadi kontoversial dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan cendekiawaan. Spektrum kontroversi ini tidak terbatas pada pemikiran Keislamannya, tapi juga pemikirannya Keindonesiaannya. Contoh pemikirannya Keislaman yang kontroversial adalah masalah sekularisasi yang oleh kalangan cendekiawaan lain disebut telah menyimpang dari nilai Islam. Sedangkan contoh pemikiran keindonesiaanya yang banyak diperdebatkan adalah ketika dia mengintrodusir jargon “Islam Yes, Partai Islam No” dan idenya tentang perlunya oposisi bagi pemerintahan.

Terlepas dari dari adanya sisi kontroversial, tersembul hikmah yang ada dibaliknya. Misalnya, ada debat atau dialog diantara kalangan cendekiwaan Islam sendiri. Ada transaksi intelektual sehingga masyarakat menjadi kritis yang pada akhirnya menimbulkan kemajuan, tidak statis. Banyak yang setuju pemikiran Cak Nur tetapi banyak pula yang tidak. Hingga kemudian masyarakat bisa menyimpulkan bahwa begitu banyak warna dan corak pemikiran keislaman, sehingga absolutisme terhadap suatu jenis pemikiran menjadi nisbi belaka. Setiap pemikiran memang perlu dikritisi, dievaluasi dan diperiksa kembali sehingga tidak menjadi dogmatis.

Nasionalisme dan Negara Bangsa
Isu nasionalisme menjadi debat rutin setiap bulan Agustus. Sebuah hipotesis mengatakan, timbulnya berbagai masalah pada bangsa Indonesia, disamping karena komitmen moral yang lemah terhadap ajaran asasi agama, juga disebabkan oleh pemahaman hakekat atau subtansi keindonesiaan yang kurang. Mungkin itulah sebabnya Cak Nur dalam buku terakhirnya berjudul “Indonesia Kita”(2003), menguraikan noktah-noktah subtansi yang dipahaminya terhadap Indonesia. Buku tersebut ditulis dalam rangka memberi penjelasan secukupnya terhadap sepuluh flatform yang ditawarkan untuk membangun kembali Indonesia.

Pertama diuraikan bahasan Nasionalisme klasik di Nusantara. Ditegaskan, nasonalisme klasik di Nusantara mula-mula timbul akibat adanya berbagai suku bangsa mendiami kawasan Asia Tengara ini, dalam lingkungan ribuan pulau, besar dan kecil dalam lingkungan yang terpisah-pisah. Kenyataan ini mendorong timbulnya sifat-sifat maupun ciri-ciri khas kesukuan, kebahasaan dan kebudayaan. Adanya kenyataan ini dapat dipandang sebagai kekayaan maupun kerawanan. Sebagai kekayaan, tulis Cak Nur, keanekaragaman budaya dapat dibandingkan dengan keanekaragaman nabati. Keanekaragaman itu dapat menjadi sumber pengembangan budaya hibrida yang kaya dan tangguh, melalui silang budaya (cross cultural fertilization). Sebagai kerawanan, lanjutnya, keanekaragaman budaya dapat melemahkan kohesi antar suku dan pulau. Karena itu Asia Tenggara selamanya rentan terhadap penaklukan dan penjajahan dari luar. Jadi Indonesia memang besifat plural pada awalnya sehingga menginkari sifat tersebut sama dengan mengingkari salah satu subtansi Indonesia. Bangunan pluralisme harus diperkuat melalui silang budaya sehingga jalinan dan ikatan kebangsaan menjadi kokoh dan kuat.
Terdapat kenyataan lain bahwa adanya bibit-bibit nasionalime klasik itu dipermudah oleh sebuah budaya yang berdimesi hemispheric islam yaitu suatu pola budaya umum yang meliputi hampir seluruh belahan bumi timur sejak dari wilayah-wilayah Afrika dan Eropa pada tepi lautan Atantik sampai kepada wilayah Zaitun (sekarang Guangzhou) di dataran Cina pada tepi laut Tengah. Hal inilah menurut CakNur mempermudah agama Islam masuk kemudian menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Perkembangan budaya hemispheric ini berlanjut pada Indonesia moderen dimana banyak sekali nomen klatur perpolitikan nasional yang bersumber atau setidaknya dapat dijelaskan berdasarkan ajaran Islam. Misalnya tentang “Negara bangsa” atau “Nation-State”.

Nation- State atau Negara Bangsa sebagaimana penjelasan Cak Nur dalam buku Itersebut, adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Dengan kata lain negara bangsa adalah negara untuk seluruh umat yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Tujuan Negara bangsa ialah mewujudkan maslahat umum, suatu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Dalam realitas Indonesia kekinian pelaksanaan konsep atau tepatnya subtansi negara bangsa belum dijalankan dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Ada golongan yang sangat kaya tetapi lebih banyak yang miskin. Kesejahteraan belum merata. Keadilan belum ditegakkan secara sungguh-sungguh. Pemerintah, pengusaha maupun politisi belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pemerintah menggadaikan asset bangsa kepada Negara asing dan seterusnya.
Diakhir hayatnya ternyata Cak Nur masih memikirkan kepentingan Negara bangsa secara keseluruhan. Dia menutup kalimat terakhir buku itu dengan menulis, “kita harus menemukan cara untuk mengatasi persoalan bangsa dan negara kita, sekali ini dan untuk selama-lamanya (once and for all). Hanya dengan tekad serupa itu kita akan terhindar mengalami krisis lagi yang tanpa berkesudahan. Now or Never!”

Belajar Dari Fenomena Fadel Muhammad

2006-08-24T10:49:00.001+08:00

Pada Pilkada Gubernur yang telah berlangsung di Sulawesi Tengah beberapa bulan yang lalu tercatat ada empat pasangan yang maju bertarung. Sekedar mengingatkan mereka adalah pasangan Aminuddin Ponulele- Sahabuddin Mustapa, Rully Lamadjido-Sudarto, Bandjela Paliudju- Ahmad Yahya dan Muis Taher- Yusuf Paddong. Kempatnya sangat optimis memenangkan pertarungan. Di Sulawesi Utara lebih banyak lagi yaitu lima pasang. Mereka adalah SH. Sarundayang-F. Sualang, Ferry Tinggogoy- Hamdy Paputungan, AJ. Sondakh- Aryanti Baramuli, Wenny Warrow-Marhany Pua dan Hengky Baramuli-Dirk P.Togas. Kelimanya pun sama-sama mempridiksi akan memenangkan pertarungan.Begitupun di banyak daerah lain, pilkada senantiasa penuh dengan rivalitas politik. Segala macam strategi dan taktik digunakan oleh setiap pasangan demi sebuah kemenangan.

Di Provinsi Gorontalo tidak demikian. Rivalitas Pilkada diramalkan tidak akan berlangsung sengit. Karena sampai dengan batas waktu pendaftaran kandidat tanggal 18 Agustus, baru satu pasangan yang mendaftar yakni Fadel Muhammad- Gusnar Ismail. Karena undang-undang tidak membenarkan hanya ada satu pasangan calon , maka waktu pendaftaran kemudian diperpanjang hingga akhir Agustus untuk memberikan kesempatan lagi bagi para kandidat lain.
Kombinasi pasangan Fadel-Gusnar mempunyai posisi politik yang sangat kuat dpandang dari sudut institusi maupun massa. Setidaknya ada tiga factor penyebabnya. Pertama, incumbent factor. Secara alamiah, posisi seorang incumbent sebenarnya lebih menguntungkan ketimbang lawan lainnya dalam persaingan pilkada. Walupun secara resmi penggunaan struktur kekuasaan dilarang namun posisi incumbent jelas sangat strategis. Hubungan yang sudah terjalin dengan berbagai perangkat pemda di berbagai tingkatan termasuk staf kantor kelurahan/desa juga memudahkan para incumbent mendapat dukungan jaringan sosial. Bagi figur incumbent yang berada di wilayah perkotaan, tempat media massa sudah berkembang dengan baik, juga berpotensi menguntungkan melalui liputan pers selama mereka menduduki jabatan publik. Hal ini yang akan mempermudah menjalankan politik sosialisasi. Dengan demikan modal pertama dan yang paling utama bagi para incumbent telah dipegang yakni popularitasnya yang sudah terbangun sejak mereka menduduki jabatan publik tersebut.
Kedua, Golkar factor. Partai Golkar jelas punya massa tradisional yang riil sampai saat ini. Partai golkar juga punya jaringan struktur sampai ditingkat kelurahan dan desa. Apalagi Partai Golkar merupakan partai pemenang di Gorontalo. Semua faktor tersebut dapat memberikan kekuatan massa bagi pasangan ini. Walaupun demikian posisinya sebagai ketua partai juga dapat menjadi salah satu kelemahan. Mereka dapat dicitrakan sebagai milik partai ini saja, sebuah identitas lama pemegang status quo politik.
Ketiga, Fadel factor. Siapapun tahu dibalik bergairahnya pembangunan di Gorontalo, fadel merupakan key factor. Dia mempunyai visi tajam dalam membangun daerahnya. Visinya yang berbasis pada entrepreneur government berjalan menuju kesuksesan. Dengan latarbelakang sebagai seorang pengusaha yang didukung oleh networking nasional, memudahkan dia melakukan branding maupun kemitraan bagi Gorontalo. Hal ini sudah banyak terbukti, misalnya ia berhasil mencitrakan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi jagung. Dengan menetapkan jagung sebagi komoditi unggulan maka kesejahteraan petani dapat ditingkatkan. Dia juga berhasil menjual potensi teluk Tomini yang sebenarnya paling luas milik sulawesi Tengah dan mendatangkan banyak investor ke Gorontalo. Ini semua membuat masyarakat Gorontalo bersimpati. Meskipun ia bukan orang Gorontalo asli (putra daerah) tapi ia sukses memimpin gorontalo. Sementara Gusnar anak muda energik yang berlatar belakang birokrat. Perpaduan ini merupakan comparative advantage bagi pasangan ini
Keberhasilan Fadel memimpin gorontalo atau bahkan sulawesi dengan konsep agropolitan dan ingin menjadikan sulawesi pulau jagung menjadikan dirinya calon gubenur yang tangguh dan populer di mata rakyatnya. Kekuatan yang dimiliki ini mengakibatkan dirinya sangat perkasa dan sangat percaya diri untuk maju kembali jadi Gubenur periode 2006-2011.
Dengan modal popularitas dan sukses membangun Gorontalo, dia menjadi populer di mata rakyatnya dan bahkan seluruh Indonesia. Dengan popularitas dan full power yang dimiliki oleh fadel menjadikan para broker politik dan team sukses kurang berdaya untuk "memainkan" perannya di masyarakat, termasuk memasukkan berbagai macam program dan proposal atas nama komunitas menjadi tidak laku. Boleh dikata tanpa tim sukses dapat diperkirakan Fadel tetap memenangkan Pilgub Gorontalo, apalagi sampai sekarang baru satu pasangan yang mendaftar. Inilah yang kemudian membuat calon lain minder, tidak terkecuali Rahmat Gobel pengusaha nasional yang pada awalnya digadang-gadang oleh beberapa partai, pada akhirnya ragu dan tidak berani berhadapan dengan dengan Fadel, meskipun yang bersangkutan putra daerah.
Skenario yang disiapkan sekarang oleh Fadel untuk sekedar memenuhi tuntutan undang-undang agar proses Pilgub Gorontalo berjalan tanpa calon tunggal, ia menyiapkan orangnya untuk maju, boleh disebut sebagai boneka. Bagi kita ini sesuatu yang tidak elok, karena hanya akan memboroskan anggaran. Bila ada cela hukum ada baiknya disahkan saja. Dan kedepannya undang-undang tentang pilkada harus diamandemen untuk mengakomodasi peristiwa semacam ini. Alternatif solusi pada kondisi demikian baiknya, jika terjadi calon tunggal tidak perlu dilakukan pemilihan langsung disahkan oleh KPU saja. Bila langkah itu dilakukan dapat menghemat biaya puluhan triliun, biaya dialihkan saja untuk kegiatan pembangunan bagi masyarakat banyak. Ini juga menjadikan proses politik lancar dan tidak membuang-buang anggaran yang banyak. Wallahu A’lam.Tulisan ini di tulis bersama Amir Arham seorang Staf pengajar UNG

Menghapus Trauma Konflik Poso

2006-08-20T10:23:00.001+08:00

Bisa saja bangunan-bangunan rumah, tempat ibadah, pasar, terminal yang terbakar pada konflik Poso yang lalu, tidak lagi ditemukan bekas-bekasnya sekarang ini karena sudah direhabilitasi. Namun trauma akibat konflik tersebut pasti masih terbayang ataupun membekas dalam ingatan orang, terutama pelaku ataupun korban yang mengalaminya baik secara langsung maupun tidak langsung. Menghapus trauma memang tidak semudah membangun bangunan yang baru untuk mengganti yang telah rusak. Hal tersebut disebabkan konflik itu melibatkan massa, trauma yang ditimbulkannya adalah trauma kolektif. Efeknya bukan kesadaran historis yang berbasis peristiwa melainkan kesadaran yang berbekas dalam jiwa. Bekas peristiwa itu kemudian yang membentuk pola-pola kesadaran ataupun struktur mental yang negatif yang akan mempengaruhi prilaku aktual.

Tampaknya hal tersebut telah menjadi kesadaran dari berbagai pihak. Misalnya beberapa program yang telah dilakukan oleh pihak Polda Sulteng untuk menghibur para korban. Hal tersebut memang penting tapi tidak cukup. Sifat menghibur adalah menyenangkan tapi hanya sesaat, tidak abadi. Bila sudah bosan akan tidak efektif lagi. Karena itu diperlukan terapi yang menyeluruh terhadap semua yang terlibat, tidak terkecuali pihak kalah ataupun menang, Islam atau Kristen, penduduk Poso atau bukan dan seterusnya.

Lalu, apakah yang disebut trauma? Trauma adalah bekas atau torehan dari suatu peristiwa negatif di masa silam, tulis Budi F. Hardiman (2005) dalam sebuah bukunya. Sedangkan peristiwa negatif menurutnya adalah kehadiran sesuatu yang menakutkan atau menyedihkan, dan manusia terseret ke dalam hal yang menakutkan itu tanpa mampu mengendalikan dirinya. Konflik Poso adalah peristiwa negatif karena didalamnya terjadi pembunuhan, pemerkosaan, pengrusakan, penindasan dan seterusnya pada manusia. Seterusnya, mengingat peristiwa konflik Poso sama dengan mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa negatif tersebut. Bagi korban yang mengalami atau melihat pembantaian keluarganya misalnya, berarti me-rewind peristiwa tersebut seakan baru saja terjadi di depan matanya. Inilah yang kemudian menimbulkan trauma.
Dampak dari peristiwa ini semakin membesar apabila dalam peristiwa negatif tersebut melekat suatu identitas tertentu misalnya agama. Penderitaan seorang individu menjadi penderitaan kolektif karena orang tersebut menganut agama yang sama dengan dirinya. Maka penderitaan yang dialami harus dibalaskan oleh semua orang yang seagama. Konflik Poso bermula dari sebuah kriminal murni yaitu perkelahian dua orang anak muda yang kebetulan berbeda agama. Terlepas dari adanya penyebab lain, perkelahian itu kemudian mejadi kerusuhan sosial yang berbau Sara yang massif.

Dikarenakan konfliknya bersifat massif maka trauma individu menjadi trauma kolektif atau dialami oleh banyak orang. Trauma itu sendiri, tulis Budi Hardiman, adalah berbasis peristiwa tapi trauma itu sendiri tidaklah berciri peristiwa. Dia adalah bekas yang membekukan peristiwa dan menghadirkan kembali serta melebih-lebihkan sisi gelapnya. Karena itu, tulis Budi Hardiman, juga trauma bagaikan seorang diktator yang mendikte kekinian korbannya.

Jika orang mengalami trauma maka akan susah menghapusnya.Apa yang dialami pada suatu peristiwa seakan-akan terulang terus-menerus seperti mesin yang digerakkan secara mekanis. Jika korban mengingat peristiwanya maka ia seakan-akan mau membalas peristiwa tersebut seketika. Sebaliknya korban mengingat ulang peristiwanya demi menghindari peristiwa itu kemudian terjadi lagi di masa depan. Karena itu menurut Budi Hardiman, mengingat dan melupakan di dalam trauma merupakan bagian dari mekanisme psikis yang tidak pernah dilepaskan. Korban ingin melupakannya, tetapi justru mengingatnya. Ingatannya akan negativitas peristiwa itu menajam justru saat dia ingin melupakannya. Budi Hardiman menyimpulkan, mengingat dan melupakan seolah-olah bergerak dalam sistem-sistem paksaan psikis dalam diri korban.

Dengan demikian prosesi pemaafan menjadi sulit. Si korban bukannya tak mau memaafkan pelaku, melainkan tak mampu keluar dari jerat-jerat prasangka yang menimpanya setiap saat. Bila ia memaafkan pelaku berarti dia merasa diinjak-injak harga dirinya. Gejolak batinnya ditindas oleh pelaku. Dia tak punya harga diri lagi. Terjadilah konflik batin yang menyesakkan dada. Ketika ego lebih besar yang dominan maka tindakan balas dendam menjadi sesuatu yang alamiah dan wajar.

Oleh karena itu diperlukan detraumatisasi.Detraumatisasi menurut Budi Hardiman, harus dimulai dengan semacam askese duniawi yang ditandai oleh tiga latihan, yaitu diam, ketenangan hati, dan merelakan. Penjelasannya sebagai berikut. Diam, bukanlah hilangnya bunyi, juga bukan membisu melainkan mendengarkan dalam kesunyian. Manusia sebagai elemen massa mendengar prasangka kolektifnya dan bertindak menurutnya. Ada pemaksaan dari prasangka kolektifnya sehingga ia secara terpaksa juga bertindak walaupun tidak sesuai hati nurani. Hati nurani dipenjarakan oleh sebuah prasangka kolektif. Karena itu untuk menepis prasangka orang harus berlatih menjadi pendengar yang baik. Untuk itulah diam, sebagai pertanda memuncaknya bahasa, kulminasi komunikasi.

Ketenangan hati lahir dari sikap mendengarkan. Ketenanganan hati dapat dicapai melalui pengumpulan diri. Ketenangan hati diperoleh dari sebuah sikap keterbukaan. Di dalam ketenangan hati korban berkata “ya” sekaligus “tidak” terhadap traumanya. Dia berkata “ya” karena bekas traumatis itu membentuk jati diri individu dan sosialnya. Tetapi dia berkata “tidak”, karena jati diri itu mengarah ke masa depan. Diri yang tercerai berai oleh trauma dapat melupakan trauma dengan lari dari ketenangan hati dan membenamkan diri dalam kegaduhan. Tetapi ketercerai-beraian ini itu hanya dapat dikumpulkan kembali lewat membiarkan yang telah lewat, lewat langkah-langkah panjang dari kesabaran.

Askese untuk diam dan pengumpulan diri berkaitan dengan hal yang dasariah ini: merelakan. Merelakan berarti membiarkan ada. Merelakan bukanlah fatalisme ataupun defaitisme, melainkan suatu upaya memutus rantai kekerasan. Detraumatisasi dimulai dengan merelakan. Artinya, tidak menghantam kata-kata dengan kata-kata-karena selama itupula orang masih berkubang dalam prasangka kolektif- melainkan mendengarkan dalam kesunyian. Dan, dalam sikap mendengarkan orang menjadi dekat dengan dirinya, mengumpulkan diri dan memasuki ketenangan hati.

Jalan untuk menghapus trauma di Poso mungkin masih jauh. Demonstrasi baik pro maupun kontra terhadap hukuman mati Tibo dan kawan-kawan adalah cerminan sikap yang tidak bisa diam. Juga menggambarkan sebagai orang yang tidak memiliki ketenangan hati. Di atas segalanya demontrasi itu juga sebagai sikap yang tidak merelakan. Seperti kata Budi Hardiman, detraumatisasi adalah tindakan merelakan. Merelakan berarti melampaui mengingat dan melupakan.

Menghapus trauma konflik Poso bukan perkara memberikan kepuasaan material ekonomi atau memenuhi hasrat politik. Apalagi menghapus trauma bukan hanya sekedar menghadirkan artis dangdut untuk menghibur janda-janda korban kerusuhan Poso. Menghapus trauma harus dapat menyentuh kedirian yang terdalam bagi siapa saja yang mengalami. Jalannya berupa pendidikan dan pengasuhan yang harus mendorong proses pendewasaan, yakni kemampuan untuk mendengarkan suara hati sendiri.Ini membutuhkan kearifan, hati nurani dan fikiran yang jernih. Bagaimana Pak Kapolda, setuju? Wallahu A’lam

Menjadi Bangsa No 1 di Asia

2006-08-15T14:41:00.001+08:00

Pada Tahun 1970, seorang duta besar Amerika Serikat yang pernah bertugas di Indonesia, Howard Palfrey Jones pernah mengungkapkan bahwa ada potensi bangsa Indonesia menjadi No. 1 di Asia dalam perkembangan ekonomi 30 tahun akan datang. Dalam bukunya, Turn around in Indonesia” yang diringkaskan oleh majalah Rider’s Digest Edisi Asia ia mengatakan, “adapun untuk masa depan, berbagai pertanda adalah cemerlang. Indonesia punya potensi untuk menjadi bangsa No. 1 Asia dalam perkembangan ekonomi dalam 30 tahun mendatang, terkecuali Jepang dan barangkali Cina yang menjadi tanda tanya besar itu. Ia memiliki sumberdaya alam, dan mempunyai rakyat bermutu yang berakar dalam tradisi budaya yang vital”.

Seandainya ramalan tersebut terbukti, maka dapat dibayangkan bahwa bangsa kita setara kemajuannya dengan bangsa Jepang saat ini. Sayang sekali setelah 36 tahun kemudian prediksi tersebut ternyata tidak terbukti. Justru Jepang dan Cina yang dikatakannya masih tanda tanya besar yang menjadi No. 1 Asia. Mengapa?Jika pertanyaan ini diajukan pada Kishore Mahbubani, Duta besar Singapura di PBB, maka dengan mantap ia akan menguraikan jawabannya dengan mengaitkannya dengan kemampuan berfikir sebuah bangsa.

Dalam bukunya yang provokatif berjudul “ Bisakah Orang Asia Berfikir?” ia menjawab pertanyaan tersebut dengan tiga kemungkinan jawaban. Pertama, orang Asia tidak bisa berfikir. Menurutnya, indikasi orang Asia tidak bisa berfikir karena kenyataan pada saat seribu tahun yang lalu peradaban Asia yang diwakili oleh peradaban Islam dan Konfusian masih memimpin dalam ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dunia pengobatan dan astronomi.Sebaliknya Bangsa Eropa pada saat itu masih berada dalam masa “kegelapan” yang dimulai ketika Kekaisaran Romawi runtuh pada abad kelima. Gambaran “zaman gelap” Eropa itu dilukiskan oleh Will Durrant dalam The Age Of Faith seperti ini, “Eropa Barat pada abad ke enam mengalami kekacauan penaklukan, perpecahan dan barbarisasi kembali. Banyak kebudayaan klasik bertahan, hampir semuanya dalam kesunyian dan tersembunyi dalam sedikit kuil dan tradisi beberapa keluarga. Tapi fondasi fisik dan psikologis tatanan sosial telah sangat parah sehingga diperlukan beberapa abad untuk merestorasi kembali. Kecintaan pada kebudayaan, perkawinan silang pemikiran yang saling bergesek, runtuh pada zaman perang, resiko yang berbahaya dalam bepergian, kemiskinan ekonomi, kebangkitan bahasa-bahasa lokal, sirnanya bahasa Latin dari Timur dan Sirnanya bahasa Yunani dari Barat”.

Dengan latar belakang ini, tulis Mahbubani, bodoh jika kita memperidiksi pada saat itu bahwa di melineum kedua, peradaban Cina, India dan Islam akan terpuruk ke dalam keterpencilan sejarah, sementara Bangsa Eropa akan muncul menjadi peradaban pertama yang pernah mendominasi dunia. Yang sangat mengejutkan, justru Bangsa Eropalah yang maju ke depan. Jika orang Asia bisa berfikir, kata Mahbubani, mengapa saat ini hanya satu bangsa Asia (Jepang) yang mampu meyetarakan dirinya dengan bangsa Barat?
Kedua, orang Asia bisa berfikir. Hal ini ditandai oleh kemajuan ekonomi Asia Timur saat ini. Ekonom Bank Dunia yang juga peraih Hadiah Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz melukiskan gambaran kemajuan ekonomi Asia tersebut dalam Asian Wall Street Journal seperti ini, “ Keajaiban Asia Timur adalah fakta nyata. Transformasi ekonomi Asia Timur telah menjadi salah satu prestasi luar biasa dalam sejarah. Gelombang yang dramatis dalam standar hidup yang lebih tinggi unutk ratusan juta orang Asia, mencakup harapan hidup lebih lama, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan jutaan lainnya telah mengentaskan dirinya dari kemiskinan, dan saat ini mengarah pada kehidupan yang penuh harapan. Pencapaian-pencapaian ini betul-betul nyata, dan akan jauh lebih permanen daripada kekacauan yang sering terjadi saat ini”.
Mahbubani juga melihat adanya perubahan penting dalam pola pikir orang Asia saat ini. Misalnya selama berabad-abad orang Asia percaya bahwa satu-satunya cara meningkatkan diri adalah usaha menandingi bangsa Barat. Saat ini orang Asia masih melihat puncak kesenangan yang dihuni sebagian besar masyarakat Barat. Tapi mereka juga melihat , di luar puncak itu, pilihan-pilihan alternatif yang bisa dijadikan model bagi masyarakatnya sendiri.

Ketiga, mungkin orang Asia bisa berfikir. Salah satu pertanyaan terpenting orang Asia kepada diri mereka sendiri, tulis Mahbubani, adalah pertanyaan sederhana, berapa banyak masyarakat Asia, kecuali Jepang (Negara yang diterima oleh kelompok Barat), yang benar-benar percaya kalau masyarakatnya bisa berhasil dan mencapai kemajuan, dalam pengertian yang paling komprehensip, seperti negara maju di Amerika Utara dan Eropa Barat? Jika jawabanya tidak ada, atau mungkin hanya sedikit maka alasan untuk jawaban mungkin menjadi lebih kuat.
Untuk menjawab dan memecahkan permasalahan kontemporer Bangsa Indonesia seperti masalah kemiskinan maka kita harus mampu menjawab “bisa” - tegasnya bangsa Indonesia bisa berfikir - dengan mantap. Menurut Dawam Rahardjo dalam kata Pengantar buku tersebut setidaknya ada tiga cara untuk menunjukkan kemampuan berfikir kita demi meraih kemajuan di masa depan.

Pertama, adalah melalui integrasi dengan perekonomian dunia yang kapitalis dan mengikuti atau memanfaatkan globalisasi. Cara seperti ini telah ditempuh oleh Jepang dan Negara-negara Empat Macan Asia dan hampir diikuti dengan berhasil oleh negara-negara Asia Tenggara.

Kedua, dengan mengambil aspek yang baik dari kapitalisme atau sosialisme dan membuang aspek buruknya. Hal ini dilakukan dengan melakukan kritik dan mengembangkan Oksidentalisme, sebagaimana Barat di masa lalu mengembangkan Orientalismenya. Disini Dunia ketiga bisa mengikuti globalisasi tetapi globalisasi moral dan etika, seperti demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesetaraan Gender dan keterbukaan masyarakat.

Ketiga, adalah melakukan strategi “delinking” yang pernah diusulkan oleh Ivan Illich atau Tetonio De Santos dan penganjur- penganjur teori Dependensia lainnya. Asumsinya, makin jauh dari kapitalisme dan Imprealisme, suatu bangsa akan lebih mampu melakukan pembangunan secara sehat sebab jauh dari faktor distorsi. Contohnya adalah Iran dan Kuba.

Disamping ketiga cara di atas saya menambahkan aspek kultural maupun mentalitet. Kemajuan Jepang maupun negara lain juga tidak terlepas oleh sebuah kultur dan mentalitet yang mendukung kemajuan negaranya.

Dalam usia 61 tahun kemerdekaan ini, kita perlu merefleksi terhadap gugatan Kishore Mahbubani di atas. Selanjutnya kita memperkuat kemampuan berfikir agar harapan yang pernah dilontarkan oleh Duta Besar Amerika itu dapat menjadi kenyataan dalam waktu tidak lebih dari 50 tahun dari sekarang. Jika itu berhasil maka minimal dalam perayaan usia kemerdekaan yang ke 100 kita bisa merayakan tanda-tanda Indonesia sebagai bangsa nomor satu di Asia. .Wallahu A’lam.

Paliudju Dan Prilaku Pemilih

2006-07-30T09:49:00.001+08:00

Tahapan yang paling penting dari pilkada gubernur telah selesai dilaksanakan. Bila mengamati hasil pemilihan tersebut kita dikejutkan oleh kemenangan (sementara) oleh Pasangan H. Bandjela Paliudju-H. Ahmad Yahya. Pasangan yang bernomor dua ini mengalahkan pasangan yang difavoritkan yakni Aminuddin Ponulele-Sahabuddin Mustapa(AS) dan Ruly Lamadjido- Sudarto(RS)

Mengejutkan, karena pasangan tersebut- dibanding dengan pasangan AS maupun RS- dalam kampanyenya tidak memperlihatkan kemeriahan atribut mapun massa. Mereka hanya berkampanye dengan pawai kendaraan yang jumlahnya juga tidak sebanyak dua pasangan tersebut atau hanya melakukan kampanye simpatik dengan mendatangi kantung-kantung pemilih. Ini pun mereka tidak sempat mendatangai seluruh wilayah.
Namun hasilnya sungguh di luar dugaan banyak orang. Pasangan AS ini mampu menguasai basis-basis kedua pasangan tersebut. Tercatat ada enam kabupaten yang menjadi basis pemilihnya yang terbesar, yakni Palu, Donggala, Parimo, Poso, dan Buol. Apa yang menjadi faktor dari kemenangan tersebut?

Tinjau Ulang Metode Kampanye
Salah satu faktor yang harus menjadi perhatian para figure yang akan bertarung pada pilkada ke depan adalah metode kampanye. Pelajaran yang didapat dari Pilkada Gubernur Sulteng membuktikan metode kampanye konvensional sudah harus dievaluasi. Lihatlah misalnya, Pasangan AS maupun Ruly dalam setiap kampanye monologis mengumpulkan massa yang jumlahnya puluhan ribu (minimal sepuluh ribu). Belum lagi dukungan atribut lain, spanduk, posko. Striker, Baliho,famflet yang jumlahnya ribuan serta iklan di media massa cetak dan elektronik.
Bila yang menjadi ukuran kemenangan adalah jumlah massa yang hadir dilapangan dan atribut kampanye maka seharusnya yang meraih suara terbanyak adalah pasangan AS atau RS. Namun tidak demikaian halnya.
Justru yang meraih suara terbanyak( sementara) adalah pasangan yang tidak berkampanye dilapangan dengan puluhan ribu massa yang didukung oleh ribuan stiker dan spanduk. Maka boleh kita mengambil kesimpulan bahwa kampanye konvensional dengan menghadirkan ribuan massa ternyata tidak efektif baik untuk membujuk pemilih maupun sebagai sugesti (show of force).
Sudah umum diketahui bahwa sebagian besar massa yang hadir pada saat kampanye memang bukan untuk mendengarkan orasi politik dari para jurkam. Tetapi mereka hadir hanya untuk sekedar ramai-ramai menyenangkan diri. Apalagi pada setiap kampanye memang disediakan hiburan yang menghadirkan artis-artis.

Mengapa Pasangan BP_AY Unggul?

Tentu kita bertanya metode kampanye bagaimana yang digunakan pasangan BP-AY sehingga dapat meraih suara terbanyak? Saya juga tidak yakin sepenuhnya yang memilih pasangan tersebut karena factor kampanye secara langsung. Namun sudah pasti ada factor-faktor lain yang secara tidak langsung mengungtungkan kandidat tersebut.
Pertama, kondisi keamanan Sulteng khususnya kota Palu dan Poso. Sejak pecahnya konflik Poso tahun 1998 daerah ini tidak pernah aman seperti sebelumnya. Walaupun sudah ada perjanjian Malino tapi tetap saja ada gangguan keamanan yang terjadi.Misalnya terjadi letusan bom di Tentena maupun Poso, Penembakan jaksa dan pendeta di Palu.
Bahkan beberapa minggu menjelang pilkada ekskalasi gangguan keamanan di Sulawesi Tengah meningkat. Pembunuhan dan penembakan siswa di Poso, penembakan dosen Untad di Palu dan yang paling mutakhir adalah peledakan bom di pasar daging babi di Palu. Semua ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai kegagalan pemimpin daerah ini untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Tentu konstatasi seperti ini tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Karena yang yang berwewenang menciptakan rasa aman adalah para polisi dan tentara dan dibantu pemerintah daerah. Juga sering sekali masyarakat melakukan perbandingan antara priode kepemimpinan daerah. Dari hasil perbincangan dengan salah seorang masyarakat, dia mengatakan bahwa priode kepemimpinan yang lalu berlangsung aman-aman saja. Padahal dia tidak ingat bila konflik Poso tersebut jusrtu dimulai pada tahun 1998 dimasa pemerintahan HB.Paliudju.
Dengan persepsi demikian masyarakat kemudian mencari tokoh atau pemimpin yang bisa mengatasi persoalan keamanan tersebut. Masyarakat berkesimpulan figure yang diharapkan mampu untuk itu adalah dari Tentara atau Polisi. Inilah yang terjadi pada pemilihan bupati Poso dimana terpilih pensiunan Polisi dan Pilgub Sulteng dari kalangan tentara.
Kedua, terjadi rivalitas yang sangat keras antara pasangan AS dengan RS. Dengan adanya persaingan tersebut keduanya lengah membentung isu (counter issue) dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasangan BP-AY. Akibatnya gerakan-gerakan tim sukses BP-AY kemudian tidak terbaca oleh lawan. Hal inilah kemudian mendapat simpati masyarakat pemilih apalagi banyak gerakan dari kedua tim sukses tersebut overacting yang justru counter productive bagi dukungan ke kandidat. Masyarakat lalu berpikir alternative. Kemudian masyarakat memilih figure alternative yang tidak ada lain adalah HB.Paliudju. Memang ada pasangan lain yakni Yusuf Paddong-Muis Taher tapi mereka tidak terlalu dikenal oleh masyarakat pemilih.
Ketiga, Komunikasi politik semua kandidat terkesan sangat dipaksakan. Masyarakat menilai hanya karena “ada maunya” mereka baru rajin berkunjung ke daerah-daerah bahkan sampai di pelosok-pelosok. Semua figur berusaha untuk- meminjam istilah Amir Arham- sociable. Ini juga menimbulkan antipati masyarakat. Karena kebetulan pemerintah daerah saat ini dibawah komando Aminuddin Ponulele dan Rully Lamadjido maka merekalah yang kena “hukuman” dari masyarakat. Sumbangan mereka tetap diterima tapi kemudian masyarakat tidak memilih mereka.
Analisis tersebut sangat sederhana dan hanya bersifat dugaan-dugaan saja karena tidak didasari oleh suatu riset yang memadai. Karena itu menjadi tugas ilmuan politik atau peneliti memperbanyak riset mengenai prilaku pemilih agar bisa menjadi rekomendasi pada kandidat pemimpin politik sebagai bahan starategi kamapanye di kemudian hari. Wallahu A’lam.

Korupsi Dan Revolusi Kesadaran

2006-07-29T17:43:00.001+08:00

Praktek korupsi bisa dikatakan sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mulai dari struktur pemerintahan terendah yakni RT sampai pemerintah pusat; semua pernah terjangkiti penyakit korupsi. Bahkan instansi yang kita percayakan sebagai penjaga moral bangsa yakni departemen agama juga terlibat persoalan korupsi. Legislatif pun sama saja, tidak ada yang terbebas dari persoalan korupsi.

raktek korupsi bisa dikatakan sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mulai dari struktur pemerintahan terendah yakni RT sampai pemerintah pusat; semua pernah terjangkiti penyakit korupsi. Bahkan instansi yang kita percayakan sebagai penjaga moral bangsa yakni departemen agama juga terlibat persoalan korupsi. Legislatif pun sama saja, tidak ada yang terbebas dari persoalan korupsi.

Pemberantasan korupsi telah menjadi agenda prioritas pemerintahan SBY-JK. Bahkan telah dibentuk lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus korupsi pun diberikan pengadilan khusus yakni pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Pelaku korupsi telah banyak yang dihukum namun masih banyak lagi yang belum tersentuh hukum. Menurut Mendagri M. Maâ€™ruf selama tahun 2004-2006 tercatat sebanyak 1.100 orang yang telah dihukum. Angka ini baru meliputi level gubernur, bupati/walikota dan anggota DPRD saja, belum termasuk pejabat di instansi pemerintah lainnya (detik.com, 23/3/2006).

Bahkan beberapa waktu yang lalu ada sejumlah yang diduga korupsi BLBI di bawah ke Istana. Ini menandakan pelaku korupsi sangat lihai jika berurusan dengan hukum. Ibarat belut, pelaku korupsi sangat susah untuk ditangkap mengingat badannya sangat licin. Setiap kali dijerat hukuman ada saja cara untuk melepaskan diri. Bahkan ada beberapa kasus pelaku korupsi telah dimasukkan dalam penjara tetapi kemudian dapat melarikan diri.

Kemudahan pelaku korupsi lolos dari jeratan hukuman karena disinyalir ada kerjasama antara penegak hukum dengan pelaku. Kasus Abdullah Puteh misalnya, dimana seorang pengacara terlibat dalam praktek penyuapan hakim dan jaksa yang menyidangkan kasus gubernur provinsi Aceh tersebut.

Jika korupsi telah menjadi praktek sosial yang lazim maka sebenarnya masyarakat telah dihegemoni oleh sebuah struktur atau pola yang teratur sejak lama dan selalu terulang. Pada saat kita berurusan dengan birokrasi misalnya, kita telah terbiasa memberikan sebuah tip, suap, amplop dan sejenisnya untuk memperlancar urusan kita. Birokrasi pun telah terbiasa menerima hal-hal demikian. Jadi ada pola yang resiprokal.

Ahli sosiologi kontemporer Anthony Giddens pun mengakui hal ini. Dalam kerangka teori strukturasi yang dia kembangkan, terjadinya praktek sosial adalah merupakan hasil dari suatu â€œstruktur mirip pedomanâ€ yang menjadi prinsip-prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita (B.Hery-Priyono, 2002).

Pada saat kita mengurus STNK, biaya yang semestinya kita bayarkan telah tertera secara jelas di STNK. Pada kenyataannya biaya yang kita bayarkan melebihi apa yang seharusnya. Begitupun apabila mengurus SIM pasti ada biaya lain entah sebagai tip pada polisi atau hal lain untuk mempermudah. Begitupun kalau masuk PNS. Ada kebiasaan untuk berkolusi pada pejabat demi kemudahan kita masuk. Masih banyak contoh lain.

Karena pengalaman memberikan biaya tambahan tersebut memperlancar urusan, kita kemudian menceritakan pengalaman itu pada orang lain untuk kasus yang sama. Jadilah orang itu melakukan hal yang sama. Semakin hari semakin bertambah dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sudah terpola. Pertanyaannya adakah kita tahu dan sadar bahwa hal tersebut termasuk kategori korupsi?

Antony Giddens menjawab bahwa kita tahu; tahu tidak harus diartikan sebagai sadar (Consicious), apalagi sebagai kapasitas untuk menjelaskan semua proses itu secara terinci, sistematis dan gamblang (B. Hery-Priyono, ibid).

Kesadaran menurut Giddens dapat dibedakan menjadi tiga dimensi. Pertama, motivasi tak sadar (unconscious motives), kesadaran praktis (practical conscious) dan kesadaran diskursif (discursive conscious).

Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan tapi bukan tindakan itu sendiri. Misalnya menceritakan pengalaman memberikan uang tip pada orang tidaklah dimasudkan untuk menyuruh orang untuk korupsi. Mungkin motivasinya hanya ingin menolong agar diberi kemudahan.

Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Misalnya jika orang menyuap itu berarti korupsi yang sangat merugikan negara. Pelakunya dapat dihukum. Dengan penjelasan tersebut maka kita bisa menghindarkan prilaku korupsi.

Kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu dapat diurai. Misalnya diam saat kita memasuki rumah ibadah. Menurut B. Herry-Priyono kesadaran inilah kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur dan bagaimana struktur itu mengekang serta memampukan tindakan/praktik sosial kita. Contohnya praktik menyuap yang berulang-ulang sudah menjadi kebiasaan kita. Tetapi anehnya proses reproduksi tindakan itulah yang jarang kita kritisi sekarang.

Pemberantasan korupsi hanya bisa dihentikan secara komprehensif bila kita melakukan revolusi kesadaran, dari kesadaran praktis menjadi kesadaran diskursif.Imperatif kesadaran diskursif yang bersifat internal itu harus mendapat supporting dari eksternal yakni penegakan hukum. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu mengingat hal itu sudah menjadi kebiasaan bahkan telah menjadi budaya? Jawaban Giddens adalah kita mampu karena kita punya kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (reflexive monitoring of conduct). Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif sangatlah tipis dan lentur.

Yang kita perlukan adalah bagaimana mengubah perilaku yang rutin itu menjadi sebuah hal yang terlarang. Ringkasnya de-rutinisasi tindakan korupsi. Bangunan kesadaran global yang anti korupsi harus terus-menerus diperjuangkan sehingga mindset kita menemukan pola atau struktur yang baru sesuai dengan konteks zaman yang lebih bermartabat. Korupsi No Way! Wallahu A'lam.

"Image Building "Baru Sulawesi Tengah

2006-07-29T17:38:00.001+08:00

nda bisa melakukan survey, tanyalah pada orang di daerah lain menyangkut apa yang paling diketahui di Sulawesi Tengah saat ini. Saya yakin jawabannya adalah berkisar pada konflik, teror bom dan kekerasan bersenjata lainnya di daerah ini. Ini pernah saya buktikan melalui jajak pendapat kecil-kecilan melalui sms yang saya kirimkan pada teman di Provinsi lain. Apa artinya itu? Sulawesi tengah tercitrakan sebagai daerah yang tidak aman dan tidak nyaman. Melalu sebuah publikasi yang luas kondisi ini tercitrakan dibenak orang-orang yang tidak mengenal medan Sulawesi Tengah secara langsung.

nda bisa melakukan survey, tanyalah pada orang di daerah lain menyangkut apa yang paling diketahui di Sulawesi Tengah saat ini. Saya yakin jawabannya adalah berkisar pada konflik, teror bom dan kekerasan bersenjata lainnya di daerah ini. Ini pernah saya buktikan melalui jajak pendapat kecil-kecilan melalui sms yang saya kirimkan pada teman di Provinsi lain. Apa artinya itu? Sulawesi tengah tercitrakan sebagai daerah yang tidak aman dan tidak nyaman. Melalu sebuah publikasi yang luas kondisi ini tercitrakan dibenak orang-orang yang tidak mengenal medan Sulawesi Tengah secara langsung.

Citra sebagai daerah konflik tidak bisa dibantah karena faktanya memang demikian. Kerusuhan Poso yang mulai terjadi pada tahun 1998 mendapat liputan pers dalam dan luar negeri secara masif. Belum lagi beberpa gangguan keamanan, kekerasan bersenjata, dan sejumlah teror yang terjadi di Poso dan Palu. Sekedar menyebutkan contoh-contoh, pemenggalan kepala siswi SMU di Poso, terbunuhnya tiga orang polisi oleh kelompok Madi, penembakan dosen Untad, pemeriksaan pejabat dinas sosial dan seterusnya.

Tidak ada yang memungkiri bahwa kondisi demikian menyebabkan daerah menjadi terpuruk secara ekonomi. Masyarakat meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai, petani, pengusaha untuk pergi mengungsi. Infrastruktur perekonomian daerah di Poso banyak hancur akibat kerusuhan. Investorpun enggan datang malah banyak yang hengkang akibat kondisi daerah yang tidak aman. Secara sosial politik juga demikian, masyarakat menjadi sangat fragmented. Akibatnya di masyarakat tercipta social disorder yang sangat tidak mendukung tertib politik. Ini semua membawa citra daerah yang buruk

Lantas, apa diharapkan pada masyarakat yang demikian itu? Tidak ada yang bisa diharapkan kecuali pesimisme. Masyarakat semakin tidak berdaya dan menjadi powerless. Mental mind juga diliputi oleh keterpecahan jiwa, split of personality.

Pemerintah daerah dan pusat harus menancapkan optimisme baru ke dalam masyarkat Sulawesi Tengah. Melalui gubernur hasil pilihan rakyat ini, pemerintah dengan segala kekuatannya harus melahirkan bayi masyarakat Sulawesi Tengah yang sehat, tidak membawa cacat bawaan. Itu hanya mungkin apabila ia lahir dari rahim pemerintah yang sehat pula. Kondisi Sulawesi Tengah yang kurang mengesankan akhir-akhir ini harus segera di akhiri. Letâ€™s gone be by gone.

Citra Damai

Realitas permasalahan daerah ini memang begitu besar. Yang paling gawat adalah masalah Poso. Sayangnya pemerintah pusat tidak memberikan perhatian yang optimal terhadap penyebab utama terhadap teror di daerah ini. Kesan kita terhadap penyelesaian Poso sangat lamban. Untunglah pada saat terakhir pemerintah mengeluarkan sebuah Inpres No 14 tahun 2005. Inpres ini kemudian ditindak lanjuti dengan membentuk Koopskam.

Citra damai harus merupakan sebuah kebutuhan. Di semua level masyarakat harus terkondisikan dengan suasana yang aman dan damai. Pengkondisian ini hanya bisa dilakukan dengan sebuah kesepahaman bersama. Kesepahaman ini terbentuk melalui sebuah cita-cita bersama membangun Sulawesi Tengah dengan lebih adil dan sejahtera. Pola pikir dan mind set seperti ini harus terus menerus dicitrakan dan diseminasikan oleh semua pihak. Peran pemerintah harus memberikan dukungan secara optimal.

Pencitraan dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan secara objektif. Maksudnya fakta-fakta yang dimunculkan menurut apa adanya. Bila ada fakta yang tersembunyi sangat mungkin menjadi rumor baru bagi masyarakat yang kemudian melahirkan konflik baru. Bila pemerintah berani mengungkapkan dalang berbagai kejahatan terorisme maka pemerintah harus berani pula mengungkap casus belli konflik itu sendiri.

Bagi daerah seperti Sulawesi Tengah pencitraan juga akan berjalan efektif apabila kita mau secara bersama menjadi jurubicara perdamaian. Artinya semua warga Sulawesi Tengah perlu membangun suatu komitmen perdamaian abadi. Untuk mencapai itu pemerintah daerah dan pusat harus betul-betul punya komitmen sehingga bisa dipercaya. Hanya dengan kepercayaan itulah masyarakat menjadi patuh pada apa yang dikerjakan oleh pemerintah.

Timbulnya ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah antara lain disebabkan oleh amanat yang diberikan rakyat dilanggar oleh pemerintah sendiri. Sekedar menyebutkan contoh, dana pengungsi Poso diduga dikorupsi oleh orang-orang tertentu dipemerintahan maupun kroninya.

Image Baru

Jadi untuk pencitraan Sulawesi Tengah harus dikerjakan pada dua basis, yakni pada pemerintah termasuk aparat keamanan dan juga masyarakat. Pemerintah harus mencitrakan dirinya sendiri sebagai pemerintah amanah, tidak korupsi, dan punya komitmen yang tergambar pada program pembangunan yang berpihak pada rakyat. Sementara masyarakat harus mencitrakan dirinya sendiri sebagai masyarakat yang beradab (masyarakat madani). Pencitraan ini tidak cukup dilakukan dengan jargon, pidato retorik tapi juga dengan aksi yang nyata.

Melakukan pencitraan juga tidak lengkap jika hanya seperti pemasaran sebuah produk atau iklan. Iklan itu intinya hanya bujuk rayu kalau bukan penuh tipu. Kadangkala barangnya tidak sehebat dengan iklannya. Melakukan Pencitraan harus benar-benar objektif dan autentik. Daerah ini harus dicitrakan dengan program yang mempunyai manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan., bukan dengan program asal-asalan.

Semua warga yang dimotori pemimpinnya perlu image bulding Sulawesi Tengah sebagai daerah yang sudah aman. Ibaratnya Sulawesi Tengah sudah melakukan reinkarnasi. Sulawesi Tengah yang sekarang bukan lagi terkesan chaotic, banyak korupsi, terbelakang, tapi Sulawesi Tengah visioner dan prospektif. Sulawesi Tengah yang dicita-citakan itu saat ini sedang disemaikan bibit-bibitnya mulai hari ini.

Saya berharap content pencitraan seperti itulah yang akan digambarkan oleh Gubernur ketika ia berbicara di depan para pemuda dalam rakernas KNPI dalam waktu dekat ini. Bukan hanya masalah keamanan tapi juga prospek kemajuan dengan visi yang tergambar secara jelas dan terukur. Masyarakat Sulawesi Tengah menanti ide-ide cerdas gubernur dalam pembangunan ke depan. Sebuah Visi yang mampu menghentak kesadaran bagi Provinsi lain di Indonesia. Sebuah uraian yang mendiskripsikan Sulawesi Tengah sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di kawasan Timur Indonesia. Pencitraan yang dilakukan oleh Gubernur Gorontalo untuk daerahnya selayaknya menjadi contoh yang baik.Wallahu A'lam

Objektivikasi Pancasila

2006-07-29T17:35:00.001+08:00

Memperingati hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 juni, pertanyaaan mendasar yang dikemukan oleh sekompok kecil masyarakat kritis berkenaan dengan, apakah Pancasila sebagai ideologi hari ini masih relevan? Jawaban terhadap pertanyaan ini terbagi ke dalam dua aliran besar. Aliran pertama menyatakan bahwa pancasila tentu saja masih relevan karena ia adalah sebuah ideologi kebangsaan. Pancasila adalah sebuah kesepakatan atau konsensus nilai yang digali dari kenyataan luhur bangsa. Mengingkari Pancasila sama dengan tidak mengakui keindonesiaan secara subtantif. Hanya saja perlu direaktualisasi kembali karena implementasi pancasila pada masa orde baru yang menyimpang.

Memperingati hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 juni, pertanyaaan mendasar yang dikemukan oleh sekompok kecil masyarakat kritis berkenaan dengan, apakah Pancasila sebagai ideologi hari ini masih relevan? Jawaban terhadap pertanyaan ini terbagi ke dalam dua aliran besar. Aliran pertama menyatakan bahwa pancasila tentu saja masih relevan karena ia adalah sebuah ideologi kebangsaan. Pancasila adalah sebuah kesepakatan atau konsensus nilai yang digali dari kenyataan luhur bangsa. Mengingkari Pancasila sama dengan tidak mengakui keindonesiaan secara subtantif. Hanya saja perlu direaktualisasi kembali karena implementasi pancasila pada masa orde baru yang menyimpang.

Adanya penyimpangan dimulai ketika Pancasila ditafsirkan secara sepihak oleh pihak penguasa pemerintahan. Tidak ada kebenaran selain dari rezim yang berkuasa. Eksesnya berupa adanya Pancasila yang terlanjur terstigma sebagai produk yang tidak sejalan dengan semangat reformasi. Karena itu membicarakan kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah keharusan. Namun perlu direvitalisasi dan reaktualisasi sejalan dengan perubahan dalam skala nasional dan global.

Aliran kedua mengatakan tidak relevan karena Pancasila sebagai ideologi telah gagal dalam menjaga keutuhan bangsa. Bangsa semakin terpecah-pecah. Tidah hanya itu Pancasila sebagai doktrin juga mempunyai sisi-sisi yang kontradiktif seperti tercermin dalam debat antara Soekarno dan Sutan Sahrir. Sebagai ideologi Pancasila juga semakin tidak lengkap dalam mengakomodasi semua aspirasi keindonesiaan yang selalu berubah. Tidak pernah ada bukti kongkrit pengamalan pancasila secara benar sebagai hasil indoktrinasi yang menyeluruh. Saat ini pemenangnya adalah ideologi kapitalisme, setidaknya menurut Francis Fukuyama dan Daniel Bell.

Ditingkat berbangsa doktrin Pancasila yang menempatkan Tuhan atau ruh agama sebagai nafas utama dalam kehidupan nyata sebagai bangsa dan individu tidak menjadi kenyataan, malahan menjadi utopis. Ini adalah akhir dari sebuah ideologi, the end of ideology. Karena itu menurut aliran ini bangsa Indonesia perlu mencari konsensus baru yang lebih relevan sebagai common denominator baru bangsa Indonesia.

Dengan membuat garis argumentasi yang sederhana terhadap dua aliran itu saya menyimpulkan bahwa secara subtantif bangsa Indonesia masih memerlukan sebuah Ideologi yang berfungsi sebagai konsensus nilai bangsa. Bangsa memerlukan wahana bagi akomodosi kenyataan pluralisme atau kebhinekaan dimana ujungnya melahirkan nasionalisme. Suatu nasionalisme yang relevan dengan kondisi saat ini serta mampu mengantisipasi masa depan. Dengan kata lain ideologi difungsikan sebagai alat bagi sebuah konsensus.

Tetapi menjadikan tujuan ideologi (Pancasila atau apapun namanya) sebagai alat untuk kesepakatan bersama sesungguhnya merupakan asumsi yang menyesatkan. Pandangan inilah yang menjadi sasaran kritik seperti yang dikemukakan oleh John B. Thompson (2003). Menurutnya sesat berideologi terletak pada asumsi bahwa ideologi bekerja sebagai perekat hubungan sosial yang mengingat anggota masyarakat secara bersama dengan menetapkan nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati secara kolektif.Hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa nilai-nilai dan kepercayaan tertentu disepakati oleh seluruh (bahkan mayoritas) anggota masyarakat industri moderen.

Sebaliknya, sebagaimana yang lebih mirip dengan masyarakat kita, masyarakat yang memiliki tatatan sosial yang stabil, mereka dikondisikan (stabilized) oleh adanya perbedaan nilai dan kepercayaan serta pembagian kerja yang bersifat individu dan kelompok. Menurut John B. Thompson selanjutnya stabilitas masyarakat bergantung tidak hanya kepada konsensus yang berisi nilai-nilai dan norma-norma tertentu, tapi juga kepada ketidaksempurnaan konsensus dimana sikap-sikap saling bertentangan akan diterjemahkan ke dalam tindakan politik.

Supaya tidak terulang kesalahan kedua kali dalam berpancasila, bukan hanya kita perlu revitalisasi dan reaktualisasi atau mencari konsensus baru. Yang lebih mendasar dari itu adalah kita perlu melakukan objektivikasi Pancasila dengan menempatkan pada suatu setting sosial baru yang bersifat kritis. Biarkan Pancasila "berdialog" dengan tatanan sosial yang ada di sekelilingnya. Kita tidak perlu mendiktekan kemauan kita yang bersifat subjektif dan penuh muatan kepentingan.Wallahu A'lam.

Agenda Ke Depan: Memperkuat Daerah

2006-07-29T17:25:00.001+08:00

Rasanya memang tepat apabila saat ini kita sebagai warga Sulawesi Tengah urun rembuk memikirkan kemajuan daerah. Apalagi perhelatan politik Pilkada gubernur sudah terlaksana dengan baik. Terlepas siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai gubernur semua warga Sulawesi Tengah berhak memberikan dukungan sekaligus kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar jalannya pemerintahan dapat lebih serius menjalankan amanat yang dibebankan oleh rakyat.

Rasanya memang tepat apabila saat ini kita sebagai warga Sulawesi Tengah urun rembuk memikirkan kemajuan daerah. Apalagi perhelatan politik Pilkada gubernur sudah terlaksana dengan baik. Terlepas siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai gubernur semua warga Sulawesi Tengah berhak memberikan dukungan sekaligus kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar jalannya pemerintahan dapat lebih serius menjalankan amanat yang dibebankan oleh rakyat.

Hal yang harus menjadi kesadaran bersama (consience collective) baik pemerintah maupun masyarakat adalah bahwa pemerintahan baru nanti merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dengan kata lain program-program dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan kelanjutan wajar dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu program-program yang terbukti baik pada masa lalu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebaliknya yang jelek pada masa lalu kini harus ditinggalkan dalam laci yang terkunci rapat. Memang pernyataan ini terkesan klise tapi tetap relevan untuk dikemukakan, mengingat sifat dan watak pemerintahan kita sering kali terjebak pada subjektivisme pemerintahannya sendiri.

Karena itu kreativitas pemerintahan baru dalam membuat program harus difahami sebagai proses kontinuitas dari pemerintahan sebelumnya. Ini untuk menghindari terjadinya dendamisme antar generasi pemerintahan. Apalagi kalau pemerintahan baru menerapkan prinsipâ€ the winner take allâ€. Bila demikian, pemerintahan lama pasti dipandang sebagai institusi yang seolah-olah tidak pernah berjasa karena itu perlu disingkirkan.

Kondisi demikian tidak boleh terjadi karena jelas tidak menguntungkan bagi kemajuan masyarakat dan daerah. Bayangkanlah misalnya kalau dalam pemerintahan sebelumnya terdapat orang punya sumberdaya yang sangat tinggi tapi kemudian tidak terpakai hanya karena pilihan politik yang bersangkutan berbeda. Asumsi lain bila ada sekelompok masyarakat kemudian tidak mendapat perhatian yang semestinya hanya karena desanya adalah pendukung fanatik figur tertentu. Adalah wajar apabila pilihan-pilihan politik setiap orang atau kelompok berbeda satu sama lain disebabkan oleh perbedaan tingkatan kepentingan dalam jangka pendek.

Meskipun demikian pemerintahan baru tetap berhak menetapkan program-programnya sendiri sebagai wujud kreativitasnya. Ini juga tidak bisa diabaikan disebabkan oleh pilihan strategi dan metode yang akan dijalankan. Untuk memperkaya subtansi strategi dan program diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat.

Saat ini banyak sekali masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan daerah tidak terkecuali kita di Sulawesi Tengah. Ada masalah ekonomi dan kesejahteraan, politik, hokum, budaya, keamanan dan sebagainya. Pemerintahan baru nanti pasti tidak terlepas dengan masalah-masalah tersebut. Karena itu pemerintahan baru nanti harus siap dengan pilihan startegi yang tepat agar masalah-masalah tersebut dapat dicarikan solusinya secara efektif.

Berkaitan dengan pilihan strategi tersebut hendaknya disadari bahwa apapun pilihan teorinya pasti tidak bisa menuntaskan semua permasalahan yang ada. Sebagus apapun konsepnya pasti tidak menyelesaikan semuanya. Mengapa? Karena hakekat sebuah teori adalah ia hanya penyederhanaan atau simplifikasi dari kenyataan. Sedangkan kenyataan atau realitas adalah dimensi ada yang mempunyai banyak sekali variabel.Teori atau konsep hanya menjawab variabel-variabel tertentu, tidak bisa menjelaskan seluruh realitas. Jadi wajar kalau sebuah teori selalu dapat ditemukan anti tesanya. Keberhasilan penerapan sebuah teori tergantung pada sejauh mana variabel-variabel indogen dan eksogen dapat dipahami dengan baik sebagai pendukung maupun penghambat.

. Bila ini dikaitkan pada kepemimpinan pemerintahan maka hal utama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengenali mata rantai permasalahan-permasalahan dan mencari solusi untuk memutus matai rantai tersebut. Satu hal yang menjadi truisme dalam kefilsafatan bahwa ketidakberdayaan atau kegagalan menemukan solusi hidup disebabkan oleh belum optimalnya manusia menggunakan potensi akal yang dimilikinya. Buktinya yang membedakan manusia jaman primitif dengan modern saat ini hanyalah kemampuan menggunakan fikiran. Semakin kuat penggunaan akal fikiran maka manusia semakin dapat menemukan solusi atas hidupnya.

Dengan demikian tidak ada jalan lain apabila kita ingin memutus mata rantai permasalahan pada masyarakat harus dengan membuat masyarakat itu sendiri menjadi cerdas. Artinya yang harus menjadi solusi jangka panjang atas semua masalah yang terjadi adalah pendidikan. Penggunaan potensi akal fikiran yang optimal hanya diperoleh dari suatu pendidikan secara menyeluruh dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut hanya dimungkinkan apabila tercipta suatu masyarakat belajar (learning society) sehingga kelak menjadi masyarakat berpengetahuan(knowledge base society).

Dukungan kearah sana harus dimulai pada usaha-usaha memperkuat negara (baca daerah). Suatu negara yang kuat menurut Rizal Mallarangeng, ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan. Elemen dasar yang ada pada negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga. Jika terjadi pelanggaran pada otoritas ini, ia mampu mengatasinya, kalau perlu dengan alat-alat pemaksa yang dikuasainya. Hanya dengan kekuatan semacam inilah negara mampu menjaga keamanan, ketertiban, kebebasan, serta â€“jika bersifat intervensionis-mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Bagi Francis Fukuyama, aksi-aksi terorisme, penyebaran penyakit, bertahannya tingkat kemiskinan, serta merebaknya perang sipil (penulis: kerusuhan Poso) bukanlah hal ikhwal yang berdiri sendiri. Peristiwa â€“peristiwa itu merupakan gejala politik di mana negara ( daerah) sebagai intitusi terpenting dalam masyarakat gagal menjalankan perannya. Menurutnya, gejala kegagalan semacam itulah yang menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia (Rizal Mallarangeng, 2005).

Hal tersebut disimpulkan oleh Francis Fukuyama setelah melihat fenomena negara yang dianut oleh kaum pro pasar dalam kurun waktu tahun 1980. Pada saat itu kaum liberal menyodorkan strategi deregulasi, debirokratisasi, privatisasi dan semacamnya menjadi alternatif untuk menggerakkan ekonomi. Memang ada hasilnya yakni pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan integrasi pasar.

Namun dalam beberapa hal lain kata Rizal, ia justru membawa problematika baru: berkurangnya peran negara dalam ekonomi juga terkait dengan merosotnya kapasitasnya untuk melakukan fungsinya yang memang perlu.
Bila hal ini ditarik pada pemerintah daerah maka kita perlu memberikan dukungan atas berlangsungnya fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara optimal. Di era otonmi daerah seperti saat ini uasha tersebut semakin menemukan momentumnya. Wallahu Aâ€™lam.

Piala Dunia dan Pembinaan Olahraga Kita

2006-07-29T17:21:00.001+08:00

Tidak ada isu yang paling banyak dibicarakan saat ini menyamai kejuaraan sepakbola piala dunia. Isu itu diperbincangkan oleh seluruh stratifikasi sosial, agama, kebudayaan dimanapun letak geografis manusia di dunia ini. Pada upacara pembukaan yang menampilkan team Jerman melawan Kostarika penonton mencapai 1,5 milyar melalui layar televisi, internet maupun telpon genggam. Sepakbola sudah menjadi mainstream globalisasi, bahkan peradaban saat ini mungkin bisa disebut sebagai peradaban bola.

Tidak ada isu yang paling banyak dibicarakan saat ini menyamai kejuaraan sepakbola piala dunia. Isu itu diperbincangkan oleh seluruh stratifikasi sosial, agama, kebudayaan dimanapun letak geografis manusia di dunia ini. Pada upacara pembukaan yang menampilkan team Jerman melawan Kostarika penonton mencapai 1,5 milyar melalui layar televisi, internet maupun telpon genggam. Sepakbola sudah menjadi mainstream globalisasi, bahkan peradaban saat ini mungkin bisa disebut sebagai peradaban bola.

Para penonton sepakbola rela mengesampingkan pekerjaannya demi menonton team favoritnya. Penonton sepakbola di Indonesia bedagang setiap malam sampai subuh untuk menyaksikan pertandingan demi pertandingan. Pada saat kita ke kantor atau di warung kopi, obrolan kita tidak jauh-jauh dari pertandingan yang kita saksikan semalam. Orang yang sebenarnya tidak hobi akhirnya terikut juga karena semua dijangkiti penyakit demam sepakbola, football fever.

Sebuah pertandingan olahraga pasti nilai positif buat kemajuan suatu bangsa karena olahraga itu sendiri adalah positif. Satu hal yang dapat kita ambil dalam setiap pertandingan olahraga adalah semangat kompetisi. Pada Piala Dunia ini tingkat kompetisi sangat tinggi, sehingga kesalahan sekecil apapun pada sebuah team akan bisa mengakibatkan kekalahan bagi team tersebut. Tapi kekalahan itu sendiri tidak perlu ditangisi. Jika sebuah pertandingan tidak ada yang ada kalah justru pertandingan tersebut kurang menarik. Sehinnga dalam sepakbola atau olahraga apapun tidak dibenarkan memberikan kemenangan lawan karena faktor cinta dan kasih sayang.

Dalam penuturan Bertrand Russel demikian,"jika dua team sepakbola pada masa sekarang ini bertanding, lalu memutuskan bekerjasama karena pengaruh cinta kasih, dengan cara memasukkan gol pertama ke salah satu gawang, kemudian satu gol ke gawang satunya, maka tidak ada seorang pun yang bahagia. Tidak ada alasan menagapa semangat kompetisi yang ada dalam diri para atlit harus dibatasi. Usaha untuk saling menang di antar team, posisi dan aturan main, terbukti merupakan faktor motivasi yang sangat berguna namun jika kompetisi tidak berubah dengan keras dan kasar, kegagalan pinalti tidak harus menjadi bencana seperti dalam perang, atau seperti kelaparan dalam ekonomi yang carut-marut. Kegagalan itu hanya mengkibatkan hilangnya kemenangan. Sepakbola tidak akan menjadi olahraga yang diinginkan jika team yang kalah dibiarkan mati atau ditinggalkan agar kelaparan"(Robert E.Egner, 2003).
Pembinaan dan Fenomena "Idle Talk".

Berikut ini saya paparkan beberapa refleksi dari orang yang awam sepakbola tentang sepakbola kita. Mengapa team sepakbola Indonesia tidak pernah berhasil mencapai piala dunia? Atau mungkin Kejuaraan Piala Dunia sangat tinggi, tapi mengapa di Piala Asia pun belum pernah juara? Bahkan pada saat ini mengalahkan team sesama Asia Tenggara saja sangat sulit? Di lihat dari jumlah penduduk sebanyak 200 juta, sebenarnya tidak sulit menemukan bibit pemain yang berkualitas. Kultur sepakbola di Indonesia pun tidak kalah dengan Brazil maupun Italia. Bisa dibuktikan dengan menanyakan apakah mereka semua pernah menendang atau bermain bola pada masa kecil, jawabannya pasti positif. Dilihat dari kefanatikan, masyarakat (penonton) sepakbola di Indonesia sangat tinggi, saking fanatiknya sehingga sering terlibat perang antar supporter. Ini tidak hanya terjadi pada pertandingan besar, pertandingan antar kampung pun demikian. Tapi sekali lagi mengapa pada akhirnya team sepakbola Indonesia belum pernah berprestasi di tingkat dunia pada hal semua faktor dasar maupun pendudukung relatif tersedia?

Para pakar sepakbola Indonesia akan mudah menemukan jawabannya. Orang yang punya wawasan sepakbola pun akan bisa menyediakan argumen yang memadai. Walaupun jawabannya semua terkesan apologetik. Atas refleksi pertanyaan di atas, disini tidak dipaparkan argumen teknis ala sepakbola, tapi saya mencoba menguraikan pengamatan saya secara sederhana yang mencakup pembinaan olahraga pada umumnya.

Pada dasarnya pembinaan olahraga atau sepakbola kita pada umumnya sudah meninggalkan apa yang disebut sebagai â€œpracticing sportâ€. Sepakbola sebagai â€œpracticing sportâ€ mengharuskan pembinaan difokuskan pada praktek secara komprehensif. Pembinaan olahraga kita lebih banyak pada â€œtalking sportâ€. Artinya pembina olahraga maupun pelatihnya lebih banyak melakukan obrolan daripada membina atau melatih. Secara simbolis hal ini bisa dilihat pada momen Piala Dunia saat ini dimana para pakar sepakbola maupun masyarakat umum sangat pandai memberikan alasan-alasan teknis mengapa sebuah team bisa menang ataupun kalah.

Melakukan pembinaan tidak hanya paruh waktu seperti yang terjadi selama ini. Seharusnya membina olahraga harus menjadi sebuah pekerjaan yang profesional. Pembina olahraga bukan merupakan orang yang menganggur. Artinya semua pengurus olahraga harus benar-benar menekuni pekerjaan itu dalam membina olahraga. Tidak seperti selama ini dimana para pengurus olahraga dijabat oleh para pejabat yang pasti tidak mempunyai waktu yang banyak, karena itu tidak professional. Apalagi kalau pejabat tersebut tidak punya kompetensi apa-apa pada bidang olahraga tersebut.

Tentang olahraga sebagai â€œtalking sportâ€ ini, analisis dari Heidegger di dalam buku â€œBeing and Timeâ€ dibawah judul bab Idle Talk sangat menarik. Kata Heidegger, â€œ Idle Talk merupakan kemungkinan untuk memahami segala sesuatu tanpa harus terlebih dahulu membuat seseorang memiliki hal tersebutâ€¦â€¦â€¦..Apabila hal ini dilakukan, idle talk akan terbentuk; bersiaga untuk menjaga sesuatu dari bahaya. Idle talk merupakan sesuatu dimana setiap orang dapat melakukannya; ia tidak hanya melepaskan seseorang dari tugas-tugas pemahaman sejati, tapi mengembangkan semacam intenlijibilitas yang tak terdiferensiasi, dimana tidak satupun yang tak lagi tersingkapkanâ€. Idle Talk tidak memiliki semacam wujud yang secara sadar menukar sesuatu (consciously passing off) dengan lainnyaâ€¦â€¦â€¦.Dengan demikian, watak dasarnya , idle talk merupakan sebuah penutup (closing-off) , karena melongok kembali apa yang dibicarakan , semakna dengan memahami perkara yang tak akan ada selesainyaâ€.(Umberto Eco, 1987).

Berdasarkan analisis Hidegger itu boleh jadi pembinaan olahraga kita hanya seperti â€œidle talkâ€, pembicaraan menganggur. Olahraga kita hanya banyak dibicarakan dan didiskusikan. Bila olahraga sudah menjadi â€œidle talkâ€, maka olahraga sebagai praktek, aktivitas, tidak lagi hadir, namun eksis demi alasan ekonomi; dan yang hadir disana hanyalah obrolan olahraga. Ketika sampai pada â€œidle talkâ€, semangat olahraga yang bersifat kompetisi akan bergeser pada tingkatan yang benar-benar politis. Seperti yang dikemukakan Umberto Eco,â€ obrolan mengenai olahraga memiliki seluruh karakteristik perdebatan politik. Karena yang menjadi tema adalah apa yang harus dilakukan pemimpin, apa yang telah meraka lakukan, apa yang dapat kita lakukan agar seiring dengan mereka, apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadiâ€. Hanya saja objeknya bukan kepemimpinan istana ataupun parlemen tapi olahraga .

Deskripsi inilah yang terjadi juga di Indonesia, dimana perebutan posisi jabatan pada induk organisasi olahraga seringkali bersifat politis sebanding dengan perebutan struktur jabatan di pemerintahan. Tidak mengherankan banyak induk olahraga yang tidak melakukan pembinaan secara optimal karena sudah merasa membina. Jangan-jangan ini adalah fakta dari â€œidle talkâ€. Tapi saya berharap mudah-mudahan saya keliru. Wallahu Aâ€™lam.

Ramai-Ramai Ke Kongres KNPI

2006-07-29T17:17:00.001+08:00

Ke kongres KNPI? Siapa yang tidak mau. Apalagi kalau semua fasilitas ditanggung. Seperti diketahui tanggal 19-21 Desember mendatang memang akan dilaksanakan kongres KNPI di Jakarta.

Ke kongres KNPI? Siapa yang tidak mau. Apalagi kalau semua fasilitas ditanggung. Seperti diketahui tanggal 19-21 Desember mendatang memang akan dilaksanakan kongres KNPI di Jakarta.

Seperti priode-priode sebelumnya minat dari para aktivis KNPI untuk mengikutinya sangat tinggi. Tidak heran KNPI setiap daerah akan mengirim delegasinya dalam jumlah yang besar. Sebagai gambaran KNPI Sulteng telah memutuskan akan mengirim peserta lebih dari 70 orang. Ini tidak termasuk yang dikirim oleh pengurus di kabupaten dan kota. Bila ditambah dengan peserta dari kabupaten/kota tersebut pasti jumlahnya ratusan.

Konsekuensinya biaya yang digunakan pasti sangat besar. Cobalah dihitung biayanya. Ongkos transportasi pesawat Palu-Jakarta sekitar 1,2 juta. Dengan asumsi yang berangkat sekitar 70 orang berarti ongkos transportasi sekitar 84 juta, PP sekitar 168 juta. Itu baru ongkos transportasi. Dari mana uang tersebut? Tentu yang paling besar dari sumbangan pemerintah walaupun mungkin ada sejumlah individu yang menyumbang.

Terlepas dari itu, bagi ukuran sejumlah OKP dana sejumlah itu tentu sangat besar. Bila ada OKP yang protes pada pemerintah tentunya sangat beralasan. Betapa tidak, pemerintah dengan mudahnya memberikan sumbangan dana yang begitu besar pada KNPI. Sementara disisi lain OKP dengan segala kegiatannya sangat susah mendapatkan dana sebesar itu. Pada hal antara OKP dan KNPI adalah mitra yang sejajar.

Seharusnya yang lebih diprioritaskan untuk memperoleh dana pembinaan dari pemerintah adalah OKP karena OKPlah yang sebenarnya melakukan perkaderan generasi muda. Klaim KNPI sebagai laboratorium kader adalah tidak berdasar. Memang ada semacam perkaderan seperti studi regional atau lainnya, tapi itu tidak seketat yang dilakukan organisasi kemahasiswaan. Yang dirasakan KNPI lebih banyak melakukan intrik politik.

Sekarang coba kita bandingkan dengan biaya pelaksanaan Latihan Kader 1 (Basic Traning) HMI. Untuk HMI cabang Palu, setiap LK I dibutuhkan dana rata-rata sebesar 1,5 juta untuk 30 orang peserta. Andaikan dana sebanyak 168 juta dikonversi pada LK 1 maka berarti HMI mampu melasanakan perkaderan sebanyak 112 kali yang berarti juga sebanyak 3360 orang kader baru direkrut.

Selanjutnya bandingkan dengan efektivitas kegiatannya. Berdasarkan pengalaman mengikuti perhelatan organisasi semacam kongres, para perserta kebanyakan tidak serius dalam mengikuti setiap sesi acara. Mereka lebih banyak jalan-jalan atau sekedar ngobrol dengan sesama aktivis di luar. Maka tidak heran bila ruangan persidangan menjadi kosong karena sibuk dengan lobi-lobi di restoran-restoran dan hotel-hotel mewah.

Yang menjadi pusat perhatian selama kongres adalah pemilihan ketua umum. Kandidat ketua umum masing-masing berusaha menyediakan fasilitas yang terbaik bagi para peserta. Ini dimaksudkan untuk menarik simpati agar delegasi bersedia memilihnya. Bukan hanya itu sudah lazim apabila setiap kandidat menyediakan sejumlah dana transportasi bagi para peserta. Sekalipun pada esensinya jelas sebagai money politik namun untuk memperhalus penyebutan dana ini tidak disebut sebagai money politik tapi cost politik Bahkan tidak jarang kandidat ketua umum menyediakan preman untuk menekan peserta.

Dari sini dapat dinilai bahwa forum kongres tidak bisa diharapkan menjadi ajang pendidikan politik pemuda yang beradab. Karena tidak jarang para peserta menggunakan cara-cara politik primitif dengan menghalalkan segala macam cara seperti intimidasi, money politik dan sebagainya. Pilihan politik bukan atas dasar visi yang cerdas tapi atas faktor-faktor yang sifatnya primordial dan materi. Dengan sendirinya peserta yang ikut tidak memperoleh nilai tambah. Justru para peserta hanya melampiaskan syahwat politiknya dan syahwat lain yang jauh dari idealisme pemuda.

Hal tersebut berlawanan secara diametral dengan Latihan Kader HMI. Para peserta degembleng selama khusus selama 5 hari. Kepadanya diberikan materi-materi yang bertumpu pada 3 aspek yakni, afektif, kognitif dan psikomotorik. Intinya adalah menanamkam proses ideologisasi terhadap kader.

Sejauh ini HMI sukses melakukan itu. Bahkan bisa dikatakan organisasi sipil yang paling sukses melakukan ideologisasi adalah HMI. Buktinya bisa dilihat dari alumninya. Walaupun spektrum ideologi alumni HMI sangat luas dan beragam, ada radikal, fundamentalis, moderat bahkan pada sisi-sisi tertentu sangat liberal dan sekuler namun semua masih tetap mengaku sebagai alumni HMI.

Sebenarnya ada contoh penggunaan dana yang sangat efektif dari seorang aktivis pada zamannya. Almarhum Nurcholish Madjid pada waktu menjabat ketua umum PB HMI pernah diundang berkunjung ke Amerika Serikat. Dia diundang karena Duta besar Amerika Serikat menjuluki HMI pada saat itu sebagai the most powerfull student organisation in Indonesia. Disamping itu pemerintah Amerika ingin memperlihatkan kepada Nurcholish Madjid apa yang menjadi sasaran kebenciannya selama ini.

Pada kunjungan tersebut segala biaya ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat. Setelah kunjungannya Amerika selesai dia melanjutkan ke negara-negara Timur Tengah. Biaya kunjungannya ini diperoleh dari sisa dari biaya kunjungan ke Amerika Serikat. Di Timur Tengah dia berhasil berdialog dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam.

Fakta-fakta yang dijumpainya di Timur Tengah itulah yang berhasil mempengaruhi pemikiran keislamannya kemudian. Sepulangnya di Indonesia, dia kemudian menuliskannya dalam sebuah paper. Pada saat Kongres Malang, paper ini-setelah disempurnakan-berhasil ditetapkan menjadi dokumen organisasi yang paling penting di HMI. Itulah yang dikenal sebagai Nilai Dasar Perjuangan atau Nilai Identitas Kader (NDP/NIK). NDP kemudian menjadi semacam doktrin ideologi HMI sampai saat ini.

Bila para aktivis KNPI dalam setiap keikutsertannya dalam forum semacam kongres bila berhasil membawa pulang pikiran-pikiran baru, tentu sangat baik. Baik bagi dirinya maupun baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Sayang sekali belum ada yang dedikasi demikian. Bahkan sebaliknya kebanyakan peserta hanya meninggalkan cerita kemewahan hotel yang menjadi tempat menginapnya atau cerita restauran tempat makan yang mewah bersama para kandidat.

Tentu membandingkan kongres dengan Basic Traning HMI adalah suatu hal yang tidak memadai. Karena bagaimanapun forum kongres merupakan pusat interaksi politik tertinggi secara nasional ditingkat kepemudaan. Dalam hal ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ada yang program OKP yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Jelasnya saya ingin mengatakan untuk apa mengirim delegasi peserta sebanyak itu kalau hanya dijadikan sebagai ajang kunjungan wisata ke Jakarta.

Tentu masih banyak program yang sama dari organisasi lain yang serupa sehingga perlu mendapat prioritas bantuan. HMI saya jadikan contoh karena kebetulan saya mengenal betul organisasi ini.
Jangan sampai KNPI dituduh seperti para pejabat pemerintah dan legislatif yang gemar melakukan studi banding yang hanya dipergunakan sebagai ajang kunjungan wisata. Bila demikian halnya, pemuda hasil didikan KNPI tidak bisa diharapkan sebagai creative minority.Wallahu A'lam

Mengenang Nurcholish Madjid

2006-07-29T17:11:00.001+08:00

Selasa, 30 Agustus 2005, Radar Sulteng

Sampai dengan artikel ini ditulis ada sekitar 15 sms yang mengabarkan kepada saya bahwa cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid wafat. Berita ini tentu saja mengagetkan karena satu hari sebelum wafatnya beliau kondisi kesehatannya dikabarkan membaik (Radar Sulteng Minggu, 28 Agustus 2005). Tapi takdir Allah berkendak lain. Beliau meninggal hari Senin 29 Agustus 2005 pukul 14.00 di rumah sakit pondok Indah Jakarta.

Sampai dengan artikel ini ditulis ada sekitar 15 sms yang mengabarkan kepada saya bahwa cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid wafat. Berita ini tentu saja mengagetkan karena satu hari sebelum wafatnya beliau kondisi kesehatannya dikabarkan membaik (Radar Sulteng Minggu, 28 Agustus 2005). Tapi takdir Allah berkendak lain. Beliau meninggal hari Senin 29 Agustus 2005 pukul 14.00 di rumah sakit pondok Indah Jakarta.

Banyak sekali yang dapat dikemukakan tentang kiprah mantan Ketua Umum PB HMI dua priode ini. Namun saya hanya ingin mengenang beliau dalam konteks komitmen kepemimpinan.

Seperti diketahui masih banyak permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Tapi bukan berarti pemerintah kita tinggal diam. Hanya saja masih dipertanyakan kesungguhan komitmen bagi para elit kita dalam menangani setiap permasalahan bangsa.

Inilah yang kemudian membuat cendekiawaan muslim Nurcholish Madjid menggelar suatu acara yang dimaksudkan untuk menagih komitmen dari para pemimpin bangsa tersebut beberapa waktu yang lalu.

Nurcholish Madjid sering mengulang pernyaataan Mantan Presiden Soekarno yang sedikit direvisinya yaitu, Zamen Bundeling Van Alle Krachten Van De Natie, Menyatukan Tekad bersama untuk membangun bangsa. Dengan kata lain diperlukan kesungguhan komitmen dari semua elemen bangsa untuk secara sadar dan ikhlas melaksanakan amanat rakyat.

Memang selama enam puluh tahun merdeka bangsa kita telah melaksanakan proses pembangunan. Bila diklasifikasi pada berbagai sektor mungkin saja pemerintah mengklaim adanya keberhasilan. Tetapi secara umum rakyat yang silent majority akan berpretensi mengatakan gagal.

Khusus bila kita bandingkan dengan negara tetangga yang memulai proses pembangunannya waktunya relatif sama dengan kita, rakyat akan semakin cemburu. Mengapa Malaysia yang belakangan merdeka justru lebih maju. mengapa Jepang yang hancur lebur dijatuhi bom atom tahun empat puluh lima sudah memasuki apa yang disebut Rostow sebagai High Mass Consumption? Jawaban standar atas berbagai kegagalan tersebut disimpulkan sebagai kegagalan penataan sistem dan sebab-sebab kultural. Analisis yang lebih jauh tentang hal ini tidak mungkin di sini karena keterbatasan tempat.

Yang ingin ditegaskan adalah bila kita ingin lebih baik di masa depan kita harus memperbaharui komitmen kebangsaan kita. Komitmen kita untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan amanat pembangunan.

Komitmen itu harus dimulai dari para pemimpin bangsa. Menurut Nurcholish Madjid (1999) ungkapan Jawa yang kini menjadi salah satu adagium politik kita, ing ngarso sung Tulodo (di depan memberi teladan depan) tidak hanya benar sebagai petunjuk apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin, tetapi justru lebih benar lagi karena ia menggambarkan kenyataan sosial apa yang menjadi akibat dari peranan kepemimpinan. Yakni, ungkapan itu menunjukkan bahwa para pemimpin, mau atau tidak mau akan berperan sebagi teladan untuk yang dipimpin, baik maupun buruk.

Walupun demikian kita harus tetap mengawal para pemimpin tersebut. Sebab bagaimanapun iklim klimatologis birokrasi Indonesia masih dalam lumpur pragmatisme yang korup, inefisien dst.

Pengalaman seorang birokrat (Anharudin, 96) menunjukkan begitu seorang memasuki dunia atau tatanan birokrasi, maka ia mau tidak mau harus hanyut dan tenggelam dalam logika dan cara berfikir yang pragmatik. Bahkan pragmatisme itu kalau perlu dibarengi dengan pengorbanan nilai-nilai moral dan integritas pribadi.

Dalam konteks itu peran cendekiawaan seperti yang dicontohkan Cak Nur mutlak dilakukan. Kita harus terus menerus mendorong agar semua janji dan komitmen dari pemerintah harus segera dilaksanakan. Tanpa daya dorong yang sangat keras dari seluruh elemen bangsa birokrasi pemerintah tidak mungkin melasanakan tugasnya dengan penuh kesungguhan.

Kini cendikiawan yang menurut DR. Salim Said paling berpengaruh di Indonesia tersebut telah meninggalkan kita semua. Pesan beliau yang terakhir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bisa mengurus bangsa ini dengan baik. Kepadanya kita haturkan doa, semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah SWT.

Model Berfikir Penyelesaian Teror Poso

2006-07-29T17:04:00.001+08:00

Berlanjutnya kembali berbagai tindak kekerasan dan teror yang terjadi di Poso membuktikan bahwa metode penanganan yang selama ini diterapkan tidak efektif. Sinyalemen ini diperkuat dengan terjadinya kembali teror bom yang menghancurkan sebuah Pura di Poso pada hari Jumat yang lalu (Kompas, Sabtu 11 Maret 2006). Sebelumnya telah terjadi beberapa peristiwa yang serupa.

Berlanjutnya kembali berbagai tindak kekerasan dan teror yang terjadi di Poso membuktikan bahwa metode penanganan yang selama ini diterapkan tidak efektif. Sinyalemen ini diperkuat dengan terjadinya kembali teror bom yang menghancurkan sebuah Pura di Poso pada hari Jumat yang lalu (Kompas, Sabtu 11 Maret 2006). Sebelumnya telah terjadi beberapa peristiwa yang serupa.

Walaupun telah terbentuk Komando Operasi Keamanan dan satgasus Poso, tindakan teroris tetap saja tidak dapat dicegah. Bila dibandingkan dengan Konflik Ambon yang relatif telah selesai, peristiwa ini menarik untuk kembali ditelaah khususnya tentang paradigma penanganan konflik yang telah bertahun-tahun.

Ada perbedaan yang mencolok antara pelaku pemboman di Timur Tengah misalnya di Irak maupun di Palestina dengan pelaku pemboman yang terjadi di Poso. Pelaku pemboman di negara-negara Palestina atau di Irak senantiasa dapat diketahui dengan cepat. Hal ini karena setiap kali selesai melakukan aksinya pasti ada orang atau kelompok tertentu yang bertanggung jawab. Karena itu motifnya pun dapat segera diketahui.

Para pelaku pemboman di Irak dan Palestina mempunyai motif yang relatif seragam yakni melakukan serangan balasan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel di kawasan tersebut. Yang menjadi common enemy-nya adalah Amerika dan Israel.Pelakunya memahami tindakan mereka sebagai jihad yang menurut keyakinan mereka balasannya adalah surga.Jadi motifnya bisa dikatakan sebagai motif religius yang dibungkus politik.

Pelaku pemboman dan aksi teror lainnya di Poso tidaklah demikian. Jangankan mengetahui pelakunya motifnya pun sulit ditebak. Pihak keamanan pada satu kesempatan mengemukakan bahwa pelaku teror di Poso adalah berkaitan dengan jaringan Al-Qaedah, tetapi diwaktu lain menyebut pelakunya terkait dengan PKI dan seterusnya. Tidak mengherankan analisis terhadap motifnya tidak seragam. Ada yang menyebut motif ekonomi, politik, rivalitas agama bahkan motif terbaru adalah kasus korupsi. Oleh karena itu meyelesaikan aksi kekerasan poso diakui tidaklah mudah. Sebab kasus ini melibatkan banyak sekali faktor yang terkait di dalamnya.

Mengapa terjadi terorisme? Pertanyaan inilah yang diajukan oleh Giovanna Borradori(2005) kepada Jurgen Habermas dan Jaques Derrida setelah terjadinya peristiwa 11 September. Analisis Habermas diadasari keyakinannya atas konsep demokrasi yang dapat menyelesaikan seluruh problema yang tidak dapat diatasi. Hal ini karena Habermas tumbuh menjadi Dewasa di Jerman dimana demokrasi bukan hanya merupakan realitas, melainkan realitas yang direngkuh secara bergairah.

Inti demokrasi adalah penekanan pada emansipasi sebagai semacam pengalaman diri, sebab didalamya proses pemahaman- diri terkait dengan suatu peningkatan otonomi (Borradori,ibid). Namun bagi Habermas, pengenalan-diri mesti diorientasikan kepada arah yang paling spesifik untuk mengembangkan otonomi penilaian dan kebebasan tindakan.

Yang paling subtansial ialah pengenalan-diri ini asumsinya kita belajar mengenal siapa diri kita sebagai pelaku-pelaku yang otonom dari relasi-relasi yang dasar dengan orang lain. Agar komunikasi berhasil diperlukan dipihak pembicara maupun pendengar, adanya suatu keikatan untuk mengatakan suatu kebenaran dan untuk memaksudkan secara persis apa yang dikatakannya.

Jika demikian pantas jika konflik dan teror di Poso masih berlarut-larut. Halnya paradigma demokrasi dalam penyelesaian kasus tersebut tidak tercapai. Paradigma penyelesaian teror di Poso masih bersifat partisan. Dengan paradigma ini maka kesetaraan menjadi tidak ada.

Pemerintah memakai modelnya sendiri dengan pendekatan keamanan yang ektensif sementara pelaku teror sebenarnya ingin suatu pola penyelesaian yang menyeluruh. Peledakan bom dan tindakan kekerasan lainnya adalah semestinya dipahamai sebagai simbol yang membahasakan makna-makna tertentu. Dengan pola partisan maka akan mengeliminasi â€œdialogâ€ yang sebenarnya diperlukan bagi sebuah penyelesaian yang bersifat demokratis

Lain halnya dengan Habermas, Derrida mengimbau adanya suatu refleksi yang ketat tentang konsep pengampunan. Kata Derrida, â€œDi dalam semua episode penyesalan, pengakuan, pengampunan atau apologi, yang berlipat ganda dipanggung geopolitik sejak perang terakhir, dan didalam suatu gaya yang terakselerasi dalam beberapa tahun terakhir ini, orang melihat bukan hanya individu, melainkan juga keseluruhan komunitas, korporasi professional, wakil hirarki gereja, penguasa, dan kepala Negara minta pengampunan. Mereka melakukan ini di dalam suatu bahasa ke-Abrahaman yang (dalam kasus Jepang dan Korea, misalnya) bukan bahasa agama dominant masyarakat mereka, tetapi telah menjadi idiom universal didalam hukum, politik,ekonomi,atau di dalam diplomasi: pada waktu yang sama pelaku dan gejala internasionalisasi iniâ€(Borradori,ibid).

Kiranya tidak perlu dielaborasi frasa dari Derrida tersebut karena telah jelas maknanya dimana intinya adalah pengampunan dari seluruh elemen. Akan tetapi yang perlu difahami adalah penyelesaian yang bersifat integratif ini jelas bagi pemerintah mempunyai kesulitan. Pelaku teror menurut pemerintah pastilah orang-orang yang sudah pasti bersalah yang dengannya akan dikenakan hukuman.

Tetapi dengan â€œmembebaskanâ€ mereka juga bukan merupakan tindakan yang arif pada saat ini. Bila itu dilakukan masyarakat akan menuduh sebagai pemerintah yang tidak tegas dan tidak konsekwen dalam pelaksanaan hukuman. Disisi lain dengan melakukan tindakan keras maka pelaku teror juga akan membalas dengan tindakan yang keras pula.

Menurut persepsi pelaku teror kondisi bangsa saat ini juga merupakan â€œulahâ€pemerintah sendiri yang tidak mengindahkan nilai-nilai religius, kultural, dan sosial politik yang dipahami oleh para pelaku teror tersebut.Misalnya Bom Bali. Menurut pelaku pemboman motif melakukan hal tersebut karena ingin membalas kepada negara-negara Barat yang banyak melakukan ketidakadilan terhadap muslim di seluruh dunia. Begitu seterusnya sehingga penyelesainnya berlarut-larut.

Jalannya keluarnya adalah seperti yang disarankan oleh Habermas di atas. Para aktor yang terlibat mesti mengenali diri masing-masing. Pemerintah yang berperan sebagai aktor utama dalam resolusi konflik harus juga mengenal dirinya. Maknanya pemerintah harus berani instropeksi diri manakala adalah kesalahan-kesalahan sistem yang dibuatnya. Begitupun semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya pengenalan diri maka masing-masing pihak akan timbul penilaian masing-masing. Dengan penilaian tersebut akan timbul kesadaran baru melalui proses komunikasi secara integratif.

Diatas semua itu kita juga perlu mempertimbangkan konsep pengampunan dari Derrida. Menurut Borradori, dapat dibedakan dua jenis pengampunan. Yang pertama, ialah,â€pengampunan bersyaratâ€ yang syaratnya ialah dapat dikalkulasikannya hukuman. Tipe pengampunan ini serng mengikuti suatu tindakan penyesalan dimana pihak bersalah akan berjanji tidak akan melibatkan diri di dalam apa pun yang memerlukan pengampunan.

Tipe pengampunan kedua diistilahkan â€œtanpa syaratâ€ karena terdiri atas mengampuni tanpa syarat apa yang tak dapat diampuni.Masalahnya adalah apakah pengampunan jenis ini dapat betul-betul dapat diterapkan mengikat ada subtansi pokok yakni hal yang tak dapat diampuni? Bagi yang mengklaim diri benar pasti susah mengaminiya. Wallahu A'lam

Membangun spritualitas birokrasi

2006-07-29T16:57:00.001+08:00

Pada esensinya kekuasaan bersifat suci. Ia merupakan salah satu sifat yang melekat pada Tuhan. Tanpa kuasa mustahil ada keteraturan pada alam raya ini. Karena itu alam bersifat kosmos artinya teratur sebagai bagian dari kekuasaan ilahi.Pada esensinya kekuasaan bersifat suci. Ia merupakan salah satu sifat yang melekat pada Tuhan. Tanpa kuasa mustahil ada keteraturan pada alam raya ini. Karena itu alam bersifat kosmos artinya teratur sebagai bagian dari kekuasaan ilahi.

Tetapi jika kekuasaan itu sudah dilekatkan pada diri manusia, kekuasaan itu mengikut pada sifat manusia yang mengendalikannya. Jika ia dipelihara oleh manusia yang baik maka ia pun besifat baik. Sebaliknya jika ia melekat pada manusia yang jahat maka ia pun bersifat jahat. Dengan kata lain pengendalian kekuasaan terletak pada manusia yang ada dibelakangnya, the man behind the gun.

Karena hakikat kekuasaan adalah suci, maka sebenarnya selalu saja ada potensi untuk menjadi baik. Nabi Muhammad SAW, pernah memegang kekuasaan.Pada saat itu beliau menjalankan kekuasaannya tanpa pernah menyeleweng. Beliau memerintah dengan keadilan. Pada saat itu terjadi ketertiban sipil, penegakan hukum yang konsisten. Karenanya tidak ada demostrasi massa yang berakibat pembunuhan seperti di Freeport, juga tidak ada KKN pada birokrasi. Dengan kekuasaan beliau, semua masalah bisa dialogkan dengan penyelesaian yang tuntas.

Ada contoh lain yang berlawanan yakni ketika Firâ€™aun berkuasa. Ketika itu dengan segala kecanggihan politiknya Firâ€™aun mampu menjalankan kekuasaannya dengan sifat yang sangat otoriter. Firâ€™aun tidak mengenal dialog, bahkan segala keputusan dan kebenaran mutlak ada padanya. Dengan sifat pengingkarannya, ia dihukum Tuhan dengan cara menenggelamkannya di laut pada saat ia dan pasukannya mengejar nabi Musa.

Lantas kita pilih yang mana? Tentu mengikuti petunjuk agama, bahwa telah jelas yang benar itu sebagai benar dan yang bathil sebagai bathil. Kebenaran pasti mengalahkan kesesatan.

Semua masyarakat Sulawesi Tengah dengan dilantiknya Gubernur Baru nanti pasti mempunyai ekspektasi yang sama. Mereka akan ingin segera melihat negeri ini mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Kita ingin ada perubahan dalam semua level baik di pemerintahan maupun di masyarakat pada umumnya. Perubahan yang dimaksud, misalnya masyarakat lebih sejahtera, penegakan hukum lebih adil, menuntaskan pelaku-pelaku korupsi, dan sederet keinginan dan harapan yang intinya menuju pada kondisi yang lebih baik dan lebih maju.

Tentu semua ini tidak boleh dibebankan pada pemerintah saja. Semua warga masyarakat, kelompok maupun individu harus berpatisipasi dengan kapasitasnya masing-masing. Pemerintah harus komitmen pada tugasnya sebagai pelayan publik sementara masyarakat madani harus juga menjalankan fungsinya sebagai kekuatan pembaharuan.

Penanggung jawab semua atas maujudnya harapan masyarakat pastilah para pemimpin baik formal (pemerintahan) maupun informal. Tetapi tanggung jawab pemimpin informal hanyalah tanggungjawab kutural dan moral, sementara tanggungjawab pemimpin formal di pemerintahan adalah tanggung jawab politik. Kira-kira kewajibannya dalam bahasa agama masing-masing disebut fardu kifayah dan fardu ain. Atau bisa juga disetarakan dengan tugas dalam suatu kepanitiaan yakni tugas sebagai panitia pengarah(streering committee) dan tugas panitia pelaksana (orgainizing committee).

Ini rasional sekali. Pertama, pemimpin pemerintah mempunyai mesin birokrasi yang tugasnya mengurusi semua kepentingan masyarakat. Atas dasar ini mereka mendapat imbalan berupa gaji. Kedua, para pemimpin pemerintahan dapat mengelola dana yang tersimpan di kas-kas pemerintah sesuai dengan peruntukannya.

Tetapi ada penyakit bawaan kekuasaan yang sudah banyak menjangkiti oleh orang yang berkuasa. Sebutlah korupsi, kolusi dan nepotisme. Lainnya sombong, otoriter dan tidak mau mendengarkan aspirasi.

Jika penyakit-penyakit ini terjangkit pada para pemimpin maka tujuan kekuasaan mustahil akan tercapai secara optimal. Birokrasi yang menjadi perantara tujuan kekuasaan tidak bisa berfungsi dengan baik. Malahan birokrasi akan mudah mengabdi pada kepentingan pada orang yang berkuasa.

Birokrasi memang amat mudah dikendalikannya oleh pemegang kekuasaan. Apalagi jika kekuasaan masih berada pada system sentralisme seperti pada zaman orde baru. Semua hal ditentukan dari atas (top down) tanpa ada mekanisme partisipasi yang alami. Walaupun sistem negara kita bisa dikatakan telah demokratis, kecenderungan untuk terjadinya sentralisme tetaplah ada walupun tidak sebesar pada era yang lalu. Kecenderungan ini bisa meningkat apabila orang yang memegang kekuasaan mempunyai agenda pribadi (hidden agenda) misalnya ingin memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya.

Sasaran pertamanya adalah bagaimana menguasai birokrasi agar semua kepentingannya bisa diakomodir. Untuk mengusai birokrasi sepenuhnya, dicarilah orang yang yang mau diajak â€œkerjasamaâ€ (tanda kutip untuk menunjukkan pengertian yang negative) untuk kemudian didudukkan dalam suatu jabatan. Inilah awal mula kolusi, dan korupsi.

Pada kondisi demikian, birokrasi menjadi tidak profesional. Kerjanya tidak optimal karena proses rekrutmen tidak berdasarkan kreteria profesional atau merit sistem. Hanya berdasarkan pertimbangan politik balas jasa. Pada akhirnya kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Pelayanan publik pun menjadi terbengkalai.

Agar semua ini tidak terjadi, maka sejatinya birokrasi harus diarahkan pada kokohnya kesadaran spritualitas(sense of spirituality). Landasan spritualitas itulah yang menaungi tindakan-tindakan birokratis yang bersendikan kebebasan serta kepatuhan pada prinsip yuridis yang sah dan rasional. Nilai spiritualitas harus kokoh kuat sehingga tidak ada kepatuhan yang tidak berdasar pada job description masing-masing.

Fungsi pemegang kekuasaan adalah sebagai sumber kesadaran arah dan tujuan (sense of direction and purpose). Maka pemegang kekuasaan harus memberikan perintah yang mempunyai tujuan yang jelas. Bila ada terjadi kekeliruan atau penyelewengan wewenang harus diberikan sangsi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan. Sebaliknya jika berprestasi harus diberikan penghargaan yang pantas.

Disamping terbuka kepada bawahan, maka pemegang kekuasaan pun harus terbiasa terbuka kepada lingkungan sosial. Adanya masyarakat yang menyampaikan kritik dan aspirasi -dengan berbagai metodenya -harus dipahami sebagai pelaksanaan tugas yang belum optimal. Dengan begitu akan timbul usaha yang sungguh-sungguh (jihad) dalam melaksanakan tugas yang menjadi sasaran kritik.

Jika masyarakat mengkritik, maka penguasa harus mawas diri dan introspeksi agar kita tidak menjadi sasaran kritik yang terus-menerus.. Maka kita selalu diperintahkan oleh Tuhan agar selalu berbuat di jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai lagi tersesat.

Korupsi , Penyebab Aksi Teror Di Poso dan Palu?

2006-07-29T16:51:00.001+08:00

Untuk sebuah produk, publikasi dalam berbagai bentuknya merupakan hal yang paling ensensial dalam pemasaran. Tanpa publikasi niscaya suatu produk tidak akan dikenal di tengah masyarakat. Publikasi secara sederhana diartikan sebagai tindakan untuk mengenalkan sesuatu baik berupa barang atau kebijakan pada publik.

Untuk sebuah produk, publikasi dalam berbagai bentuknya merupakan hal yang paling ensensial dalam pemasaran. Tanpa publikasi niscaya suatu produk tidak akan dikenal di tengah masyarakat. Publikasi secara sederhana diartikan sebagai tindakan untuk mengenalkan sesuatu baik berupa barang atau kebijakan pada publik.

Cara melakukan publikasi bermacam-macam. Tetapi pada dasarnya publikasi ada dilakukan secara langsung dan ada yang tidak langsung. Yang dilakukan secara langsung dapat berupa pengiklanan (advertising), seminar, ataupun dilakukan dari mulut ke mulut. Yang tidak langsung dapat berupa kejadian atau suatu peristiwa yang mendapat liputan luas dari media massa sehingga daerah yang menjadi tempat peristiwa tertentu menjadi terkenal.

Akhir-akhir ini Sulawesi Tengah mendapat publikasi yang sangat luas dari media massa. Bukan karena Sulawesi Tengah mengiklankan daerah secara besar-besaran tetapi karena di Sulawesi Tengah terjadi beberapa peristiwa yang sangat menghebohkan secara nasional.

Sekedar menyebutkan contoh-contoh mutakhir, pemenggalan kepala siswi SMU di Poso, terbunuhnya tiga orang polisi oleh kelompok Madi, penembakan dosen Untad, pemeriksaan pejabat dinas sosial dan seterusnya.

Sayangnya peristiwa-peristiwa tersebut alih-alih mengangkat citra daerah yang positif tetapi justru publikasi media massa atas peristiwa tersebut menurunkan citra daerah ke level yang sangat rendah khususnya dalam bidang keamanan.

Namun dalam hal ini media massa sudah pada posisi on the right track. Dengan begitu media massa telah memberikan kontribusinya untuk mengungkap berbagai kasus yang terjadi di daerah ini.

Realitas permasalahan daerah ini memang begitu besar. Sayangnya pemerintah pusat tidak memberikan perhatian yang optimal terhadap penyebab utama terhadap teror di daerah ini. Kesan kita terhadap penyelesaian Poso sangat lamban.

Dibanding dengan bom Bali, teror yang terjadi di Poso dan Palu sangat lamban penyelesaiannya. Sehingga dalam salah satu artikel yang ditulis oleh anggota DPD dari Sulteng M.Ikhsan Loulembah pernah mengkritik yang bernada keluhan soal ini. Mengapa persoalan Poso tidak menjadi perhatian pemerintah pusat sejak dari dulu?

Masyarakat Sulawesi Tengah memang pantas protes terhadap perlakuan pemerintah pusat maupun daerah. Karena gangguan keamanan seperti ini siapapun pasti tidak nyaman. Sekarang akibat seringnya terjadi penembakan, masyarakat merasa was-was bila keluar rumah di waktu malam.

Apalagi saat ini menjelang perayaan Natal dan Tahun baru yang dinilai rawan terhadap gangguan keamanan.Hal ini disadari mengingat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang lalu ada gangguan berupa penembakan dan pengeboman pada gereja di kota Palu.

Berdasar pada fakta sebelumnya itulah, sepantasnya kita memerlukan sikap hati-hati dan berjaga-jaga sebagai antisipasi terhadap gangguan keamanan tersebut. Apakah pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan masih sesuai dengan kondisi daerah saat ini?

Pihak keamanan dalam menangani konflik selalu mengandalkan kuantitas pasukan dan peralatan. Untuk mengatasi konflik Poso beberapa waktu yang lalu maka penambahan pasukan menjadi kemutlakan.

Tidak heran untuk mengatasi konflik yang eskalasinya seperti yang terjadi di Poso jumlah pasukan pernah mencapai lima ribu personil. Saya tidak tahu ukuran perbandingan jumlah pasukan untuk mengatasi suatu konflik karena itu tidak relevan untuk menilai apakah pasukan sejumlah itu adalah besar ataupun kecil.

Yang mau dikatakan disini adalah fakta dengan jumlah pasukan sebesar itu keamanan belum terjamin. Buktinya masih saja terjadi gangguan keamanan yang sangat mengkhawatirkan. Cakupan wilayah terror juga telah merembes ke Kota Palu.

Korupsi Sebagai Penyebab Aksi Teror?

Maka ketika tim dari Mabes Polri berhasil menetapkan beberapa orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi di Poso harus dimaknai sebagai suatu kemajuan.

Rumor politik yang berkembang, sejak adanya proyek bantuan besar-besaran memang telah terjadi korupsi pada proyek-proyek tersebut. Namun pembuktian terhadap hal tersebut tidak pernah dilakukan secara sungguh-sungguh.

Banyak pihak telah memberikan analisisnya tentang kondisi yang terakhir. Bila dulu analisisnya berfokus pada konflik politik yang dibungkus agama, kini analisis tersebut berkurang relevansinya.

â€œTeoriâ€ yang sedang menguat disebutkan ada keterkaitan antara pengungkapan kasus korupsi dengan kasus-kasus teror yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut beberapa fakta yang ditemukan oleh sejumlah LSM setiap kali ada upaya pengungkapan kasus maka timbul suatu gangguan keamanan berupa teror.

Artinya ada korelasi yang erat diantara keduanya. Menurut analisis ini hal tersebut terjadi karena orang-orang yang terlibat kasus korupsi di Poso tidak mau kasusnya terungkap.

Apakah dengan demikian korupsi merupakan penyebab aksi teror keamanan di Poso dan kota Palu akhir-akhir ini? Memang terlalu dini untuk menyimpulkan. Kita menyarankan agar pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan kompentensi seharusnya melakukan pendalaman terhadap teori baru tersebut. Tapi juga bagi pihak-pihak yang diasumsikan terlibat perlu membela diri secara proporsional. Ini agar diperoleh keseimbangan pada pengungkapan fakta-fakta. Dan agar tidak terjadi penghukuman yang tidak objektif. Wallahu Aâ€™lam.

Pemuda Wiraswastawan dan Civil Society

2006-07-29T16:38:00.001+08:00

Pemuda sebagai agen perubahan sosial dituntut perannya dalam mengawal proses transisi Indonesia dari rezim otoriterianisme menuju demokratis. Tugas ini tentu tidak mudah k arena memerlukan durasi waktu yang relatif panjang dan endurance yang tinggi.Fungsi sebagai perubahan sosial akan berjalan optimal manakala pemuda memiliki idealisme sebagai patron dalam perjuangannya. Merawat idealisme di zaman pragmatis ini agar tidak pudar bukan perkara gampang.Kelompok kepentingan (intrest group) akan melakukan berbagai upaya untuk mempengaruhi pemuda bila dirasakan akan mengganggu kepentingannya. Idealisme akan bertahan kokoh apabila pemuda memiliki seperangkat nilai yang diyakini bernilai kebenaran.

Pemuda sebagai agen perubahan sosial dituntut perannya dalam mengawal proses transisi Indonesia dari rezim otoriterianisme menuju demokratis. Tugas ini tentu tidak mudah k arena memerlukan durasi waktu yang relatif panjang dan endurance yang tinggi.Fungsi sebagai perubahan sosial akan berjalan optimal manakala pemuda memiliki idealisme sebagai patron dalam perjuangannya. Merawat idealisme di zaman pragmatis ini agar tidak pudar bukan perkara gampang.Kelompok kepentingan (intrest group) akan melakukan berbagai upaya untuk mempengaruhi pemuda bila dirasakan akan mengganggu kepentingannya. Idealisme akan bertahan kokoh apabila pemuda memiliki seperangkat nilai yang diyakini bernilai kebenaran.

Namun nilai-nilai itu kadang tidak menjadi sumber motivasi apabila kebutuhan-kebutuhan material tidak terpenuhi.Itulah mungkin sebabnya negara kita termasuk yang paling besar korupsinya di dunia waupun kita kenal masyarakat kita adalah masyarakat yang religius. Pemenuhan kebutuhan material tersebut bisa terpenuhi dengan meningkatkan potensi ekonomi masing-masing. Logikanya dengan meningkatnya kesejahteraan akan berdampak pada adanya kemandirian relatif. Selanjutnya hal ini akan mepengaruhi pola sikap dan tindakan minimal tidak lagi terpengaruh oleh reward sebagai bentuk balas jasa yang diberikan oleh pihak lain.

Sikap kemandirian ini penting karena akan berimplikasi pada hasil perjuangannya kelak. Asumsinya adalah bila tingkat independensinya tinggi maka hasilnya akan maksimal karena di dukung oleh adanya ruang kebebasan untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Begitupun sebaliknya. Kemandirian tersebut akan nampak bila kebutuhan-kebutuhan dasar telah terpenuhi. Dengan kata lain tidak akan ada kemandirian bila masih tergantung pada seseorang atau pada lembaga pemerintah. Resep yang ditawarkan oleh tulisan ini sebagai prasyarat terciptanya kemandirian adalah pemuda harus memiliki jiwa kewiraswastaan dan sikap profesionalisme.

TINJAUAN TEORITIS KEWIRASWASTAAN

Menurut ahli ekonomi Prancis J.B. Say sebagaimana dikutip oleh Peter F. Drucker (1996) kewiraswastaan adalah, memindahkan sumber daya ekonomi dari kawasan produktivitas rendah ke kawasan produktivitas tinggi dan hasil yang besar.

Sedangkan Joseph Schumpeter (Peter. F. Drucker, 1996) membuat postulat bahwa ketidak seimbangan dinamis yang disebabkan oleh wiraswastawan yang melakukan inovasi, bukan keseimbangan dan optimisasi adalah norma dari suatu ekonomi yang sehat dan merupakan realita sentral bagi teori ekonomi dan praktek ekonomi.

Jadi sebenarnya inti dari kewiraswastaan tersebut adalah kemampuan untuk melakukan inovasi agar terjadi pemindahan sumber daya ekonomi dari kawasan produktivitas rendah kekawasan produktivitas tinggi.Tugas wiraswastawan menurut Schumpeter adalah melakukan perombakan kreatif (Creative destruction ).

Sebagaimana disimpulkan diatas, inovasi merupakan inti dari kewiraswastaan. Dengan kata lain inovasi merupakan alat spesifik kewiraswastaan. Mengikuti Peter F. Drucker setidaknya ada tujuh peluang inovasi. Pertama, Yang tidak diduga (The Unexpected). Situasi yang tidak diduga ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Kedua, ketidak selarasan. Antara realita sebagai mana adanya dengan realita yang di asumsikan atau realita yang seharusnya terjadi. Ketiga, Inovasi yang didasarkan pada kebutuhan proses. Keempat, perubahan dalam struktur industri atau struktur pasar yang tidak disadari. Kelima, Demografi (perubahan penduduk). Keenam, Perubahan dalam persepsi, suasana hati dan pengertian. Ketujuh, pengetahuan baru, baik ilmiah maupun non ilmiah.

Sebagaimana diungkapkan oleh Schumpeter yang dikutip Dawam Rahardjo (1993) gagasan inovatif itu tidak hanya bersumber dari penemuan ilmiah. Seseorang bisa misalnya, menemukan suatu cara organisasi atau pemasaran baru terhadap produk lama. Di sini tampak bahwa kewiraswastaan itu tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan aspek - aspek sumberdaya lain, misalnya informasi, tekhnologi, manajemen, dan kelembagaan.

Dalam kaitan ini timbul pertanyaan apakah kewiraswastaan itu semata-mata bakat dan pembawaan, seperti dalam persepsi lama, ataukah ia bisa dibentuk dan dikembangkan?. Penulis berkeyakinan bahwa kewiraswataan bisa dibentuk dan dikembangkan karena ilmu kewiraswastaan bisa dipelajari. Tidak mengherankan banyak manajer dan pemimpin perusahaan yang menggantikan peranan wiraswastwaan yang di bentuk oleh alam.

Sumber daya manusia sudah tentu menyangkut faktor manusia dari segala jenis. Menurut Dawam Rahardjo (1993) dalam teori pembangunan wiraswasta dan kewiraswastaan ditempatkan sebagai subyek, sementara itu, sumberdaya manusia dan faktor manusia lainnya dipandang sebagai obyek dalam proses produksi dan mencari keuntungan. Padahal wiraswasta juga merupakan sumber daya manusia. Dalam pembahasan, yang disebut kewiraswastaan adalah modal Intangible. Tapi dalam praktek, yang dimaksudkan adalah peranan wiraswasta. Termasuk disini faktor banyaknya.

Pengembangan sumber daya manusia, terutama dari kalangan pemuda, memang merupakan tugas yang amat luas ruang lingkupnya. Hal ini akan memakan tempo yang lama. Tapi ini bisa dimulai dengan mempercepat pertumbuhan wiraswasta melalui identifikasi usaha baru. Organisasi non pemerintah dapat mengupayakannya, dengan cara mencari peluang pasar dan menyediakan sumber daya produksi. Kedua hal tersebut merupakan titik lemah dalam strategi pengembangan wiraswasta dewasa ini.

Kegiatan penelitian produksi, yaitu menitikberatkan pada penemuan komoditi baru dari aspek pengolahan bahan, telah banyak dilakukan, terutama diberbagai lembaga pemerintah atau perguruan tinggi dan mungkin telah banyak menghasilkan konsep komoditi. Tapi hal itu umumnya tidak dilanjutkan dengan inovasi, yaitu mentransformasikan penemuan tehnis itu ke proyek usaha produksi. Ini adalah fungsi wiraswasta, dengan perkataan lain ada kesenjangan ( gap ) antara lembaga penelitian dengan unit usaha atau wiraswasta.

Pengembangan pemuda sebagai sumber daya ekonomi akan bersifat strategis apabila difokuskan kepada pengembangan wiraswasta ini. Sebab wiraswasta inilah yang akan menciptakan kesempatan kerja bagi pemuda-pemuda yang lain. Pada umumnya tidak semua atau setiap pemuda mampu menyiapkan lapangan kerja bagi dirinya. Mereka umumnya menunggu untuk diserap oleh unit-unit usaha. Oleh sebab itu, kunci penciptaan lapangan kerja terletak pada peranan wiraswasta yang menciptakan lapangan kerja, tidak saja bagi dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain.

KEWIRASWASTAAN DAN CIVIL SOCIETY

Titik perkembangan konsep civilsociety dimulai sejak jaman Cicero, bahkan Aristoteles. Cicero mengeluarkan istilah Societas Civilis dalam filsafat poltiknya. Dalam tradisi Eropa, hingga abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara (state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Jadi, istilah-istilah seperti koinonia pollitike, societas civilis, societe civile, buergerlice gessellschaft, civil society, dan societa civile dipakai secara bergantian dengan polis, civitas, etat, staat, state, dan stato (Muhammad AS. Hikam, 1999).

Sedangkan Jean L. Coen dan Andrew Arato mendefinisikan masyarakat civil sebagai, (asphere of social interaction between economy and state, composed above all of intimate sphere (especially the family), the sphere of associations (especially voluntary associations, social movement, and of public comunication). Maknanya kurang lebih, "arena interaksi sosial antara ekonomi dan pemerintah, menggambarkan semua yang di atas dari lingkungan yang akrab (khususnya keluarga), arena berasosiasi (asosiasi relawan), gerakan sosial, dan bentuk komunikasi publik". (penulis).

Definisi ini serupa dengan yang dikemukakan Alfred Tepan, Yakni, "arena tempat berbagai gerakan sosial (seperti himpunan ketetanggaan, kelompok keagamaan, dan kelompok intlektual ) serta organisasi sipil dari semua kelas (ahli hukum, wartawan serikat buruh, usahawan) berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan sehingga mereka dapat mengekspreksikan diri mereka sendiri dan memajukan berbagai kepentingan mereka (Masykuri Abdillah,2000).

Pada hakekatnya, civil society sebagai sebuah proses sejarah masyarakat Barat merupakan cerminan sebuah tatanan sosial-kemasyarakatan yang antara lain dicirikan oleh tiga hal. Pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya tatkala berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas (free public sphere) sebagai wahana bagi keterlibatan partai poltik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis (AS. Hikam 1999).

Dengan demikian arah penciptaan kewiraswastaan adalah terbentuknya kelas menengah yang tangguh, independen dan mandiri (Civil society). Terwujudnya civil socety diharapkan menjadi alat penyeimbang bagi negara. Sehingga negara tidak semena-mena melakukan intervensi ke dalam wilayah publik. Harapan itu akan terwujud apabila didukung oleh kondisi dan iklim yang memungkinkan tersedianya syarat-syarat terbangunnya civil society. Yaitu perlu ditetapkan suatu strategi sehingga antara civil society dan kewiraswastaan bisa berjalan bersama atau terjalin simbiosis mutualisma diantara keduanya.

Disadari tumbuhnya kewiraswastaan dapat pula berlangsung pada kondisi yang tidak adil. Misalnya wiraswastawan yang tumbuh bukan karena daya inovativnya tetapi karena adanya praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN ). Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan idealisasi civil society. Bila ini terjadi maka akan terjadi paradoks dimana kewiraswastaan dan civil society saling menjatuhkan.

Penetapan strategi yang bisa mengatasi hal tersebut harus didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan yang memang sudah seharusnya seperti rasa keadilan dan kehidupan yang demokratis. Fakta ini meniscayakan adanya perangkat hukum yang memadai dari sisi substansi maupun sumber daya pelaksana hukum.

Lazimnya setiap perubahan sosial meniscayakan adanya kelas menengah (civil society) yang berperan secara signifikan.Golongan yang paling berpeluang menjadi kelas menengah adalah pemuda yang independen secara ekonomi maupun politik. Peranan pemerintah dan negara yang menonjol selama ini dalam proses pembangunan, memang merupakan faktor penghambat terbentuknya kelas menengah yang independen.

Namun, meningkatnya peranan swasta dalam investasi pemba-ngunan dan di lain pihak, proses deregulasi, debirokratisasi, dan deofisialisasi kegiatan ekonomi, bisa membuka kesempatan bagi tumbuhnya kelas menengah tersebut. Penumbuhan kelas menengah bisa dimulai dengan menambah kuantitas wiraswastawan kita. Selayaknya peluang tersebut dapat ditangkap dengan baik oleh para pemuda kita. Semoga.

Wallahu 'alam Bissawaab.

Beberapa Fenomena Pilkada Di Indonesia

2006-07-29T16:28:00.001+08:00

Rapimda Partai Golkar akan digelar dalam waktu dekat ini. Agenda Rapimda yang paling ditunggu oleh publik Sulawesi Tengah adalah penetapan pasangan/wakil Aminuddin Ponulele sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah priode 2006-2011. Agenda ini memang strategis untuk dibicarakan karena sangat significant mempengaruhi pilihan pemilih pada pasangan yang dimaksud. Untuk sampai pada penetapan pada figur tertentu kita harus memberikan analisis terhadap pilkada yang telah berlangsung di daerah lain di Indonesia.

Rapimda Partai Golkar akan digelar dalam waktu dekat ini. Agenda Rapimda yang paling ditunggu oleh publik Sulawesi Tengah adalah penetapan pasangan/wakil Aminuddin Ponulele sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah priode 2006-2011. Agenda ini memang strategis untuk dibicarakan karena sangat significant mempengaruhi pilihan pemilih pada pasangan yang dimaksud. Untuk sampai pada penetapan pada figur tertentu kita harus memberikan analisis terhadap pilkada yang telah berlangsung di daerah lain di Indonesia.

Ada beberapa fenomena yang perlu kita cermati dalam pilkada yang telah dilaksanakan di beberapa daerah. Berdasarkan suatu analisis yang dilakukan oleh Harian Media Indonesia dalam beberapa kali terbitan, fenomena tersebut dirangkum sebagai berikut:

Pertama, terjadinya anomali politik Artinya figur yang menang bukan yang dicalonkan oleh partai politik yang menang pada pemilu legislatif di daerah itu. Fenomena itu terjadi di beberapa daerah, antara lain Provinsi Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Kabupaten Belitung Timur, Ponorogo, dan Karangasem. Di Provinsi Sumatra Barat, pemilihan gubernur dan wakilnya dimenangkan Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman. Pasangan ini dicalonkan PDI Perjuangan dan PBB yang pada pemilu legislatif hanya mendapat 3,7% dan 5,8% suara, sangat jauh di bawah perolehan suara Partai Golkar yang meraup suara hingga 28,7%.

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara, pemilihan gubernur dimenangkan Sinyo Harry Sarundayang yang berpasangan dengan Freddy Harry Saualang. Keduanya dicalonkan PDI Perjuangan yang pada pemilu legislatif berada di tempat kedua dengan perolehan suara 16,2%, jauh di bawah Partai Golkar yang meraih 32,3%.

Pertanyaannya sekarang, mengapa terjadi fenomena tersebut? Bukankah partai pemenang pemilu memiliki pendukung lebih banyak dan mesin partai lebih besar sehingga selayaknya jika calon dari partai unggul itulah yang menang di pilkada? Bagaimana bisa calon dari partai unggul itu dikalahkan calon lain dari partai yang bukan unggulan?

Untuk menjawabnya, kita perlu menengok pada dua pandangan yang sering digunakan dan diperdebatkan dalam menganalisis dan memprediksi perilaku pemilih, yaitu pandangan yang mengutamakan peran partai politik dan aliran yang mengutamakan figur kandidat.

Dalam kondisi politik normal dan stabil, terutama di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, keduanya berjalan sejajar dan dianggap sama pentingnya dalam memengaruhi keputusan pemilih. Akan tetapi, dalam kondisi politik yang masih labil dan relatif baru menerapkan sistem demokrasi, kedua aliran tersebut sering diadu untuk membuktikan kekuatan masing-masing.

Studi-studi awal tentang perilaku memilih menunjukkan partai politik memiliki peran yang sangat signifikan dalam memenangkan seorang kandidat. Alasannya, karena partai yang telah berdiri sejak lama mampu menumbuhkan sikap partisan di tengah masyarakat. Para penganut pandangan ini percaya kandidat yang dicalonkan partai besar akan cenderung lebih banyak dipilih karena 'embel-embel' kepartaiannya

Para penganut pandangan ini juga percaya pengambilan keputusan politik yang dilakukan pemilih dipengaruhi sosialisasi sejak awal kehidupannya yang ditularkan orang tua dan lingkungan mereka. Para penganut pandangan ini juga yakin dalam mengambil keputusan untuk memilih seorang calon, para pemilih cenderung untuk melakukan mekanisme heuristic (baca: sekenanya) sehingga seorang pemilih tidak akan repot-repot mengevaluasi figur dan program kandidat, cukup hanya mengasosiasikannya dengan partai tertentu yang ia dukung.

Sedangkan studi-studi terbaru dalam perilaku memilih menunjukkan kenyataan yang sebaliknya. Partai politik tidak memberi jaminan seorang kandidat akan lebih banyak dipilih masyarakat pemilih. Evaluasi terhadap figur kandidat terbukti lebih berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemilih. Pandangan ini menempatkan pemilih sebagai makhluk rasional.

Sebagai makhluk rasional, pemilih memiliki tujuan dalam tindakannya. Dalam konteks pemilihan, tindakan memilih bertujuan agar tercapai kemakmuran bersama. Agar tercapai kemakmuran bersama, dibutuhkan pemimpin yang telah terbukti memiliki kapabilitas dan kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, figur kandidat lebih berperan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan seorang pemilih.

Kenyataan tersebut seakan menyadarkan para politikus partai untuk menghilangkan arogansi mereka. Mesin partai saja ternyata tidak cukup untuk memenangkan seorang calon. Kapasitas intelektual, kepribadian, dan karya nyata sang calonlah yang sekarang menjadi pertimbangan utama para pemilih.Artinya, kualitas dan performa individu berada di urutan pertama dan kedua, di atas afiliasi dengan partai. Ini menandakan partai mulai meninggalkan arogansinya dan mulai memikirkan opini masyarakat.

Hasil pilkada di beberapa daerah hingga bulan Juni pun membuktikan kecenderungan sosok kandidat berpengaruh lebih besar daripada mesin partai di daerah. Ambil contoh ekstrem Provinsi Sumatra Barat seperti yang telah ditulis di atas. Masyarakat Sumatra Barat mengenal Gamawan Fauzi sebagai pejabat yang bersih dan sosok yang tegas dalam memberantas korupsi.

Kecenderungan perilaku pemilih Indonesia yang mulai mempertimbangkan figur kandidat adalah satu tahap maju dalam partisipasi politik. Dalam tahap selanjutnya kelak, pemilih juga akan mempertimbangkan program-program kandidat.

Hal ini menunjukkan perubahan paradigma oleh partai politik sekarang mutlak dilakukan. Partai politik sekarang dipaksa untuk membenahi diri agar tidak ditinggalkan pemilihnya. Perubahan sistem pemilihan menjadi pemilihan langsung menempatkan pemilih sebagai penentu.

Suara seorang pemilih sangat berarti dalam pemilihan langsung, karena itu partai perlu dengan seksama memperhitungkan kecenderungan opini publik sebelum mengajukan calonnya. Tak peduli seberapa baik seorang kandidat di mata partai, jika ia tidak memiliki kualitas dan performa yang diakui masyarakat, ia tidak akan dipilih.

Jika ditarik ke tataran kebijakan dan garis perjuangan partai, sekarang partai politik wajib membumi. Partai dan fungsionarisnya yang duduk di jajaran legislatif dan eksekutif harus mampu membuktikan, mereka memang layak dipilih, baik karena kualitas dan performa orang-orangnya maupun karena program-programnya. Suatu proses pendewasaan yang memerlukan waktu dan kerja keras namun tidak mustahil dilakukan demi tercapainya demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia.

Kedua, PiIkada Juni 2005 telah mencairkan sekat-sekat ideologi partai politik. Sayap Islam 'menikah' dengan sayap nasionalis. Hanya saja tidak ada koalisi PDS dengan PKS.

Pilkada putaran pertama Juni 2005 diwarnai berbagai koalisi antarpartai politik. Ada cukup informasi bahwa banyak koalisi antarpartai dalam proses pencalonan pasangan calon kepala daerah selama pilkada Juni 2005 lalu bersifat cair.

Implikasi dari itu, ini yang lebih menarik. Sedikitnya di 51 daerah yang menggelar pilkada, koalisi partai-partai terbentuk dari partai-partai berasal dari latar belakang ideologis yang berbeda, misalnya antara partai berasas Islam dan partai nasionalis sekuler. Untuk mudahnya kita sebut saja sebagai 'koalisi pelangi'.

Bahasan mengenai pola koalisi antarpartai politik menjadi penting dalam konteks mencermati fungsi partai politik sebagai mesin politik untuk memenangkan pemilihan umum. Partai politik selama ini dipahami sebagai sumber daya politik yang dipandang mampu memobilisasi dukungan para pemilih untuk mendukung partai atau figur tertentu.

Secara teoretis dan juga praktis, partai politik diyakini menjadi salah satu faktor yang banyak memengaruhi pilihan politik individu. Semakin kuat ikatan seseorang dengan partai politik tertentu, semakin kuat pula kecenderungannya untuk mendukung setiap keputusan politik yang dibuat partai politik tersebut, termasuk keputusan untuk mencalonkan seseorang sebagai kepala daerah.

Kecenderungan perilaku pemilih terekam dalam survei exit poll LP3ES pada pemilu legislatif yang menyebutkan, ada kecenderungan menguatnya perolehan suara PKS lebih banyak disumbang oleh beralihnya sebagian pemilih PPP dan PAN, dua partai yang berbasis pada pemilih Islam. Dalam survei tersebut juga terlihat indikasi, prestasi perolehan suara yang dicapai Partai Demokrat adalah karena banyak konstituen PDIP yang mengalihkan dukungan kepada partai pendatang baru tersebut.

Pada pilkada putaran pertama Juni 2005 di berbagai daerah, fenomena politik aliran bisa dikatakan semakin luntur. Salah satunya dicirikan oleh pola-pola koalisi yang terbentuk, yang terbangun bukan atas kesamaan ideologis tertentu, namun lebih pada alasan-alasan yang lebih bersifat pragmatis.

Koalisi yang terbentuk akhirnya menjadi lebih bersifat 'cair', tanpa direkat oleh kepentingan ideologis tertentu. Koalisi terbentuk karena kepentingan jangka pendek, yaitu menggalang dukungan partai-partai agar memenuhi target minimal 15 persen suara sehingga dapat menjagokan pasangan kandidatnya tersendiri.

Di berbagai daerah pemilihan, kita akan mudah menemukan koalisi 'pelangi' seperti itu banyak terjadi pada koalisi partai-partai gurem yang bergabung dengan partai-partai lain yang belum mencapai 15 persen suara pada pemilu legislatif. Sedangkan pada partai-partai peraih suara signifikan, seperti Golkar, PDIP, dan juga PKB, PKS dan PPP di daerah tertentu lebih memilih tidak berkoalisi dengan partai lain. Mungkin agar bisa lebih leluasa menentukan pasangan kandidat yang dimajukannya.

Dalam studi perilaku pemilih, ada model sosiologis yang dikembangkan dari asumsi dasar bahwa perilaku memilih ditentukan karakteristik sosial para pemilih, misalnya etnik, daerah, atau orientasi keagamaan tertentu. Seseorang akan memilih partai atau figur tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial tersebut antara si pemilih dan karakteristik sosial partai atau figur tersebut. Karena itu, dalam pilkada partai-partai beraliran politik tertentu yang bergabung dalam koalisi 'pelangi' akan sulit mengusung isu-isu spesifik yang beraroma ideologis untuk 'dijual' kepada publik, karena sifat koalisi yang cenderung plural sementara figur kandidat yang dimajukan tidak mungkin diasosiasikan dengan salah satu partai pendukungnya saja.

Ketiga, incumbent lebih diuntungkan. Satu hal yang menarik dari pilkada adalah fenomena para incumbent yang ikut bersaing memperebutkan suara agar dapat kembali menduduki kursi jabatannya. Buktinya beberapa mereka sudah dipastikan terpilih kembali menduduki jabatan tersebut, seperti Bupati Kutai Kartanegara Syaukani, Wali Kota Medan Abdillah, Bupati Kebumen Rustriningsih dan juga pejabat Bupati Balangan di Kalsel Seffek Effendie. Di Sulawesi Tengah, bupati Tojo Una-Una Damsik Pajalani dan Bupati Toli-Toli Maâ€™ruf Bantilan juga terpilih kembali.

Menurut pandangan para pesaing baru, mungkin isu 'perubahan' dipandang akan laku dijual ke publik sebagai senjata ampuh bersaing dengan tokoh incumbent yang menjadi 'juara bertahan' ini.

Bagi para incumbent, sebenarnya mesin politik melalui partai-partai politik tidak menjadi perangkat utama pemenangan pemilu. Karena selain melalui jaringan partai politik, kandidat incumbent masih memiliki sederet perangkat lain yang bisa diberdayakan untuk mengampanyekan dirinya. Justru jika terlalu dekat dengan salah satu partai politik atau lekat dengan identitas partai tertentu, akan cenderung merugikan citra mereka. Karena sebelumnya mereka sudah dikenal sebagai pejabat publik yang melayani semua lapisan masyarakat, bukan hanya satu golongan masyarakat tertentu saja, bagi seorang figur incumbent, partai politik bukan menjadi kekuatan utama untuk mengangkat popularitasnya.

Dari sejumlah pilkada yang diikuti para incumbent, sedikitnya ada dua kasus menarik yang terekam dalam survei yang bisa disebutkan yaitu pilkada di Kota Medan, Sumut dan di Kabupaten Balangan, Kalsel. Medan adalah kota metropolitan, sedangkan Balangan adalah kabupaten yang hampir seluruhnya merupakan daerah pedesaan.

Survei yang dilakukan Institut Survei Perilaku Politik (ISPP) di kedua daerah tersebut menjelang masa kampanye pilkada memperlihatkan, pasangan incumbent mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan daripada lawan-lawannya. Figur Seffek di Balangan dan Abdillah di Medan sudah jauh lebih unggul popularitasnya sejak sebelum kampanye digelar. Di kalangan pemilih di Kabupaten Balangan, Seffek sudah jauh lebih populer dikenal sebagai pejabat Bupati Balangan, jauh melampaui ketiga figur lainnya yang hanya sebagai kepala dinas di berbagai instansi daerah.

Penjelasannya tidak hanya berhenti di situ saja. Preferensi politik dalam memilih figur seorang kandidat dalam pilkada juga dipengaruhi bagaimana kinerja figur yang bersangkutan. Pemilih mengevaluasi melalui mekanisme reward and punishment. Pemilih akan cenderung memilih figur baru (non-incumbent) jika tidak puas dengan kinerja incumbent selama menjabat. Sebaliknya pemilih lebih suka memilih incumbent jika sudah cukup puas dengan kinerja figur tersebut selama menjabat..

Ada tiga hal yang dapat disimpulkan dari fenomena di atas. Pertama, pemilih semakin rasional. Kedua, untuk itu partai harus melakukan perubahan paradigma dari berbasis massa menjadi berbasis kader dalam pengertian sebenarnya dan ketiga, figur yang dicalonkan harus akseptebel ditingkat partai maupun ditingkat pemilih.

Pertanyaannya, bagaimana di Sulawesi Tengah? Akankah fenomena tersebut berlaku? Memang masih harus kita tunggu. Tapi setidaknya fenomena politik pilkada di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Partai Golkar dalam penetapan pasangan calon maupun rumusan strategi umum dalam memenangkan Pilkada di Sulawesi Tengah dalam waktu dekat ini. Wallahu Aâ€™lam.

Menggapai Kearifan Sidrat Al- Muntaha

2006-07-29T16:21:00.001+08:00

Sudah menjadi keyakinan kita bahwa Allah menurunkan ilmu kepada manusia hanyalah sedikit. Manusia tidak mungkin dapat mengetahui segala apa yang menjadi tujuan dan makna peristiwa-peristiwa yang terjadi baik pada dahulu kala maupun saat ini.
Sudah menjadi keyakinan kita bahwa Allah menurunkan ilmu kepada manusia hanyalah sedikit. Manusia tidak mungkin dapat mengetahui segala apa yang menjadi tujuan dan makna peristiwa-peristiwa yang terjadi baik pada dahulu kala maupun saat ini.

Begitupun peristiwa Isra dan Mi'raj yang bulan ini peringati oleh umat islam. Meskipun dengan pengetahuan yang serba sedikit itu kita harus tetap mencari makna di balik peristiwa tersebut. Dengan harapan kita memperoleh hikmah spiritual sehingga kita bisa lebih takwa kepada Allah.

Peristiwa Isra' Mi'raj disebutkan dalam ayat Alqur'an Surah Bani Israil yang terjemahannya sebagai berikut, "Maha suci Allah, yang telah memperjalnkan hamban-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar la Maha Melihat"(Q 17:1).

Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang ulama, ayat di atas baru menerangkan peristiwa Isra' yang berdimensi horizontal. Jadi belum peristiwa Mi'raj yang bersifat vertikal.

Rasanya rangkaian peristiwa sejarah Isra Mi'raj sudah sering diungkapkan oleh para ulama sehingga tidak perlu lagi diulang di sini. Namun dalam kesempatan ini saya ingin mengulang beberapa pandangan berkenaan dengan Sidrat al- Muntaha.

Sebagaimana dimaklumi, tujuan akhir dari perjalanan nabi adalah mencapai Sidrat al- Muntaha. Tentang hakekat Sidrat al- Muntaha sendiri tidak ada manusia yang mengetahui. Meskipun begitu, para ulama dengan pengetahuan yang dimilikinya yang terutama didasarkan pada segi bahasa ada memberikan penafsiran.

Berkenaan dengan Sidrat al- Muntaha tersebut penjelasan Nurcholish Madjid sangat menarik. Dalam buku Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Nurcholish Madjid dengan mengutif Muhammad Asad seorang penerjemah Alqur'an dalam bahasa Inggris dan penafsir dengan menggunakan bahan-bahan kitab tafsir klasik, menerjemahkan Sidrat-al Muntaha dengan "lote-tree of the farthest limit"( pohon lotus pada batas yang terjauh). Pohon lotus adalah pohon teratai atau seroja dalam bahasa Indonesia.

Menurut Nurcholish Madjid, yang lebih daripada arti harfiah kata-kata itu ialah makna simboliknya. Nurcholish Madjid mengatakan, pohon lotus padang pasir seperti yang terdapat di kawasan Timur Tengah, sudah sejak Zaman Mesir Kuno dianggap sebagai lambang kebajikan (wisdom). Maka sebagaimana diterangkan para ahli tafsir, Sidrat-al Muntaha adalah lambang kebajikan tertinggi dan terakhir yang dapat dicapai oleh manusia pilihan, yang tidak teratasi lagi, karena tidak ada kebijakan yang lebih tinggi dari itu.

Jadi jika Nabi Saw telah sampai ke Sidrat al- Muntaha, artinya ialah Nabi telah mencapai kebajikan atau wisdom yang tertinggi yang pernah dikaruniakan Tuhan kepada hamba atau makhluk-Nya. Demikian Kesimpulan Nurcholish Madjid tentang Sidrat-al Muntaha.

Makna simbolik lain pohon Sidrah menurut Nurcholish Madjid selanjutnya ialah kerindangan atau keteduhan, jadi melambangkan kedamaian dan ketenangan. Dalam kitab suci terdapat keterangan di akhirat tempat kediaman orang-orang yang baik, yang disebut sebagai "golongan kanan" (dalam arti Qur'ani, yaitu Ashab al- Yamin) ialah kediaman yang antara lain mempunyai pohon sidr yang berbuah lebat ( QS.al-Waqi'ah/56:28).

Maka ketika Nabi Saw telah sampai ke sidratal- Muntaha, berarti beliau telah mencapai tingkat kedamaian, ketenangan dan kemantapan batin yang tertinggi, yang tidak didapat oleh siapapun yang lain. Karena itu sesudah mengalami Isra' dan Mi'raj Nabi semakin mantap dalam perjuangan beliau, kemudian beliau mencapai kemenangan demi kemenangan, yaitu setelah berhijrah ke Yastrib ( Madinah), demikian simpul Nurcholis Madjid atas tafsirannya terhadap Sidrat Al- Muntaha.

Apa yang dapat kita tarik terhadap tafsir tersebut? Ternyata untuk memiliki suatu kearifan diperlukan sebuah perjuangan spiritual yang sangat tinggi. Keberhasilan Nabi dalam mencapai kearifan yang paling tinggi merupakan hasil bimbingan langsung dari Tuhan.

Kearifan sebagai nilai tertinggi yang diperoleh nabi mungkin sepadan dengan istilah kecerdasan spiritual saat ini. Kecerdasan spiritual sebagaimana yang dibuktikan para ahli merupakan satu dari tiga kecerdasan manusia untuk menjamin kesuksesan hidupnya.

Kearifan merupakan suatu landasan moral kehidupan. Ia juga sebagai manifestasi dari kebenaran. Orang yang arif adalah orang yang senantiasa membangun komunikasi antara sesama manusia dengan landasan iman yang bersifat humanistik. Tidak ada perasaan chaos dalam hatinya. Sebaliknya hatinya penuh dengan cosmos yang harmoni. Ia juga sebagai pribadi yang tidak mengalami split of personality. Singkatnya pribadi yang arif adalah pribadi yang damai dan mendamaikan. Itulah pribadi yang utuh seperti kepribadian yang dicontohkan nabi.

Bangsa kita masih saja diliputi oleh berbagai masalah. Misalnya saja sejumlah masalah ekonomi kini tengah melanda lagi. Resep penyelesaian berbagai masalah selalu saja mengutamakan pendekatan teknis yang kering dengan nilai spiritual. Ini memang menjadi penyelesaian ala modern sekuler yang terbukti gagal.

Saatnya kita mencontoh nabi dalam menyelesaikan setiap masalah. Beliau senantiasa melakukan pendekatan teknis yang basic value-nya dari ajaran agama. Nabi ternyata sukses besar dalam melaksanakan tugasnya sebagai rasul maupun sebagai manusia. Buktinya berbagai pengakuan akademis memberikan pengakuan terhadap kesuksesan beliau.

Meskipun Sidrat-al Muntaha tidak mungkin dicapai oleh manusia biasa, sejatinya sebagai manusia yang beriman proses mencari Sidrat-al Muntaha tidak berhenti. Yakni kita harus mencari sebuah kearifan tertinggi yang bisa kita capai.sebagai jalan menuju kebenaran Itulah pribadi takwa.
Kepada Allah jualah tempat kita menyandarkan doa, agar kita ditunjukkan jalan yang lurus yaitu jalan yang penuh nikmat dan bukan jalan bagi orang-orang yang tersesat. Amin. Wallahu A'lam.

Selengkapnya!

Setelah Pemilu, Lalu Apa?

2006-07-29T16:11:00.001+08:00

SHAKESPEARE dalam salah satu syairnya mendeskripsikan masa depan seperti ini, "If you can look into the seeds of time, and say which grain will grow and which will not, speak then to me." Maknanya kira-kira demikian, "Jika kau dapat menyelam ke dalam benih-benih masa, dan katakan bibit mana yang akan tumbuh dan mana pula yang tidak akan, maka katakan padaku."

SHAKESPEARE dalam salah satu syairnya mendeskripsikan masa depan seperti ini, "If you can look into the seeds of time, and say which grain will grow and which will not, speak then to me." Maknanya kira-kira demikian, "Jika kau dapat menyelam ke dalam benih-benih masa, dan katakan bibit mana yang akan tumbuh dan mana pula yang tidak akan, maka katakan padaku."

Mungkin ini pula yang mengilhami kebiasaan para ahli futuristik dan filosof dengan membuat suatu pertanyaan, "What next?, setelah ini apa? Seorang ahli futuristik sekaliber J Naisbith dan Patricia, penulis buku Mega Trend 2000, misalnya, sudah dapat memprediksi situasi dan kondisi dunia pada 2000. Begitu pun akan hancurnya komunisme sudah dapat diramalkan oleh para filosof jauh hari sebelumnya.

Lantas apa hubungannya pemilu presiden dengan ahli futuristik dan filosof itu? Memang tidak ada hubungan langsung. Yang ingin dikatakan bahwa masa depan politik kita masih diliputi kekaburan dan ketidakjelasan arah. Lihatlah debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Debat tersebut diperuntukkan sebagai wadah untuk menyampaikan visi dan misi dari pasangan capres/cawapres.

Sayang sekali, seperti dikatakan oleh para pakar, debat tersebut menjadi communication without substance. Mengapa? Yudi Latif memberikan jawaban sambil mengutip Prof Jeffrey Auer (1992) bahwa ada empat komponen esensial debat yang baik: adanya konfrontasi antarkandidat, proposisi yang dinyatakan secara jelas, keterlibatan pemirsa, dan kesederajatan antarkandidat. Berdasarkan kerangka ini, kita pergoki acara-acara debat kandidat yang digelar televisi dan institusi-institusi lain tidak memenuhi persyaratan (Kompas, 28/6).

Memang tidak memadai apabila kita hanya memberikan penilaian kepada pasangan capres dan cawapres hanya berdasarkan acara debat tersebut. Tapi, dari acara itu kita diperlihatkan secara telanjang betapa buruknya kemampuan meyakinkan dari para kandidat mengenai visi misi mereka sehingga jadilah show without substance. Ini juga memperlihatkan masa depan politik kita belum akan sampai pada ujung terowongan yang gelap.

Lalu setelah kita melaksanakan pencoblosan, kita tentu ingin mendapatkan hasil dari sebuah pesta demokrasi tersebut. Hasilnya kira-kira menyangkut harapan-harapan di masa depan yang lebih baik dari hari ini. Misalnya, Indonesia Media Law and Policy Center (IMLPC), berhasil menghimpun 14.675 harapan masyarakat kepada pasangan capres dan cawapres di berbagai bidang (Kompas, 3/6). Sebagaimana yang telah diutarakan oleh kandidat presiden/wakil presiden dalam visi dan misi mereka semasa kampanye berlangsung, semuanya memang menjanjikan kondisi yang lebih baik, yang lebih adil, lebih sejahtera, dan sebagainya bila kelak dia yang terpilih.

Maka, kita sebagai masyarakat berhak mempertanyakan, setelah pemilu lalu apa? Apakah kita menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih taat hukum, dan lebih-lebih positif yang lain? Apakah ada jaminan presiden terpilih kelak akan melaksanakan janji-janjinya seideal yang disampaikan pada masa kampanye, ataukah sekali lagi kita hanya disuguhi 'surga telinga' seperti yang telah menjadi pengalaman kita selama ini?

Memang kita semua harus menunggu, karena kita sadar semuanya itu memerlukan proses dan waktu. Tetapi, sebuah pengharapan yang ditegaskan dalam janji memerlukan komitmen dan niat baik untuk melaksanakannya. Dalam kerangka itulah, kita perlu membuat semacam collective bargaining position yang kuat agar terjadi kontrak sosial yang benar-benar diwujudkan.

***

Sistem pemilu secara langsung menghasilkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Betapa pun preferensi pilihan masyarakat terhadap kandidat berbeda-beda, namun hasil akhirnya akan melahirkan presiden sesuai dengan kehendak pemilih mayoritas. Seperti banyak yang disampaikan oleh para ahli, masyarakat rasional akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan hitungan-hitungan kuantifikasi dan kualifikasi rasional. Sebaliknya, pemilih irasional akan memilih berdasarkan hasrat pribadi yang biasanya tidak memiliki kalkulasi-kalkulasi dan analisis ilmiah.

Terlepas dari apakah pemilih rasional atau tidak, pemilu langsung memberikan efek mandat politik yang kuat. Karena itu, presiden terpilih nanti akan 'lebih berkuasa' dalam melaksanakan programnya. Sebaliknya, karena rakyat telah memercayakan 'nasibnya' kepada presiden dan wakil presiden terpilih, maka rakyat berhak menjadi pengawas, pengadil, dan pengontrol yang optimal.

Lazimnya sebuah perjanjian kontrak, maka antara presiden dan rakyat wajib mematuhi pasal-pasal yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, keputusan berupa lahirnya kebijakan harus tunduk dan patuh pada kepentingan kedua belah pihak. Jika salah satu di antara mereka melanggar, maka pihak yang melanggar tersebut pasti akan dikenakan sanksi. Sebaliknya yang benar berhak memperoleh reward. Budaya reward and punishment memang belum ada di masyarakat kita, karena itu perlu ditradisikan.

Kelihatannya memang cukup mudah tapi sebenarnya cukup sulit apabila presiden yang terpilih tidak memiliki kompetensi terhadap berbagai bidang masalah, terlebih lagi kalau ia justru mempunyai banyak masalah di masa lalu. Adalah tidak logis jika seorang presiden akan berhasil menyelesaikan masalah bangsa, bila masalahnya sendiri tidak dapat diselesaikan. Karena itu, presiden akan datang harus memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dan secara moral harus fit (moral fitness).

Di samping itu, ia harus didukung oleh sistem yang beradab yang mengakomodasi kepentingan (interest) semua pranata-pranata kemasyarakatan. Tanpa itu semua, tidaklah mungkin pemerintahannya berjalan secara optimal. Misalnya, formasi kabinetnya harus terdiri dari orang-orang profesional di bidangnya masing-masing dan bukan formasi kabinet yang dibentuk atas kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu.

***

Pemilu presiden putaran pertama telah berlalu, dalam waktu beberapa hari ke depan akan kita ketahui hasilnya. Siapa pun yang terpilih untuk berkompetisi pada putaran kedua (bila ada putaran kedua) harus kita anggap sebagai yang terbaik walaupun hati nurani kita tidak menghendakinya. Itulah prinsip demokrasi yang harus kita junjung tinggi. Sebaliknya, bila ia terpilih dengan melanggar kaidah-kaidah demokrasi yang jujur dan adil, harus kita jadikan sebagai common enemy sebagai bentuk sanksi sosial yang memang pantas diberikan kepadanya.

Sampai di sini apakah persoalan sudah terjawab semua? Ternyata tidak karena masih timbul pertanyaan, what next? Seperti kata Shakespeare, Kalau Anda tahu jawabannya, sampaikanlah padaku. Wallahu alam bisshawab.

Pilkada itu untuk Merebut Kekuasaan

2006-07-29T15:53:00.001+08:00

SEMESTA langit Indonesia saat ini dipenuhi atmosfer politik pemilihan kepala daerah (pilkada). Ada ratusan kabupaten/kota dan puluhan provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Mekanisme pemilihan secara langsung tidak bisa dikatakan baru lagi karena kita telah sukses sebelumnya menggelar pemilihan presiden secara langsung.

SEMESTA langit Indonesia saat ini dipenuhi atmosfer politik pemilihan kepala daerah (pilkada). Ada ratusan kabupaten/kota dan puluhan provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Mekanisme pemilihan secara langsung tidak bisa dikatakan baru lagi karena kita telah sukses sebelumnya menggelar pemilihan presiden secara langsung.

Dengan pengalaman sebelumnya itulah, kita bisa optimis bahwa semua pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang telah disepakati.

Sungguhpun ada harapan dan optimisme yang sangat besar, kita juga harus tetap menyisakan ruang kekhawatiran sebagai panduan untuk berjaga-jaga. Para komentator politik sudah sering menguraikan bahwa suksesnya pilkada disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain aktor politik yang bermain, penyelenggara dan masyarakat pada umumnya.

Rasanya tidak perlu mengulang pembahasan satu per satu karena sudah banyak diulas. Mungkin yang bisa kita uraikan adalah hal pokok yang direbutkan, yaitu kekuasaan. Sadar tidak sadar pilkada seperti juga pemilihan presiden adalah perebutan kekuasaan.

Ada dua sisi kekuasaan yang saling berhadapan secara diametral, yakni kekuasaan sebagai hal suci dan kekuasaan sebagai sebuah institusi kotor. Bila kekuasaan sebagai barang suci, ia hanya bisa dijalankan oleh orang yang suci pula.

Orang suci di sini adalah orang yang betul-betul mampu mengemban amanat bahwa perkataan dan perbuatan satu. Maka tugas pemimpin adalah menjaga kekuasaan yang dimilikinya agar tidak kotor. Sampai di sini kita boleh mengajukan pertanyaan judicial, sampai hari ini adakah pemimpin yang seperti itu?

Aksioma lain adalah kekuasaan sebagai hal kotor. Dalam hal ini adagium Lord Acton power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely membenarkan konstatasi demikian. Inilah watak asli dari kekuasaan. Bila kekuasaan pada substansinya memang kotor, siapa pun yang berperan di dalamnya termasuk orang suci sekalipun pastilah ia akan tetap kotor.

Lantas, mengapa masih ada orang mau merebut kekuasaan? Jawab atas pertanyaan ini bermacam-macam tergantung dari profesi bersangkutan. Bila diajukan kepada politikus, pasti jawabannya politis. Mungkin dia akan mengatakan 'saya mau merebut kekuasaan karena hal tersebut merupakan amanat partai'.

Tapi bila diajukan kepada cendekiawan, mungkin dia akan jawab dengan berbagai argumen teoritis yang rasional. Bila diajukan kepada ulama atau pendeta, ia pasti menjustifikasi dengan firman-firman suci yang relevan. Demikian juga praktik perebutan kekuasaan pasti menggunakan metode yang berbeda-beda, tetapi satu hal yang pasti semuanya ingin berkuasa.

Kekuasaan dikendalikan oleh seorang yang berkuasa. Istilah umumnya pemimpin, sedangkan istilah yang lebih teknis adalah presiden, wali kota, direktur, rektor, ketua, dan seterusnya yang kadang kala juga disamakan dengan pemimpin, tetapi sebenarnya antara pemimpin dan istilah-istilah teknis tersebut memiliki banyak perbedaan.

Antara lain bisa disebutkan pemimpin adalah seorang yang memiliki pengaruh kuat yang tidak dibatasi pada hal-hal bersifat administrasi, sedangkan istilah-istilah seperti presiden, rektor, direktur, dan seterusnya adalah sangat tergantung pada administrasi dan jangka waktu tertentu.

Menurut Indra J Piliang (Kompas, 2004), sering kali asal-muasal kepemimpinan di Indonesia tidak begitu jelas. Mitos satu-satunya cara untuk menjelaskan, terutama dikaitkan kekuatan supranatural yang mengendalikan kehidupan alam semesta, termasuk manusia Indonesia. Agama kadang menjadi sandaran meski tak lantas menjadikannya sebagai rujukan absolut.

Tidak simetris

Pernyataan Indra tersebut menjadi tidak simetris dengan realitas perebutan kekuasaan saat ini. Dalam pilkada kita lihat begitu banyak calon yang ingin menjadi pemimpin. Kalau dikatakan asal-muasal kepemimpinan tidak begitu jelas dan hanya dikaitkan sebagai kekuatan supranatural, wajarlah bila kita pesimistis bahwa siapa pun yang terpilih belum bisa diharapkan membawa perubahan ke arah lebih modern?

Maka dari itu, penulis berpikir saatnya kita perlu menyiapkan kepemimpinan bangsa kita ke arah kepemimpinan lebih modern, yakni kepemimpinan dengan kultur dan nilai-nilai sesuai semangat modern.

Penulis mengajukan hipotesis bahwa kegagalan kita dalam menata krisis multidimensi saat ini antara lain karena kita lalai menciptakan kepemimpinan yang modern, yang demokratis dan beradab. Pemimpin diciptakan dengan penuh rekayasa.

Lihatlah kerja tim kampanye tiap-tiap kandidat. Sebagaimana disebutkan oleh Alfan Alfian (Jurnal Resonansi, 2004), setiap kandidat diupayakan mempunyai kualitas-kualitas seperti, komunikasi politiknya baik, tingkat resistansinya rendah, mampu meraih empati publik dengan sifat-sifat memanusiakan, disiplin dalam bekerja dan selalu melakukan check and recheck.

Lainnya, teliti dan cermat dalam memantau pergerakan opini, mampu menata diri menampilkan citra magnetis sang calon, mampu mengelola opini dan mereduksi tingkat distorsi yang merugikan citra sang tokoh, mampu menjaga ritme popularitas ketokohan, mampu mengelola konflik internal, dan pandai memanfaatkan sebanyak mungkin spektrum politik yang ada tanpa terjebak oleh paradigma politik 'kita versus mereka'. Jadi singkatnya, kemenangan perebutan kekuasaan politik adalah permainan citra diri yang direkayasa.

Maka kepemimpinan demikian tidak akan bisa diharapkan membawa perbaikan karena semua palsu dan tidak autentik. Bila kita merefleksikan hal tersebut pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kita dapati hal yang sama. Cuma perbedaannya produk Orde Lama dan Orde Baru adalah otoriterianisme, sedangkan zaman reformasi dibungkus jargon demokrasi. Otoriterianisme adalah salah satu tipe kepemimpinan paling kuno dalam sejarah peradaban.

Sungguhpun ada nada kekhawatiran seperti di atas, kita harus tetap menghargai upaya keras dari segenap elemen bangsa dalam menata sistem politik. Produk yang paling mutakhir dari proses penataan adalah dimungkinkannya presiden dan kepala daerah dipilih secara langsung.

Pemilihan presiden telah berhasil, kini saatnya kita melaksanakan pilkada secara langsung. Maka bisa dikatakan proses demokrasi kita telah berjalan dari transisi memasuki konsolidasi demokrasi.

Menurut Samuel Huntington, ada dua faktor yang paling menentukan yang memengaruhi konsolidasi dan perluasan demokrasi, yakni pembangunan ekonomi dan kepemimpinan politik. Maka harapan terbesar rakyat pada pemerintahnya adalah secepatnya memperbaiki perekonomian sehingga kesejahteraan rakyat meningkat.

Menyangkut kepemimpinan politik, penuturan Indra Piliang, boleh kita simak. Katanya, saya memimpikan pemimpin yang manusiawi. Jenis kepemimpinan ini hanya bisa lahir dari manusia-manusia yang dalam dirinya penuh cinta, bukan kebencian, dendam, atau semangat apologia atas kehidupan pribadi yang dianggap bisa menjatuhkan citra diri.

Ciri-ciri kepemimpinan manusiawi sederhana, yakni menjadikan masalah orang miskin, terbodoh, dan termarjinalkan sebagi masalah dirinya. Adakah Anda termasuk tipe pemimpin seperti itu? Maka bersiaplah untuk mengemban amanat rakyat.

Menanti Lahirnya Walikota Yang Kaya Gagasan

2006-07-29T15:39:00.001+08:00

Beberapa hari yang lalu atau tepatnya Sabtu, 9 Juli 2005, saya menghadiri sebuah dialog yang dikemas dengan nama Uji Publik dan Debat Calon Walikota Palu dilaksanakan oleh KNPI Sulawesi Tengah. Sebagai wadah berhimpun elemen kepemudaan, KNPI sudah melaksanakan salah satu fungsinya sebagai mediator bagi segenap kepentingan khususnya bagi unsur kepemudaan yang berhimpun didalamnya. Karena itu kita patut menghargai upaya KNPI dalam membangun tradisi dialog di antara berbagai elemen kemasyarakatan di Sulawesi Tengah.

Beberapa hari yang lalu atau tepatnya Sabtu, 9 Juli 2005, saya menghadiri sebuah dialog yang dikemas dengan nama Uji Publik dan Debat Calon Walikota Palu dilaksanakan oleh KNPI Sulawesi Tengah. Sebagai wadah berhimpun elemen kepemudaan, KNPI sudah melaksanakan salah satu fungsinya sebagai mediator bagi segenap kepentingan khususnya bagi unsur kepemudaan yang berhimpun didalamnya. Karena itu kita patut menghargai upaya KNPI dalam membangun tradisi dialog di antara berbagai elemen kemasyarakatan di Sulawesi Tengah.

Sayang sekali upaya yang sama tidak mendapat dukungan dan respon yang baik dari para calon walikota dan wakilnya. Seperti disaksikan, dialog tersebut hanya satu calon yang hadir. Sehingga kesempatan masyarakat membangun komunikasi politik dengan para calon pemimpin kota terhambat. Ironisnya bukan hanya sekali ini saja para calon walikota itu berbuat demikian.

Entah berapa sudah berapa banyak forum yang seharusnya mereka gunakan sebagi ajang diseminasi ide dan gagasan tidak dimanfaatkan secara optimal. Seperti acara serupa yang pernah dilaksanakan oleh HMI dan LSM beberapa waktu yang lalu, juga tidak dihadiri oleh calon walikota secara lengkap. Bagi calon yang tidak hadir pada acara-acara tersebut sedikit banyak tentu mengurangi kredibilitas kepemimpinannya khususnya dikalangan masyarakat.

Dalam era otonomi daerah yang menuntut pembangunan secara bottom up adalah bagaimana mentradisikan dialog disegenap elemen kemasyarakatan. Lebih dari itu bagi yang mengklaim diri sebagai pemimpin (baca calon walikota/wakil walikota, tradisi membaca dan menulis juga harus diperhatikan.

Sebagaimana dimaklumi dialog merupakan metode untuk mendengar dan menyampaikan gagasan-gagasan secara timbal balik. Dalam dialog itulah gagasan-gagasan cerdas dapat disampaikan sehingga kualitas intraksi sosial, intelektual maupun kultural bisa terbangun secara mantap.

Keunggulan Soekarno adalah kemampuannya berpidato dan berdialog dengan masyarakat. Tidak mengherankan dia selalu ditunggu kemunculannya di hadapan publik. Sementara Moh.Hatta sangat pandai menyampaikan gagasan dalam bentuk tulisan. Tulisannya tersebar disejumlah majalah dan jurnal. Soekarno memang tipe solidarity maker sedangkan Moh.Hatta adalah Problem Solver.

Karena itu pemimpin saat ini harus mentradisikan berdialog, membaca dan menulis. Hanya dengan kebiasaan itulah pemimpin akan melahirkan gagasan sehingga dapat memperkaya kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan.

Studi yang dilakukan oleh Rizal Mallarangeng (2002) misalnya menguraikan peran gagasan dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi politik ordebaru. Menurut Adler (Rizal Mallarangeng, 2002), gagasan berperan penting sebab ia menunjukkan kepada para pelaku (di arena publik) tujuan mereka yang semestinya, mengapa tujuan ini lebih penting ketimbang tujuan lainnya, bagaimana ia dicapai, serta siapa yang menjadi kawan dan lawan dalam proses pencapaiannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dialog merupakan arena transmisi gagasan yang sangat penting dalam membawa sebuah perubahan. Dalam konteks itulah dapat difahami mengapa setiap kepala daerah harus mampu meyakinkan kepada masyarakat berkenaan dengan gagasannya. Karenanya kepemimpinan yang dibangun disamping harus mempunyai karakter yang kuat juga mutlak memiliki gagasan yang cerdas.

Pentingnya gagasan sangat terkait erat dengan kultur pemerintahan yang dibangun saat ini. Seperti diuraikan Hetifah Sj Sumarto(2003), Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumberdaya memecahkan masalah-masalah publik.

Pemecahan masalah-masalah publik tidak hanya bisa dicapai dalam sistem demokrasi yang kerap kali memberi kemenangan pada mayoritas, tetapi bisa juga disepakati oleh pemberian solusi yang menitikberatkan pada gagasan, walaupun kadangkala tidak populer. Contoh ketika Presiden SBY membuat keputusan menaikkan harga minyak masyarakat banyak yang protes.

Terlepas oleh adanya kontroversi dibalik kenaikan tersebut pemerintah telah berani mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Saya ingin mengatakan bahwa dalam menjalankan pemerintahan logika massa tidak selalu harus diikuti. Pemimpin harus juga mempunyai keyakinan sendiri.

Selanjutnya, dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan.Jadi, sejatinya governance sejatinya difahami sebagi suatu proses, bukan struktur atau intitusi. Sifat governance adalah inklusif. Sebagai proses berarti ia tidak statis.

Sifat tersebut sejalan dengan sifat asli gagasan yang inklusif, egaliter sehingga dapat merasuki kepala setiap orang. Sejalan dengan Rizal, inilah salah satu penjelasan mengapa sistem politik ordebaru yang sangat otoriter dan tertutup bisa dicekoki oleh sistem ekonomi liberal lewat kaum epistemis liberal.

Berbagai aktivitas masyarakat apalagi yang berbentuk dialog dengan pemerintah harus dimaknai sebagai upaya warga untuk berpartisipasi dalam proses learning society. Kelak learning society terus menerus berproses menjadi knowledge society. Ketika masayarakat telah sampai pada tahapan tersebut maka rasionalitas politik semakin terbangun dengan kokoh.

Dengan demikian yang paling urgen disaat bangsa kita memasuki tahap konsolidasi demokrasi saat ini adalah, pertama, adanya pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, yaitu pemerintahan yang menekankan pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Kedua, mentradisikan dialog dengan aksentuasi pada gagasan-gagasan yang visioner.

Mengutip Robert Wuthnow (Rizal Mallarangeng, 2002), berbagai peristiwa dalam sejarah tidak akan terjadi, atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi sebagaimana tercatat dalam teks-teks sejarah, tanpa gagasan dan visi kaum pemikir, penulis dan ideolog yang meyakinkan masyarakat mereka bahwa tujuan perjuangan mereka adalah tepat, benar, dan memang perlu demi kebaikan bersama. Wallahu Aâ€™lam.

Selengkapnya!