1/04/2007

Pemerintah Diminta Rumuskan

AKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta merumuskan kebijakan pembangunan kepemudaan secara nasional yang lebih berorientasi pada peningkatan partisipasi pemuda di tengah masyarakat.

Pendapat tersebut disampaikan mantan Ketua HMI Cabang Palu, Muhammad Usman, di Palu, Rabu, saat dengar pendapat pimpinan organisasi kepemudaan dengan Tim Komisi X DPR RI.

"Orientasi pembangunan kepemudaan saat ini seakan kehilangan arah, akibatnya energi pemuda lebih banyak dihabiskan pada urusan politik praktis," kata Ridwan Usman.

Menurut Ridwan, pemuda yang terhimpun dalam berbagai organisasi saat ini belum terberdayakan secara maksimal terutama dalam mengembangkan potensi diri mereka. Energi yang dimiliki pemuda lebih banyak tersita dalam mengurus politik praktis yang menjadi ranah partai politik.

"Akibatnya, lebih banyak pemuda menjadi `broker` politik dibanding pemuda profesional," tuturnya.

Kondisi demikian, ulas Ridwan, terjadi karena tidak adanya perspektif secara nasional terhadap pembangunan kepemudaan yang menyebabkan organisasi-organisasi kepemudaan juga kehilangan arah.

Untuk itu, katanya, sangat dibutuhkan sebuah payung hukum dan dukungan anggaran yang dapat mendorong peran dan tanggungjawab pemuda dalam melakukan perubahan di negeri ini.

Sementara itu, Wakil Sekretaris KNPI Sulteng, Salehuddin M. Awal, berpendapat, makna pembinaan yang selama ini dilekatkan pada pemerintah terhadap pemudan sebaiknya dihilangkan, sebab ada kekhawatiran terjadi kooptasi terhadap kekuatan pemuda melalui politik anggaran. "Idiom pembinaan sebaiknya ditiadakan dalam penyusunan undang-undang mengenai kepemudaan," katanya.

Menanggapi masalah ini, Ketua Tim Komisi X DPR, Abdul Hakam Nadja, meminta organisasi kepemudaan di Sulteng atau melalui KNPI Sulteng agar merumuskan pokok-pokok pikiran terkait dengan kepemudaan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah pusat dan DPR sebagai bahan masukan dalam penyusunan Undang -Undang Kepemudaan.

"Jika seluruh provinsi membuat hal yang sama, pemerintah dan legislatif dalam membuat undang-undang akan lebih menyentuh persoalan mendasar kepemudaan," ujarnya.

Tim Komisi X DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Sulteng, teraidi atas Hakam Nadja (Ketua Tim/PAN), Ahmad Daroji (Partai Golkar), Anisa Mahfud (PKB), Rudninah (PDS), Mustafa Kamal (PKS), Siprianus (PDIP).

Selama lima hari kunjungan di Sulteng, Tim Komisi X DPR bertemu dengan pejabat di lingkungan pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, serta mengunjungi sejumlah sarana pendidikan, olahraga dan obyek wisata di daerah tersebut. (Ant)

Read More..

  © Blogger template 'Perhentian' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP